Ditemukan 6290 data
Terbanding/Tergugat I : Arif Rifai Madawi Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri PTPCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat II : H.Budi Mulyadi selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat III : Akmal Irfanuddin selaku Direktur Operasional PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Ati Marliati selaku mantan Komisaris PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat V : Mr. Kim Yong Ho selaku Presiden Direktur PT.Lotte Chemical Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Irjen Firli Bahuri selaku ketua KPK RI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kiagus Ahmad Badaruddin selaku ketua PPATK RI
Terbanding/Turut Tergugat III : Agung Firman Sampurna selaku Ketua BPK RI
Terbanding/Turut Tergugat IV : DR. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A selaku Ketua BPKP RI
Terbanding/Turut Tergugat V : Prof. H. M Ti
554 — 388
(Vide : Bukti Surat : Akta Notaris Hasil RUPS PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2019 danBukti Surat Mengenai Permohonan Penyertaan Modal Rp.98.000.000.000,).Halaman 18 dari 115 PutusanNomor 50/PDT/2021/PT BTN.11.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, cerita Penggugat padaposita gugatan sangat menyesatkan dan tidak sesuai kebenaran formil danmateriil.
72 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPSU (YusufWantah) didampingi oleh Kepala Biro Perekonomian Pemerintah PropinsiSulawesi Utara (Abdi Buchari) kembali mendatangi BPPN dan memintaperpanjangan waktu pelunasan hutang sampai akhir September 2002;Bahwa pada tanggal 21 Januari 2003, dilaksanakan RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) di Bali. Dan dibentuk Tim Pencari Investor dan yangdiKetuai oleh Freddy Sualang (Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara).Maksud dan tujuan dibentuk Tim Pencari Investor karena PT.
125 — 82
Bahwa hingga saat ini,Penggugat selaku Tim Likuidasi PT Bank Ratu (Dalam Likuidasi) belumdibubarkan dalam RUPS sebagaimana ketentuan yang berlaku.
113 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu hakekat penyisihan laba bersih tersebutsecara yuridis tidak dapat disamakan dengan penyisihnan modal perseroandari kekayaan Negara yang dipisahkan, baik pengelolaan maupunpertanggungjawabannya.Bahwa mengacu pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Negara BUMNNomor : PER05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, ditentukan bahwa danaProgram Kemitraan yang bersal dari penyisihan laba bersih setelah pajakditetapkan oleh RUPS untuk Persero, selanjutnya pada ayat (6) ditegaskanbahwa pembukuan dari
171 — 81
KTE dibentuk berdasarkan RUPS ; bahwa saksi pernah melihat Berita Acara Penyitaan oleh Kejaksaan Agung RI, tanggal3 September 2010 ; = eae enbahwa yang saksi tahu ada permintaan pemblokiran dari Kejaksaan Agung RI danKantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang, dan kemudian ditindak lanjuti oleh BankMandiri Cab. Sangatta ; bahwa saksi pernah melihat Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang,ditujukan kepada Kepala Cabang PT.
192 — 741
Notaris di Jakarta tentangPerjanjian Pokok Peralihan JualBeli Asset dari PT PPA kepada PT CentralProteinaprima Tbk.c Pada tanggal 8 Juni 2007 Keputusan RUPS PT Dipasena Citra Darmaja yangberkedudukan di Jakarta telah menyepakati untuk mengganti nama perseroantersebut dengan nama PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS) dan memindahkantempat kedudukannya ke Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang.
Pada tanggal11 Juni 2007, Keputusan RUPS tersebut telah dibuat dalam Pernyataan KeputusanRUPS di hadapan Notaris Yulia, S.H yang isinya adalah merubah bagian awalpada Anggaran Dasar PT DCD yang berjudul: NAMA DAN TEMPATKEDUDUKAN pada Pasal dan pada bagian Modal Pasal 4.
Perubahan tersebuttelah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM dengan NomorW706508HT.01.04TH.2007 tanggal 12 Juni 2007 yang isinya menyetujuiperubahan nama PT Dipasena Citra Darmaja (PT DCD) menjadi PT Aruna WijayaSakti (PT AWS).20d Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 21 Juni 2008 telah disetujui untukdilakukan perubahan Anggaran Dasar PT AWS sebagaimana diamanatkan olehUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 yang telah dibuat dihadapan NotarisYulia, S.H. dengan Akta Nomor 24 pada tanggal
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
521 — 1566
Kerjasama membangun hotel dengan cara membeli saham 55% dan berapajumlahnuya tidak mendapat persetujuan dari RUPS PT. Pecatu Gemilang.Atas bantahan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;2. Saksi SUGIHARTO, SH.,MH.
Akta No. 112tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT. Marindo Gemilang diperlihatkan didepan persidangan. Bahwa rencana atas pelepasan hak atas tanah Balangan setelah pembayaranadalah akan membangun hotel dan Alim Markus telah mengundang konsultan dariLondon untuk membangun hotel, dan press release di koran pada bulan Agustus2014 yang hadir Alim Markus, I Ketut Sudikerta dan isteri I Ketut Sudikerta danGunawan Prioambodo dan acara tersebut berkaitan penandatangan MoU untukmembangun hotel.
RUPS (Rapat umum pemegang saham)2.
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat II : BACHTIAR
503 — 408
DHARMA PUTRA KARSA, berkedudukan di Jalan Mayjen SutoyoNo.69 Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh HandyAliansyah sebagai Direktur berdasarkan RUPS Luar biasatanggal 17 Juli 2013, Akta No.15, dalam hal ini memberikankuasa kepada Dadang Idris Soeanda, S.H. dan Fajar Triyudha,S.H. Advokat dari Kantor Hukum JL & Rekan, beralamat diWisma Daria Lt. 2 Ruang 208, Jl.
166 — 21
rendemen naik menjadi 28 %;Bahwa sebelum menggunakan mesinmesin baru, Perhutanimenggunakan mesinmesin yang usianya sudah 10 tahun karenanyahasilnya kurang maksimal;Bahwa kerja sama patungan ini menurut saksi ada potensimenguntungkan;Bahwa perjanjian Uji Coba merupakan salah satu tindak lanjut dari MoU,dan tindak lanjut yang lain adalah perjanjian utuk penyusunan feasibilityStudy/FS (studi kelayakan):Bahwa pendirian Perusahaan patungan ini sudah dilaporkan ke MenegBUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
2.IRLAN ORUWO
3.TORONEI POWANI
4.PATMOS SARARUPA
5.MAXILEMBA BALEBU
Tergugat:
1.Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Morowali
Intervensi:
PT SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA
590 — 1023
Sinergi PerkebunanNusantara, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaNomor : PT.SPN/RUPS/171/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, Dalam halini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :VICTOR POSAWA, S.H. Warga Negara Indonesia., Pekerjaan Advokat /Penasehat Hukum., Alamat Jalan Cendrawasi Irg.
88 — 31
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),kredit topeng atas beberapa nasabah, yang limit di atasRp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) harus ada persetujuan dariDirektur Utama, dibuat secara fiktif, yang totalnya saksi tidak tahu, danada deposito atas 2 (dua) orang nasabah yaitu Emelda AY dan suaminyayaitu Kurnia Wirawan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) yang dicairkan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan nasabahbersangkutan;Bahwa setiap tahun ada laporan ke Pemda, dalam bentuk RUPS
perubahan ke1 Perda Nomor 5 tahun 2003;e kemudian perubahan ke 2 Perda nomor 24 tahun2007;e perubahan ke3 Perda no 6 tahun 2009;e perubahan ke 4 Perda Nomor 5 tahun 2012.Bahwa Saksi tidak tahu struktur organisasi yang lengkap sejak PD BPRdidirikan yang saksi tahu direktur pertama adalah bapak EKO dankemudian tahun 2012 ada pergantian dirut kepada pak LUKMAN HAKIMdan dirut terakhir bulan Juli 2015 diganti dengan bapak DESTRAMDANIsampai dengan sekarang;Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah mengikuti RUPS
168 — 150
Asiana TechnologiesLestary atas dasar RUPS sebagaimana akte notaris tahun 2008;Bahwa terdakwa ketahui PT.
