Onamba Indonesia (Terpidanaberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor02/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 19 Februari 2013) melalui ODIH JUANDAselaku Manajer Human Resourch Development (HRD) PT. Onamba Indonesia/Kuasa PT.

Onamba Indonesia (Terpidanaberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor02/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 19 Februari 2013) melalui ODIH JUANDAselaku Manajer Human Resourch Development (HRD) PT. OnambaIndonesia/Kuasa PT.

No. 149 PK/Pid.Sus/2016Nomor : 02/TIPIKOR /2013/PT.Bdg tanggal 19 Februari 2013) melalui ODIHJUANDA selaku Manajer Human Resourch Development (HRD) PT. OnambaIndonesia/Kuasa PT.

YETTY NINGSIH.Selebihnya barang bukti yang telah diputuskan dalam putusan Nomor :10/TIPIKOR/2012/PT.Bdg tanggal 3 April 2012 atas nama Terdakwa Drs. OdihJuanda dinyatakan sebagaimana bunyi amar putusan tersebut yaitu : BB60.1 (satu) bundel asli Putusan No.187/G/2010/PHI/PN/PN.Bdgdalam perkara Toshio Shiokawa selaku Presiden Direktur PT.Hal. 65 dari 185 hal. Put.

Pasal 12 huruf c UndangUndang Tipikor. Sedangkan Sdr. Imas Dianasari melanggar Pasal 12 huruf cUndangUndang Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Bahwa keberatan ketiga Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknyaberpendapat enam dakwaan yang didakwakan Pemohon Peninjauan Kembalisebenarnya harus dianggap dua perbuatan berlanjut (vorgezette Handeling) Pasal64 Ayat (1) KUHPidana.

Setelah itu perkaradikembalikan ke Panitera Muda Tipikor untuk selanjutnya diproseslebih lanjut ;Bahwa atas perkara tersebut saksi hanya membaca sepintas saja,yaitu terkait perkara tindak pidana korupsi ;Bahwa nomor perkara di register oleh Panitera Muda Tipikor ;Bahwa berdasarkan penunjukan dari pak Ketua PN, Majelis Hakimyang ditunjuk untuk menangani perkara atas nama Terdakwa TAMINSUKARDI adalah sdr.

Setelah penunjukan selesaikemudian di print out dan kembali ke Panitera Muda Tipikor untuk diregister kembali dan kemudian di distribusikan ke Majelis Hakim ;Benar saksi bersama HELPANDI yang ditunjuk oleh Panitera pakMARTEN TENY sebagai panitera pengganti di perkara nomor 33tersebut.

Saksi mengetahui ada penetapan hari sidang ataupunpenetapan penahanan karena sesuai alur adminstrasi selalu kePanMud Tipikor yang mana saksi yang menandatangani suratpengantarnya ;Tentang Berita Acara Persidangan, yang menandatangani adalahpanitera yang ikut sidang, dalam hal ini adalah HELPANDI.

Inti dari pertemuan tersebut, Ketua PengadilanTinggi memberitahukan jika sedang menangani suatu perkara janganmacammacam dan untuk penanganan perkara tipikor agarmemperhatikan aset recovery yang dihasilkan.

Pst.Agustus 2018 pada sore hari menjelang apel sore, menyampaikan bahwaHelpandi akan bertemu utusan/orangnya Tamin Sukardi yang memintatolong agar perkara Tipikor Tamin sukardi di Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Medan diputus bebas, yang disanggupi oleh TerdakwaMerry Purba dengan menyatakan Aman kan dek? Hatihati ya danditanggapi oleh Helpandi dengan kalimat Jadi bagaimana kelanjutannyasaya dengan orang itu, karena dengardengarnya dia mau kasih 2 atau 3.lbu tahu kan permintaan mereka?

Maka dengan demikian baik Judex Facti PengadilanNegeri Meulaboh dan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sama tidakmenerapkan hukum sebagaimana mestinya;5.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh seharusnyadalam membuat pertimbangan hukumnya terhadap Putusan Sela dariPengadilan Negeri Meulaboh membuat pertimbangan hukum atas perjanjiankredit antara Pengguga/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi denganTergugat I/Terbanding sekarang Termohon Kasasi I.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal

Katamso, Kompleks Centrium Business Centre No.7&8 Medan, Telp. (061) 4574228 Ext.117, dalam hal inibertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semulaPenggugat;MELAW AN;Kasim, Lakilaki, Warga Negara Indonesia, Umur 47 Tahun, PekerjaaanWiraswasta, Alamat Jalan Mohd Jam Belakang, KelurahanKampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh,Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding /semula Tergugat;Pengadilan Tinggi/ Tipikor tersebut

