Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 13-02-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 010/G/2017/PTUN.SMG Tanggal 21 Juni 2017 — DRA. UDI CIPTINI, M.PD. Melawan REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
215 — 167
215 — 167
MenurutPasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1994 tentangTanda Kehormatan Satyalancana KaryaSatya dirumuskan bahwa: Hakmemakai Satyalancana Karya Satya dicabut apabila Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.Berdasar aturan tersebut maka pencabutan atas hak memakai tandakehormatan sudahsangat sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku.; 9.
Register : 01-08-2016 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 18-01-2018
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1157/Pdt_G/2016/PA_Lpk Tanggal 23 Agustus 2017 —
15 — 20
15 — 20
No. 1157/Pdt.G/2016/PA.LpkMenimbang bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan syarat dan ketentuan untuk melakukan perceraian dandalam hal ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepda Pemohonuntuk mengurus izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapisetelah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus izin untukmelakukan perceraian dari atasannya yang berwenang untuk itu, dan sebelumPemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama,
Register : 15-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 19 Juli 2021 — Pemohon:
Nunung Djaja
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
153 — 47
Nunung Djaja
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
153 — 47
., kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipilyang dalam hal ini memilih domisili hukum di Gedung ManggalaWanabakti Blok IV Lt.4, Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKS.02/PHP/PPLKKH/GKM.3/7/2021, tertanggal 29 April 2021,untuk selanjutnya disebut TERMOHON.
Putus : 29-09-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 22/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 29 September 2015 — M. YAHYA HT., SH; HENDRIK, SH,MH; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG.
83 — 53
83 — 53
KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor : 000001/KEPKA/AP/26500/15tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dan PemberianPensiuan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin,M.Ap tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh KepalaBadan Kepegawaian Negara atas nama Presiden RI, yangdiserahkan pada masa perbaikan persyaratan calon tanggal 04 s/d07 Agustus 2015, diantaranya berisikan ketetapan dengan keputusansebagai berikut :1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-02-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA SERANG Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Srg Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
53 — 17
53 — 17
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan (2) PPNomor 45 Tahun 1990 menegaskan : Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990:Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajibmemperoleh dahulu dari pejabat, sedangkan bagi PegawaiNegeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat)wajiob memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabatsebelum melakukan perceraian
Putus : 29-11-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 12/PID.TIPIKOR/2013/PT.MALUT Tanggal 29 Nopember 2013 — RAHIM MUHAMMAD, SH.
270 — 129
270 — 129
Menyatakan barang bukti berupa :1) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan MenteriPenerangan RI Nomor 1705/SK/RB/1981, tanggal 7 Februari 1981,tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD NP.050026509 dengan Golongan lla, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian DepartemenPenerangan RI IMAM TRIYONO, SH NIP. 050013581;2) 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat KeputusanMenteri Penerangan RI , Nomor : 37/SK/UP/1982, tanggal 31
Nomor 1705/SK/RB/1981, tanggal 7 Februari 1981,tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD NP.050026509 dengan Golongan lla, menjadi Calon Pegawai NegeriSipil yang ditandatangani oleh Kepala Biro KepegawaianDepartemen Penerangan RI IMAM TRIYONO, SH NIP.050013581 ;1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat KeputusanMenteri Penerangan RI , Nomor : 37/SK/UP/1982, tanggal 31 Maret1982 , tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD NIP.050026509 dengan Golongan lla, menjadi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-05-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 21/G/2017/PTUN.SMD Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat:
DONNY RICARDO BARIMBING, SH.
Tergugat:
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG
159 — 76
DONNY RICARDO BARIMBING, SH.