96 — 54
12 / 23 /PBI / 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan ( Fit and Proper Test ) besertapenjelasannya dinyatakan bahwa pengertian Pegawai adalah Setiap orang yangbekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian bank;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilanberkesimpulan bahwa Penggugat adalah Calon Direksi dari Bank TabunganNegara (sebelumnya Kepala Cabang Bank Tabungan Negara Semarang) yangHalaman 122 dari 125 halaman Putusan No.41/G/2014/PTUNJKTtelah disetujui oleh RUPS
109 — 15
bersangkutan sendiri apayang dilihat, dengar dan alami sendiri.misalnya berita acara lelang, beritaacara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu PerseroanTerbatas.2.
157 — 75
dan kewajibanbagi Para Penggugat dan Para Tergugat, bahkan Akta Nomor 28tersebut sama sekali tidak mengenal dan menyebut sedikitpuntentang Para Penggugat, sehingga sangat tidak berdasar dansangat aneh kalau Para Penggugat mendalilkan Para Tergugatwanprestasi kepada Para Penggugat dan selanjutnya menuntutPara Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagaimanadilakukan Para Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya.Ilsi Akta Nomor 28 tersebut adalah hanya mengungkapkan tentangadanya persetujuaan RUPS
HELMI SYAHNAN
Tergugat:
1.PT. PLN Persero
2.LELI HERAWATI
3.NAZLIANA HABIBIE S
4.TENGKU RAJA MORA HARTAWAN
5.TENGKU RATU CITRA HARTATI
6.ANANDA KUMAR
7.KANTOR SBU DISTRIBUSI WILAYAH III SUMATERA BAGIAN UTARA
8.MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONSIA
9.Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Cq. Kantor SBU Distribusi Wilayah III Sumatera Bagian Utara
10.Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
2.LOLITA PULUNGAN, SH
3.HAYATI HARAHAP
136 — 21
., berdasarkan AktaPernyataan Keputusan RUPS No 99 tanggal 16 Mei 2019;2.
191 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
melawan hukum dari masingmasing Tergugat;Uraian diatas menunjukkan dan membuktikan bahwa gugatan ParaPenggugat adalah kabur (obscuur), oleh karena itu cukup beralasan bagiMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);Eksepsi Tergugat II:Dalam Eksepsi:1.Gugatan Error in Persona;Bahwa dapat kami jelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwakedudukan Menteri BUMN adalah selaku Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS
237 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;Fotokopi 1 (satu) bundel Akta Nomor 49 Perseroan Terbatas PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;Fotokopi 1 (satu) bundel Akta RUPS Luar Biasa Nomor 30 Tanggal25 April 2008 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;Fotokopi 1 (satu) bundel Akta RUPS Luar Biasa Nomor 01 Tanggal1 November 2012 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;Asli 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening DepositoNominatif 106.33.00093 atas nama PT.
97 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLN (Persero)Nomor : 100.K / 010 / DIR / 2004 tanggal 7 Juni 2004 karenaseharusnya memakai bentuk kontrak tahun jamak (multi years)dengan terlebih dahulu atas persetujuan Dewan Komisaris /Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bukan bentuk kontraktahun tunggal dan perbuatan Terdakwa yang melakukanAmandemen Kontrak dengan merubah harga satuan kontrakyang sudah ada bertentangan dengan angka 3.2.4.3 KeputusanDireksi PT.
285 — 52
ditunjukkan aslinya, pertanyaan ini berkaitandengan hukum acara sehingga bukan kompetensi saya untuk menjawab.Sepenuhnya saya serahkan kepada Majelis Hakim.Bahwa dalam hukum perseroan, suatu perjanjian dikaitkan denganadministrasi, sehingga, meski secara materiil telah terjadipemindahtanganan melalui perjanjian, namun apabila secara formaladministrasi belum dilakukan, maka berdasarkan UU No. 40 tahun 2007pemindahtanganan tersebut terkalahkan dengan proses administrasiBahwa telah dilakukan notulen RUPS