;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Acehtanggal 21 Juni 2017 Nomor 46/Pen.Pdt/2017/PTBna, serta berkas perkaraputusan Pengadilan Negeri banda Aceh Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Bna,tanggal 4 Januari 2017 dan suratsurat lain yang bersangkutan denganperkara ini ;halaman 1, Perkara Perdata Nomor. 46/Pdt/2017/PTBNATENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Juni2016 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh padatanggal 10

Hal tersebut di atas berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriRuteng No.07/PID.B/2006/PN.RT tanggal 3 Mei 2006, yang amarputusannya menjatunkan Hukuman Pidana selama 10 Bulan,Penjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi karena melanggarPasal 3 jo Pasal 18 UU TIPIKOR sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana KorupSl. g.

Perlu dipahami bahwa Pasal 3 ayat (1) UU Tipikor ditujukan kepadasubjek yang merupakan seorang pegawai negeri atau pejabat publikyang memiliki kekuasaan, meskipun dalam UU Tipikor danperubahannya, tidak secara tegas menyatakan demikian, pada Pasaltersebut juga memiliki tiga unsur yaitu.

Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukankepada pegawai negeri atau pejabat public yang memiliki kKewenangantertentu sehingga harus dipahami juga bahwa tindakan yang dilakukansebagaimana yang diatur pada Pasal 3 UU Tipikor adalah merupakanpenyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dandapat merugikan Keuangan Negara dan hal itu haruslah dapatdiketagorikan sebagai kejahatan jabatan.

Hal tersebut dapat dibuktikandengan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum dalam putusanPengadilan NeQe@rl. 27222 22 nnn nnn n nnn nnn nnn nnnOleh karena itu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, ketentuanPasal 250 huruf b PP 11 Tahun 2017, adalah tepat dalam pengenaanpemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dengandidasari ketentuan Pasal 3 UU TIPIKOR. .

AtauKurungan Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (fotokopi dari foto Kopi) ; Foto kopi contoh surat Keputusan Menteri / PimpinanLembaga Gubernur / Bupati / Walikota tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kop) ;Foto kopi Daftar PNS Yang Terlibat Tipikor

., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 3 Nopember 2017 NomorHalaman 14 dari 15 putusan Nomor 92/PDT/2017/PT BNA92/Pen.Pdt/2017/PT BNA. putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal15 Januari 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua,dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samaun,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadirioleh kedua

Rp. 150.000,00.Salinan yang sama bunyinya oleh :PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHH. SAID SALEM, S.H., M.H.Nip.19620616 198503 1006Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 92/PDT/2017/PT BNA

Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember2018;. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;Terdakwa didampingi oleh Tarmizi Yakub, S.H. dan Khalied Affandi,S.H.

PUT. 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG8 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding padaPengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal09 Juli 2014;9 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding padapengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal07 September 2014 ;Di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang Terdakwa didampingioleh Tim Penasihat Hukum H. Dahlan Kadir, S.H., dan M.

PUT. 11/Pid.SusTPK/2014/PT.PLG20e Pelaksanaan penagihan retribusi;e Pelaksanaan penatausahaan dan pembukuan retribusi;e Pelaksanaan pelaporan penerimaan retribusi;Hal ini menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas Retribusipada dinas kebersihan dan pemakaman kota Palembang;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Palembang, Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi TingkatBanding menemui adanya ketidak cermatan penulisan, maka majelis akanmemperbaiki

Mengenai uang pengganti Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama secara jelas telah mempertimbangkan faktafakta hukum yangdidapat di persidangan, sudah tepat dan benar,oleh karena itu Majelis Hakim TipikorTingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena itu diambil alihuntuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Bandingdalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat

PenuntutUmum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyaratsebagaimana yang ditentukan dalam undangundang, maka Majelis HakimHalaman 21 dari 28 halaman Pts.05/Pid.Sus/TPK/2015/PT.PlgPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat bahwapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa pemohon banding Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan memori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :1.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

,CfrA., CA tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan keuangannegara atas dugaan penyimpangan pengadaan dump truck pada DinasKebersihan Kota Palembang Tahun 2012, sehingga menurut JaksaPenuntut Umum terhadap terdakwa tersebut haruslah dibebankankewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp285.658.412,5 ;Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;Berdasarkan alasanalasan yang dikemukakan dalam memori bandingtersebut

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriKlas IA Khusus Palembang halam 65, 65 dan halaman 66 mengenai unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbuktisangatlah kontradiksi, karena di dalam pertimbangan telah menyatakanterdakwa tidak terbukti telah menguntungkan diri sendiri dan menguntungkanPT.

