Bahwa, dalam halamat 3 poin 6 Jawaban Termohon menyampaikan:Bahwa benar pemohon tidak transparan atau tidak terbuka mengenaiberapa besar gaji selama bekerja di pelayaran kepada termohon.Dalam hal ini Termohon tidak jelas atau kabur tentang tidak transparanyasejak dan hingga kapan Pemohon tidak transparan terhadap Termohondikarenakan saat bekerja menjadi pelayaran uang gaji Pemohon di kirimkeseluruhannya pada Termohon hingga akhirnya pada kisaran bulan Juni2018 Pemohon berhenti bekerja sebagai pelayar

peruntukannya;Menimbang, bahwa upaya Tergugat dan keluarganya untuk mengajakPenggugat hidup rukun dan damai yang ditunjukkan dengan bukti T3, T6 danT7 serta keterangan kedua saksi Tergugat tersebut, namun Penggugatmenolak ajakan dan iktikad baik tersebut;Menimbang, bahwa bentuk perhatian Tergugat berupa nafkah yangditunjukkan dengan bukti T2 dan keterangan saksi II Tergugat, namunPenggugat merasa tidak mencukupi demikian pula meskipun Tergugat telahmenunjukkan perhatiannya kepada Penggugat namun sebagai pelayar

PKFB 1512, oleh Penuntut Umumdiajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 41 UndangUndang Nomor 17 Tahun2008 tentang Pelayaran menyebutkan Nakhoda merupakan pimpinan diatas kapal danbertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan barangmuatan yang menjadi kewajibannya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Terdakwa selakuNahkoda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap operasional kapal KM.

devitamala pada saat berlayar dankapal lagi bersandar di Pelabuhan;e Bahwa saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohonbertengkar ; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan 3bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah saksi; Bahwa selama pisah rumah Pemohon hanya memberi nafkahsatu kali pada bulan Agustus sekitar tiga juta rupiah ;e Bahwa ketika masih tinggal satu rumah Pemohon memberikannafkah kepada Termohon sebesar tujuh juta rupiah ;e Bahwa profesi Pemohon sebagai seorang pelayar

Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepadaSaksi1 karena belum pernah ketemu lagi, sepengetahuanTerdakwa pekerjaan Saksi1 adalah pelayar.17. Bahwa sebagai anggota INI, Terdakwa mengetahui bahwatidak boleh melakukan persetubuhan dengan isiri orang lain.18. Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangiperbuatan itu lagi.19. Bahwa selain dihotel, Terdakwa juga pernah bersetubuhdengan Saksi3 di rumah Saksi3.20.

pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkanatas perbuatan pidananya, baik secara sendirisendiri maupun secarabersamasama;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurutPasal 1 angka 14 Undangundang Nomor. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan adalah orang perseorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 41 UndangundangNomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan Nakhodamerupakan pimpinan diatas kapal dan bertanggung jawab ataskeselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar

TRF 1156.Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah terdakwaselaku nahkoda kapal dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yangdilakukan.Menimbang, bahwa pasal 1 angka 41 UndangUndang Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan Nahkoda merupakanpimpinan diatas kapal dan bertanggung jawab atas keselamatan, kKeamanandan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan yang menjadikewajibannya.

pasal 1 butir 41 menerangkan Nakhoda adalah salahseorang awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal danmempunyal wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai denganperaturan perundangundangan.Bahwa Tanggung jawab seorang Nakhoda kapal diatur dalam pasal 137UU NO. 17 tahun 2008 tentang pelayaran yaitu : (1) Nakhoda untuk kapalmotor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebin memilikiwewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan,keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar

, dan barang muatan; (2) Nakhodauntuk kapal motor ukuran kurang dari GT 35 (tiga puluh lima GrossTonnage) dan untuk kapal tradisional ukuran kurang dari GT 105 (Seratuslima Gross Tonnage) dengan konstruksi sederhana yang berlayar diperairan terbatas bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan danketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan; (3) Nakhoda tidakbertanggung jawab terhadap keabsahan atau kebenaran materiil dokumenmuatan kapal; (4) Nakhoda wajib menolak dan memberitahukan kepadainstansi

PUTUSANNomor 226/Pid.B/2014/PN.KgnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkaraperkara pidana pada pengadilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : : IRMANSYAH Bin MASKURTempat lahir : : NegaraUmur/tanggal lahir :22 Tahun / 26 Juni 1992Jenis kelamin : Lakilaki: IndonesiaKebangsaan/kewarganegaraan: Jalan Pelayar Desa Parigi Rt.03/ II Kec.