Tergugat:
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG
159 — 76
Donni RicardoBarimbing, S.H, NIP. 198810092015021002 telah diterima Penggugat padatanggal 28 Mei 2017 dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejakditerimanya Surat Keputusan tersebut, Penggugat tidak pernah mengajukanUpaya Administratif berupa Keberatan atas sanksi disiplin yang dijatuhkankepada Penggugat sebagimana di atur dalam Pasal 35 Ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi:Ayat (1) : Keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Register : 14-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 07-K/PM I-03/AL/I/2020 Tanggal 12 Maret 2020 — Pidana
Oditur Militer : Mayor Chk Sunandi, S.E.,S.H
Terdakwa : Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya
175 — 53
175 — 53
2017 sampai dengan tanggal 30 Juni2019, apabila dikaitkan dengan status Terdakwasebagai anggota INI seharusnya perbuatanTerdakwa menjadi contoh dan teladan yang baik bagiprajurit lainnya serta masyarakat di sekitarnya untuktidak ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika,namun kenyataannya Terdakwa justru memberikancontoh yang tidak baik bagi masyarakat denganmengkonsumsi sabusabu bersamasama denganmasyarakat sipil, hal tersebut secara tidak langsungtelah menumbuhkan keberanian terhadap warga sipilyang
Register : 12-06-2012 — Putus : 10-09-2012 — Upload : 01-11-2012
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 164-K/PM II-08/AL/VI/2012 Tanggal 10 September 2012 — Kls Ptr Dwijo Iskono
58 — 40
58 — 40
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai atau memilikisenjata api berjenis pistol pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008sekiara pukul 23.30 Wib saat terjadinya penganiayaan terhadap orang sipilyang terjadi di JI. Rawa Bebek Rt. 12 Rw. 11 Penjaringan Jakarta Utaradekat dengan Kantor Rw 11 Penjaringan Jakarta Utara.4.
Register : 30-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 52/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
ELY SHUPIDA
Tergugat:
WALIKOTA TANJUNG BALAI
199 — 109
ELY SHUPIDA
Tergugat:
WALIKOTA TANJUNG BALAI
199 — 109
tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara Jo Pasal 250 huruf b dan huruf dPeraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan Pegawai NegeriSipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukumpenjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap.Bahwa dengan demikian dari ketentuan pasalPasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 danPasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 tahun 2014tersebut, prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 29-11-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2564 K/PDT/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — DENI AGUSTIN KRISTIANA, dk vs KOPERASI SIMPAN PINJAM ISTIDANA SEMARANG, dkk. Cq., KANTOR KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA CAB. KLATEN;
78 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cabang KSP Intidana Klaten (Terlawan I), lalu Terlawan Imemberikan petunjuk atau syaratsyarat untuk pencairan Klaim Asuransi JiwaKredit agar bisa dicairkan antara lain yaitu:1 Satu buah fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kecamatan2 Satu buah fotocopy Surat Keterangan telah meninggal dunia dari RumahSakit Islam Surakarta;3 Satu buah fotocopy Surat Radiologi diagnostik dari Rumah Sakit IslamSurakarta;4 Surat Keterangan Warisan;5 Satu buah fotocopy Akta Kematian a/n Sri Mukini, Kantor Catatan Sipilyang
Register : 13-05-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 104/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
SUWAN
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
67 — 58
SUWAN
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
67 — 58
tentang ManajemenPNS; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaiPNS dikarenakan Penggugat dihnukum pidana karena melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPIK/2017/PN.Bgl tanggal 30Oktober 2017; Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karenamelakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan pasal 266 PeraturanPemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 29-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 95/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
AMAR HAMZAH
Tergugat:
Bupati Serdang Bedagai
92 — 56
AMAR HAMZAH
Tergugat:
Bupati Serdang Bedagai
92 — 56
Bukti T3: Fotokopi Surat Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala BadanHalaman 36 Put.95/G/2019/PTUNMdnKepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, nomor: 15 tahun2018, nomor: 153/KEP/2018, tanggal 13 september 2018tentang penegakkan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah = dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang
Register : 13-03-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 42/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 14 Juli 2020 — Penggugat:
KHOIRUL ANAM, SH,MM
Tergugat:
BUPATI MOJOKERTO
354 — 125
KHOIRUL ANAM, SH,MM
Tergugat:
BUPATI MOJOKERTO
354 — 125
Bahwa Tergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan pada amarPutusan Majelis Hakim PTUN pada angka 3 dengan menerbitkanKeputusan Bupati Nomor 188.45/534/HK/416012/2019 TentangPencabutan Keputusan Bupati Nomor 888/161/HK/416012/2019 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang isinya :KESATU : mencabut Keputusan Bupati Mojokerto Nomor888/161/HK/416012/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama :Nama : KHOIRUL ANAM, SH., M.H.
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 30/G/2018/PTUN.SBY Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
DIANA KARTIKA RINI, S.H.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
89 — 42
DIANA KARTIKA RINI, S.H.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
89 — 42
tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Menimbang,bahwa dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil Karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum maka terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 19-11-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 38/Pid.SUs/TPK/2014/PN.Pgp. Tanggal 5 Maret 2015 — AGUS NURJAMAN, A.Pi
136 — 35
136 — 35
pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 / 75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 47/G/2015/PTUN.Mks Tanggal 4 Nopember 2015 — Faisal Jafar, SE.MM. sebagai Penggugat ; M E L A W A N : Walikota Makassar sebagai Tergugat;
135 — 90
135 — 90
seharusnyadibuat secara tersendirisendiri, karena masingmasingmemiliki latar belakang dan dasar hukum sebab akibatyang berbeda ; Demikian dapatdilihat jika memperhatikan konsideran Keputusan Tergugatpada bagian menimbang huruf a, dan huruf b, diuraikanSebagai berikut :bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangkapeningkatan pelaksanaan tugas tugas pemerintahandan pembangunan, maka dipandang perlu diadakanMUTASI pejabat struktural eselon Ill dan IV dalam lingkupPemerintahan Kota Makassar Bahwa pegawai negeri sipilyang
struktural yang pernahdan/atau masih didudukinya,Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiantersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwapenerbitan Objek sengketa yang membebaskan Penggugatdari jabatan Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya168pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar laluditempatkan sebagai Staf Bagian Umum dpb pada AsistenBidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassartersebut merupakan tindakan yang bersifat penghukuman,sebagaimana hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri sipilyang
Register : 24-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA Wangi Wangi Nomor 0030/Pdt.G/2019/PA.Wgw Tanggal 23 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 24
40 — 24
Putusan Nomor 0030/Padt.G/2019/PA.Wgw.Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dan ternyata PemohonKonvensi
Register : 20-08-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 44/G/2019/PTUN.SMD Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
THOMAS EDISON, SE.
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
173 — 88
THOMAS EDISON, SE.
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
173 — 88
Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo telah bersifat final karenatidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifathorizontal maupun vertikal.Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifatdefinitif dan telah menimbulkan akibat hukum; Bahwa Surat KeputusanTergugat aquo telah menimbulkan akibathukum, yakni Penggugat telah nyatanyata dicabut status,kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri SipilYang Memenuhi Kriteria (MK) di lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan
Register : 20-12-2016 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 493/Pdt.G/2016/PN.Bdg,.,.. Tanggal 25 Juli 2017 — Ishak Iskandar dkk lawan Djoko Tjahyono Iskandar
226 — 70
226 — 70
Pdt.G 2016 PN.Bdg.berjalan selama 2 (dua) tahun, sehingga kerugian Penggugat DR per tahun2017 adalah sebesar Rp. 200.000.000, x 2 = Rp. 400.000.000, (empatratus juta rupiah) ;Bahwa jumlah kerugian tersebut tentunya akan terus bertambah setiaptahunnya sampai Tergugat DR dan atau Para Tergugat DR lainnyamengembalikan sertifikat a quo kepada Penggugat DR; Kerugian Immateriil :Yaitu kerugian karena kehilangan waktu, tenaga dan pikiran sertamengganggu aktifitas kerja Penggugat DR sebagai Pegawai Negeri Sipilyang