Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal27 Juli 2016 telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.104/Pid.Sus.TPK.2014/PN.Mks. tanggal 29Juni 2016 dengan alasanalasan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Tipikor

Yang dibacakan pada Hari Rabutanggal 29 Juni 2016.Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri TipikorMakassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa BACHTIAR BinMATTAROANG,B.Sc, SAID ABD.GANI Bin ABD RAHIM dan MUSTAINA MUINBinti MUIN PILI yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan PengadilanNegeri Tipikor Makassar Nomor : 104/Pid.sus/TPK/2016/PN.Mks tanggal 29 Juni 2016,kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasiyuridis

yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassardalam pertimbangan putusan tersebut, namun dalam hal penjatuhan hukuman pidana(straafmat) terhadap diri terdakwa BACHTIAR Bin MATTAROANG,B.Sc, SAIDABD.GANI Bin ABD RAHIM dan MUSTAINA MUIN Binti MUIN PILI, kami selakuPenuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memeriksa danmengadili perkara a quo, dimana dalam amar putusan perkara a quo tersebut MajelisHakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar menjatuhkan

Dalam PutusanPengadilan Negeri Tipikor Makassar Nomor : 104/Pid.sus/TPK/2016/PN.Mks tanggal 29 Juni 2016 menurut kami belumlah dapat memenuhitujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwabelum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efekpencegahan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya,khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara, pidanatambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti (subsidair)pembayaran denda.Hal ini adalah untuk memberikan efek

Pkr. 07/G/2017/PTUN.PLKmasing masing selama 3 ( tiga ) bulan , yang sangat tidak cocok dengan amarputusan Hakim Tipikor. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 652 Tahun 2016, tanggal05 Desember 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PegawaiNegeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung MasAn.

Petunjuk secara administratif telah ditempuh oleh Tergugat sebelumputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Rayamelalui surat Nomor 800/436/BKD/V/2015 tanggal, 28 Mei 2015 kepadaBadan Kepegawaian Negara (BKN) dan selanjutnya Badan KepegawaianNegara (BKN) melalui suratnya Nomor Cl 2611/V 784/53 tanggal,3 Agustus 2015 bahwa dalam memberhentikan ASN (Aparatur SipilNegara) sesuai pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d danpasal 88 huruf c UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang

PLKHakim Tipikor Palangka Raya seolah olah menginput data dari PutusanHakim selanjutnya dimuat dalam konsidiran menimbang sebagai pokokpokok pikiran (Objek sengketa) dengan cara mengubah dan menaikanatau meninggikan hukuman tanpa dasar hukum yang benar untuk dasarPemberhentian terhadap Penggugat, hal ini cukup kuat perbuatan olehTergugat sebagai Pelayanan yang tidak baik bagi semua orangkhususnya dalam pelaksanaan azas Pelayanan Yang Baik, karena telahmelakukan perbuatan manifulasi data putusan Hakim

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS mengacu kepada hasilputusan pengadilan Tipikor Nomor 47/Pid.SusTPK/2015/PN Plk yangsudah berkekuatan hukum tetap. Apa yang telah diputus oleh lembagaperadilan, segi kepbegawaian Penggugat ditindaklanjuti oleh Tergugat. b. Prosedur pemberhentian PNS di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Gunung Mas sudah dilakukan berdasarkan ketentuanpemberhentian pegawai negeri sipil yang digariskan dalam UndangHal. 28 dari 59 hal. Put. Pkr. 07/G/2017/PTUN.

PLK10.11.P3P4P6P7P9P10P11Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 652 Tahun 2016Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai NegeriSipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas a.n.Fanelson/NIP. 19631115 199803 1 003, Tertanggal 5 Desember 2016 (foto copy sama dengan asli);Petikan Putusan Perkara Tipikor Nomor 47/Pid.SusTPK/2015/PN.P Ik (foto copy sesuai dengan foto copy); Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor : Cl 2611/V 784/53Perihal Mohon penjelasan status kepegawaian, yang ditujukankepada