PUTUSANNomor 30/Pid.B/2014/PN.KgnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkaraperkara pidana pada peradilantingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa : 222 ono nn nnn nnn nnn nnnNama Lengkap : YYADI Bin MURSIDITempat lahir : NegaraUmur/Tgl Lahir : (27 Tahun/1986Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat Tinggal : Jalan Pelayar Rt.04 Rk.II Desa Parigi,kKecamatan DahaSelatan

(lima) paket besar, 20 (duapuluh) paket sedang, 3 (tiga) paketkecil yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabusabu adalah milk sdr.Jhon(DPO);Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr.Jhon mendapatkan sabusabu tersebut;Bahwa benar Jhon datang ke rumah Terdakwa sejak bulan Desember 2015 dantinggal di rumah Terdakwa, karena tidak ada mempunyai tempat tinggal danuntuk sementara ia menumpang dirumah Terdakwa;Bahwa benar Terdakwa mengenal Jhon di Bengkalis ketika itu dia bekerjasebagai Pelayar

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 21 Tahun1992 tentang pelayaran menyebutkan Nahkoda merupakan pimpinan diatas kapal danbertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan barangmuatan yang menjadi kewajibannya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdakwa selakunahkoda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap operasional kapal KM.

YUSUF BAUNA, Lahir Dongkala tanggal 2 Februari 1957, Umur 56 tahun,Jenis Kelamin Lakilaki, Pekerjaan Pelaut/Pelayar, bertempat tinggal diDesa Donggala, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;3.

Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:Xxxxx binti Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Bekasi 18 Oktober 1986, umur 34tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawanswasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi;, sebagaiPenggugat;lawanXxxxx bin Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Medan 11 Maret 1984, umur 36tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pelayar

(alBaqarah: 241);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu pulamempertimbangkan kedudukan Penggugat rekonpensi yang telahmendampingi Tergugat rekonpensi selama 12 tahun lebih, yaitu sejakpernikahannya 04 Maret 2007 hingga sekarang dan kemampuan TergugatRekonpensi yang bekerja sebagai Pelayar yang berpenghasilan perbulandiatas ratarata, maka untuk menentukan nominal mutah ini, keduakondisi tersebut haruslah dipertimbangkan secara seimbang, oleh karenaitu Majelis Hakim sependapat dengan dalil

UndangUndang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaranmengatur bahwa Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yangmenjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dantanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 137 UndangUndang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran: Ayat (1) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima GrossTonnage) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum sertabertanggung jawab atas keselamatan, kKeamanan, dan ketertiban kapal,pelayar

, dan barang muatan; Ayat (2) Nakhoda untuk kapal motor ukuran kurang dari GT 35 (tigapuluh lima Gross Tonnage) dan untuk kapal tradisional kurang dari GT105 (seratus lima Gross Tonnage) dengan konstruksi sederhana yangberlayar di perairan terbatas bertanggung jawab atas keselamatan,keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan; Ayat (3) Nakhoda tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan ataukebenaran materiil dokumen muatan kapal;Pasal 1389 UndangUndang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

karena dalam keadaan darurat, dimana hal tersebut sejalandengan penjelasan Pasal 7 a ayat (6) UndangUndang Nomor 17 tahun 2006tentang Perubahan UndangUndang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanandan juga sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 137 ayat 1 Undangundang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa Nahkoda untuk kapalmotor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih memilikiwewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan,keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar

Nomor 03/Pid.Sus/Prk/2018/PNTpg Hal 22dari 28merupakan pimpinan diatas kapal dan bertanggung jawab atas keselamatan,keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan yang menjadikewajibannya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdakwa RESTU KURNIAWAselaku Agen Pengurus Kapal KECAPI 2 ; dan BUDI SANJAYA AZ selaku nahkodabertanggung jawab sepenuhnya terhadap operasional kapal KM.

BV 5209 TS;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah terdakwaselaku nahkoda kapal dapat mempertanggung jawabkan tindak pidanayang dilakukan;Menimbang, bahwa pasal 1 angka 41 Undangundang Nomor 17Tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan Nahkoda merupakanpimpinan diatas kapal dan bertanggung jawab atas keselamatan,keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan yangmenjadi kewajibannya.

Pasal 137 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaranyang menyatakan Nahkoda kapal motor ukuran kurang dari GT 35dan untuk kapal tradisional kurang dari GT 105 dengan konstruksisederhana yang berlayar di perairan terbatas, bertanggungjawab atasHalaman 5 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Agmkeselamatan, kKeamanan dan ketertiban kapal pelayar dan barangmuatan;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal303 Ayat (3)UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Juncto Pasal

berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidanganmemerintahkan mualim 1 untuk menurunkan jangkar 1 segel diairdiwilayah terlarang karena ada jalur pipa milik PT Pertamina sehingga pipasebelah utara terputus dan mengeluarkan minyak mentah sebesar103.771 Bbl telah memnuhi unsur melakukan perbuatan dan akibatnyayaitu dilampauinya baku mutu air laut;Lebih lanjut, Terpidana adalah Nakhoda dari kapal MV Ever Judger yangmemiliki tanggungjawab penuh dalam keselamatan, keamanan, danketertiban kapal, pelayar

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran), berikut kutipan ketentuandalam UU Pelayaran terkait dengan tanggungjawab nakhoda: Pasal 137 ayat (1) UU Pelayaran:"Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima GrossTonnage) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum sertabertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertibankapal, pelayar, dan barang muatan; Pasal 249 UU Pelayaran:"Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245merupakan tanggung