201610.11perkara, dan bukan tentang persoalan luas tanahnya atauperbatasan tanahnya;Oleh karena yang dipersoalkan adalah Harta warisan yangdialinkan (dijual) Tanpa Hak secara melawan Hukum olehorang yang tidak berhak;Dan juga bukan tentang persoalan selisin dari luas Tanah,maka oleh karena itu) Putusan Majelis Hakim yangmempersoalkan tentang luas Tanah itu Patut dinyatakansebagai Putusan yang Ultra Petita;Sehingga oleh karena itu Patut dinyatakan sebagai Putusanyang lahir dari tindakan kesewenang wenangan

diganti) serta dinyatakan Batal dan tidakmempunyai kekuatan Hukum;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telahmengikuti dan membenarkan Putusan Pengadilan NegeriMedan, dengan cara menguatkan Putusan tersebut;Dan oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tinggi Medan yangmengikuti dan membenarkan Putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Medan dengan tidak memperhatikan samasekali Fakta fakta dan Bukti bukti Hukum yang ada;Maka atas tindakan pembenaran itu dapat dikatagorikansebagai tindakan kesewenang wenangan

supaya dapat dilinat lebin mudah oleh11/Majelis Hakim didalam memeriksa perkara;Bahwa majelis Hakim telah membuat penafsiran Hukum atassurat surat Bukti yang ada dengan cara memaksakankehendak pribadinya dengan mengatakan:"tidak terdapat adanya bukti pengukuran yang dilakukanoleh instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor BadanPertanahan Nasional setempat";Sungguh suatu pendapat dan penafsiran Hukum yang sangatriskan dan egois serta dangkal, arogansi dan penuh dengankesombongan atau kesewenang wenangan

2016Hukum yang mengatakan Surat tanah berupa Grand Sultan itusudah tidak berlaku lagi, walaupun sistim ukuran yangtercantum didalamnya jelas jelas juga berbeda dengan sistimukuran yang ada dan dibuat oleh BPN yang ada pada saatsekarang ini;Maka dengan demikian adalah sangat beralasan kiranya untukmengatakan Putusan Mejelis Hakim Negeri Medan yangkemudian dikuatkan oleh Mejelis Hakim Tinggi Medan yangmenyatakan Gugatan dinyatakan Kabur atau tidak jelas adalahPutusan yang dibuat atas tindakan kesewenang wenangan

memanggil kedua belah pihak untukmenghadiri persidangan ;Menimbang, bahwa namun demikian, setelah hakim sudahmelaksanakan prinsip audi alteram partem, ketentuanperundang undangan juga memberikan kewenangan bagi hakimuntuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat atau yangdikenal dengan putusan verstek ;Menimbang, bahwa adanya verstek dalam hukum acaraadalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertibberacara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkaraterhindar dari anarki atau kesewenang wenangan

Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidangpemeriksaan dilanjutkan, wajib melaksanakan mediasi dan memilih mediator yang telahtersedia dalam daftar mediator Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A; Bahwa, Termohon menolak dilaksanakan mediasi dengan alas an perkara inibukan wewenang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk memeriksa danmengadili perkara ini, melainkan wewenang Pengadilan Agama Lebong; Bahwa, Pemohon tidak ada tanggapan terhadap eksepsi Termohon tentangketidak wenangan

dengan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga melaluiaparat desa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun tetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah tidak dapat didengarketerangannya karena tidak hadir di persidangan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1 ), gugatan tanpahadirnya Tergugat ( verstek ) dapat dikabulkan apabila memenuhi criteria yakniTergugat telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat tidak mengajukan eksepsiketidak wenangan

Mahkamah Syariyah, dan gugatan tidak melawan hak sertaberalasan hukum;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patutsebanyak tiga kali panggilan sebagaimana relaas Nomor : 214/Pdt.G/2013/MSBna.tanggal 22 Oktober 2013, tanggal 7 dan 20 Nopember 2013, dan tidak ternyata Tergugattelah mengajukan eksepsi ketidak wenangan Mahkamah Syariyah Banda Aceh;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasanmenurut hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan

Keputusan obyek sengketa aquo tersebut sangat merugikan para Penggugat baikmoril maupun materil karena para Penggugat telah11.mengikuti seleksi dari awal tanpa ada kesalahandan telah dinyatakan lulus oleh panitia dan jugaberakibat jelek bagi reputasi para Penggugatdimata hukum dan masyarakat Kabupaten Kaur karenanama baik Penggugat yang dipertaruhkan~ dalampilkada ini, dan juga surat keputusan obyeksegketa a quo tersebut bertentangan dengan AzasAzas Umum Pemerintahan yang Baik terutama azaskesewenang wenangan

MajelisHakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam putusannya tersebutternyata serta terbukti salah menerapkan hukum pembuktian, makaPara Pemohon banding semula Penggugat mohon kepada Majelis HakimTinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuhdan mengadili sendiri dalam tingkat banding ;Maka berdasarkan hal hal yang terurai diatas, mohon kepadaPengadilan Tinggi Jambi menghentikan segala ketidak adilan dankesewenang wenangan

Nomor 11 tahun 2007, maka perkara inimenjadi ke wenangan Pengadilan Agama;Menimbang bahwa, para Pemohon mendalikkan telah menikahpada tanggal 29 Mei 2004 dihadapan pejabat Kantor Urusan AgamaKabupaten Jombang dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor :146/65/V/2004, namun setelah diteliti secara seksama, tenyata terdapat& #14S&! +#SS 1%. $858 (3/SEH EB) *E /Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16Desember 2014 bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 Hijriyah, olehKami Dra.

Gugatan Kabur, tidak lengkap dantidak cermat (Obscuur Libel);Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis dapatmempertimbangkan sebagai berikut ;Putusan CG No. 363/Padt.G/2018Halaman 4 dari 6Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan Hadhanahsehingga Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk mengadili perkara inisesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenaitu eksepsi Tergugat mengenai ketidak wenangan Pengadilan Agama Jayapurauntuk mengadili perkara

Kalau kemudiansetelah pembuktian barulah dapat diketahui terbukti tidaknya suatu eksepsi absolute, yaknipernyataan ketidak wenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memseriksa danmemutus perkara ini yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan faktakejadian tersebut adalah masih tetap menjadi penilaian hakim dalam tata cara membuatsurat gugat.Menimbang, bahwa dengan menunjukkan fakta kejadian tidak berwenangnya danhalhal yang masih ditemukan kaburnya gugatan adalah identitas para pihak

milik Penggugat ;Menimbang bahwa, atas keberatankeberatan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai keberatankeberatan ad.1, ad.2 dan ad.3: Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidakdapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan

dikemukakanoleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa tidak bolehHalaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.dikemukakan dan ditimbang satu persatu, akan tetapi harus dibicarakan dandiputuskan bersamasama dengan pokok perkara.1.4 Bahwa jika pendapat Lilik Mulyadi dikaitkan dengan Pasal 162 Rbg, makapenggunaan kata PUTUSAN SELA dalan perkara ini adalah suatu kekeliruanyang nyata karena ne bis in idem BUKANLAH termasuk kategori tentang halHAKIM TIDAK BERKUASA/KETIDAK WENANGAN

, Nomor 5/Pdt.G/2020/PNMjn. dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukanKuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat, maupun kontra memoribanding yang diajukan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan ParaTurut Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 R.Bg. menyebutan sebagai berikut :Tangkisantangkisan (Eksepsieksepsi) yang ingin tergugat Kemukakan, kecualimengenai ketidak wenangan

dan dipertimbangkan sendirisendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersamasama dengan gugatan pokok;Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwaterhadap eksepsi yang diajukan oleh tergugat, Hakim dilarang untukmempertimbangkan dan memutus sendiriSsendiri (dalam putusan sela) melainkanHalaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.harus dipertimbangkan dan diputus bersamasama dengan pokok perkara dalamputusan akhir kecuali mengenai eksepsi tentang ketidak wenangan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 R.Bg. tersebut, terdapat logikahukum bahwa setiap dalil yang diajukan oleh para pihak termasuk dalil eksepsi yangdiajukan oleh Tergugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu baru diambil kKeputusan,karena bagaimana mungkin Hakim langsung mengambil keputusan tentang Ne Bis InIdem, padahal bukti keputusan Hakim terdahulu belum diajukan dalam persidangan dansaksisaksi tentang hal tersebut juga belum didengar keterannya dipersidangan, kecualimengenai eksepsi tentang ketidak wenangan

juridiselevering belum dilakukan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasan ke 1 dan 2:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti(Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentangsuatu kenyataan hal mana tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan dalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan ketidak wenangan

hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam putusannyatersebut ternyata serta terbukti salah menerapkan hukum pembuktian, maka Para Pemohonbanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Jambi yang memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk membatalkan putusan PengadilanNegeri Sungai Penuh dan mengadili sendiri dalam tingkatMaka berdasarkan hal hal yang terurai diatas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Jambimenghentikan segala ketidak adilan dan kesewenang wenangan

Pasal 126HIR tersebut, dan berbagai pertimbangan di atas, maka untukmemberikan Rasa Keadilan bagi Tergugat dari tindakankesewenang wenangan pihak Penggugat, maka dalam hal iniadalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk MenggugurkanGugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 19/Pdt.G/2011/PN.Pdg,tanpa mengurangi hak dari Penggugat untuk mengajukan kembaligugatan ini, sesuai dengan ketentuan perundang undangan yangBSrlakul j= = eH5 2 ese 5 ene seme Seer Se eee See Se See SME BS eee eee Sewe ere ee Menimbang

Hal ini untuk menghindari kesewenang wenangan Tergugat.Berdasarkan alasan tersebut gugatan Penggugat tidak kabur, karenanya eksepsiTergugat harus ditolak.

Hal. 38), maka Tergugat dan Tergugat Illberpendapat dan kiranya Majelis Hakim sependapat, oleh karenapetitum angka 5 tidak mempunyai dasar dalam posita, maka gugatan aquo seharusnya di nyatakan tidak dapat di terima.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas dan oleh karena eksepsitersebut bukan merupakan tentang ketidak wenangan Hakim (Exceptievan onbovoegdheid van den rechter), Tergugat dan Tergugat Il mohonkiranya Majelis Hakim berdasarkan pasal 162 Rog berkenan memeriksaserta mengadili eksepsieksepsi

Hal. 38), maka Tergugat dan Tergugat Il beroendapat dankiranya Majelis Hakim sependapat oleh karena petitum angka 5 tidakmempunyai dasar dalam posita, maka gugatan a quo seharusnya dinyatakan tidak dapat di terima.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas dan oleh karena eksepsitersebut bukan merupakan tentang ketidak wenangan Hakim (Exceptie vanonbovoegdheid van den rechter), Tergugat dan Tergugat Il mohon kiranyaMajelis Hakim berdasarkan pasal 162 Rbg berkenan memeriksa sertamengadili eksepsieksepsi

No. 973K/Pdt.Sus/2010cara memanipulasi data upah tanpa persetujuanPekerja ; Mendukung kesewenang wenangan Pengusaha dalammelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpadisertai hak hak pekerja sesuaiPerundang undangan ;Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas dan buktibukti sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan, maka cukupberalasan hukum kiranya apabila Bapak Ketua PengadilanHubungan Industrial sependapat dengan Penggugat, untukkemudian berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkaraPemutusan

Hal. 38), maka Tergugat dan Tergugat Illberpendapat dan kiranya Majelis Hakim sependapat, oleh karenapetitum angka 5 tidak mempunyai dasar dalam posita, maka gugatan aquo seharusnya di nyatakan tidak dapat di terima.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas dan oleh karena eksepsitersebut bukan merupakan tentang ketidak wenangan Hakim (Exceptievan onbovoegdheid van den rechter), Tergugat dan Tergugat Il mohonkiranya Majelis Hakim berdasarkan pasal 162 Rog berkenan memeriksaserta mengadili eksepsieksepsi

Hal. 38), maka Tergugat dan Tergugat Il beroendapat dankiranya Majelis Hakim sependapat oleh karena petitum angka 5 tidakmempunyai dasar dalam posita, maka gugatan a quo seharusnya dinyatakan tidak dapat di terima.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas dan oleh karena eksepsitersebut bukan merupakan tentang ketidak wenangan Hakim (Exceptie vanonbovoegdheid van den rechter), Tergugat dan Tergugat Il mohon kiranyaMajelis Hakim berdasarkan pasal 162 Rbg berkenan memeriksa sertamengadili eksepsieksepsi

BrimobPolda Sulawesi Tenggara, Kesatuan Polda Sulawesi Tenggara,Tempat/tanggal lahir : Tobuuha, tanggal 05 Oktober 1984 ; Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objeksengketa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, serta bertentangan dengan asas asas umumpemerintahan yang baik (asas kesewenang wenangan) karenaisinya mematikan/membunuh karier/profesi Penggugat (videpasal 53 ayat 2 a dan b Undang Undang No. 9 Tahun 2004) ;Menimbang, bahwa berdasarkan dasar gugatan tersebut

No. 448 K/Pdt/2011hutang hutangnya kepada Penggugat, lagi pula keberatantersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu' kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan denganketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalaimemenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturanperundang undangan~ yang mengancam