Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 07 tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014; 3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Singkawang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000.00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Namun secara sepihak, menurut Majelis BPSK Kota Singkawang dalamamar putusannya menyatakan bahwa kedua belah pihak berusahadidamaikan padahal tidak ada kesepakatan antara para pihak termasukdalam penentuan cara persidangan, maka sesuai Standar OperasionalProsedur BPSK Kota Singkawang, persidangan ditempuh dengan caraarbitrase, padahal Pemohon Keberatan menyatakan tidak bersediamenyelesaikan sengketa melalui BPSK.

Adriansyahbukan merupakan kewenangan BPSK.2) Bahwa berdasarkan penjelasan dan tanggapan kami selaku Tergugat tersebutdiatas, dengan ini kami harapbkan Ketua BPSK dan/atau Majelis BPSK yangterhormat dapat menerima keberatan yang kami sampaikan terkait gugatanSdr.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;atauc.

dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara dan tidakmemeriksa saksisaksi;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksamaputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Singkawang dan berkasperkara, maka yang menjadi pokok keberatan Pemohon adalah adanya putusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 19Maret 2014;45Menimbang, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalamPutusannya Nomor 07 Tahun 2014 Tanggal 19 Maret

Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Nomor 07 tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaSingkawang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara antaraPemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;4.

1046 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Namun demikian, oleh karena Pemohon adalah Pelaku Usaha yangselalu beritikad baik, taat hukum dan selalu menghormati putusan BPSK sesuaiketentuan hukum yang berlaku, maka Pemohon menerima salinan putusanArbitrase BPSK Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01/BPSKKS/ARBT/III/2016 meskipun secara prosedural BPSK Kabupaten Kuantan SingingiHalaman 1 dari 32 hal.Put.

Dengan demikian, BPSK secara absolut tidakmemiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut;Berdasarkan surat dari Direktorat Jendral tersebut di atas, maka jelasbahwa Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui Dirjen selakupengawas dan pembina BPSK yang juga berlaku bagi BPSK KabupatenKuantan Singingi telah secara tegas menyatakan bahwa BPSK tidakmemiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadilipengaduan yang diajukan oleh Konsumen yang telah

Nomor 1046 K/Padt.SusBPSk/2016Bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten KuantanSingingi tersebut di atas tidak memuat pertimbangan yang cukup beralasanmenurut hukum dan menunjukkan rendahnya pengetahuan hukum MajelisArbitrase BPSK Kabupaten Kuantan Singingi dalam memutus perkaraa quo;Bahwa dalam pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten KuantanSingingi pada alinea ke2 yang menyebutkan bahwa yang menjadipermasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menerima pinjamanuang tidak

Konsumen kepada BPSK Kabupaten Batubara, yang padapokoknya menyatakan:a.

Nomor 1046 K/Pat.SusBPSk/201619.20.21.Dengan demikian, BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang(kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjiantersebut;Berdasarkan surat dari Direktorat Jendral tersebut di atas, maka jelasbahwa Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui Dirjen selakupengawas dan pembina BPSK yang juga berlaku bagi BPSK KabupatenKuantan Singingi telah secara tegas menyatakan bahwa BPSK tidakmemiliki Kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili pengaduanyang

MENGADILI:

• Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan : PT Panin Dai Ichi Life;
• Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor 023/PEN/2023/BPSK/Mdn, tanggal 31 Juni 2023 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

MENGADILI SENDIRI :

• Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;
• Menyatakan gugatan Termohon

172/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbp

23/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN MAR

350/MPP/Kep/12/2001, kedua ketentuan tersebut menentukan bataswaktu penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh BPSK selambatlambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan/ pengaduankonsumen diterima BPSK.Adapun ketentuan perihal batas waktu penyelesaian tersebut tidak sesuaidengan kinerja BPSK Kabupaten Pohuwato.

