Ditemukan 4979 data
12 — 6
bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah membeli sebidangtanah dari N dengan harga Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah),bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat, namun oleh karena Penggugatdalam kesimpulannya telah mencabut gugatannya berkenaan dengan hartabersama dan hak asuh anak, oleh karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah status validasi tunjangan profesi,bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
136 — 66
pembebasandari jabatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil : Pasal 9(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukumwajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukanpelanggaran disiplin itu ;(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :b. secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenangmenghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang
149 — 62
satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugatyang telah dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung RI didalam Buku IIPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam EmpatLingkungan Peradilan edisi 2007, oleh karena itu gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona, dimana Penggugat telahmenjadikan Tergugat III sebagai Pihak dalam perkara a quo, dalam jabatannyaselaku Lurah Nibung Putih, karena Tergugat III adalah Pegawai Negeri Sipilyang
27 — 27
Bahwa Pemohon telah pensiun sesuai dengan Keputusan BupatiBandung Barat Nomor : xxxxx tentang Pemberian Kenaikan Pangkat,Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negri Sipilyang mencapai batas usia Pensiun yang diterbitkan oleh Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tertanggal 19Agustus 2021;10. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syaratsesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.
49 — 9
159,160) ;Menimbang, bahwa telah terungkap sebagaimana terurai dalam faktadiatas bahwa surat KTP dan KK yang dibuat oleh saksi Tjuk Biantoro, S.Sos.yang bahan bakunya berupa blangko KTP dan KK yang tertulis diterbitkan olehInstansi Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan KotaSurabaya yang tidak pernah diterbitkan oleh instansi tersebut jelasmenimbulkan kerugian bagi instansi yang diberi kKewenangan oleh undangundang untuk menerbitkan dokumen tersebut in casu Kantor Pencatatan Sipilyang
54 — 49
No.389/ Pdt/2017/PT.DKIPengadilan Agama Jakarta Timur teregister denganNo.1005/Pdt.G/2015/PA.JT Terhadap Tergugat dan Turut Tergugat ;16.Bahwa perlu diketahui, Tergugat adalah seorang mantan Pegawai Negeri Sipilyang sudah sangat lama pensiun, saat ini umur Tergugat 73 tahun, memilikikondisi kesehatan yang sangat rapuh, menderita berbagai macampenyakit bahkan sering mengalami lupa akan sesuatu. Namun dalamkondisi seperti itu pada kenyataannya setelah mendiang istri Tergugatterdahulu.
Pembanding/Tergugat II : ALBERT PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Pembanding/Tergugat III : STEFI TH. PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Pembanding/Tergugat IV : MARTHEN PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Terbanding/Penggugat I : REFLY M. RORINGPANDEY
Terbanding/Penggugat II : KENEDY E. RORIMPANDEY
Terbanding/Penggugat III : ORBY RORINGPANDEY
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
Turut Terbanding/Tergugat VI : Kepala kantor ATR BPN Kabupaten Minahasa
Turut Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Propinsi Sulawesi utara Cq bupati Minahasa Utara cq hukum tua Desa Mapanget Kabupaten Minahasa Utara
172 — 106
bukti P10) tersebut memang tidak ada makaseharusnya SHM No.31/Mapanget harus dikesampingkan dalam perkaraaquo;Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkatpertama yang tidak memberi pertimbangan hukum yang benar tentang buktiT TUN, ,IV10 yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.47/Pdt.G/2019/PN.Arm yang menyatakan kesaksian saksi DJEFRI NICCOGERUNGAN Pengailan Negeri Airmadidi Nomor:Bahwa begitu juga sesualdengan keterangan saksi DJEFRI NICCO GERUNGAN Pegawai Neteri sipilyang
Ir. SUHAEDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
125 — 83
tanggal 1Maret 2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait PengawasanDan Pengendalian Kepegawaian;Adanya surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.555/99 tanggal 17 April 2018 perihal KoordinasiBersamaTerkait + Pengawasan dan PengendalianKepegawaian;Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam hal iniPegawai Negeri Sipil tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum pidanatanpa perlu memperhatikan batasan hukuman penjara baik itu batasan hukumanminimal atau batasan hukuman maksimal dan persyaratan tersebut bukandigunakan untuk diterbitkan surat keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat karena hukuman disiplin;Menimbang, bahwa untuk mengakomordir terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
persoalan hukumnya adalah apakah Pejabat Yang Berwenang dalam halini Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke telah mengajukan pengusulanpemberhentian Penggugat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalamhal ini Tergugat;;Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa awal mulanya adanya SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
74 — 29
Bahwa benar Terdakwa telah3 (tiga) kali melakukanpenyalah guna Narkotika jenisabu yang pertama jyaitupada saat Terdakwa masihberdinas di Yonif131/Brsbersama Serda Opik (saat iniTerdakwa tidak mengetahuiSerda Opik berdinas dimana)kemudian yang keduakalinya pada bulan Maret2012 dilakukan di TerminalAur = Kuning BukittinggiSumbar, Sabu tersebutTerdakwa beli dari orang sipilyang Terdakwa kenal dariSerda Opik bernama Sdr.
