Ditemukan 5561 data
279 — 70
Sus/20132. Putusan Mahkamah Agung No. 94 K/Pdt. Sus/20123.
242 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
BPS Nomor S 01 lbr Asli01030328/PPN1111/WPJ.03/KP.0803/2013tanggal 11 November 20132. SPT Masa PPN Masa Pajak Mei Tahun) 18 lbr Asli2011 beserta lampirannya3. Surat Setoran Pajak beserta bukti 07 lbr Asli pembayarannya Zito Mulyabudhi Ubhakti, DirekturPT. Gunung Tua Abadi No Uraian Jumlah KetA. DOKUMEN TERKAIT PEMBELIANDENGAN PEMBAYARAN VOUCHERBANK Nomor MDR2/IDR/000003841. Bukti Pembayaran Nomor 01 lbr AsliMDR2/IDR/000003842.
192 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 40 P/HUM/20132.mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, sebagaimanadiatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.62/Menhutll/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasilhutan Kayu Hutan Tanaman industri, dan Hutan Rakyat;Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 PeraturanPemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayahNasional dan Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentangPengelolaan Kawasan lindung yang intinya antara lain
58 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 560 K/Pid.Sus/20132. Dalam Putusan Hakim Pengadilan tindak Pidana korupsi Bandung Nomor :66/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tanggal 23 Februari 2012 atas namaTerdakwa KADEDA LAMBANG halaman 107 menyatakan sebagai berikut :Menimbang kedua Anggota Majelis jika keterangan Terdakwa telahmenghubungi toko material dan memesan bahanbahan bangunan sesuaidengan kebutuhan para kelompok tani proyek JIDES.
No. 560 K/Pid.Sus/20132. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;3. Menetapkan barang bukti berupa :Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pelaksana CV. Tator BogorRaya Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Pertanian dan KehutananKabupaten Bogor ;Tanda terima Kwitansi dari CV.
57 — 38
Bertentangan dengan pasal 26 undangundang haktanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusihak tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri (bukanperaturan menteri kKeuangan RI No. 93/PMK/2010 yo PMKnomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UndangUndang hak tanggungan UndangUndang No 4 tahun 1996yang menyatakan agar ada kesatuan pengertian dankepastian penggunaan ketentuan tersebut.
60 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 62 PK/Ag/20132/.28.26.11. Rukyah binti Amagq Sahrah (anak perempuan) mendapat 7/120bagian dari 1/8 bagian (7/120 x 1/8 bagian) = 7/960 bagian;Menetapkan bagian waris Inaq Napihun (istri kedua Amaq Sahrah)sebagaimana tersebut pada diktum 26.2 di atas sebesar 1/128 bagiandibagikan kepada 6 (enam) orang anakanaknya, dengan ketentuanpembagian untuk anak lakilaki dua kali bagian anak perempuan,masingmasing sebagai berikut :27.1.
87 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Beton Menganti Gresik disebabkan karena sakitsebagaimana SURAT KEMATIAN: 026/L/437.111.16/VIII/2013 tanggal28 Agustus 20132. RAMIN meninggal pada hari Kamis tanggal 9 April 1970 di Bibis RT.007 RW. 003 Ds. Beton Menganti Gresik disebabkan karena sakitsebagaimana SURAT KEMATIAN: 029/L/437.111.16/VIII/2013 tanggal28 Agustus 20133. RAWAT meninggal pada hari Senin tanggal 12 Juli 1970 di Bibis RT.007 RW. 003 Ds.
Terbanding/Tergugat : I Wayan Krisna Wardana
103 — 44
Makaseharusnya dilakukan evaluasi setiap tiga bulan atau empat kaliHalaman 20 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPGdalam setahun tetapi faktanya sejak ditetapbkan pada November2012, SK Bupati Manggarai Timur No HK/107.A/2012 tidakpernah dievaluasi sehingga SK Bupati Manggarai Timur NoHK/107.A/2012 dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapatdigunakan sebagai dasarperhitungan kerugian negara dalamPengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia di Dinas KesehatanKabupaten Manggarai Timur Tahun 20132.
