Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-11-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 PK/TUN/2012 Tanggal 22 Nopember 2012 — HARRI SUSATIYO, S.Pd vs. GUBERNUR JAWA TENGAH
50 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Keputusan Gubernur Jawa TengahNo.888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 tidakada klausul Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yaitu :bagian memutuskan menetapkan, tidak ada point yangmenyatakan apabila tidak ada keberatan, makakeputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belasterhitung mulai tanggal (TMT) Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan menerima surat keputusan ini .Bahwa jika SK tersebut mendasarkan pada PP No.30tahun 1980 maka seharusnya bagian memutuskanmenetapkan, terdapat point yang menyatakan
Register : 04-04-2013 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 39-K/PMI-01/AD/IV/2013, 25-04-2013 Tanggal 25 April 2013 — PRAKA MAWARDI
31 — 16
31 — 16
Syarifuddin terjatuh ke arah kiri jalan tertimpa sepeda motornya.5 Bahwa benar setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menghentikanmobilnya ke arah kiri jalan dan langsung turun dari kendaraan dan langsungmengangkat sepeda motor dan memindahkannya dekat rumah penduduk,selanjutnya melakukan pertolongan dengan menghentikan kendaraan orang sipilyang lewat di TKP kemudian memerintahkan Prada Darwan Syahputra (Saksi1)dan Prada Prima ikut membawanya ke RSUD Aceh Tamiang selanjutnya Terdakwamengamankan
Register : 21-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 115/PDT/2021/PT KPG Tanggal 15 September 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
128 — 49
128 — 49
Pasal 8 ayat(1) Apabila perceraian terjadi atas Kehendak PegawaiNegeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkanHalaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/PDT/2021/PT KPGsebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dananakanaknya; (Vide Putusan halaman 11 dari 38halaman)(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) alah sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertigauntuk anak atau anakanaknya; (Vide ptsan him 11. )(6) Apabila bekas Istri Pegawai Negeri = Sipilyang bersangkutan kawin
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 16/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
IDRUS
Tergugat:
BUPATI DOMPU
53 — 30
IDRUS
Tergugat:
BUPATI DOMPU
53 — 30
OBYEK GUGATAN:22222n nnn nnnnnnn ene eeeBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) berupa: Keputusan Bupati Dompu 814.2/101/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/340/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Idrus;Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009
Register : 29-04-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
MASHURI, ST., M.si
Tergugat:
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
243 — 121
MASHURI, ST., M.si
Tergugat:
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
243 — 121
Bupati/Walikota dikabupaten/kota ;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimanadimaksud Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebihlanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan sebagai berikut :Pasal1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :Angka17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPKadalah pejabat yang mempunyai kewenangan
pemula.Menimbang, bahwa merujuk objek sengketa a quo, Penggugat adalahPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara denganPangkat/Gol.Ruang Penata (IlIl/c), Jabatan Fungsional Umum, Unit Kerja DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara (videBukti P1 = Bukti T18) ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 11 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 22-06-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 08/G/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Juni 2015 — DADAN ABDUL RAHMANM S.H; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
77 — 52
77 — 52
dan tindakan Tergugat iniadalah merupakan tindakan yang sewenangwenang dan bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sesuai pasal 53 ayat (2), a, b, cUndangundang Nomor : 5 tahun 1986.Bahwa penjatuhan hukuman disiplin dari Tergugat terlalu berat, tidak menjunjungrasa keadilan karena dalam pertimbangan keputusan Tergugat maupun KeputusanMeneteri Agama Repubilik Indonesia in litis tidak mepertimbangkan kepentinganPenggugat bahwa Penggugat telah lama mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-06-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 9/PID.TPK/2016/PT KDI Tanggal 23 Juni 2016 — Pembanding/Terdakwa : Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si Diwakili Oleh : PARULIAN NAPITUPULU, SH. MH
Terbanding/Penuntut Umum : HENDRA BUSRIAN, SH
83 — 24
Terbanding/Penuntut Umum : HENDRA BUSRIAN, SH
83 — 24
Kode etik pegawai negeri sipil dan ketentuan Bagian Butir E Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi: "Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagaiberikut:1. Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuankelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuaikeadaan yang sesungguhnya.2.
