Ditemukan 6291 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Ijin rups Penetapan rups Pmh Permohonan rups
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 03-10-2011 — Upload : 26-04-2017
Putusan PN MALILI Nomor 103/Pid.B/2011/PN.Mll
Tanggal 3 Oktober 2011 — CIHO D. BANGUN, CLAUDIO RENATO CHAVES BASTOS, PETER WILLIAM LOUIS FENATO, DAN Ir. ERNEST LAWRENCE PARULIAN MARPAUNG
775 — 358
  • INCO Tbk tidakpernah ada kegiatan diluar kontrak karya ;Bahwa, tentang gap atau Celah Timor secara spesifik tidak pernah dibahas dalamRapat Umum Pemegang Saham atau RUPS ;53Bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah ada persetujuan untuk pembangunanjalan di Celah Timor ;Bahwa, menurut saksi memang ada rencana pembangunan jalan di Celah Timornamun masih menunggu izin dari Kementerian Kehutanan dan Propinsi SulawesiSelatan ;Bahwa, rencana kerja mengenai pembangunan jalan di Celah Timor GPS Navigasi :
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-11-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 369/Pid.B/2015/PN.BDG
Tanggal 10 Nopember 2015 — NANA SUHERNA
228 — 573
  • yang pada intinya adalah mengawasi pekerjaan Direksi.Tugas atau kewenangan dan tanggung jawab sebagai Komisaris mungkintidak terlalu dilaksanakan karena keterbatasan yang Saksi miliki dariketerbatasan waktu dan keterbatan pengetahuan yang serta keterbatasanlainnya yang mungkin menjadi kelemahan Saksi.Saksi dan terdakwa NANA SUHERNA sebagai pemegang saham denganpembagian persentase 60%:40% namun tidak ingat jumlah nominalnya.PT NUSA KITA CEMERLANG tidak pernah mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-09-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 15 September 2014 — PULANGGENI MAHERBUDI BIN MOCH DJOENADI
100 — 18
  • keluarga ;Bahwa saksi pernah di periksa sebagai saksi yang berkaitan dengan dugaan adanyatindak pidana Korupsi / penyelewengan Keuangan milk PD BKK Kendal Kotayang dilakukan terdakwa Pulanggeni.Bahwa keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar.Bahwa dalam memberi keterangan tidak ada tekanan, paksaan maupun aniaya daripenyidik.35Bahwa saksi adalah Dewan Pengawas BKK Kendal Kota .Bahwa dasar saksi sebagai Dewan Pengawas adalah hasil Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR
Register : 03-07-2012 — Putus : 29-11-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 170/PID.B/2012/PN.SBB
Tanggal 29 Nopember 2012 —
76 — 47
  • BPR LKPLopok sejak tahun 2005 s/d 2009, ditunjuk oleh Gubernur NTB;e Tugas saksi selaku Ketua Dewan Pengawas PD.BPR LKP Lopok adalah :303131e Menetapkan kebijakan umum yang disusun dalam program kerja sesuai kebijakanyang telah ditetapkan dalan RUPS ;e Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas direktur ;e Menyusun rencana kerja tahunan ;e Menyetujui rencana kerja tahunan ;e Membuat laporan Dewan Pengawas ;Bahwa,selama menjadi Ketua Dewan Pengawas, saksi pemah ikutmenandatangani Surat Keputusan
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 20-06-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 8/G/2014/PTUN.YK
Tanggal 8 Oktober 2014 — PT PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING SEBAGAI PENGGUGAT melawan PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL sebagai TERGUGAT dan DAHONO SUPRIYINO, SETYO WAHYU WIDODO DKK sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1-81
245 — 101
  • (Mohon simak UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 14jo Pasal 1 (2) tentang Perseroan Terbatas) ;=Bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawabpenuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar sedang Organ Perseroanadalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1519 K/Pdt/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — MUKTAR WIDJAJA VS Tn. KAHAR WINARDI
89 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 98 ayat (8) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas:Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas ditentukan laind alamUndang undang ini, anggaran dasar atau keputusan RUPS';5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-12-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2724 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — NYOTO IRAWAN lawan CYNTHIA GWENDOLYN SONNEVILLE dan ACANG SURYANA, DK