260 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1706 K/Pid.Sus/20132. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. GUNAWAN, dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;3. Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) CPU yang disimpan dan dirawat di CIDO dikembalikan kepada keCIDO; 2 (dua) unit CPU yang didalamnya terdapat program/softwear Fhotoship,Audio Cad dll, dirampas untuk dimusnahkan;4.
105 — 51
Penyidik Sejak tanggal 01 Desember 2013 s/d 20 Desember 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d 29 Januari2014;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak Tanggal 30 Januari 2014 s/d 28Februaru 20144. Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Februari 2014 s/d Tgl 18 Maret 2014 ;5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tgl 13 Maret 2014 s/d 11 April 2014;6.
88 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 92 PK/PID.SUS/20132 (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dalamperbuatan Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa dalam putusan pengadilan telah secara nyata terjadi kekhilafan dankekeliruan yang nyata dalam menerapkan Undangundang yang bersifatmengikat Hakim, karena Majelis Hakim telah lalai dalam menerapkanundangundang tentang alat bukti yang sah, yaitu alat bukti kKeterangan saksi.Majelis Hakim telah mengalami kekhilafan yang nyata, sehingga dalamputusan tidak memberikan pertimbangan
234 — 78
agunan/ jaminan konsumen HENDRA KESUMA kepada PelakuUsaha/ PT Bank Mandiri (Persero) TbkAdalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan BUKANmenggunakan Peraturan Mentri Keuangan Republik IndonesiaNomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor: 106/PMK.06/20132
142 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Postindo Promedia Audiovisual yang semula jumlah PPh yangmasih harus dibayar adalah sebesar Rp.15.567.097.705, dikoreksi menjadi1.681.917, (ampiran bukti P2);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti dariaspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa mengandung cacat hukum,oleh karenanya beralasan hukum objek sengketa tersebut dinyatakan batal dankepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/20132
78 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 797 K/Pid.Sus/20132.
No. 797 K/Pid.Sus/20132. (I). Surat Angkutan / konosemen apabilapengadaan barang' dilaksanakan diluarwilayah kerja ;Barang ini dikerjakan di Jakarta oleh PT. Sandebaja Perkasasehingga seharusnya ada surat pengiriman barang/konosemen.Seharusnya ada Surat Pengiriman barang dari PT. SandebajaPerkasa ke PT. Sinar Bhumi Yogyakarta. Tidak pernah ada suratpengiriman barang dari PT. Sandebaja Perkasa ke PT. Sinar BhumiYogyakarta dan dari PT.
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3009K/Pdt/20132. NAYA NIRMAYA, beralamat di Sunter Paradise II Blok D/54RT.008/RW.019, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan TanjungPriok, Kota Jakarta Utara,3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHANKOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, beralamat di JalanYos Sudarso, Jakarta Utara,4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTORPERTANAHAN KABUPATENUPATEN TANGERANG,beralamat Jin. H.
69 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 110 PK/PID.SUS/20132,dan oleh karenanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor654 K/PID.SUS/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang menyatakan TerpidanaRamlah Muslimin, S.Pdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair telahternyata terdapat suatu hal atau keadaan sebagai dasar dan alasanputusan yang telah dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telahbertentangan satu dengan yang lain.
43 — 5
JUNI 20132 SENIN, 24 JUNI 20133 RABU, 26 JUNI 2013Tanggal Putusan : 26JUNI 2013Isi Putusan :MENGADILI1. Menyatakan Tedakwa ANDRI WIJAYA KUSUMA Als ANDRI Ad. ENDANGSUDARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika golongan I bukantanaman, mengedarkan psikotropika secara bersamasama tanpa hak, mengedarkansediaan formasi tanpa izin serta menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secaratanpa hak ;2.
76 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1183 K/PDT/20132.
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalamputusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lain adalahkarena dalam perkara a quo pengkreditan atas Pajak Masukanharuslah dikaitkan dengan bidang usaha dan penyerahan yangdilakukan oleh Pemohon Banding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) sebagai
188 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
VI/16/20132 278/B/P K/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46905/PP/M. VI/16/20133 277/B/P K/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46904/PP/M. VI/16/20134 279/B/P K/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46906/PP/M.