Nomor 2817 K/Pdt/2016sudah menjadi Terpidana Kasus Tipikor Pengadaan Tanah untukpembangunan rumah dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Huluyang dilakukan secara melawan hukum menyebabkandibayarkannya sejumlah uang sebagai ganti rugi tanah yangtelah dibebaskan oleh Pemda Kapuas Hulu dan diterima olehDaniel alias Ateng maupun 13 orang lainnya yang dipinjam KTPnya seolaholah Pemilik Tanah, sebesar Rp1.782.580.000,00(satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapanpuluh ribu rupiah), padahal

Bahwa dalil kepemilikan tanah gugatan perkara a quo oleh Penggugattersebut didasarkan atas 13 Surat Keterangan Tanah yang fakta hukumyang sudah terbukti dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde) yaitu Putusan Tipikor Nomor 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PNPTK., adalah untuk memanipulasi data kepemilikan danpenguasaan tanah yang sebenarnya atas tanah seluas 21 Ha dalam alashak berupa Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut yang telah dibuat dandicantumkan bahwa ke 13 orang

PUTUSANNomor 22/ PDT / 2017/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara perkaraperdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :M. HARIS, umur 50 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Desa Kapa,Kecamatan Peusangan,Kabupaten Bireun, dalam hal ini memberikankuasa kepada YUSI MUHARNINA,S.H.

,M.Hhalaman 19 perkara perdata Nomor. 22/Pdt/2017/PTBNAdan Sigid Purwoko, S.H., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh Nomor 22/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 10 Maret 2017, putusantersebut diucapkan pada hari itu juga persidang terobuka untuk umum olehHakim Ketua hadiri olen Hakim Anggota tersebut, Nurlela Kesuma PaniteraPengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;HakimHakim Anggota Ketua MajelisNy.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari2019;7.

Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN LSKSetelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor326/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 22Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas

Bahwa 13 orang pemegang SKT tersebutdikoordinir oleh Daniel Alias Ateng (Pengusaha) dan TerdakwaAntonius Husin (Kades Pala Pulau/ Anggota Panitia IX) serta Drs.Raden Amas Sungkalang, M.M (Sekretaris bukan AnggotaPanitia IX Pengadaan Tanah) yang sekarang sudah menjadiTerpidana Kasus Tipikor Pengadaan Tanah untuk pembangunanrumah dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukansecara melawan hukum menyebabkan dibayarkannya sejumlahuang sebagai ganti rugi tanah yang telah dibebaskan oleh PemdaKapuas

Putusan Tipikor Nomor55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PNPTK adalah untuk memanipulasi datakepemilikan dan penguasaan tanah yang sebenarnya atas tanah seluas21 Ha dalam alas hak berupa Pernyataan Penyerahan Tanah tersebutyang telah dibuat dan dicantumkan bahwa ke 13 orang Pemilik tanahtersebut seolaholah telah menerima penyerahan atas tanahtanahtersebut dari Antonius Husin selaku Kades Pala Pulau (Terdakwa/Terpidana/ masih proses banding kasasi), yang seolaholah telahdikuasai sejak tahun 1989 olehnya, padahal

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung seiak tanggal 07 September 2012 .sampaidengan tanggal 06 Oktober 2012 ;4. Diperpaniang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung seiak tanggal 07Oktober 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012;5.

PUTUSANNomor 108/PDT/2017/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :Azizah H. Umar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurusrumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lancang GampongMeunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe,dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSTAFA M.

Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARM ULI, S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT BNA

Zaenur kundji sejumlah Rp.10.000.000,00& W PDBahwa berdasarkan pengakuan bendahara (Mukmin Marjun,A.Md) uang titipanPerkara Tipikor sudah dicairkan sebesar Rp.444.000.000,00 (empat ratusempat puluh empat juta rupiah), tidak disetorkan ke Kas Negara ataudieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ,akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Mukmin Marjun,A.Md selaku BendaharaPengeluaran Kajaksaan Marisa ;Bahwa uang titipan Perkara Tipikor dicairkan sebanyak 4 (empat) kali olehMukmin

ditandatangani, namun MUKMIN MARDJUN tidak menerangkan cektersebut adalah rekening titipan perkara Tipikor.

Program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus,HAM Berat dan Tipikor sekitar Rp.580.000.000,00 ;Putusan Nomor 6/Pid. Sus. TPK/2018 Him. 151 3217.