Register : 07-07-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PA MANADO Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo Tanggal 20 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 28
40 — 28
Bahwa adapun Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Percerain Bagi Pegawai Negeri Sipiltersebut adalah merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara danabdi masyarakat menjadikan contoh bagi masyarakat padaumumnya; agar Pegawai Negeri Sipil atau pejabat dapat mentaatinormanorma atau aturanaturan perkawinan dan perceraian;4.
Register : 03-03-2010 — Putus : 17-01-2011 — Upload : 26-06-2012
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 0682/Pdt.G/2010/PAJS Tanggal 17 Januari 2011 — Conny Elizabeth Lolong binti S. A. F. Lolong Lawan
Ir Peni Larasati H, M, Soeprapto
341 — 120
341 — 120
Kemang Dalam X/D.98 RT.005RW.002, Kelurahan Bangka, KecamatanMampang Prapatan, Jakarta Selatan di bawah72sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut ;Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon kenal dengan almarhum Satriasebagai suami dari Pemohon ;Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan almarhum Satriayang diadakan dirumah kakak saksi yang bernama Leo ;Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Satria dilakukan di Catatan Sipilyang dihadiri keluarga Pemohon dan kakak dari almarhum Satria
;Bahwa prosesi pernikahan Pemohon dengan almarhum Satria di Catatan Sipilyang dipandu oleh Ibuibu ;Bahwa almarhum Satria meninggal dunia pada bulan Agustus 2009 karena sakitjantung dan disemayamkan di KantornyaBahwa semasa hidupnya almarhum Satria dengan Pemohon ada mengangkatseorang anak di tahun 1995 dan pada waktu itu almarhum masih tinggal saturumah dengan Pemohon, akan tetapi pada tahun 2000 almarhum Satria denganPemohon telah pisah rumah dimana almarhum Satria tinggal di kantornya ;Bahwa saksi
Foto copy Akta Nikah atas No. 1082 tanggal 18 Desember 2000 atas nama IrSatria Rifai dengan Ir Peni Larasati yang ytelah dinazegeling dan diperlihatkanaslinya TII.3;Bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi ahli dari catatan Sipilyang bernama Drs.
Register : 27-01-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 11-05-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Plk Tanggal 20 Februari 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
16 — 1
FC Surat Keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipilyang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2015,2. FC Kartu Keluarga3. Tanggapan tertulis atas Gugatan Cerai tanggal 16Februari 2017 dimana tidak terdapat salam pembuka yaitu"Assalamualaikum wrWb" dan salam penutup"wassalamu'alaikum wr. Wb."4.b Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak karena Tergugatbekerja untuk mencukupi kebutuhan diri Tergugat sendiri saja,sedangkan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersamaadalah Penggugat.
Register : 10-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 3/G/2019/PTUN.SMG Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat:
Samingan, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Klaten
121 — 44
Samingan, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Klaten
121 — 44
Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN.SMG.dikutipsebagai berikut :Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur : Pasal 1 angka 3.Pegawai Negeri Sipilyang selanjutnya disingkat PNS adalah WargaNegara Indonesia yang memenuhi syarattertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secaratetap oleh Peyjabat Pembinan Kepegawaianuntuk menduduki jJabatan pemerintahan.
