Ditemukan 4979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sipenyang sikinyang sikilang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 80/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
ASIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
52 — 36
  • Nomor.80/G/2017/PTUNMTR Tanggal 7 Pebruari 2017 gugatan mana telahdiperbaiki secara formal pada Tanggal 8 Maret 2017 telah mengemukakanalasanalasan sebagai berikut:Putusan Nomor 80/G/2017/PTUN.MTR Halaman 4OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/065/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/248/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 208/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
dr. NAGA BAKTI HARAHAP
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
171 — 102
  • dimana dalam penerbitan objek sengketasudah didasarkan pada adanya surat pemerintahan atasan yangmenginstruksikan agar PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan agar dilakukan pemberhentian tidakdengan hormat, dan setelah itu Badan Kepegawaian Daerah sudah membuatrapat dengan tim untuk menindaklanjuti surat dari Menteri PendayunganAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan keputusan bersama 3 (tiga)Menteri terkait dengan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 02-09-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 22-04-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
JUWITA KAYANA, SH., MH
Terdakwa:
AKBAR TARORE alias AKBAR alias BARON alias AKBAR TAROE bin MUHTAR TARORE
420 — 233
  • UtrAnggotanya karena selama ini Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)sejak kepemimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH sampai di delegasikankepada ALI KALORA beberapa kali melakukan tindak terorisme berupapenyeranganpenyarangan terhadap Aparat keamanan serta warga sipilyang tidak mendukung perjuangan Kelompok MIT dalam rangkamenegakan Daulah Islamiyah. Terdakwa mengetahui jika kelompok MITtelah aktif berjuang menegakan daulah Islamiyah sejak tahun 2012semenjak selesai kerusunan Poso.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 03-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 148/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat:
Suweno
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
85 — 75
  • T1;2.Foto copy Petikan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor16/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, dengan terdakwa Suweno, selanjutnya(of) 0>) din tol A (6 = T2;3.Foto copy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/56597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Purusahn PengadilanPutusan
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama
Register : 13-04-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PA MATARAM Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Mtr
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 33
  • Bahwa setelah Termohon Rekonpensi / Pemohon Konpensimembaca dan menganalisa selurun gugatan Rekonpensi dariPemohon Rekonpesi / Termohon Konpensi adalah gugatanRekonpensi yang sangat memberatkan Termohon Rekonpensi /Pemohon Konpensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang punya penghasilan sangat minim yaitu gaji kotor Rp. 5.260. 300.,, dan dipotong dengan pinjaman bank MANDIRIHim. 17 dari 50 him / Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA RI ; MENTERI AGAMA RI, ; ALMA’ARIF SETAF, SH.,MH,
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga, sudah tidak diragukanlagi bahwa sesungguhnya Penggugat dalam hal ini telahsenyatanya dijatunkan sanksi hukuman secara ganda ;Oleh karenanya Keputusan Para Tergugat telah sama melampauibatas kewenangan, dan telah dengan jelas terbukti tidakmengindahkan ketentuan hukum yang berlaku ;Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP No.30 Tahun 1980, telahdengan tegas ditentukan bahwa : Kepada Pegawai Negeri Sipilyang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapapelanggaran disiplin, terhadapnya
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 86/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
IRFAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 27
  • Nomeor.86/G/2017/PTUNMTR Tanggal 7 Pebruari 2017 gugatan mana telahdiperbaiki secara formal pada Tanggal 8 Maret 2017 telah mengemukakanalasanalasan sebagai berikut:Putusan Nomor : 86/G/PTUN.MTR Halaman 4OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalan Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/102/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/341/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 6/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
354 — 257
  • ,sangat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya Surat KeputusanBupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, TentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019 (ObyekSengketa) kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, karenamerugikan hak dan kepentingan diri Penggugat dan sebagai PegawaiNegeri Sipilyang sah yang masa jabatannya seharusnya berakhirPutusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBYHalaman 4 dari 49 Halamansesuai
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 47/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
HERIBERTUS PALA, SST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
193 — 83
  • perkaranya yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap;Surat Kepala BKN Nomor: k.2630/v.1398/99 tanggal 2 Oktober2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjaraatau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan danHalaman 26 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 47/G/2018/PTUNKPG.Contoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiSurat Gubernur NTT Nomor: Upx.012.1/278/2018 tanggal 3Desember 2018, perihal: penyampaian data pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 22-05-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 15-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Tgrs
Tanggal 23 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 10
  • Surat Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Peraturan PerUndangUndangan.Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 4 menyatakan, bahwaPenggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1) menyatakan : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari pejabat*;Menimbang
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 20-12-2016 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 493/Pdt.G/2016/PN.Bdg,.,..
Tanggal 25 Juli 2017 — Ishak Iskandar dkk lawan Djoko Tjahyono Iskandar
227 — 70
  • Pdt.G 2016 PN.Bdg.berjalan selama 2 (dua) tahun, sehingga kerugian Penggugat DR per tahun2017 adalah sebesar Rp. 200.000.000, x 2 = Rp. 400.000.000, (empatratus juta rupiah) ;Bahwa jumlah kerugian tersebut tentunya akan terus bertambah setiaptahunnya sampai Tergugat DR dan atau Para Tergugat DR lainnyamengembalikan sertifikat a quo kepada Penggugat DR; Kerugian Immateriil :Yaitu kerugian karena kehilangan waktu, tenaga dan pikiran sertamengganggu aktifitas kerja Penggugat DR sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 44/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
THOMAS EDISON, SE.
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
175 — 88
  • Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo telah bersifat final karenatidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifathorizontal maupun vertikal.Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifatdefinitif dan telah menimbulkan akibat hukum; Bahwa Surat KeputusanTergugat aquo telah menimbulkan akibathukum, yakni Penggugat telah nyatanyata dicabut status,kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri SipilYang Memenuhi Kriteria (MK) di lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan
Pengadilan PN TUAL Perdata Khusus
Register : 28-09-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PN TUAL Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tul
Tanggal 6 Desember 2018 — RUSLI BENAMEN Alias RUSLI
222 — 83
  • Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang menerangkan bahwa di Fiditan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januaritahun 2004 (dua ribu empat) telah lahir ANISA RAHARUSUN anak ke tiga,perempuan dari ayah Abdul Rasid Raharusun dan Ibu Sugia Raharusun;Menimbang, bahwaberdasarkan fakta di persidangan terdakwa sudahmengetahui dan menginsyafi bahwa usia anak korban masih dibawah umur, karenaterdakwa tinggal satu kampung dengan anak korban, dan terdakwa juga sudahmenikah yang seharusnya menjadi penghalang
Pengadilan PA Wangi Wangi Perdata Agama
Register : 24-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA Wangi Wangi Nomor 0030/Pdt.G/2019/PA.Wgw
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 26
  • Putusan Nomor 0030/Padt.G/2019/PA.Wgw.Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dan ternyata PemohonKonvensi
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 02-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 37/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm.
Tanggal 2 Januari 2015 —
124 — 19
  • Multi Bina Teknika Utama berupa alat laboratorium teknik sipilyang dikirim dari Jakarta melalui PT. Nirmala Jaya dan tiba diprogram studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 17 Desember2011 namun belum di Install.(3) PT. Magno Sardo berupa alat laboratorium teknik lingkungan yangdikirim dari Surabaya melalui PT. Amanah Trans Mulia Logistic danPuts. No. : 37/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm. 37tiba di program studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 05Januari 2012 namun belum di Install.
    Multi Bina Teknika Utama berupa alat laboratorium teknik sipilyang dikirim dari Jakarta melalui PT. Nirmala Jaya dan tiba diprogram studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 17 Desember2011 namun belum di Install.3. PT. Magno Sardo berupa alat laboratorium teknik lingkungan yangdikirim dari Surabaya melalui PT. Amanah Trans Mulia Logistic dantiba di program studi teknik mesin Fak.
    Multi Bina Teknika Utama berupa alat laboratorium teknik sipilyang dikirim dari Jakarta melalui PT. Nirmala Jaya dan tiba diprogram studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 17 Desember2011 namun belum di Install.(3) PT. Magno Sardo berupa alat laboratorium teknik lingkungan yangdikirim dari Surabaya melalui PT. Amanah Trans Mulia Logistic dantiba di program studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 05Januari 2012 namun belum di Install.Puts. No. : 37/Pid.Sus/Tipikor/201 3/PN.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-11-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 12/PID.TIPIKOR/2013/PT.MALUT
Tanggal 29 Nopember 2013 — RAHIM MUHAMMAD, SH.
271 — 129
  • Menyatakan barang bukti berupa :1) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan MenteriPenerangan RI Nomor 1705/SK/RB/1981, tanggal 7 Februari 1981,tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD NP.050026509 dengan Golongan lla, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian DepartemenPenerangan RI IMAM TRIYONO, SH NIP. 050013581;2) 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat KeputusanMenteri Penerangan RI , Nomor : 37/SK/UP/1982, tanggal 31
    Nomor 1705/SK/RB/1981, tanggal 7 Februari 1981,tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD NP.050026509 dengan Golongan lla, menjadi Calon Pegawai NegeriSipil yang ditandatangani oleh Kepala Biro KepegawaianDepartemen Penerangan RI IMAM TRIYONO, SH NIP.050013581 ;1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat KeputusanMenteri Penerangan RI , Nomor : 37/SK/UP/1982, tanggal 31 Maret1982 , tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD NIP.050026509 dengan Golongan lla, menjadi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
SURYANSAH USMARIANTO
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
529 — 402
  • tersebut tidak ada mengaturmengenai tersedianya upaya administratif, bahkan dalam Pasal 42 PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 ditegaskan padapokoknya terhadap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena tindak pidana tidakdapat dilakukan upaya administratif;Menimbang, bahwa upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal38 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, berupa banding administratifkepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat diajukan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 10-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 2/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
ABEL JEHUDU BEPONG, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
121 — 68
  • menjalankan hukuman dan dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tidak ada amarputusan ini soal hukuman tambahannya mengenai halhal pemberhentian dariPegawai Negeri Sipil, Kemudian dengan berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Bupati menyurati Presiden melaluiHalaman 41 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNKPGMenteri Sekretaris Negara untuk mempertimbangkan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Anak
Register : 17-11-2020 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1102/Pid.Sus/2016/PN Bjm
Tanggal 21 Desember 2016 — -MUHAMMAD PADELI Als PADELI Bin JAILANI -AMRULLAH Als ULAH Bin AMIR HASAN
285 — 71
  • 6926 lJ,oleh karena barangbarang tersebut milik Terdakwa Amrullah alias Ulah binAmir Hasan, maka barangbarang tersebut akan dikembalikan kepadaTerdakwa Amrullah alias Ulah bin Amir Hasan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Hal yang memberatkan: Perbuatan TerdakwaTerdakwa sebagai perbuatan yang tidak senonoh danasusila, tidak sepantasnya dilakukan oleh petugas Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 29-05-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 65/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 4 Oktober 2017 — Drs. H. Legimun, M.Pd Vs. Gubernur Sumatera Utara
2037 — 2469
  • Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1), (2)Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 yaitu ayat (1) setiappenjatuhan hukuman disiplin ditetaobkan dengan keputusan pejabat yangberwenang menghukum ayat (2) Keputusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenangmenghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansiTEISEDLT j==e2e eae rer tr rrr einai enim eoBahwa