Hal ini cukup dibuktikan dengan isiPutusan BPSK Kabupaten Pohuwato No: 006/ARA/BPSKKABPohuwato/IX/2018 yang secara jelas menerangkan bahwa BPSK KabupatenPohuwato telah menerima dan membaca pengaduan konsumen dengan nomor23/PK/BPSKKAB.PWATO/VIII/2018 tanggal 15 Mei 2018, sedangkan PutusanBPSK tersebut ditetapkan tanggal 5 September 2018 atau selama 69(enampuluh Sembilan) hari kerja.

Semua gagasan penyelesaian sengketayang dilakukan melalui BPSK Kabupaten Pohuwato tersebut secaraArbitrasetidak didasarkan pada pertimbangan persetujuan pihak Pelaku Usaha.Bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam Putusan BPSK KabupatenPohuwato jika proses penyelesaian sengketa yang dipilih oleh pihak BPSKKabupaten Pohuwato untuk ditempuh pihak Konsumen dan Pelaku Usahaadalah melalui proses Arbitrase.

Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, parapihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelakuusaha dan konsumen sebagai anggota Majelis.b.

Bahwa BPSK Kabupaten Pohuwato telah menerima dan membaca pengaduankonsumen dengan nomor 23/PK/BPSKKAB.PWATO/VIII/2018 tanggal 15 Mel2018, sedangkan Putusan BPSK tersebut ditetapkan tanggal 5 September 2018atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari kerja karena seharusnya diselesaikanHalaman 12 dari 16 Putusan Nomor 23/Pdt.SusBPSK2018/PN Mardalam waktu 21 hari kerja, sehingga berdasarkan perihal tersebut waktupenyelesaian sengketa yang diperiksa BPSK Pahuwato antara Penggugat/Pemohon keberatan dengan

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara No.1394/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016tanggal06 Desember 2016 dengan segala akibat Hukumnya;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara Arbitrase perkara pengaduan Termohon Keberatan dahulu Konsumen;3. Menghukum Termohon Keberatan dahulu Konsumen untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Semula Konsumen sebagaiKonsumen pada Pemeriksaan BPSK Kabupaten Batubara, dalam halinidan untuk selanjutnyadisebut TERMOHON KEBERATAN?

/akalakalan cerdik) dan ada dokumen yang disembunyikan yang mempengaruhiputusan serta ada kesalahan penerapan hukum oleh Majelis BPSK KabupatenBatu Bara atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan/atauputusan melebihi kewenangan BPSK Kabupaten Batu Bara, yang Penggugat(Pemohon Keberatan) uraikan sebagai berikut : KEBERATAN PERTAMATentang Kompetensi Absolut, BPSK Kabupaten Batu Bara Tidak BerwenangSecara Mutlak Untuk Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Aquo.Alasan Hukum:1.

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UUPK danPasal 4ayat (1)Kepmenperindag RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tersebutdiatas, maka BPSK hanya berwenang mengadili, apabila para pinak secara sukarela memilin BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa di luarpengadilan ;.

Pasal 60ayat 2 UUPK) paling banyak sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) sehingga kewenangan BPSK bukan untuk membatalkan PerjanjianKredit atau perbuatan hukum lainnya antara para pihak ;Bahwa amar putusan BPSK tersebut juga telah didasarkan pada fungsipengawasan klausula baku, akan tetapi Majelis BPSK telah melampauikewenangannya karena seharusnya Hasil pengawasan klausula baku yangmembuktikan adanya pelanggaran diberitahukan secara tertulis sebagaiperingatan berturutturut3 (tiga) kali

kepada Pelaku Usaha dan apabila tidak12diindahkan maka BPSK melaporkan ke PPNS untuk dilakukan penyidikanserta penuntutan sesuai UUPK bukan mengadili atau membatalkan klausulabaku (vide : Pasal 9 ayat (2) Kepmenperindag RI Nomor : 350/MPP/Kep/1 2/2001) ;Bahwa kemudian dalam memeriksa klausula baku, Majelis BPSK tidakpernah diperlinatkan bukti berupa akta PERJANJIAN KREDIT dan tidakpernah dihadirkan SAKSI AHLI untuk menilai dan memberikan pengetahuankepada Majelis BPSK tentang Klausula Baku dalam

Bahwa Pemohon menolak Putusan BPSK Kota Medan karena telah kelirudan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum.