TPK/2018 Him. 189 321serta Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Kejaksaan Negeri Marisabulan Juni 2016, dipertanggung jawabkan sebagai berikut :1.10.11.12.13.14.15.16.4 (empat) SPTUJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanpenyelidikan (LID) dugaan Tipikor (521211) dengan anggarankeseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,2 (dua) SPTJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanprapenuntutan (PRATUT) perkara Tipikor an. YUSRI A.

ZAINAB G.HEMUTO, S.Pdi (521211) dengan anggaran keseluruhan sebesarRp. 3.444.000,,2. 4 (empat) SPTJB tertanggal 30 September 2016 untuk belanja 1(satu) kegiatan penuntutan (TUT) perkara Tipikor an. YUSRI A. IKO,(521211) dengan anggaran keseluruhan Rp. 76.973.000,3.

ccccccccccccecceecceeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaees Rp. 5.000,00~ RECAKS 1... 0... cceccccceccceeeceeceeceeeeeeeeuueceseeueeeaueeeueeeeeueaneeaes Rp. 5.000,00 MTEL Al 0.0... eeeeeeeeseecceecneeceeeeeeeeaaeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeesaaaes Rp. 6.000,00=< DUI ces crmennee ws ene nara ee nnn eetene setenv at TD MR Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/IX/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Hatice Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

PUTUSANNo. 449 K/Pid.Sus/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telan memutuskansebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :Namatempat lahir: Drs. MAMAN HERMAWAN, Msi ;Sumedang ;umur / tanggal lahir: 51 tahun/8 Maret 1954 ;jenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaan.

Agama : Kristen Protestan ; Pekerjaan : Kepala Desa Oeleu ; Terdakwa ditahan oleh : Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 30 Agustus 2014 ;Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d 04 Oktober 2014 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 05 Oktober 2014 ; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 29 Juni 2014 s/d tanggal 28 Juli 2014 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal24 Desember 2014 s/d tanggal 22 Januari 2015 ; Penahanan ........Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1)KUHAP sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015 ; Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi KupangPasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 15 Januari

Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 permintaanbanding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;3.

PUTUSANNOMOR : 14/PID.SUS.K/2012/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkaraTindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap : GAT OT, SE.Tempat lahir : AmbonUmur / tanggal lahir =: 51 Tahun / 22 Desember 1960Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kecamatan DolokMasihul, Kabupaten

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 04Oktober 2011 s/d tanggal 02 Nopember 2011 ;. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d tanggal01 Januari 2012 ;. Perpanjangan Penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi SumateraUtara sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari2012 ;Hal. 1 dari 52 Hal. Put. No.14/PID.SUS.K/2012/PTMDN.5.

perkara Nomor : 31/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkasperkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara sertasyaratsyarat yang ditentukan UndangUndang, maka permintaan banding tersebutsecara formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Hukum dalam Memori Bandingnyapada pokoknya mengemukakan bahwa dalam putusan Pengadilan Tipikor

No.14/PID.SUS.K/2012/PTMDN.MH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medansebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Maret 2012 Nomor : 52/Pen.Pid.Sus.K/ 2012/PTMDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkatbanding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :SENIN, tanggal : 14 MEI 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatasdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota serta:

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tgl. 23Pebuari 2016 s/d. itgl. 23 Maret 2016.3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tgl. 24 Maret 2016 s/d. tgl. 22 Mei 2016.4. Diperpanjang yang ke1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktgl.23 Mei 2016 s/d. tgl. 21 Juni 2016.5. Diperpanjang yang ke2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktgl. 22 Juni s/d. 22 Juli 2016.6.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak igl.27 Juni 2016 s/d. tgl. 26 Juli 2016.7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sejak tgl. 27 Juli 2016 s/d. tgl. 24 September 2016;Halaman 1 putusan Nomor. 20/Pid.SusTP K/2016/PT SMGDalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Ahmad HadiPrayitno, SH.MH., Herry Utami, SH., Karyono,SH. dan Sugeng Riyadi,SH paraAdvokat yang beralamat di Jl.