115 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang Perseroan berbunyi:(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebin dari 1 (Satu) orang, yangberwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat,kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang ini, anggaran dasar,atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3392 — 1692
  • Tentang : Cipta Kerja
  • Rapat...SK No 052112A10.ok)" PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 609 Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnyadisebut RUPS, adalah Organ Perseroan yangmempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan dalam undangundang ini dan/atauanggaran dasar.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun
    dasar, dan keterangan lainberkaitan dengan pendirian Perseroan.Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud padaayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteridengan mengisi format isian.Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataanpendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danformat isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.Pasal 153CPerubahan pernyataan pendirian Perseroan untukUsaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalamPasal 153A ditetapkan oleh RUPS
    yang dituangkan dalam pernyataanpembubaran dan diberitahukan secara elektronikkepada Menteri.Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecilsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:a. berdasarkan keputusan RUPS;b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalampernyataan pendirian telah berakhir;c. berdasarkan penetapan pengadilan;d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusanpengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukupuntuk membayar
    kemampuanBUMN.Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikaji bersama antara BUMN yangbersangkutan dengan Pemerintah Pusat.Apabila penugasan tersebut secara finansial tidakfisibel, Pemerintah Pusat harus memberikankompensasi atas semua biaya yang telahdikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk marginyang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaransesuai dengan penugasan yang diberikan.Penugasan kepada BUMN sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkanpersetujuan RUPS
    aset perusahaan patungan yangdibentuk oleh Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tidak dalam sengketa, tidak sedang dilakukan sitapidana atau perdata, dan tidak terdapat kepemilikan atashak istimewa pihak manapun kecuali disepakati olehpemilik hak.Ketentuan mengenai pemindahtanganan aset badanusaha milik negara kepada Lembaga sebagaimanadimaksud pada ayat (2) atau kepada perusahaanpatungan yang dibentuk oleh Lembaga sebagaimanadimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto
Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
127 — 14
  • KharismaIndoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 NotarisBudiharto Prawira, SH.1 (satu) lembar foto copy dokumen Keputusan Menkumham RlNomor AHU52838.AH.01.01 Tahun 2009 tangal 02 Nopember 2009tentang pengesahan badan hukum PT Kharisma Indoraya Sukses.1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei 2011tentang RUPS perubahan susunan Direksi & Komisaris notariesTommy Oroh, SH.1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Nomor 6 tanggal 5 Mei2011, tentang turunan Surat Kuasa dari KAHARUDIN
    Saksikenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi dalam penyidikan dugaantindak pidana korupsi Pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD GorontaloUtara (Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses dan JaringanAir Bersih) TA 2011 di Polda Gorontalo, dan Saksi menyatakan keteranganyang ada dalam Berkas Perkara Terdakwa JUNANGSIH adalah benar; Bahwa Sesuai akta perubahan No. 6 tanggal 6 Januari 2011, yang dibuatNoris Hasna Mokoginta, SH, perihal RUPS
    KuasaDirektur Utama kepada Terdakwa agar saat penawaran harga sudah ada SuratKuasa Direktur;Hal. 320 s/d Hal 612Putusan No.16/Pid.SusTpk/2014/PN.GtoBahwa Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling,Penimbunan, Jalan Akses dan Jaringan Air Bersih TA 2011 yaitu berdasarkanAkta Notaris TOMY OROH, SH di Gorontalo:Bahwa Pada tanggal 5 Mei 2011, Terdakwa diminta oleh ibu ELISABETH MOPILIuntuk datang ke Notaris TOMMY OROH guna menandatangani : Akte No. 5 tanggal 5 Mei 2011 tentang RUPS
    KharismaIndoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 NotarisBudiharto Prawira, SH.1 (satu) lembar foto copy dokumen Keputusan Menkumham RINomor AHU52838.AH.01.01 Tahun 2009 tangal 02 Nopember 2009tentang pengesahan badan hukum PT Kharisma Indoraya Sukses.1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei2011 tentang RUPS perubahan susunan Direksi & Komisarisnotaries Tommy Oroh, SH.1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Nomor 6 tanggal 5 Mei2011, tentang turunan Surat Kuasa dari KAHARUDIN
    Kharisma IndorayaSukses yakni Akte Nomor 6 tanggal 05 Mei 2011 dan Berita Acara RUPS PT.Kharisma Indoraya Sukses mengenai Perubahan Susunan Direksi & KomisarisAkta No. 5 tanggal 05 Mei 2011, mengikuti proses lelang pekerjaanPembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Gorontalo Utara (PembangunanPagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses dan Jaringan Air Bersih) TA 2011,dalam Surat Kuasa tersebut tidak ada kewenangan Terdakwa untukmenandatangani Kontrak, tetapi kenyataannya Terdakwa menandatanganKontrak Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-05-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 K/PID.SUS/2010
Tanggal 24 Mei 2011 — SAIFUDIEN HASAN, DKK
131 — 573 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BNI (Persero)Tbk Akte No. 25 tanggal 14 Februari 2000 Notaris Fathiah Helmi, SH. diJakarta, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :e Mengurusi perseroan ;e Mewakili perseroan dengan pihak luar ;e Mengawasi satuan pengawasan intern (audit) ;Kewenangan antara lain :e Menetapkan kebijakan perseroan ;e Mengangkat dan menetapkan pegawai perseroan ;Hal tersebut diatur dalam AD/ART Perseroan, Ketetapan RUPS dan KeputusanDewan Komisaris, diantaranya adalah :e Menyetujui/mengarahkan rencana audit
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 09-02-2022 — Putus : 27-04-2022 — Upload : 09-05-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk
Tanggal 27 April 2022 — Penuntut Umum:
TORISELLY PUTRA SH MH
Terdakwa:
ALEX JAYADI
195 — 97
  • 2017;
  • 1 (satu) Odner Arsip berisi MDR 886 Oktober-Desember 2017;
  • 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Kas Bank 2016;
  • 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Mandiri (5886) Tahun 2017;
  • 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Mandiri (5886) Tahun 2018;
  • 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Mandiri (8564) Tahun 2018;
  • 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Lampung (8986) Tahun 2018;
  • 1 (satu) Map Plastik Kuning berisi Akta Notaris RUPS
    LJU periode 13 s/d 15 September 2016;
  • Akta Notaris Keputusan RUPS PT. LJU Nomor 161 tanggal 22 Juni 2017;
  • Akta Notaris Keputusan RUPS PT. LJU Nomor 161 tanggal 30 Juni 2018;
  • Akta Notaris Keputusan RUPS PT. LJU Nomor 02 tanggal 04 April 2019
  • Fotocopy 1 (satu) rekening PT.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 09-02-2022 — Putus : 27-04-2022 — Upload : 09-05-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk
Tanggal 27 April 2022 — Penuntut Umum:
TORISELLY PUTRA SH MH
Terdakwa:
ANDI JAUHARI YUSUF
259 — 96
  • berisi MDR 886 Oktober-Desember 2017;
35. 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Kas Bank 2016;
36. 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Mandiri (5886) Tahun 2017;
37. 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Mandiri (5886) Tahun 2018;
38. 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Mandiri (8564) Tahun 2018;
39. 1 (satu) Odner Arsip berisi Voucer Bank Lampung (8986) Tahun 2018;
40. 1 (satu) Map Plastik Kuning berisi Akta Notaris RUPS
Akta Notaris Keputusan RUPS PT. LJU Nomor 161 tanggal 22 Juni 2017;
51. Akta Notaris Keputusan RUPS PT. LJU Nomor 161 tanggal 30 Juni 2018;
52. Akta Notaris Keputusan RUPS PT. LJU Nomor 02 tanggal 04 April 2019
53. Fotocopy 1 (satu) rekening PT. Raja Kuasa Nusantara periode 1 Januari 2016 sd. 31 Desember 2018;
54.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-11-2014 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 558/PdtG/2014/PN.JKT PST
Tanggal 25 Juni 2015 — BANGUN ROBINSON SIAGIAN. SE. AK. MM ,Cs >< 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero. Tbk),Cs
89 — 21
  • Sementaradengan status BUMN, TERGUGAT tidak mudah untuk mengalihkan assetassetnya (harus melalui RUPS);10. Bahwa mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTERGUGAT dalam penjatuhan hukuman disiplin kepada PARA PENGGUGAT,maka tidak ada alasan bagi PARA PENGGUGAT untuk menuntut ganti rugimateriil maupun immaterial sebagaimana dituntut PARA PENGGUGAT dalamposita butir 16 dan 39 dan petitum butir 7 gugatannya;11.