No. 201 K/Pdt.Sus/2012 Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor : 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan KeberatanTerhadap Putusan BPSK telah ditentukan : "Pemeriksaan keberatandilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara. Dengan tidak disampaikannya berkas perkara beserta salinanputusannya maka Majelis Hakim tidak mempunyai dasar hukum untukmenjatuhkan putusan terhadap pada pokok perkara.

Bahwa Pemohon Kasasi telah siap untuk membuktikan dalildalil yangdisampaikan dalam keberatan karena semuanya tertuang dalam salinanresmi putusan Arbitrase BPSK Kota Medan tanggal 15 Oktober 2009 No.24/PEN/BPSKMDN/2009 yang diperoleh langsung oleh PemohonKasasi dari BPSK Kota Medan (terlampir fotokopi salinan resmi putusanArbitrase BPSK Kota Medan tanggal 15 Oktober 2009 No.24/PEN/BPSKMDN/2009).Hal. 12 dari 18 hal. Put.

Berdasarkan informasi yang Pemohon Kasasiperoleh, sikap tidak kooperatif telah sering kali dilakukan oleh BPSKKota Medan dengan tidak pernah menanggapi permintaan pengirimanberkas perkara dan salinan putusan BPSK.

Bahwa BPSK Kota Medan dalam memeriksa perkara telah keliru danbertindak tidak cermat sehingga putusan yang dijatuhkan tidak adil dan beratsebelah. Hal tersebut didasarkan pada alasan/pertimbangan sebagaiberikut :a.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

• Menolak Eksepsi Termohon keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Karawang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa konsumen dalam perkara ini antara Termohon Keberatan

Hukum (dahulu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Karawang sebagai Pemohon atau Debitur) dengan Pemohon Keberatan Hukum (dahulu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Karawang sebagai Termohon atau Pelaku Usaha);

501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di KomplekRegency Park Blok Il Nomor 16, Pelita Batam, Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017:Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikanPutusan BPSK Nomor 005/PKARB/BPSK/II/2017 tanggal 21 Maret 2017yang amarnya sebagai berikut

Pemohon Keberatan telah melaksanakan putusan Arbitrase BPSK;Bahwa, terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telahmemberikan putusan Nomor 70/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN.BTM tanggal 22 Mei2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon Keberatan;Dalam Pokok Perkara: Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaBatam Nomor 005/PKARB/BPSK/II/2017 tanggal 21 Maret 2017:MENGADILI SENDIRI Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan PT GajahIzumi

Menguatkan Putusan BPSK Nomor 005/PKARB/BPSK/II/2017 tanggal 21Maret 2017;Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Juni 2017 dan kontramemori kasasi tanggal 20 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini putusan

MENGADILI SENDIRI :- Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan;- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Singkawang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) No. Perkara register : 519/PS/03/BPSK-SKW, tertanggal 28 Maret 2016;- Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

13/PDT.SUS-BPSK/2016/PN.SKW

keberatanterhadap putusan Majelis BPSK tersebut diatas :A.

Kota Singkawang.Sehingga putusan dalam BPSK dalam perkara ini adalah batal demi hukum;4.

Sementara faktanyatergugat sudah menolak cara penyelesaian Arbitrase di BPSK Kota Singkawang,sehingga otomatis tidak pernah ada pilihan dan persetujuan para pihak dalam carapenyelesaian di BPSK secara Arbitrase;.

Memutuskan bukan Kewenangan BPSK Kota Singkawang mengadili Sengketa dalamperkara ini;10.1115Memutuskan Prosedur Arbitrase BPSK Kota Singkawang Cacat Hukum, dan PutusanBatal Demi Hukum;Memutuskan Putusan BPSK Kota Singkawang Ultra Petita;Memutuskan Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satupihak dalam pemeriksaan sengketa dan Dokumen yang bersifat menentukan yangdisembunyikan oleh pihak lawan;Memutuskan putusan BPSK Kota Slngkawang No.05 Tahun 2016 adalah batal demihukum

, pemeriksaankeberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama putusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Kota Singkawang dan berkas perkaramaka yang menjadi pokok keberatan Pemohon adalah adanya putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) No.

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsume (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 624/PG/ARBII/JSII/BPSK/BB/V/2016 tertanggal 04 Mei 2016, perihal PanggilanPersidangan atas nama/Pimpinan Perusahaan Pelaku Usaha/PT.

WewenangBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3)yang menyebutkan :Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 67/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap17."

Bahwa menurut Undangundang Nomor 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganHalaman 36 dari 53 Putusan Nomor 67/PdtSus/BPSK/2016/PN RapKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)adalah :1. Undangundang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :a.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang padaPasal (2) nya menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahliHalaman 37 dari 53 Putusan Nomor 67/PdtSus/BPSK/2016/PN Rapwarisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat"..

Bank Danamon Indonesia, Tok cq DSP unit PasarBaru Rantauprapat kepada Ketua BPSK Kabupaten Batubara Nomor10/2649/DSPPS BARU RANTAUPRAPAT/0416 tertanggal 15 April 2016perihal jawaban dan atau keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK KabupatenBatu Bara, selanjutnya diberi tanda Bukti P2;Fotocopy Surat Panggilan dari BPSK Kabupaten Batubara kepada PT.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Mahmudin Siregar;3. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 710/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 30 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

Oleh karena itu selanjutnyaMajelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu bara (BPSK) akan mempertimbangkan dan Putusan perkara perdata No. 112/Pdt.SusBPSK/2016/PN. Rap.

Page 32Setiap kKonsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengugat pelaku usaha di Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Batu Bara berpendapat konsumen dan pelakuUsaha adalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagaiKonsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikan melaluiBadan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).Menimbang bahwa setelah Majelis

Bahwa Pertimbangan majelis BPSK yang mempertentangkanbeberapa peraturan perundangundangan tersebut sudahmelampaui batas tugas dan kewenangan yang diberikanoleh undangundang. Hal tersebut dapat dilinat dalam tugasdan wewenang BPSK di Pasal 3 KepMenPerindag No.350Kep/MPP/12/2011 tentang pelaksanaan tugas danwewenang BPSK.

Sehingga sangat terlinat jelasketidakkonsistenan dalam pertimbangan pertimbangan yangdigunakan oleh Majelis BPSK dalam pembuatan Putusantersebut ataupun memang disengaja dengan itikad tidak baikdalam pembuatan putusan BPSK No.250/Arbitrase/BPSKBB/III/2016 oleh pihakpihak terkait.21.

(BPSK) terdekat.d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;e) Bahwa dalam Undangundang Nomor : 30 tahun 1999 TentangArbitrase, Keputusan mencantumkan Irahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaSehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenangmutlak menangani perkara ini; Putusan perkara perdata No. 112/Pdt.SusBPSK/2016/PN.

197/Pdt.Sus-BPSK/ 2014/PN.Pbr

Kecamatan Lima Puluh Pekanbaruselanjutnya disebut sebagai 0.0... eeeeeeeseeeeeeee Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 28Oktober 2014 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumenyang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal28 Oktobe 2014 dalam Register Nomor 197/Pdt.Sus/BPSK

kotaPekanbaru telah menetapkan keputusan dengan keputusan Putusan badan PenyelesaianSengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor ; 27/Pts/BPSK/VIII/2014 yang bunyinya ;1 Mengabulkan Tuntutan Penggugat untuk sebagian ;2 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang muka sebesar Rp. 2.750.000,(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seketika dan tunai ;Bahwa terhadap keputusan tersebut Penggugat sangat keberatan karena keputusan tersebutdirasa ganjil dan sangat tidak patut karena dengan pertimbangan

Kota Pekanbaru, Penggugatmenolak dan mengajukan keberatan dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadiliPerkara ini untuk menolak keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaPekanbaru Nomor : 27/Pts/BPSK/VII/2014 ;Dalam Petitum1 Menyatakan Tergugat Nurhayati Yuni Yetta telah melakukan Wan Prestasi ;2 Menyatakan Putusan BPSK Nomor ; 27/Pts/BPS/VHI/2014 ;3 Menyatakan Perbuatan Penggugat menarik unit kendaraan bermotor dari pihaktergugat adalah telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam

diambil ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;3 Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalampemeriksaan sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen, Majelis Hakim berpendapat putusan BPSK No. 27/Pts/BPSK/VIII/2014 yang telah diputus pada tanggal 8 Oktober 2014 sudah tepat dan benar sertapantas untuk dipertahankan , Majelis tidak melihat adanya halhal yang

Dan Effendi, SH, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Pekanbaru No. 197/Pdt.Sus/BPSK/2014 /PN.PBR tanggal 29 Oktober2014, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untukumum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Afrida,Panitera Pengganti , kuasa Penggugat dan Tergugat.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Mangapul Manalu, SH,MH .

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan BPSK Kabupaten Sijunjung Tidak Berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo;
3. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sangketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sijunjung Nomor: 10/PK-XII/A/BPSK-SJJ/2023 Tanggal 04 Januari 2024;
4. Menolak permohonan keberatan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara

4/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mrj

399 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Keberatan kedua mengenai BPSK Batu Bara tidak berwenang memutusperkara Nomor 436/Arbitrase/BPSKBB/X/2015;Bahwa BPSK Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Menyatakan prosedur proses penyelesaian sengketa konsumen di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 436/Arbitrase/BPSKBB/X/2015 tanggal 27 November 2015, cacat hukum;3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara Nomor 436/Arbitrase/BPSKBB/X/2015 tanggal 27November 2015;4.

Tentang Tidak Berwenang Atau Melampaui Wewenang Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang tata carapengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) di sebutkan (3) Keberatan terhadap putusanArbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapatHal. 5 dari 13 hal.

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK Kota Makasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
3. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota MakasarNomor 01/Kep/BPSK/VII/2020, tanggal 7 September 2020untuk

39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Mll

Bahwa berdasarkan pada faktafakta dimana ada kekeliruan yang sangatmendasar dengan tidak mematuhi hukum acara yang berlaku untukmelaksanakan proses penyelesaian sengketa di BPSK dan jugakekeliruan majelis BPSK dalam memahami transaksi antara PEMOHONKEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN menjadi mustahilbahwa majelis BPSK dapat memutus perkara sengketa konsumen inidengan objektif dan berkeadilan, oleh karenanya sudah selayaknyaPutusan BPSK Kota Makasar No. 01/Kep/BPSK/VII/2020 Tanggal 7September 2020

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaMakassar Tidak Berwenang untuk memeriksa dan memutus putusan aquo;3. Menyatakan Aduan atau Gugatan TERMOHON KEBERATAN /KONSUMEN melalui BPSK Kota Makasar Tidak Dapat Diterima atauMenolak Aduan / Gugatan TERMOHON KEBERATAN / KONSUMENuntuk seluruhnya;4. Membatalkan Putusan BPSK Kota Makasar No. : 01/Kep/BPSK/VII/2020tertanggal 7 September 2020 untuk seluruhnya;5.

Oleh karena itu, keluarnyaKeputusan BPSK aquo tak lain untuk mengisi kekosonganhukum acara BPSK dan memberikan kepastian hukum kepadatermohon/konsumen aquo.9.

Fotokopi sesuai asli Penetapan BPSK Kota Makassar No.14/Pen.BPSK/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 selanjutnya diberi tanda T3;4. Fotokopi sesuai asli Penetapan BPSK Kota Makassar No.01/Mds.BPSK/VIII/2020, tanggal 13 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda T4;5. Fotokopi sesuai asli Risalan Hasil Mediasi Majelis Mediator BPSK KotaMakassar Dalam Perkara Konsumen Nomor : 14/BPSK/III/2020, tanggal 19Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda T5;6.

Menyatakan BPSK Kota Makasar tidak berwenang memeriksa dan mengadilisengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;3. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Makasar Nomor 01/Kep/BPSK/VII/2020, tanggal 7 September 2020untuk seluruhnya;4.

721 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

dan wewenang BPSK meliputi:Halaman 15 dari 53 hal.

Nomor 721 K/Pdt.SusBPSK/2016tersebut yang dibuktikan adanya tanda terima dari BPSK Batu Baraterhadap Surat Perintah Tugas Nomor 1.AR.PTS/001/2016 tanggal14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Rimanro Tromiko Sinaga danditerima, ditandatangani dan di cap oleh Panitera BPSK beserta DaftarHadir BPSK Batubara yang ditandatangani oleh Saudara Harapan padatanggal 14 Januari 2016;. Pemohon, melalui salah satu kuasanya, Sdr.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2)nyamenyatakan: Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnyadapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) terdekat;. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tertanggal7 Desember 2015;Halaman 39 dari 53 hal. Put. Nomor 721 K/Padt.SusBPSK/2016e.

Sehingga, Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkaraini;f.

sengketa sedangkan, Judex Factimembatalkan keputusan BPSK tanpa (tidak menyebutkan alat buktitersebut dalam keputusannya).

272 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memilikiwewenang (kompetensi abslout) utuk menyelesaikan sengketa atasperjanjian tersebut.

BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausulabahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di PengadilanNegeri;2) Setelah klausula yang disebut pada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, parapihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK ;8.

Kabupaten BatuBara sangat asalasalan dan mengutip sebagian isi dari suatu undangundang;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon Keberatanmohon kepada Pengadilan Negeri Dumai agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memilik kewenanganabsolut untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/Konsumen kepada BPSK Kabupaten Batu Bara;Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenanganrelatif untuk menerima permohonan

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk); Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnyaPemohon Keberatan, kecuali dalildalil yang diakui secara tegas dalamjawaban ini; Bahwa menurut Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah :1.

peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) yang menyatakan:a.

1077 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

kepada Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara yangpada pokoknya mengenai dalam melaksanakan penanganan sengketakonsumen agar berpedoman kepada Peraturan perundangundangan.Dengan demikian, berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebutdiatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri PasirPangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmenyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 270/Pts/Arbitrase/BPSKBB/III/2016 Tanggal 20 Juni 2016;BPSK Kabupaten Batu Bara tidak

Dengandemikian, berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohonYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan membatalkanPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor270/Pts/Arbitrase/BPSKBB/III/2016 Tanggal 20 Juni 2016;Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor270/Pts/Arbitrase/BPSKBB/III/2016 Tanggal 20 Juni 2016 Cacat HukumBahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah membuat kesalahandidalam diktum

Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara yang pada pokoknyaHalaman 12 dari 42 hal.

Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 270/Pts/Arbitrase/BPSKBB/III/2016 Tanggal 20 Juni 2016 Tidak Cermat, Keliru Dan BertentanganDengan Hukum.12.

Majelis BPSK Kabupaten Batu Barahanyalah mengadili sengketa Konsumen termasuk di dalamnyaberwenang menetapkan ganti rugi.