Penetapan Nomor 0385/Pdt.P/2017/PA.Tgt arus dikemukakan akan sahnyaseperti adanya wali dan dua orangadanya hubunQ@assugp iASteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgisl le Udo at ats ol plolo dur JL ages Us arg j Aid 956 Yo.Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya

Penetapan Nomor 0385/Pdt.P/2017/PA.Tgtsehingga tidak hukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkankemaslahatan:arbadh bois as JI We eLYl 9 pai.Artinya: Pemerintah (dalam hal ini

: sata dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasi dokumenkependudukan seperti akta kelahiran anak dan sebagainya, maka majelishakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab Al/Asybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Tgt Desember 2004 di Desa Kesi Putih,Provinsi Sulawesi Tenggara, penghuluSaksi pernikahan, serta mahar, ternyataemohon karena kedua saksi tersebutdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanyaUshal Figh halaman 390 di bawah ini:Lgilgiil le Wo a) ety a) elole airy JL rq OMS arg j ails 955 Yo.Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama

hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasikependudukan seperti pembuatan akta kelahiran anak dan sebagainya, makamajelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangandengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan ParaPemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

LUTFl WAHHAB bersama Sdr. ARIEFSULISTIONO melakukan pengecekan di Desa Banjaratma Rt.Ol Rw.03Kec. Bulakamba Kab.Brebes atas kebenaran informasi tersebut; Bahwa setelah saya mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 20.00Wib rekan saya Sdr. LUTFI WAHHAB dan Sdr. ARIEF SULISTIONOdatang ke kantor Sat Reskrim Polres Brebes dan memberitahukan bahwatelah berhasil menangkap Sdr.

LUTFl WAHHAB bersama Sdr. M. IMBARhalaman 6 dari 17 putusan no. 34/Pid.B/2017/PN.BbsTRIADI melakukan pengecekan di Desa Banjaratma Rt.0l Rw.03 Kec.Bulakamba Kab.Brebes atas kebenaran informasi tersebut; Bahwa Setelah saya mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 20.00Wib rekan saya Sdr. LUTFl WAHHAB dan Sdr. M. IMBAR TRIADI datangke kantor Sat Reskrim Polres Brebes dan memberitahukan bahwa telahberhasil menangkap Sdr.

sgFall dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasikependudukan seperti pembuatan akta kelahiran anak dan sebagainya, makamajelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangandengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan ParaPemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

pernikahanPara Pemohon, namun jika dihnubungkan dengan keterangan kedua saksi yangbersesuaian sebagaimana tersebut di muka bahwa Pemohon dan Pemohon IItelah membina rumah tangga dan selama itu tidak ada masyarakat yangmenyatakan keberatannya, faktafakta tersebut jika dihubungkan pula denganalat bukti berkode P.1 membuktikan bahwa pernah adanya suatu hubunganyang yang sah secara agama dan negara;Menimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

untukmendapatkan buku nikah baru guna mengurus hakhak Para Pemohon sebagaisuami istri dan salah satu syarat kelengkapan dokumen kependudukan dansebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebuttidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, makapermohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

Penetapan Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA.Tgtfau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan 3 arenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgisl le Uso oJ ats ol plolo durg JL ages UMS arg j Aid 956 Yo.Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain(putusnya

Penetapan Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA.Tgtsecara hukum negara, sehingga tidak Cionetaqan 1 at nikah ini dimohonkan bertujuanmengurus hakhak Para Pemohonsgtu. syarat kelengkapan administrasitentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkankemaslahatan

cISis sgt dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

bertujuanuntuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan dokumen kependudukandan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukantersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan,maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

pernikahanArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasi pembuatanakta kelahiran anak dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat olehkarena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

Pemohon Il tidakdikaruniai anak namun Pemohon mengangkat seorang anaklakilaki dari sejak bayi bernama XXXXXXXXXX;e Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebuttidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah memberikan pernyataan yangsama dimuka persidangan tentang adanya hubungan pernikahan antaraPemohon dan Pemohon Il, hal ini sudah sejalan dengan ketentuan hukumHal. 5 dari 8 hal.Penetapan No.3/Pdt.P/201 1/PA.JPIslam seperti termaktub dalam kitab Fathul Wahhab

ol ol,oJlArtinya : Apabila seorang lakilaki berkata : Fulanah isteriku, dan sekalipunia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelakiitu, atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup;Menimbang bahwa pengakuan Pemohon dan Pemohon Il tersebuttelah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimukapersidangan yang hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon Ildilangsungkan sehinggahal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukumIslam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul

Penetapan Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA.Tgtfau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan 3 arenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgisl le Uso oJ ats ol plolo durg JL ages UMS arg j Aid 956 Yo.Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain(putusnya

Penetapan Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA.Tgtsecara hukum negara, sehingga tidak Cionetaqan 1 at nikah ini dimohonkan bertujuanmengurus hakhak Para Pemohonsgtu. syarat kelengkapan administrasitentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkankemaslahatan

Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2016/PA.Tgt tersebut g& mAllah sebagaimana yang dikehendaki agama (youktian, oleh karenanya dapatperkara ini Sesuai ketentuan Pasaldan selama itu tidak ada masyarakat yang menyatakan bahwa perkawinanPemohon dengan Pemohon II tidak sah;Menimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanyaUshal Figh halaman 390 di bawah ini:Lgilgiil le Wo a) ety a) elole airy JL rq OMS arg j ails 955 Yo.Artinya

hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasikependudukan seperti pembuatan akta kelahiran anak dan sebagainya, makamajelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangandengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan ParaPemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab Al/Asybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

Penetapan Nomor 0389/Pdt.P/2017/PA.Tgt g6al 3 ayat (1) Undang Perkayvinan;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgisl le Udo oJ ats ol plolo dur JL ages Us arg j Aid 956 Yo.Artinya

bertujuanuntuk na mengurus hakhak Para Pemohonsebagai aE Vet Sdn Kalan satu. syarat kelengkapan administrasimendapatkan dokumen kependudukan dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakankeberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanyamajelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalafdalam karyanya Ushul Fiqh halaman 390 di bawabh ini:Lgilgisl le Uso at ats ol plolo dure JL ages UMS arg j Aid 946 Yo.Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagaiisteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanyapernikahan selama tidak ada bukti

Penetapan Nomor 0388/Pdt.P/2017/PA.Tgt Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkanpula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhair karya Imam TajuddinAbdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut majelis mempunyaitanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:arbacddbl byio as JI We ely!

membolehkan pemeluknya melakukan Poligami ( taaddud al azawway );Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon mengajukan izin Poligamisalah satu alas an, karena perempuan yang akan dinikahi tersebut telah hamilHal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 623/Pdt.P/2015/PA.Wsp5 (lima) bulan, akibat dari hubungan gelap Pemohon, sehingga kalau dibiarkanberlarutlarut akan menimbulkan kerawanan sosial dan akan membahayakanpihak Pemohon beserta keluarganya, hal tersebut sejalan dengan maksuddari dalil Fighi dari Abdul Wahhab

Khollaf yang berbunyi;prio yall @6>Sls ule JeArtinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripadameraih keuntungan. ( Abdul Wahhab Khollaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208 );Menimbang, bahwa alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat(2 ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bilasalah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapatmemberikan izin berpoligami;Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan pertimbangantersebut

pernikahanPara Pemohon, namun jika dihnubungkan dengan keterangan kedua saksi yangbersesuaian sebagaimana tersebut di muka bahwa Pemohon dan Pemohon IItelah membina rumah tangga dan selama itu tidak ada masyarakat yangmenyatakan keberatannya, faktafakta tersebut jika dihubungkan pula denganalat bukti berkode P.1 membuktikan bahwa pernah adanya suatu hubunganyang yang sah secara agama dan negara;Menimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

untukmendapatkan buku nikah baru guna mengurus hakhak Para Pemohon sebagaisuami istri dan salah satu syarat kelengkapan dokumen kependudukan dansebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebuttidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, makapermohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

tahun 2006 tanpa ijin dan tanpa alasanyang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluarwilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208)Menimbang, bahwa pernikahan Anak para pemohon dengan Calonsuaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanyapaksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujuioleh orang tua masingmasing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukunganorang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawabterkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calonmempelai

serta mahar,a saksi Para Pemohon karena keduapernikahan dif@ksanakapgsden di daerah Para Pemohon berdomisili sekarang yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tidak sah,faktafakta tersebut jika dihubungkan pula dengan alat bukti berkode P.membuktikan bahwa adanya suatu hubungan yang yang sah serta diakuipemerintah di wilayah Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal sekarang;Menimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

Islam, sehingga dapat dikabulkan;bat nikah ini dimohonkan bertujuan untukngurus hakhak Para Pemohon sebagaipembuatan akta kelahiran anak dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

permohonan ini adalah hukum Islam, dan dalam hukumIslam membolehkan pemeluknya melakukan Poligami ( taaddud al azawway );Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon mengajukan izin Poligamisalah satu alas an, karena perempuan yang akan dinikahi tersebut telah hamil 5(lima) bulan, akibat dari hubungan gelap Pemohon, sehingga kalau dibiarkanberlarutlarut akan menimbulkan kerawanan sosial dan akan membahayakanpihak Pemohon beserta keluarganya, hal tersebut sejalan dengan maksud daridalil Fighi dari Abdul Wahhab

aoedlios uleArtinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraihkeuntungan. ( Abdul Wahhab Khollaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman 208 );Menimbang, bahwa alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat(2 ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salahsatu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberikanizin berpoligami;Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan pertimbangantersebut diatas dan dengan terpenuhinya