Pengadilan PN Pangkalan Balai Pidana Umum Penggelapan
Register : 30-09-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 424/Pid.B/2020/PN Pkb
Tanggal 27 Januari 2021 — Penuntut Umum : Fransisca Siambotan,SH Terdakwa : Tri Oktasari Binti Sulprihadi
163 — 95
  • Saksi Binahar Hutagaol Bin Nelson Hutagaol dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Rarat Ganda;Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank PerkreditanRakyat (BPR) Rarat Ganda sejak bulan Oktober 2017;Bahwa adapun struktur organisasi di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Rarat Ganda yaitu urutan yang tertinggi yaitu RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) yang mengangkat dan memberhentikan Direksi, laludibawahnya ada Dewan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 24-02-2011 — Putus : 22-12-2011 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 116/Pdt./G/2011/PN.Jkt Sel.
Tanggal 22 Desember 2011 —
98 — 68
  • Yang benar adalah apabila Penggugatmengalami kerugian maka yang bertanggungjawab adalah paraDireksi yang dilakukan dalam RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) ;Bahwa, Penggugat salah dalam mengartikan kepentingan publikdiatas kepentingan privat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 01-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 PK/TUN/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — DIREKTUR UTAMA PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO) vs I. PT. SURYANDRA NUSA BHAKTI, DKK., II. PT. KEMENANGAN;
400 — 777 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Direksi KBN diangkat dan diberhentikan melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan pengangkatan danpemberhentian Direksi ditetapbkan oleh Menteri selaku PemegangSaham. Sesuai Pasal 11 UU BUMN, KBN tunduk pada UUPerseroan Terbatas.. Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Bdg
Tanggal 14 Juni 2017 — PAMUNGKAS TEDJO ASMORO,SE.
132 — 32
  • perbuatan melawan hukum yang telah bertentangan dengan KeputusanBersama antara Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor26A/Dirut/0506 dan 250/Komut/0506 tentang Pedoman Penerapan GoodCorporate Governance (GCG) di PT Pos Indonesia (Persero) Pasal 16 Paraanggota Direksi dan karyawan dilarang melakukan transaksi yang mempunyaibenturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatanPerusahaan selain gaji dan fasilitas lainnya yang telah ditentukan oleh RapatUmum Pemegang Saham (RUPS
    Pos Indonesia (Persero)dilakukan dengan penganggaran melalui RKAP yang disusun setiap tahun,RKAP diajukan ke RUPS untuk mendapat persetujuan.
    Untukyang rutin diatur dalam RKAP, sedangkan untuk proyek bisnis diatur dalamCBA.Untuk anggaran rutin dilakukan antara lain :e Masingmasing Kepala Area mengajukan usulan anggaran ke Kantor Pusat,kemudian oleh Kantor Pusat direkap, dievaluasi selanjutnya diusulkan keRUPS untuk dilakukan pembahasan dan penetapan.e Setelah ditetapbkan oleh RUPS, anggaran dibreakdown (dialokasikan) kemasingmasing penanggung jawab anggaran di Kantor Pusat maupun dikantor area, pengeluaran dana tersebut dilakuykan oleh
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perjanjian
Register : 02-02-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 07-08-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 4 /Pdt.G/2012/PN.MGL
Tanggal 17 Januari 2013 — TAJUWIT,DKK LAWAN PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS)
194 — 742
  • Notaris di Jakarta tentangPerjanjian Pokok Peralihan JualBeli Asset dari PT PPA kepada PT CentralProteinaprima Tbk.c Pada tanggal 8 Juni 2007 Keputusan RUPS PT Dipasena Citra Darmaja yangberkedudukan di Jakarta telah menyepakati untuk mengganti nama perseroantersebut dengan nama PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS) dan memindahkantempat kedudukannya ke Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang.
