126 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

386 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Terhitung sejak keputusan ini berlakuhukum tetap (inkracht);Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikanputusan sebagai berikut:Membatalkan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 1379/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal 16 November 2016;Mengadli sendiri:Primair:1.Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan

atas Putusan BPSKKabupaten Batu Bara Nomor 1379/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal16 November 2016 dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;Menolak permohonan/gugatan Termohon Keberatan (Konsumen) yangdiajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidakdapat diterima;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;Menyatakan Pemohon Keberatan merupakan kreditur

Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul;Subsidair:Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (exaequo et bono);Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Tentang kedudukan (legal standing) Pemohon Keberatan; Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa, terhadap alasan tersebut, dibatalkan oleh Pengadilan NegeriLubuk Pakam dengan putusan Nomor 185/Pdt.SusBPSK

,tanggal 14 Februari 2017;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtersebut diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 9 Maret2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2017, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 185/Pdt.G.Sus/BPSK/2016/PN Lbp., AktaNomor 03/Pdt/Kasasi/2017/PN Lbp., yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti denganmemori kasasi yang diterima

Nomor 386 K/Pat.SusBPSK/2018(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1379/Arbitrase/BPSKBB/X/2016tanggal 16 November 2016;4.

739 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

diuraikan di atas;Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh Tergugat/TermohonKeberatan (semula Pengadu/Konsumen) kepada BPSK KabupatenBatu Bara, dan telah diputus oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara,maka hal ini merupakan pelanggaran atau penyimpangan hukum danbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan sertaketentuan Pasal 118 ayat (3) atau ayat (4) HIR, sehingga dengandemikian sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu BaraPerkara Nomor 1235/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 7

ahli warisnya dapat menggugatpelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili Konsumen atau pada BPSKyang terdekat;Bahwa domisili Giartono selaku Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) berada di Kabupaten Indragiri Hulu, yang manahingga saat ini di Kabupaten Indragiri Hulu masih belum terbentuk BPSK,sehingga secara hukum, Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/TermohonKeberatan) seharusnya menggugat Pelaku Usaha/Teradu (sekarangPenggugat/Pelaku Usaha) melalui BPSK terdekat dengan domisilinya

, yaitudalam hal ini BPSK Pekanbaru, bukan BPSK Batu Bara;Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, maka jelas Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor1235/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016 adalah tidaksah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku;Keberatan Keenam:Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1235/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016Tanggal 7 Desember 2016 Tidak Didasarkan Pada Pertimbangan YangBerlandaskan Hukum Dan

Nomor 739 K/Pdt.SusBPSk/2017Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen ataupada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupetan Batu Bara;e.

Tentang KeberatanTentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) di sebutkan:Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

617 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

571 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Menyatakan BPSK Batu Bara tidak memiliki Kewenangan dalammemeriksa dan mengadili perkara a quo;3. Membatalkan Putusan BPSK Batu Bara Nomor 1389/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 Tanggal 14 Oktober 2016;4. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor:9018908529/PK/01/14;5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusiadengan Nomor W4.

Nomor 571 K/Pdt.SusBPSK/2018Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatanmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk);Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilirtelah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.SusBPSK/2016/PN Rhl., tanggal14 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon Keberatan;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 1389/Arbitrase/BPSKBB/X/2016tersebut;3. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untukselain dan selebihnya;4.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 1389/Arbitrase/BPSKBB/XII/2016 tanggal 14 Oktober 2016;4.

Nomor 571 K/Pdt.SusBPSK/2018Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 60/Pdt.SusBPSK/2016/PN Rhl., tanggal 14 Desember 2016 dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, oleh karena itupermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RUSPINA PURBA,tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor : 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 tanggal 19 September 2013; -3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan dahulu Konsumen sebesar Rp.671.000.,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Dengankata lain bahwa BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak berwenang mengadiliperkara a quo, sehingga putusan perkara a quo patut untuk dibatalkan. 11C.

