Ditemukan 4983 data
12 — 10
Bahwa bukti KutipanAkta Nikah merupakan prima facie evidence (bukti utama) terhadap suatuperkawinan berdasarkan agama dan perundangundangan, oleh karenanyaPengadilan Agama berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugatdan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai faktahukum yang tetap;Bahwa bukti P.2 merupakan Surat Pemberian Izin Cerai dari atasanPenggugat, bukti mana menunjukkan bahwa Penggugat telahmelaksanakan ketentuan mengenai perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
JUMINO
28 — 78
Agar dicatatkan pada buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan.4. Membebankan biaya Pemohon kepada Pemohon.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Suratpermohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohonmenyatakan tetap pada Permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :1.
21 — 3
Bahwa untuk memenuhi maksud di atas pemohon mengajukanpermohonan pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandanganmohon kiranya dapat menerbitkan suatu penetapan dan sekaligusmemerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang untuk mencatat pada register yang diperuntukanuntuk itu dan membuatkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuaiperaturan yang berlaku;Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan tersebut di atas, mohonkiranya Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berkenan menerimadan
14 — 10
dapatditerima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan. dan oleh karenanyaPenggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Ijin Perceraian) dari Bupati KutaiKartanegara atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh pejabat yangberwenang dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwaPenggugat sebagai Pegewai Negri Sip i 777Kabupaten Kutai Kartanegara, maka harus dinyatakan terbukti bahwapenggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
RYAN ARDIANSYAH,SH
Terdakwa:
ASWAL ALAM S.Pd BIN MUH ALAM
116 — 36
Yusuf bersama dengan saksiMiswar Bin Bahri melihat terdakwa hendak masuk dan ikut dalam kegiatanKampanye tersebut, oleh karena saksi dan saksi Misdar yang sebelumnyatelah mengenal Terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Guru pada SMPN 14 Bulukumba maka saksi MisdarBin Bahri berusaha untuk mencegah agar terdakwa tidak ikut berkampanye; Bahwa terdakwa tetaop memaksa untuk masuk dan saat ada salah seorangwarga menegur terdakwa dengan mengatakan mengapa ada disini, adabanyak
16 — 11
bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayahYurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, harus dinyatakan untuk memeriksa dan mengadili perkara inimenjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Palu ;Menimbang, bahwa Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
122 — 17
Alat bukti P.3tersebut hanyalah sebagai syarat formil bagi seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan mengajukan gugatan cerai. Dalam hal ini Majelis Hakim tidakterikat dengan ada atau tidak adanya syarat formil sebagaimana dimaksudHalam 12 dari 17 halaman Pts.
62 — 8
Pasal 143(1), (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di mukasidang, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian terlebih dahulu wajib memperoleh Surat Izinuntuk melakukan perceraian dari atasan, dipersidangan Pemohon
21 — 10
memberikan segala sesuatukeperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, olehkarena itu untuk melengkapi Putusan Pengadilan Agama tersebut, MajelisHakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangannya seperti yangakan disebutkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa berdasar Surat permohonan Pemohon dalamperkara Konvensi dan pengakuan Penggugat/Termohon serta Tergugat/Pemohon, pekerjaan Tergugat adalah Swasta, bukan Pegawai Negeri Sipil,dan bukan pula Pegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipilyang
20 — 13
Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugatsemenjak 09 Desember 2000 telah terikat hubungan sebagai Ssuami isteri yangsah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihakpihak ataulegitima persona standi in judicio dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi SuratKeputusan Walikota Banjarbaru Nomor 868/139/BKPP tanggal 02 April 2020yang menerangkan bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan
25 — 23
., M.H.dari Pengadilan Agama Kotabaru, namun tidak juga berhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian,dalam kaitannya dengan gugatan perceraian yang diajukannya di PengadilanAgama Kotabaru;Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian, wajid memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagaiPenggugat/Pemohon atau
112 — 41
seorang suami yangseharusnya mendampingi Penggugat dalam menjalankan bahtera rumahtangga mereka, juga memberikan petunjuk bahwa antara Penggugat danTergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam satu rumahtangga yang seharusnya saling membantu dan melengkapi agar masingmasing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraanmaterial dan spritual;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi di depanpersidangan 4 diketahui bahwa status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
13 — 10
73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan AgamaSengeti memiliki Kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;Izin perceraianMenimbang, bahwa selaku seorang anggota Kepolisian RepunlikIndonesia, Penggugat telah mengurus surat izin perceraian dari atasanPenggugat, maka quod est Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipilyang
86 — 24
UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
19 — 4
Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor00076/HKP/BKD/6300/2018 tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas Pensiun, tertanggal 16 Oktober 2018, yang telahbermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberitanggal dan faraf dan diberi tanda T. 9;10.Fotokopi surat Keterangan nomor 800/497/MA2/Disdikbud/2019 yangmenerangkan bahwa sejak Juli 1999, 2/3 dari gaji Drs.
25 — 1
mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segalasesuatu yang berlangsung di persidangan tercatat dalam berita acarasidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepadaPenggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, tetapi tidakberhasil ;Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
13 — 1
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon agar anakyang bernama SYLVIE FEBRILIANA umur 3 tahun ditetapkan sebagai anakkandung Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan BAB V Pasal 27 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, makadiperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaksebagaimana penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
62 — 45
pertimbangan di atas Penggugat denganTergugat memiliki Kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuaiketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (4) Peraturan PemerintahNomor 09 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 138 ayat (4) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Hj. NETTA HERLINDA
21 — 5
Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilyang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian danpencabutan akta pencatatan sipil.
32 — 14
PPNo. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil yang antara lain Pasal 3 ayat (1) berbunyi, Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin lebin dahulu dariPejabat. Pengertian Pejabat dalam hal ini adalah pimpinan BUMNsebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf b angka 6 UU.