    Pada tanggal11 Juni 2007, Keputusan RUPS tersebut telah dibuat dalam Pernyataan KeputusanRUPS di hadapan Notaris Yulia, S.H yang isinya adalah merubah bagian awalpada Anggaran Dasar PT DCD yang berjudul: NAMA DAN TEMPATKEDUDUKAN pada Pasal dan pada bagian Modal Pasal 4.
    Perubahan tersebuttelah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM dengan NomorW706508HT.01.04TH.2007 tanggal 12 Juni 2007 yang isinya menyetujuiperubahan nama PT Dipasena Citra Darmaja (PT DCD) menjadi PT Aruna WijayaSakti (PT AWS).20d Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 21 Juni 2008 telah disetujui untukdilakukan perubahan Anggaran Dasar PT AWS sebagaimana diamanatkan olehUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 yang telah dibuat dihadapan NotarisYulia, S.H. dengan Akta Nomor 24 pada tanggal
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 02-09-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1006/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 20 Desember 2019 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
528 — 1574
  • Kerjasama membangun hotel dengan cara membeli saham 55% dan berapajumlahnuya tidak mendapat persetujuan dari RUPS PT. Pecatu Gemilang.Atas bantahan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;2. Saksi SUGIHARTO, SH.,MH.
    Akta No. 112tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT. Marindo Gemilang diperlihatkan didepan persidangan. Bahwa rencana atas pelepasan hak atas tanah Balangan setelah pembayaranadalah akan membangun hotel dan Alim Markus telah mengundang konsultan dariLondon untuk membangun hotel, dan press release di koran pada bulan Agustus2014 yang hadir Alim Markus, I Ketut Sudikerta dan isteri I Ketut Sudikerta danGunawan Prioambodo dan acara tersebut berkaitan penandatangan MoU untukmembangun hotel.
    RUPS (Rapat umum pemegang saham)2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
661 — 681 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 40 Peraturan PemerintahNo.17 Tahun 1999, maka:a) Hanya BPPN yang berwenang mewakili perusahaan yangdiserahkan ke Pemerintah RI atau perusahaan yang tergolongdalam ASSETS DALAM RESTRUKTURISAS .b) DIREKSI KOMISARIS, PARA PEMEGANG SAHAM danRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) dari perusahaanyang diserahkan ke pemerintah atau Assets DalamRestrukturisasi SUDAH TIDAK BERWENANG DAN TIDAKHal. 15 dari 1653 hal. Put.
    No. 2446 K/Pdt/2009maka semua hak dan kewenangan dari Direksi,Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS dariPenggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 danPenggugat 4 menurut Pasal 40 Jo. 146 PP No. 17Tahun 1999 TELAH BERALIH KE BPPN, dan hanyaBPPN yang berwenang membuat dan menandatanganisemua dokumen perjanjian hutang, jaminan dan suratsurat tersebut di butir 9.1.7 (Bukti P7a s/d P35b).AtauSemua kewenangan Direksi, Komisaris, PemegangSaham dan RUPS dalam Anggaran Dasar Penggugat 1,Penggugat 2, Penggugat 3 dan
    Hasil RUPS telah diketahuioleh PT Garuda Pancaarta (TERMOHON KASASI 5,dahulu TERBANDING 5/ PENGGUGAT 5).F. "Waiver" atau pengenyampingkan yang diberikan oleh PTHoldiko Perkasa (dalam Likuidasi) (dahulu TERGUGAT 46)adalah:1.
    Sebagai bahan perbandingan, Pasal 102 ayat (4)Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yangmenggantikan UU No. 1/1995) menggarisbawahi bahwa perbuatan hukumyang dilakukan tanopa mendapatkan persetujuan RUPS (walaupun UU No.40/2007 mewajibkan persetujuan tersebut) tidak serta mertamengakibatkan batalnya perbuatan hukum tersebut sepanjang perbuatantersebut dilakukan dengan itikad baik.
    Untuk jelasnya, SMBC kutip Pasal102 ayat (4) UU No. 40/2007 sebagai berikut :(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihaklain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.Bahkan, sesuai hukum perjanjian Indonesia, suatu perjanjian yang tidaktertulis atau tidak ditandatanganipun demi hukum dianggap sebagai suatuperjanjian yang sah.