Tentang BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi TIDAK BERWENANG MEMUTUSPIDANA PENJARA TERHADAP PEMOHON KEBERATAN,; 1.Bahwa pada petitum putusan BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor:025/BPSKTT/KEP/IX/2013, yang telah diputus pada tanggal 19 September 2013,pada halaman 12 poin 5 menyebutkan : Menghukum Pimpinan Pelaku Usaha telah melanggar Pasal 62 UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun Bahwa putusan BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang telah memberikanputusan

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSKTT/KEP/IX/2013 Tanggal 19September 2013 atau setidaktidaknya menyatakan Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat. 3.

Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau; c.

TENTANG BERWENANGNYA BPSK TEBING TINGGI UNTUK MEMUTUSPIDANA PENJARA TERHADAP PEMOHON KEBERATAN.

644 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)terdekat.

konsumen, BPSK dibentuk untuk menyelesaikansengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen.

Nomor 644 K/Pdt.SusBPSKk/2016maupun tugas dan kewenangan BPSK sesuai Kepmenperindag Nomor 350Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 585/Arbitrase/BPSKBB/XII/2015 tanggal 2 Februari 2016 (objek perkara) setidaktidaknya jelastelah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen maupun Kepmenperindag Nomor 350Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, olehkarena sebagai berikut:1

BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hokumatau tidak sah pembaliknamaan sertifikat hak milik kepada pemenanglelang. Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memilikikewenangan tersebut;5.

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara olehkarena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan NegeriPadangsidempuan merupakan pengadilan yang berwenangmenyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan dengan PemohonKeberatan, namun BPSK Kabupaten Batubara masih saja menyelesaikansengketa Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan bahkanmemutus dan menerima

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 273/Arbitrase/BPSK-BB/II/2017 tanggal 23 Maret 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan wanprestasi;5. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;6. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

DASAR HUKUM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONANKEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATUBARA;Halaman 1 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap1.Bahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo.

Batu Bara, baik itu Panggilan Pra Sidang maupunPanggilan Sidang Arbitrase dari BPSK Kabupaten Batu Bara dan .

Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisiliKonsumen atau BPSK yang terdekat.d. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tertanggal 16September 2015;e.

Bank TabunganPensiun Nasional, Tbk;Halaman 58 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN RapIl.

64 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap

319 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

dalam Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 danterlinat jelas adanya keberpihakan Majelis BPSK Kota Pekanbaru dalammemeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga sangat berdasar jikaYang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melaui Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya dalam amarputusannya membatalkan Putusan BPSK Pekanbaru Nomor03/Pts/BPSK/I/2016 dalam Perkara Sengketa Konsumen Nomor003/BPSK/PKRSEKT/I/2016;3.

BPSKpada tanggal 29 Maret sehingga terlihat jelas bahwa Putusan BPSK Nomor03/Pts/BPSK/I/2016 dalam Perkara Sengketa Konsumen Nomor003/BPSK/PKRSEKT/I/2016 adalah putusan yang cacat formil patut danHalaman 4 dari 18 hal.

hukumnya pada Putusan BPSK Nomor03/Pts/BPSK/I/2016 dalam Perkara Sengketa Konsumen Nomor003/BPSK/PKRSEKT/I/2016 Majelis BPSK Pekanbaru)= = mencobamengaitkan sengketa yang dimaksud dengan melebarkan pemeriksaanpada nilai jaminan yang sejatinya tidak pernah dipermasalahkan olehTermohon Keberatan yang dahulunya Pemohon sehingga dengan demikiansangat jelas dan meyakinkan bahwa Majelis BPSK dalam memeriksa danmengadili perkara a quo mencoba mencaricari kesalahan PemohonKeberatan dengan melebarkan pemeriksaan

dan sangatterlinat keberpihakan Majelis BPSK Pekanbaru dalam memeriksa danmengadili perkara a quo sehingga patut dan layak jika putusan BPSKPekanbaru Nomor 03/Pts/BPSK/I/2016 dalam Perkara Sengketa KonsumenNomor 003/BPSK/PKRSEKT/I/2016 dalam pertimbangan hukumnya yangmenyatakan Pemohon Keberatan tidak menunjukan bukti sertifikat jaminanfidusia dibatalkan demi hukum;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Majelis BPSKPekanbaru Nomor 03/Pts/BPSK/I/2016 Perkara Sengketa KonsumenNomor 003/BPSK