Register : 03-04-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 9/G/2014/PTUN-KPG Tanggal 26 Juni 2014 — YAT OKTAFIANUS TIMO, S.Pd (Penggugat)
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN (Tergugat)
122 — 56
122 — 56
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P1=bukti T1) ;Menimbang, bahwa setelah mencermati segala ketentuan yangterkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang IzinPerceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakimberpendapat bahwa tidak ada satupun ketentuan atau pasal yang mengaturtentang upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 25-11-2014 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1816/Pdt.G/2014/PA.Smd. Tanggal 3 September 2015 — Pemohon VS Termohon
43 — 14
43 — 14
6bulan kepada Pemohon untuk meminta ijin perceraian melalui atasannyasesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1983, akan tetapi atasan Pemohon tidakada memberikan jawaban terhadap permohonan ijin perceraian dari Pemohondan Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resikoakibat bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohonseorang Pegawai Negeri Sipil yang menurut Pasal 3 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-06-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 PK/TUN/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 — MUHAMMAD RUSTAN, SH VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
45 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sipil danmemperoleh kenaikan pangkat dari golongan II/b. menjadigolongan Il/c. serta setelah Penggugat membuktikan prestasikerja, dedikasi dan loyalitas kepada negara, merupakanwujud perbuatan sewenangwenang yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat;29.Bahwa menurut unsurunsur atau katakata yang terkandungdalam Pasal 8 PP Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ternyata tidakdimaksudkan untuk secara otomatis (sertamerta)memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh Tanggal 10 September 2019 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YASIR ARFIH alias YASIR
37 — 25
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YASIR ARFIH alias YASIR
37 — 25
uang pecahan Rp.10.000, sebanyak 4lembar, dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Rido LesmanaPurba Alias Rido dan selanjutnya Rido Lesmana Purba Alias Rido juga sudahmenyerahkan narkotika shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya narkotikashabu yang diserahkan Rido Lesmana Purba Alias Rido langsung Terdakwamasukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa pakai;Bahwa pada saat Terdakwa baru membuka pintu depan rumah Terdakwa danTerdakwa terkejut dimana sudah ada beberapa orang yang berpakaian sipilyang
Register : 07-03-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN DPK Tanggal 8 Mei 2018 — Penuntut Umum:
HENNY HARJANINGSIH,.SH.
Terdakwa:
M. SAHRUDIN alias ODEL bin SUHAEDI
31 — 30
HENNY HARJANINGSIH,.SH.
Terdakwa:
M. SAHRUDIN alias ODEL bin SUHAEDI
31 — 30
Rangkapan JayaBaru Kec.Pancoran Mas Kota Depok , sewaktu Terdakwa sedang berjalankaki tibatiba Terdakwa ditangkap oleh Saksi Windu Wahyudin,SH, SaksiHarsono, Saksi Aka Muttaqin,SH dan beberapa orang berpakaian sipilyang mengaku dari Polresta Depok yang sedang melaksanakan observasidi Wilayah Pancoran Mas menerima informasi bahwa di JI.
Register : 10-01-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tab Tanggal 22 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 13
70 — 13
Majelis Hakim Pengadilan NegeriTabananuntuk menyatakan hukum anak tersebut diatas tunduk danmengikuti sistem kekeluargaan pihak Purusa yaitu Penggugat selakuayah kandungnya.Bahwa dikarenakan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dan tunduk pada Peraturan Pemerintah No.10 TahunHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Tab12.1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai NegeriSipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan LembaranNegara Nomor 3250 ), Penggugat
Register : 01-12-2015 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1820/Pdt.G/2015/PA.Bms Tanggal 10 Januari 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
79 — 15
79 — 15
Allahkelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.untuk itu diperlukan data kongkrit penghasilan Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pensiunan Pegawai Negeri sipilyang berdasarkan bukti P.5. gaji pensiun setiap bulannya sebesar Rp.3.584.300,00 ( tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini kehendak Tergugat makasecara hukum Tergugat tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban untukmemberikan sesuatu sebagai akibat dari perceraiannya
Register : 30-08-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 71/G/2018/PTUN.Mks Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
Y U S R I
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KAB.MAROS
520 — 278
Y U S R I
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KAB.MAROS
520 — 278
222222 nnn n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn ne enn nce n nn nnnneCD) re Sennen nnn nnn nce enn nmnnnnmannnnmananmnmnnmmnmmranmmeimnnimnimm eater(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut pada lajur 1 (Yusri) pada akhir bulantersebut pada lajur 9 (Juli 2018), keputusan ini disertai ucapanterima kasih selama bekerja pada Pemerintah Republik Indone(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 10 (1 Agustus 2018)padanya diberikan pensiun pokok sebulan
Register : 13-02-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 37/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 30 Agustus 2017 — Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, M.T ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
94 — 59
94 — 59
1979,khususnya diatur dalam Pasal 9 huruf a yang pada pokoknya menyatakan :Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeriSipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan, dan didalam Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 tidak diatur adanya kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipilyang
, T5,T3 dan terakhir adanya pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : 23300000045 tanggal 1 September 2016 (vide bukti T2), dan selanjutnyaberdasarkan pada Pasal 139 UU ASN yang pada pokoknya menyatakan bahwaSemua Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 masih tetap berlakusepanjang belum diadakan peraturan yang baru berdasar UU ASN (vide buktiT17), oleh karenanya mengenai mekanisme Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang