Ditemukan 5561 data
198 — 125
puluhsatu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) atau setidak tidaknyaHalaman 41 dari 146 hal Put No.5/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK.sekitar jumlah tersebut, berdasarkan penghitungan yang dilakukan olehpenyidik Kejaksaan Negeri Palangka Raya,dengan rincian penghitungansebagai berikut : Pengeluaraniriil PengeluaranJumlah yg PPn PPh didukung dengan buktibuktiUraian diterima (Rp) buktibukti yg tidak benarA B C D E F G1 Dana GU yang diterima 30.000.000, 2.727.273, 340.909, 26.931.818, tanggal2 Agustus 20132
62 — 27
Dirajenad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23September 2013 sampai dengan 12 Oktober 2013 di ruang tahanan Pomdamll/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/42/IX/2013 tanggal 24 September 20132.
177 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pengadilan Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.1V/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20134 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.1V/16/20135 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.1V/16/20136 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20137 508/B/PK/PJK/2015 23 September 2015 PUT.50645/PP/M.VIA/16/2014 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim MahkamahAgung
32 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M. VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M. VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M. VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M. VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.
55 — 3
Kwitansi setoran tanggal 26 = 75.000.000,Juni 20132. Kwitansi setoran tanggal 26 = 50.000.000,Juli 2013oe Kwitansi setoran tanggal 02 70.000.000, Agustus 2013 4. Kwitansi setoran tanggal 20 = 30.000.000,Agustus 2013ae Kwitansi setoran tanggal 22 40.000.000,Agustus 20136. Kwitansi setoran tanggal 14 = 50.000.000,September 20137. Kwitansi setoran tanggal 19 40.000.000,September 20138. Kwitansi setoran tanggal 30 = 30.000.000,September 20139.
48 — 4
Penyidik , sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 s/dtanggal 29 Juli 2013 ;3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbarusejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 15 Agustus 2013 ;4. Penuntut Umum ,sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 4September 2013 ;5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tangga! 28 Agustus 2013s/d 26 September 20136.
Penyidik , sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 4 Juni 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2013 s/dtanggal 24 Juni 2013 ;8. Penuntut Umum , sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli2013 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tanggal 5 Juli 2013 s/d 3Agustus 2013 ;5.
131 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 447 PK/Pdt/20132. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat , Ill/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalampemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agungpada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, H.
201 — 95
Brigjen DarsonoKota Cirebon.Terdakwa ditahan oleh :1.Pangdam III/Slw selaku Ankum ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulaitanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 berdasarkan KeputusanPenahanan Nomor Kep/1643/VIII/2013 tanggal 7 Agustus 20132.Kemudian diperpanjang sesuai :a.
241 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2441 K/Pid.Sus/20132. Surat PT.CPI tanggal 20 Februari 2008 perihal permohonanperpanjangan izin SBF Bioremediasi dan Kep Men KLH Nomor 69 tahun2006 tanggal 8 Maret 2006 di SLS;3. Surat PT.CPI tanggal 26 Februari 2009 perihal permohonanperpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS, dan Kep Men KLH Nomor136 tahun 2007 yang habis masa berlakunya;4. Resume rapat pengelola limbah B3 PT. CPI dan PT. Cico (ChevronIndonesia Company) tanggal 14 Juni 2011;5.
Nomor 2441 K/Pid.Sus/20132.
52 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2515 K/Pid.Sus/20132.
93 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 631K/PID.SUS/20132. Rapat anggota dilaksanakan secara periodik sesuai kesepakatananggota;3. Tujuan Rapat Anggota adalah untuk menetapkan :a. RUB (Rencana Usaha Bersama);b. Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana PUAP;c. Pola pengembangan usaha agribisnis anggota dan unit usaha otonomGapoktan;d. Tata tertib anggota;e.
121 — 77
: SimangambatDesa/Kelurahan : Huta BaringinSesuai dengan surat Keterangan Hak Ganti Rugi berdasarkanSurat Keterangan Kepala Desa yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Huta Baringin, Terdaftar atas nama Kamalbertentangan dengan :Bertentangan dengan pasal 26 undangundang haktanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusihak tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri (oukanperaturan menteri keuangan RI No. 93/PMK/2010 yo PMK32nomor 106/PMK.06/20132
157 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1653 K/PDT/20132. Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, Penggugatmemenangkan lelang pada tanggal 20 April 2000 sedangkanperkara Nomor 191/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Tim. didaftarkan padatanggal 1 Agustus 2000, ini berarti 5 (lima) bulan setelah lelangdilaksanakan baru perkara Nomor 191/Pdt.G/2000/PN.JKt.Tim. didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
88 — 20
sebelumnya TERGUGAT 1 telahmelakukan pembinaan terhadap PENGGUGAT terkait tunggakan kreditnya.Mengenai hal ini, TERGUGAT telah melakukan penagihan danpenyelamatan kredit macet sesuai ketentuan yang berlaku dalam bentukSurat Peringatan Penyelesaian Tunggakan Kredit, antara lain denganmengeluarkan :a) Surat Peringatan No. 286/Mdn.Ut/LCWO/VII/2013 tanggal 09 Juli2013;b) Surat Peringatan Il No. 287/MdnUt/LCWO/VII/2013 tanggal 13Juli 2013;c) Surat Peringatan III No. 288/Mdn.Ut/LCWO/VII/2013 tanggal 19Juli 20132
289 — 177
Engedi tertanggal 18 Juli2014, 30 Juli 2014, 31 Juli 2014 dan 10 Agustus 2014Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 52/AKTA/PDT.G/2014/PN.BTM JO NO.91/PDT.PLW/20132/PN.BTM tertanggal 29 September2014Surat Direccion General De Marina MercanteResoluciones Y Consultas / Surat Resolusi yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Biro UmumPerdagangan Kapal dengan kuasa yang diberikan olehUndangUndang diterbitkan di Panama tertanggal 21Mei 2014 tentang penghapusan kapal MV.
321 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor. 73 P/HUM/20132.
98 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 85 K/TUN/20132) Ketentuan pasal 11 ayat (2) dan pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena tidak melakukanpengumpulan data, penelitian dan pengolahan data fisik, serta tidakmelakukan pembuktian hak dalam pembukuan haknya secara obyektif;3) AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);Bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim keliru dan tidak cermat dalammembuat suatu keputusan jelas dan nyata Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung jo.
266 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 16 PK/Pdt/20132. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan badan hukum yang telahberdiri sejak tahun 1972 dan telah memperoleh surat pengesahan dariMenteri Kehakiman RI Nomor Y.A.5/116/20 dan telah diumumkan dalamBerita Negara RI Nomor 94 tambahan Nomor 1441 dan terakhir mengalamiperubahan sebagaimana yang diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor78 Tambahan Nomor 260 tahun 1999;3.
178 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.V1/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20137 508/B/PK/PJK/2015 23September 2015 PUT.50645/PP/M.VIA/16/2014 Hakim MahkamahAgung dalam putusanputusan tersebut di
178 — 63
Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan BUKANmenggunakan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor : 106/PMK.06/20132.