/I/2016 dalam PerkaraSengketa Konsumen Nomor 003/BPSK/PKRSEKT/I/2016 dinyatakandibatalkan demi hukum;Bahwa dalam amar putusannya Majelis BPSK Pekanbaru Nomor03/Pts/BPSK/I/2016 Perkara Sengketa Konsumen Nomor 003/BPSK/PKRSEKT/I/2016 pada point 7 dimana Majelis BPSK Pekanbaru dalam perkaraa quo menghukum Pemohon Keberatan yang dahulunya Termohon denganganti rugi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah suatukekeliruan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena tidak dapatdibuktikan

17/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Skb

10 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengket Konsumen (BPSk):Halaman 4 dari 7 hal. Put.

., tanggal 31Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/PelakuUsaha;Membatalkan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 291/Arbitrase/BPSKBB/III/2017 tanggal 30 Maret 2017;Mengadili Sendiri: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatuBara tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor291/Arbitrase/BPSKBB/III/2017 tanggal 30 Maret 2017; Menghukum Termohon Keberatan

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 291/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 30 Maret 2017;4. Menghukum Termohon Kasasi membayar ongkos perkara ini;Halaman 5 dari 7 hal. Put.

571 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Nomor 571 K/Pdt.SusBPSK/201404 Juni 2014, tidak ditemukan fakta mengenai adanya putusan Nomor 027/A/V/2014/BPSK. KT.TSM. tanggal 04 Juni 2014 pemberian saksi atau saksi ahlidalam persidangan tersebut;b Berita Acara mengenai kehadiran Pemohon Keberatan tidak dibuatsecara cermat;Bahwa Majelis BPSK Kota Tasikmalaya pada halaman 11 butir C tentangtelah terjadi halhal selama proses persidangan, menyebutkan:1.

atas suatu gugatansengketa konsumen yaitu: Menolak gugatan: tidak ada pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha;e Mengabulkan gugatan: ada pelanggaran yang dilakukan pelaku usahadengan atau tanpa ganti rugi;12eBahwa jika melihat dan membaca putusan Majelis Arbitrase BPSK KotaTasikmalaya Nomor 027/A/V/2014/BPSK.KT.TSM. tanggal 04 Juni 2014,terlihat bahwa Putusan Nomor 027/A/V/2014/BPSK.

Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk. sebagai TermohonKasasi, dimana pengaduan tersebut tercatat diSekretariat BPSK Kota Tasikmalaya Nomor040/PK003/BPSK/IV/2014 yang kemudiandinyatakan diterima sebagaimana dimaksuddalam Surat Penetapan = PenerimaanPengaduan dengan Nomor 39/40/PPBPSK.KOTA.TSM/IV/2014 pada tanggal 30April 2014;Bahwa BPSK Kota Tasikmalaya telahmemanggil kedua belah pihak yangbersengketa untuk dilakukan konsiliasi,mediasi, dan oleh karena konsiliasi danmediasi tidak tercapai kesepakatan

makaBPSK Kota Tasikmalaya menetapkansengketa tersebut diselesaikan dengan caraArbitrase;Bahwa BPSK telah menetapkan sengketayang diadukan oleh Pemohon Kasasi/sebelumnya Termohon Keberatan/Pengadu.Maka dengan demikian berdasarkan Pasal 55UU Nomor 8 Tahun 1999 BPSK wajibmengeluarkan putusan dalam waktu 21 harikerja, penetapan penerimaannya pada tanggal30 April 2014 bahwa sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 94K/PDT.SUS/2012 yang pada amar putusannyamenyatakan bahwa BPSK sebagai Badan18Memutuskan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 jo.Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 Permendag Nomor 350/MPP/Kep/12/ 2001 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, kewenangan BPSK adalah memeriksadan memutus sengketa konsumen, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara aquo;b.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 460/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 04 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum ;5. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 561.000,- (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

DASAR HUKUM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONANKEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATUBARA;Halaman 1 Putusan Nomor 16/PdtSus/BPSK/2017/PN RapBahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo.