,M.H dan Drs.Asadi AlMaruf, S.H, M.H, M.Si HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah, masing masing sebagai Hakim AnggotaMajelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Agustus 2016 Nomor.20/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT SMG ditunjuk menjadi Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal29 Agustus 2016 oleh

diserahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2021;Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor: 4/Pid.SusTPK/2021/PN Sby dariPenasihat Hukum Terdakwa MOHAMAD HIDAYAT, S.Pd, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 31 Mei 2021Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor: W.14.U.1/8981/HK.07/6/2021 tertanggal 2 Juni 2021 perihal: Permintaan Bantuan Kontra Memori Banding perkara Tipikor

No. 4/Pid.SusTPK/2021/PN.Sby atas namaTerdakwa MOHAMAD NUR HIDAYAT, S.Pd; yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi dan ditandatangani oleh Penitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya;Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 4/Pid.SusTPK/2021/PN Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangipada tanggal 25 Mei 2021 kepada Terdakwa ABDUL ROHIMdkk, telah diberikesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya;Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor: W.14.U.1/8165/HK.07/5/2020, tertanggal 19 Mei 2020 perihal: Permintaan Relaas bantuanuntuk memeriksa berkas Perkara Tipikor No. 4/Pid.SusTPK/2021/PN.Sby atas nama Terdakwa ABDUL ROHIM Dkk, ditujukan kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Tipikor;Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor: W.14.U1/7924/HK.07/5/2021, tertanggal

,M.H., masingmasing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor selakuHakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamperadilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ISTYORINI TRI TJANDRASASI,S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa,HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,ttd ttd1.

RedakSl..............ccseeeeeeeeeeeesereeeeee ~RP 10.000,00Jumlah Nomor : W1.U1// F280 $/90 R099(dudRitis SHAPAbWangiaaPMa, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon ( Nurhayati )Banda Aceh, 10 Oktober 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERANASM AD LRRD EPPFaRR Nomor 175/Pat.P/2019/PN Bna.NIP. 19701207 199203 1 001

PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat perkara;Setelah mendengar Pemohon dan saksisaksi;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal24 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Tipikor/Hubungan Industrial Gorontalo pada tanggal 24 Agustus 2017terdaftar dibawah Nomor : 30/Pdt.P/2017/PN Gto pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut :1.Bahwa pemohon pada tanggal 17 September 1994 telah melangsungngkanperkawinan

.::::::00eseeeeee .Rp. 50.000,PEEP er serseanee anes srs srr sara sem seme A SSS Rp. 10.000,RECAKSI 0... ..ccccececeeceeecceeeeeeeueeeueceeeeueeaueeeneeeees Rp. 10.000,M@tell ......ccccccecccceceeeeeeeueeeueeceeeeeesaeeeaueeeeeeeees .Rp. 10.000,JUMIAN 0.0.0. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp.110.000,(seratus sepuluh ribu rupiah).Nomor : W1.U1/ /HK.02/ Il /2021Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Yuswar (Pemohon).Banda Aceh, 2 Februari 2021PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA

PRINT 2 / 0.5.22 / Ft.1 / 01 /2015 sejaktanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015;4.Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Pebruari 2015. No.28/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby. sejak tanggal 03 Pebruari 2015 sampai dengan 04 MaretHal dari 63 Putusan No. 28 /Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13Pebruari 2015. No. 28/Pid.Sus/TPK/2015/PN .

Buduran Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 Pebruari 2015 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 03 Pebruari 2015, Nomor 28 / Pid.Sus / Tpk / 2015 /PN.

Sby. tentang penujukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 04 Pebruari 2015, Nomor 28 / Pid.Sus / Tpk / 2015 /PN.

Yahya Harahap, SH., PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP, , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006halaman 120);222225 =Bahwa memperhatikan butir tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberimakna unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor akanmemperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwaunsur secara melawan hukum dengan tindak pidana korupsi adalah mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatanmelawan

Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh SAMSUL HADI,SH. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa dengan didampingioleh Penasehat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISAHMAD, SH. MH H.MOESTOFA, SH.MHTITI SANSIWI , SHPANITERA PENGGANTIHj ERNA PUJI LESTARI SH.MH.Hal 63 dari 63 Putusan No. 28 /Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby

Ap Alias ACE dinyatakan gugur maka perkaranya dikembalikan kePengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon ;Memperhatikan Pasal 141 KUHAP (UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan peraturan lain yang berkenaan denganperkara ini.MENETAPKAN:1. Menyatakan perkara atas nama Terdakwa MARCE MUSKITA, S. Ap AliasACE gugur;2. Mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap Alias ACE ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon;3.