Tipikor/2016/Pengadilan Tipikor Kalimantan Timur Samarinda tanggal29 November 2016 yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbuktimelanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31Tahun 1999 jo Undangundang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaanKesatu Primair.Bahwa kami Penuntut Umum menyadari penjatuhan pemidanaan terhadapTerdakwa bukanlah sebagai sarana untuk membalas dendam

penegakan hukum khususnya dalam upayapemberantasan tindak pidana korupsi.Halalan 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 1/PID.TPK/2017/PT.SMR.Berdasarkan uraianuraian sebagaimana yang telah kami uraikan, makadengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253, 254, 255 KUHAP danYurisprudensi kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurmemutuskan: Menerima Permohonan Banding dan Memori BandingPenuntut Umum dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Nomor : 33 /Pid.Tipikor/ 2016/ Pengadilan Tipikor

perludipertimbangkan lagi, dan tatacara pemeriksaan sebagaimana tersebut dapatditerima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkatbanding in litis;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi, setelah mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan juga telahmeneliti Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tipikor

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Sidang,AGUNG SURADI, S.H. dan MOCHAMAD ILYAS, S.H. M.H.

Hakim TinggiTipikor dan Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umumpada hari RABU tanggal 25 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut,dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj.TITIK WINARTI, S.H., Panitera Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,AGUNG SURADI, S.H.

Nomor :PUTUSAN22 TIPIKOR / 2013 / PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah inidalam perkara terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPUJI HARTONO, S.Ip. bin MARTODIHARDJO;Kulon PrOQ0; 222222 252 tahun / 08 Maret 1961

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22Agustus 2013 No. 22/Tipikor/2013/PTY tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkatll.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusa : Malelis .............aspek/aturan pemberian pidana (straaftuit Luitengleer) yang dianut olehKUHP maupun Undangundang Tipikor;Te Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Jaksa Penuntut Umummohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yogyakarta untuk: menerima permintaan bandingdari Jaksa Penuntut umum dan menjatuhkan pidana kepada diriTerdakwa sebagaimana dalam amar tuntutan pidana dari JaksaPenuntut Umum terSebut. 0n monn

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamdua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,(Dua ribu lima ratus rupiah) ; 222 en nn ene nen en en nnnneneesDemikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta padahari SENIN tanggal 23 SEPTEMBER 2013 oleh kami MUHAMMAD RUSLANHADI, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan91Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis,

PURWANTO, SH Hakim TinggiPengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta danDR.

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDUNGJL. LAKS.RE.MARTADINATA NO.7480BANDUNG PUTUSANNomor : 54 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksadan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat pertama, dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :2. Nama lengkap. Nama lengkap : H.

Penuntut Umum : dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal .................. , selanjutnyadiperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejakWG HAl ssmnmsiwvescens3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung : dilakukan Penahanan KotaSGA CAGE) co sanssmmnancesiasemmnaccesxne:4.

Dialihkan jenis penahanannya oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBandung, menjadi Penahanan Rutan sejak tanggal .............. cc. e eee e eee eee eens :Periksa penahanan terdakwa !

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 821.27/Kep.127KKD/2010 tanggal 12 Maret 2010 Tentang PengangkatanDalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi; 1 (satu) eksemplar legalisir Daftar Nominatif Peserta Sertifikat PRONA2010 Kelurahan Cibabat:Terlampir dalam berkas perkara;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor: 15/TIPIKOR/2013/PT.

danpemungutan untuk proses sertifikasi tersebut adalah Badan PertanahanNasional Kota Cimahi, Lurah terdahulu (Hendra Gunawan) dan KasiPemerintahan di Kelurahan Cibabat, yang telah dilakukan sejak tanggal 10Maret 2010;Bahwa selanjutnya selain alasanalasan maupun keberatankeberatanyang telah disampaikan di atas, Pemohon Kasasi juga hendak menyampaikankeberatankeberatan terhadap pertimbanganpertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandungdalam perkara Nomor : 15/TIPIKOR

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Legal Opinion dariSomawijaya, SH., MH., selaku Ahli Hukum Pidana dari Fakultas HukumUniversitas Padjajaran Bandung;Bahwa dengan demikian, karena Majelis Hakim Tingkat Bandingtelah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung Nomor: 15/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, tertanggal 24 April 2013 Jo.putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung Nomor: 68/Pid.Sus/TPK/2012

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.Ketua Majelis,ttd./ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.ttd./ H.