Dengan demikian, BPSK secara absolut tidakmemiliki wewenang (Kompetensi Absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut.

membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten BatuBara No. 460/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 Tanggal 4 Januari 2017;A.

Tanggal 4 Januari 2017TENTANG DUDUK PERKARA DALAM PUTUSAN BPSK KABUPATENBATU BARA NOMOR 460/Arbitase/BPSKBB/v/2016 TANGGAL 4Januari 2017 TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM1.Bahwa, Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan BPSK KabupatenBatu Bara Nomor 460/Arbitrase/BPSKBB/V?

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS BPSK KABUPATEN BATU BARADALAM PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATU BARANOMOR 460/Arbitrse/BPSKBB/V/2016 TANGGAL 4 Januari 2017TIDAK CERMAT, KELIRU, BERTENTANGAN DENGAN PRINSIPKEADILAN, KEPATUTAN, KEMANFAATAN DAN ATAU KEPASTIANHUKUM1.Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalamPutusan Arbitrase BPSK No. 460/Arbitrase/BPSKBB/V/2016Tanggal 4 Januari 2017 mengenai:a) Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat

362 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 362 K/Pdt.SusBPSK/201711pengawas dan pembina BPSK Kabupaten Batu Bara telah secara tegasmenyatakan bahwa BPSK Batu Bara tidak memiliki Kewenangan absolutuntuk memeriksa dan mengadili pengaduan yang diajukan oleh Konsumenyang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian kredit dengan Pemohondimana dalam perjanjian kredit telah diatur penyelesaian sengketa antaraTermohon dan Pemohon melalui Pengadilan Negeri;.Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah melakukan tindakan yangsewenangwenang dan

Oleh karenanya,pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara sangat keliru dantidak sesuai dengan rasa keadilan fakta yang ada di masyarakat;.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk); Bahwa, Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnyaPemohon Keberatan, kecuali dalildalil yang diakui secara tegas dalamjawaban ini; Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Halaman 16 dari 29 hal. Put.

Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 452/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016 tanggal 09 September 2016 batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum;3. Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;4.

Tentang Keberatan; Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan; Bahwa Judex Facti telah membatalkan Keputusan Arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) disebutkan:Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

842 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2015 putusan BPSK telah dibacakan olehMajelis Arbitrase BPSK Kota Pekanbaru;2.

Seharusnya Majelis BPSK sudahmengetahui prosedur tentang tata cara penyelesaian sengketa dimanatanpa adanya kesepakatan tertulis dari para pihak yang bersengketa terkartpemilinan cara penyelesaian sengketa, maka Majelis BPSK tidak bisamemaksakan kehendaknya untuk menggunakan~= arbitrase dalampenyelesaian perkara a quo, tetapi nyatanyata Majelis BPSK memaksakankehendaknya sehingga tidaklah mengadaada jika Putusan Arbitrasedinyatakan batal demi hukum;2.

hal tersebut Majelis BPSK telah salah menerapkan hukumkarena menghukum Pemohon Keberatan/Teradu untuk menerirnapembayaran angsuran 15. 16 dan 17 yang dibayarkan oleh TermohonKeberatan/Pengadu (ahli waris) sedangkan dalam Putusan BPSK KotaPekanbaru Nomor 12/BPSK/PKRSEKT/II/2015 nomor 4 menyatakansecara hukum membebaskan ahli waris untuk melakukan pembayaran sisakredit.

Memperbaiki Putusan BPSK Nomor 12/BPSK//PKRSEKT/II/2015;2. Menyatakan sahnya Perjanjian Pembiayaan Nomor 92244813 dan SertifikatJaminan Fidusia Nomor W4.090253.AH.05.01 Tahun 2013;3.

Hakim Banding yangmenyatakan Putusan Arbitrase BPSK Nomor 12/BPSK/PKRSEKT/II/2015,tanggal 3 Maret 2015, yang telah memberikan putusan tanpa melaluiprosedur benar dan berdasarkan hukum.

