2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UUNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa terdakwa DOMINGGUS SARIANG baik bertindak secarasendirisendiri atau secara bersamasama dengan AWALUDDIN. MHATMA als.

Menyatakan terdakwa DOMINGGUS SARIANG terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamasama, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dalam Dakwaan Primair;2.

2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001Tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke1 KUHP, Jo UU Nomor 8 tahun1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo UUNo.46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILL: Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum dan Penasihat

Menyatakan Terdakwa SIGIT HENDRO PURNOMO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI. No. 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI.No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaanPrimair Penuntut Umum.2.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf ahuruf b Jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU.

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUU.

PDS03/SANGG/FD. 1/12/2008tertanggal 22 Desember3 Surat Penetapan hari sidang No. 03/Pen.Pid/2009/PN.SGU tertanggal 5JanuariTelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknyaMECNUNUUL ona nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn rn ncn nn cnn cnc ncn cnn cc ns ccas1Menyatakan terdakwa SURYONO, SE Bin SUTARTO bersalah melakukantindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum padaDakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Ayat (1), (2),(3) UU RI Nomor 31

BRI kurang lebih sebesar Rp. 66.000.000, (enam puluh enam juta rupiah)atau setidak tidaknya kurang lebih sejumlah itu;Perbuatan terdakwa SURYONO, SE Bin SUTARTO sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan tambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberatasanTindak Pidana Korupsi jo.

Pasal55 ayat (1) ke le jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa PenuntutUmum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanterlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1), (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan tambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan TindakPidana

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan tambahdengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan tambahdengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 3186Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsepkonsep hukum yang terkandung dalam unsurunsur tindak pidanatersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidanasecara tepat dan benar; Judex facti telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhiunsurunsur Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,Hal. 26 dari 28 hal.

Menyatakan terdakwa ARIS RAHMANTO, S.Sos bin ABAS HARJANTO tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsimelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo 65 (1) KUHP sebagaimana dalamDakwaan Primair Penuntut2.

setelah Pengadilan Tinggi memperhatikandengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KupangNomor : 21/Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 28 Januari 2013, PengadilanTinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakanbahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaanPrimair yaitu melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tepat dan benarkarena didasarkan pada faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan,oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alihdan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalammemutus perkara ini di tingkat banding ;Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding

Pengadilan Tinggi Kupangberpendapat, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang Nomor : 21/Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 28 Januari2013......4.2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar putusan yangtercantum dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahmaka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1)KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat pengadilan ; Mengingat, Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor :31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturanperundangundangan lainnya yang bersangkutan ;MENGADILI:1.

GUNAWAN SUTEDJO, MM. tersebut diatasdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun2001;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJO, MM. Komisaris PT.

GUNAWAN SUTEDJA, MM tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 yang didakwakan padaDakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa Ir. GUNAWAN SUTEDJA, MM dilepaskan dariDakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Ir.

pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis HakimHal. 26 dari 29 hal Putusan Nomor 485 K/PID.SUS/2015setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Parigi tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat 1 huruf b ayat 2 dan 3,UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor: 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor: 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UndangUndang Nomor: 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah

lahir : 40 tahun / 2 Februari 1977;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Base Camp, Kelurahan SarmiKota, Kabupaten Sarmi;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil:Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan kota sejak tanggal 28Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:PRIMAIR: diatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat(1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR: diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo.

Putusan No. 1524 K/Pid.Sus/2018Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor10/Pid.SusTPK/2017/PN Jap tanggal 19 Juli 2017 tersebut harus diperbaikimengenai dasar hukum pemidanaan dan pidana yang dijatunkan kepadaTerdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) danayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Pendidikan Nasional Nomor04 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 sebagai Kepala Sekolahyang membuat Laporan Pertanggungjawaban Tahap (Pertama) pada bulanSeptember 2007, mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerahsebesar Rp. 14.688.420, (empat belas juta enam ratus delapan puluhdelapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999.SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa ELY YUSDA binti TAMJIDULLAH sebagai PegawaiNegeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN)Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Baratberdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 824/335/II.04/2003 tanggal 04 Juni 2003 tentang Penunjukan sebagai Kepala Sekolah

Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 ;Membebaskan Terdakwa ELY YUSDA binti TAMJIDULLAH dari dakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999tentang Tindak Pidana Korupsi jo.

Salam Masud sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Serifidayat bin H. Abd.

,UD, tidakterbukti bersalan melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangrepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Surat Dakwaan Primair JaksaPenuntut Umum ;2.