/PN.Ptk Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubunganperkara Tipikor dalam pembangunan Pelabuhan Laut Paloh pada Tahun2008; Bahwa jabatan saksi saat itu adalah sebagai Anggota Panitia Pengadaan; Bahwa Ketua Panitia Pengadaannya adalah sdr.

NOOR FAHRIZAL, didepan persidangan dan dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubunganperkara Tipikor dalam pembangunan pelabuhan laut paloh tahun 2008;Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 59/Pid.SusTPK/2016./PN. Ptk Bahwa jabatan saksi saat itu adalah sebagai Sekretaris PanitiaPengadaan; Bahwa Ketua Panitia Pengadaannya adalah sdr.

KOM, didepan persidangan dan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubunganperkara Tipikor dalam pembangunan laut paloh tahun 2008;Bahwa jabatan saksi pada saat itu adalah sebagai Anggota PanitiaPengadaan, sedangkan Ketua Panitia Pengadaannya adalah sdr.

Saksi WILFIKA, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubunganperkara Tipikor dalam pembangunan laut paloh tahun 2008; Bahwa jabatan saksi saat itu adalah sebagai Anggota Panitia Pengadaan; Bahwa adapun Ketua Panitia Pengadaannya adalah sdr. Deddy AgusRiyadi;Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 59/Pid.SusTPK/2016.

Saksi ZAHRAWAN, didepan persidangan dan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubunganperkara Tipikor dalam pembangunan laut paloh tahun 2008;Bahwa jabatan saksi saat itu adalah sebagai Anggota Panitia Pengadaan,sedangkan Ketua Panitia Pengadaannya adalah sdr.

PUTUSANNomor 164/PID.B/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhnkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Tempat lahir : Tanjungpinang ;Nama Lengkap : Tje Tie Als Acu Als Apuy deUmur /tanggal lahir : 51 tahun / 1 Juni 1966;Jenis kelamin : Lakilaki; SsKebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Plantar 2 Nomor 3 *@02/RW.010 KelurahanTanjungpinang

31Desember 2018 yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 11Januari 2019 dengan uraian pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.Hal. 13 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS44/Pid.Sus.TPK/2018/PT.Mks, tertanggal 24 September 2018, kami JaksaPenuntut Umum menyatakan bahwa putusan tersebut sudah sesuaidengan peraturan perundangundangan, telah mempertimbangkanfaktafakta persidangan yang terungkap dalam pemeriksaan padasidang Pengadilan Negeri Tipikor

Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiHal. 18 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSMakassar selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua Majelisdengan dihadiri oleh hakimhakim anggota serta Hj. DARMAWATI, SH.,MH.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukumnya danJaksa Penuntut Umum ;HAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISttd ttdYANCE BOMBING, S.H.,M.H. MAKKASAU, S.H.,M.H.ttdH.

PASAL 12 HURUF ADAN HURUF B UU TIPIKOR? BUKANKAH SEMUA ORANGBERSAMAAN KEDUDUKAN DI MUKA HUKUM ?

Nomor 45/PID.SUS.TPK/2018/PT MKSmelanggar asas legalitas dalam proses penegakan hukumnya dengantidak adanya tindakan atas diri Penyuap sebagaimana di maksud dalamUU TIPIKOR, sehingga Terdakwa Faisal, SH alias Ical harus di bebaskandalam perkara ini;Bahwa mengenai Pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim halaman 42yang menyatakan:Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menurut MajelisHakim kwitansi itu baru dibuat beberapa jam setelah terjadi OperasiTangkap Tangan, bukan dibuat pada tanggal 2 Nopember

tidak mendasar mengingat Pasal 185KUHAP ,semua saksisaksi yang kami hadirkan beserta barang bukti yangkami hadapkan dalam persidangan sudah cukup membuktikan perbuatanterdakwa sesuai dengan pasal yang kami dakwakan tersebut serta judexfactie sudah tepat dalam pertimbangannya terhadap keterangan saksisaksiyang kami hadirkan (Pasal 185 ayat (6) KUHAP).Bahwa keberatan terhadap status saksi Mardwita Bayulestari yang tidakdipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Jo Pasal 12 Huruf A danhuruf B UU Tipikor