451 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara, karena memang BPSK Batu Bara tidak berwenanguntuk mengadili sengketa yang telah ditentukan pilinan hukumnya secarategas dalam Perjanjian /.c. Persetujuan Membuka Kredit tersebut;Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 451 K/Pdt.SusBPSK/20172.

demikian BPSK Batu Bara telah mengeluarkan putusanyang melebihi kewenangan yang diberikan undangundang (vide PutusanMahkamah Agung R.I.

Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2Mei 2012, yang dalam pertimbangannya menyatakan: "Bahwa meskipundemikian dalam perkara a quo BPSK tidak berwenang melakukanpemeriksaan atas gugatan Penggugat karena pokok sengketa dalamperkara a quo adalah mengenai ingkar janji (wanprestasi) perjanjianinvestasi atau contractual case sehingga bukan sengketa konsumensebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 818 Undang UndangPerlindungan Konsumen);Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu

karenajuga BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus segala sesuatu yangberkaitan dengan tindakan ingkar janji (wanprestasi) Termohon Keberatanatas perjanjian ic.

7 dari 13 hal Putusan Nomor 451 K/Pdt.SusBPSK/2017 Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan; Menyatakan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor478/Pts/Js.Il/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tidakdapat diterima;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenangmengadili perkara sengketa konsumen Nomor 478/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016; Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TermohonKeberatan sejumlah Rp416.000,00

561 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

) Kabupaten BatuBara dengan register perkara Nomor 1288/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016; Bahwa kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara pada tanggal 4 Oktober 2016 membacakan PutusanNomor 1288/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016, yang amarnya berbunyisebagaimana tersebut diatas; Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) sangat berkeberatan terhadappertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis BPSK Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, karena berasal dari tipu muslihat (rekayasa/akalakalan

Bahwa pada halaman 1 Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 1288/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016 Tanggal 4 Oktober 2016,dinyatakan hal Bahwa Konsumen dalam surat gugatannya tertanggal29 Juli 2016 menyatakan ...dst;4. Bahwa tentang tanggal gugatan tersebut diatas telah sangat jauh dariketentuan penyelesaian dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja,terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK yaituHalaman 11 dari 30 hal. Put.

Nomor 561 K/Pdt.SusBPSK/2017sampai dengan pembacaan putusan pada tanggal 4 Oktober 2016;Bahwa dengan demikian putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1288/ Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016 Tanggal4 Oktober 2016 adalah tidaksah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;D.

Bahwa dengan demikian mohon Majelis Hakim yang muliamembatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor1288/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016 Tanggal 4 Oktober 2016 untukseluruhnya;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon Keberatanmohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusansebagai berikut:1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 1288/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016 Tanggal4Halaman 16 dari 30 hal. Put.

Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan BPSK KabupatenBatubara Nomor 1288/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016, tanggal 4 Oktober 2016;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukanoleh Termohon Keberatan atas nama Ali Sukrin Daulay;3.

Menyatakan BPSK Kota Bukittinggi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bukittinggi Nomor 06/PTS-BPSK/BKT/V/2015 tanggal 12 Mei 2015;4. Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya;5. Menghukum Terbantah membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menyatakan bahwa Majelis Hakim Arbitrase BPSK Kota Bukittinggi tidakberwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Terbantah/Penggugat;2. Menyatakan Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum putusan BPSKNo.06/PTSBPSK/BKT/V/2015 tanggal 12 Mei 2015;3. Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Bukittinggi salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya No.06/PTSBPSK/BKT/V/2015 tanggal 12 Mei 2015;4.