SeliSiN 0.2.20. cc cece ee eee eee eee eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesRp.1.371.220.000,752.846.000,Rp. 618.374.000,Akibat dari perbuatan terdakwa, maka Negara dalam hal ini BadanLingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mengalami kerugian sebesar Rp.618.374.000, (enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujun pulun empatribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 tahun 2001 jo pasal 55

dari Penasihat Hukum TerdakwaJULPIAN, S.Sos. bin SAID tersebut ;11Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaanperkara No. 94/Pid.B/2011/PN.PKP. atas nama Terdakwa JULPIAN, S.Sos.bin SAID tersebut di atas ;Menangguhkan biaya perkara Sampai pada putusan akhir ;Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 12 Juli 2011, Nomor,Register:PDS04/N.9.10/Ft.1/03/2011 Terdakwatelah dituntut sebagai berikut :1.4.Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair : melanggar Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndangR.I No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;.

penerima BSM.(5) Mengumumkan daftar siswa penerima dana BSM di papan pengumumansekolah.dimana seharusnya dana BSM tersebut digunakan sesuai kebutuhan siswasebagaimana diatur dalam Buku JUKNIS Tahun 2013 Bantuan Siswa MiskinSMK Bab II Mekanisme Pelaksanaan Huruf F Angka 1 yaitu untukpembelian buku dan alat tulis sekolah, pembelian pakaian dan perlengkapansekolah, transportasi siswa ke sekolah, uang saku siswa ke sekolah, daniuran bulanan sekolah.won Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambahdengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP. 222222 2 222 nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn n nen n nn nn neeSUBSIDAIR :wn Bahwa terdakwa ADE SURYANA, S.Pd. bin H.

SALDI tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UURI No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah/ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.Menyatakan terdakwa ADE SURYANA, S.Pd. bin H.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Halaman 19 dari 26 halaman putusan No. 25/TIPIKOR/2016/PT BDGSubsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertamatelah mempertimbangkan dan memberikan putusan bahwa Terdakwa ASEPSURYANA,S.Pd. bin H.SALDI terbukti secara sah dan meyakinkan

., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa Drs MASAB AMIR, M.Si tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kesatu Primair ;2.

MASAB AMIR, M.Si terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1)hurufo UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaanKesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.yang mengandung unsurunsur pasal sebagai berikut:1. Setiap Orang ;2. Secara Melawan Hukum ;3.

Diantara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatanatau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa Sehingga harus dipandangsebagai perbuatan berlanjut ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UU No. 31: Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (

Banding dari Penuntut Umum tersebut;

Irianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2) dan(3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 Ayat (1) ke1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimanadalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanyamembebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;. Terdakwa R.

belas) hari,sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) UndangUndang No.8 Tahun1981, oleh karena itu hak untuk mengajukan kasasi gugur, dan dengandemikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi /Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakantidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhihukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 ayat 1KUHAP) ;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2) dan (3)UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP UndangUndang No. 8 Tahun 1981 danUndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:Menyatakan tidak dapat diterima

2 ayat(1) jo.

No. 89 PK/Pid.Sus/2012audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR4377/PW 13/5/ 2009,Tanggal 27 Maret 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh TeguhWidhyo Utomo (Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur), AriSusanto (Pengendali Mutu), Fathur Rahman (Pengendali Tekhnis), RoeddyHariyanto (Ketua Tim) dan Slamet Riyadi (Anggota Tim) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo.

MASYHURI dari dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menyatakan terdakwa HJ. MASYRIAH Binti H.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHal. 33 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Ferdinand Sekeroney, MT alias Ferysebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 ;SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa Ir.

Julianus Patty, sehingga dengan demikian unsur Melakukan PerbuatanMemperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan terdakwa. bahwa oleh karenasalah satu unsur dari pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 undang undang Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaanprimair

bahwa uang yang diterimanya tersebut tidakdigunakannya untuk kepentingan pribadi.Sehingga atas kerugian Negara tersebutMajelis Hakim Tipikor Tingkat Banding adalah menjadi tanggungjawab Terdakwaseluruhnya.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapatTerdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair,melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan kesatu Primair, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpaldengan perbuatannya

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, UndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum yang telah diubah pertama dengan UndangUndang RI Nomor 8Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang

No. 2008 K/Pid.Sus/2014 Rp.Jumlah Kerugian Negara65.695.854, Catatan : Kerugian Negara atas Pekerjaan Pengembangan SDN 12 SMPN 07 Dulupi Satu Atap di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi,Kabupaten Boalemo adalah sebesar Rp. 65.695.854, yang diperoleh dari :e Pagu Dana Rp. 400.000.000.e Pencairan Rp. 356.508.200.e Sisa Saldo Rp. 43.491.800,e Realisasi Penggunaan Dana Rp. 290.812.346,Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2

2 ayat (1) jo.

2 Ayat (1) jo.

No. 2008 K/Pid.Sus/2014tersebut ia pergunakan untuk foyafoya sampai seluruh uang tersebuthabis tanpa tersisa sedikitpun untuk disimpan atau ditabung, haldemikian tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan sipelaku;Bahwa menurut kami Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukumkarena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b,Ayat (2) dan Ayat (8) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.