Sesuai dengan Pasal 5 JoPasal 12 huruf A dan huruf B UU Tipikor adalah bukan menjadikewenangan kami, karena pasal tersebut tidak termuat dalam suratdakwaan kamiBahwa mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalamperkara ini , timbulnya penyerahan uang pembayaran batu permata jenispharos biru oleh saksi MARDWITA BAYULESTARI, SKM, dihubungkandengan pengurusan sertifikat , yang kemudian terungkap dalampersidangan adalah bahwa permohonan alas hak yang diajukan olehSAHARINA DAENG BAU

Ambon, yaitu pada tanggal 18Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan BandingNomor 18/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat hukum pada tanggal 23Agustus 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor18/AktaPid.Tipikor/2016/PN.Amb.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal29 September 2016 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor

M.Si..Keberatan yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum tersebut adalah mengenai: putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon dalammemeriksa dan mengadili perkara a quo yang telah menghukumTerdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos.

M.Siuntuk membayar uang pengganti sebesarRp.89.000.000,00 (delapanpuluh Sembilan juta rupiah), seperti yang diminta oleh JaksaPenuntut Umum dalam Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara:Halaman 41 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2016/PT AMBPDS05/TUAL/03/2016 tanggal 29 Juni 2016 Khusus MengenaiPEMBAYARAN UANG PENGGANTI YANG DIBEBANKAN KEPADATERDAKWAZIZ FIDMATAN, S.Sos.M.Si.Oleh karenanya, Jaksa Penuntut Umum mohon dengan hormat agarMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon:Ill

M.Si;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut, maka Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan Kontra MemoriBanding yang keseluruhannya adalah sebagai berikut: Bahwa Termohon Banding/ Terdakwa TIDAK sependapatdengan alasanalasan yang disampaikan JPU/ Pembandingputusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Agustus 2016 Nomor08/Pid.SusTPK/2016/PN.Amb. karena menurut Terdakwa/Penasehat Hukumnya Putusan Majelis Hakim Tipikor TingkatPertama

Oleh karena ituKepada Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mohonHalaman 46 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2016/PT AMBkeringanan hukuman. Bahwa, yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalammemori bandingnya dan juga yang tertulis pada halaman 21adalah merupakan pemutar balikan fakta persidangan danmerupakan kebohongan dan hanya merupakan balas dendam.Karena Terdakwa Aziz Fidmatan S.Sos M.Si telah melaporkanJPU kepada KOmisi Kejaksaan atas dugaan pemerasan.

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei2017;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal22 Juni 2017;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal22 Juli 2017;Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor : 17/PID.SUSTPK/2017/PT.KPGKetua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16Agustus 2017;Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 17 Agustus 2017sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;Terdakwa dalam perkara ini didampingi olen Penasihat Hukum NIKOLASKE LOMI, SH dan NOVAN ERWIN MANAFE, SH.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribusatusatusatusatusatu~S~ rr iTS iS i Tarr ((((((saturupiah);Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telahmenyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang Tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 20/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sahdan patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2017 ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum

Terdakwa telah menyatakan bandingpada tanggal 21 Juli 2017 Nomor : 20/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg, danpernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepadaJaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 25 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada tanggal27 Juli 2017 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor : 21/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Kpg dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/

diserahkansecara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli2017;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 10 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikorpada tanggal 15 Agustus 2017 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor :20/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Kpg;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 8 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor padatanggal 8 Agustus 2017 sesuai

PRINT05/0.5.10/Ft.1/12/2011 tanggal 24 Nopember 2011, sejaktanggal 24 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 52/Pen.Pid.Sus/XII/PN.Sby tanggal 12 Desember 2011, sejak tanggal 14 Desember2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 iHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Desember2011 No. 170/Pid.Sus/2011/PN.Sby, sejak tanggal 22 Desember 2011 sampaidengan tanggal 20 Januari 2012 ;Perpanjangan

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal19 Januari 2012 No. 170/Pid.Sus/2011/PN.Sby, sejak tanggal 21 Januari 2012sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 4Perpanjangan ke I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 13 Maret 2012 Nomor. 126/PN.K/Pen.Pid.Sus/2012/PT.Sby,sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012 ;8 Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya tanggal 16 April 2012 Nomor : 126

Putusan Sela Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :12/Pid.Sus/2011/PN. Sby, tanggal 1 Maret 2012 ; Telah mendengarkan keterangan saksisaksi dan ahli yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa I ; Telah mendengar keterangan para terdakwa ; Telah membaca dan mempelajari buktibukti surat dalam perkara ini ;Telah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut : 1.MENUNTUT:Menyatakan terdakwa I.