Membatalkan putusan Majelis Hakim Arbitrase BPSK Kota Bukittinggidalam putusannya No. 06/PTSBPSK/BKT/V/2015 tanggal 12 Mei 2015;4.

dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMANomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tetapi meliputi materilainnya antara lain BPSK Kota Bukittinggi tidak berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutus pengaduan dari Termohon/Terbantah dan jugamenolak seluruh pertimbangan dan amar putusan BPSK Kota Bukittinggikarena Majelis Hakim Arbitrase (BPSK) telah salah menerapkan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan BadanPenyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi, Majelis Hakimberpendapat secara ex officio sebelum mempertimbangkan apakah BPSK KotaBukittinggi telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara antaraTerbantah dan Pembantah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu mengenai apakah BPSK Kota Bukittinggi berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutus pengaduan dari Termohon/Terbantah;Menimbang, bahwa Pembantah pada pokoknya meminta Majelis Hakimmenyatakan BPSK Kota Bukittinggi tidak berwenang

Menyatakan BPSK Kota Bukittinggi tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara aquo ;3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Bukittinggi Nomor 06/PTSBPSK/BKT/V/2015 tanggal 12 Mei2015;4. Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya;5S.

405 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Membatalkan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor199/Arbitrase/BPSKBB/III/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tanggal 20 Juli 2016;3.

Saja yang memilih, dalamperkara a quo Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulukonsumen adalah juga termasuk dalam para pihak;Dalam perkara a quo Judex Facti salah dalam menerapkan Hukum, karenakonsumen adalah pihak;Bahwa, sebagaimana bunyi Pasal 2 Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 18 tahun 2010 tentang Pembentukan BPSK Kabupaten Batubarayang menyebutkan Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnyadapat menggugat Pelaku Usaha melalui BPSK ditempat domisili konsumenatau BPSK yang

Dalam perkara a quo Pemohon Kasasi telah membuat pernyataan memilihBPSK Kabupaten Batubara dengan alasan Pemohon Kasasi/dahulu TermohonKeberatan tidak pernah mendengar kiprah atau kinerja BPSK ditempat domisiliPemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan makanya Pemohon Kasasimembuat Pengaduan di BPSK Kabupaten Batubara.

Nomor 405 kK/Pdt.SusBPSk/2017pembentukan BPSK Kabupaten Batubara yang pada Pasal (2) nyamenyatakan Bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnyadapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisilikonsumen atau BPSK yang terdekat;Juncto Pasal 43 ayat (1) 9 Kepmenperindag RI Nomor350/MPP/Kep/1 2/2001 ;Ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belum diatur dalamKeputusan ini diatur lebih lanjut oleh KETUA BPSk; Bahwa, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten

237 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

) Kabupaten Batu Bara;Bahwa mencermati putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Batu Bara dengan Nomor Putusan: 45/PTSArb/BPSKBB/V/2016tanggal 18 Mei 2016pada point: 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, hal ini merupakanlingkup dan menjadi kewenangan dari peradilan umum bukan BPSK,namun dalam putusan in casu, BPSK Kabupaten Batu Bara telah bertindakseolaholah sebagai Hakim pada peradilan Umum yang memutusperkara wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian Kredit dengan NomorSurat Perjanjian Kredit 007294

, dan bukan antara paraPenggugat dan Tergugat, melainkan putusan BPSK yang diperiksaPengadilan.

perkara a quo Pemohon Kasasi telah membuat pernyataanmemilin BPSK Kabupaten Batu Bara pada tanggal 21 Januari 2016dengan alasan Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Kebaratan tidakpernah mendengar kiprah atau kinerja BPSK ditempat domisiliHalaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 237 K/Padt.SusBPSK/2017Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan makanya PemohonKasasi membuat pengaduan di BPSK Kabupaten Batu Bara.Mengingat Pasal 2 Keputusan Persiden Nomor 18 Tahun 2010tentang Pembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara

, dalam hal iniBPSK Kabupaten Batu Bara adalah BPSK terdekat dari domisiliPemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan .

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010tentang pembentukkan BPSK Kabupaten Batu Bara yang padaPasal (2) nya menyatakan Bahwa setiap konsumen yangdirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usahamelalui BPSK di tempat domisili konsumen atau BPSK yangterdekat ;Jo Pasal 43 ayat (1) KepMen Perindag RI Nomor350/MPP/Kep/1 2/2001Ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belumdiatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut olen Ketua BPSK .