25 — 7
Bahwa, Tergugat Rekonpensi keberatan atas tuntutan nafkahiddah yang jumlahnya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima jutarupiah) dan bersedia memberikan nafkah iddah tersebut sesuai dengankemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi, PenggugatRekonpensi telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknyasebagai berikut:eSBahwa, Tergugat Rekonpensi adalah ayah
58 — 19
Pada tanggal 25 April 2018 saksi menyerahkan uangtunaisebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) kepada NURULAINI selaku Bidan Puskesmas Tarogong untuk diserahkan kepadaterdakwa RUDY RUDIANTO, SE selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertempat di Kantor Puskesmas tarogong tanpa dibuatkantanda bukti penyerahannya.3.
Pada tanggal 03 Mei 2018 saksi menyerahkan uang tunai sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah) kepada saudari NURUL AINIselaku Bidan Puskesmas Tarogong untuk diserahkan kepadaTerdakwa RUDY RUDIANTO, SE selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertempat di Kantor Puskesmas Tarogong tanpa dibuatkantanda bukti penyerahannya.Bahwa jumlah uang yang pernah saksi serahkan secara bertahapseluruhnya kepada Terdakwa RUDY RUDIANTO, SE selaku PegawaiNegeri Sipil di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garutsebesar
saksi menyerahkan uang tunai sebesarRp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kepada Terdakwa RUDYRUDIANTO, SE selaku Pegawai Negeri Sipil dengan caraditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening0058323594100 an RUDI RUDIANTO, dengan tanda bukti SlipTransfer Bank Mandiri;e Pada tanggal 03 Mei 2018 saksi menyerahkan uang tunai sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah) kepada saudari NURUL AINIselaku Bidan Puskesmas Tarogong untuk diserahkan kepadaTerdakwa RUDY RUDIANTO, SE selaku Pegawai Negeri Sipilyang
MUHAMMAD RIZAL, S.H.
Tergugat:
Bupati Batu Bara
172 — 70
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182/6597/SJ Nomor 15 tahun 2018 dan NomorHalaman 17 Putusan Nomor : 172/G/2019/PTUNMDN.9.10.11.153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan
Drs. LALU MARWAN, MM.Pd.
Tergugat:
WALIKOTA MATARAM
156 — 111
Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr3.T3 : Keputusan Walikota Mataram Nomor821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September 2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil;4.T4 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/ KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Telah dijatuhi Hukuman Berdasrkan Putusan Pengadilanyang
SURYA DHARMA, S.Kep.,
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
107 — 45
PendayagunaanAparatur Negara Selaku Ketua Badan PertimbanganKepegawaian, tanggal 09 Juli 1998, (Fotokopi sesuaidengan fotokop)i);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirikrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153KEP/2018Halaman 28dari 40 HalamanPutusan Perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN.BNA14.15.16.17.18.19.20.21.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiTentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
13 — 7
Bahwa Pemohon tidak memiliki kepedulian kepada Termohon dananak Pemohon dan Termohon, pada saat anak Termohon danPemohon sakit saja Pemohon tidak peduli dan hanya Termohon danorang tua Termohon yang menjaga dan membawa pergiberobat,padahal Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpendidikan S2 (Strata 2),dan sedang menempuhpendidikan S3 (Strata 3) yang tetulah sudah memiliki intelektualitasyang tinggi;9.
89 — 43
sebelumnyaadalah sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran/perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehinggaPenggugat mohon agar perkawinan mereka dinyatakan putus karenaperceraian ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan (1) Pegawai Negeri Sipilyang
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara adat Batak Ellys InnovaTambunan yang dijemput ke rumah orangtuanya di Medan dan EllysInnova Tambunan tidak menurut/tunduk kepada Penggugat sejakNovember 2007 dan pada tanggal 5 Juni 2009 serta Ellys InnovaTambunan telah melahirkan seorang anak tanpa hubungan suami istridengan Penggugat (anak haram) sehingga sesuai hukum adat Batakharus diceraikan atau sudah dianggap bercerai.Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
MARISA TRI JAYANTI, Am.Kep.
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
727 — 77
setingkat lebih rendah,pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat danpembebasan dari jabatan dilakukan;Bahwa sudah pasti menurut Hukum Penjatuhan SanksiPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai negeri Sipil Tidak Tepat Dan MerupakanPerbuatan SewenangWenang;Bahwa berdasarkan uraian Pasal di atas mengenaiPelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat yangdinyatakan melanggar Pasal 3 angka 6 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
IWAN ISWANDI
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bandung
213 — 111
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungBahwa, Keputusan Bupati Bandung Nomor : 881/Kep.19BKPPD/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri SipilYang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki KekuatanHukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanpada tanggal 31 #Desember 2018, atas nama IWANISWANDI/Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara
173 — 85
UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembar Negara RepublikIndonesia tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembar Negara RepublikIndonesia nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dan belum diganti berdasarkan UndangUndang ini ;Bahwa berdasarkan aturan dari Pasal 87 ayat 4 huruf dUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,maka dapat disimpulkan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipilyang