Ditemukan 864 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
departemen
depeartemen
departement
departeman
deparetemen
dapertemen
departenmen
Register : 25-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam Tanggal 11 Februari 2016 — - Hj.EMMAWATI, S.Sos Binti PALIPPOI
94 — 44
94 — 44
Sedangkan yang74dimaksud Orang yang turut melakukan (medepleger) adalah : turut melakukan dalam artikata bersamasama melakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramadhiah Nurdin,S.Pi, bahwauntuk proposal yang diajukan pada tahun 2012 dan 2013 saksi diperintahkan oleh terdakwaEmmawati,S.Sos untuk mengetik Proposal yang akan dikirim ke Depertemen Kelautan danPerikanan RI supaya seragam dan adanya kelompok calon penerima bantuan yang tidakmengerti membuat proposal dan ini dibenarkan oleh
Register : 11-07-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
RAMLI AMANA, S.H.
Terdakwa:
RIDOLOP KAMBU, S.Sos
166 — 144
RAMLI AMANA, S.H.
Terdakwa:
RIDOLOP KAMBU, S.Sos
166 — 144
Tahun 2014 sampai sekarang saya diangkat menjadisekertaris Depertemen Hukum Pidana Fakultas HukumUniversitas Hasanuddin Makassar;C. Bagian Hukum Rumah Sakit Unhas 2010 sekarang;d. Ketua Panwaslu Kota Makassar Periode 2012 2014;e. Kepala Sekretariat Dekanat FHUnhas 20102014;f. Sekretaris Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum FHUnhas 20112014;g.
Register : 06-08-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN PADANG Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Pdg Tanggal 5 Maret 2015 — CHANDRA, Dkk melawan KSOP (Kepala Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan) Teluk Bayur Padang, Dkk
137 — 46
137 — 46
itu ke LPMGaung;Bahwa Setahu saksi tenaga bongkar muat, yang pekerjanya hanya dari TKBMTeluk Bayur, tetapi sekarang LPM samasama ada bekerja, sementara LPM bukansuatu organisasi buruh yang terdaftar di Teluk Bayur;Sampai sekarang tidak ada perdamaian;Bahwa saksi duduk di kepengurusan FSPTI (Federasi Serikat PekerjaTransportasi Indonesia) ;Bahwa saksi di FSPT sebagai Anggota;Bahwa sistim kerja FSPTI dibawah naungan Undangundang TKBM;Bahwa koperasi itu Berbadan Hukum;Bahwa saksi pernah melihat di Depertemen
Register : 13-12-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 489/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel Tanggal 20 Desember 2016 —
203 — 262
203 — 262
Di bawah Divisi Operasional bertanggung jawabterhadap Departemen Finance Accounting, Departement Settlemant Custodian,Depertemen IT dan Departemen Risk Management, di bawah Divisi Equitybertanggung jawab terhadap Riset dan Sales bertanggung jawab terhadappencatatan transaksi Keuangan nasabah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas; Bahwa dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, Saksi bertanggung jawab padaDirektur Utama, yaitu Terdakwa; Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya transaksi sebesar Rp120.000.000.000,00
Register : 02-07-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 29-05-2016
Putusan PN MALANG Nomor 348/Pid.B/2015/PN.Mlg Tanggal 19 Januari 2016 — YAYAN SRI BIYANTORO DWIPUTRO.
62 — 18
62 — 18
situ dapat Ahisampaikan kalau VGMC merupakan pertambangan emas danmekanismenya tidak termasuk dalam mekanisme perdaganganHalaman59 dari 103 halaman Putusan Nomor : 348/Pid.B/2015/PN Migberjangka, sedangkan dikita (BAPPEBTI) yang kita peragakan adalahpergerakan emas;Bahwa VGMC merupakan perusahaan pertambangan emas ;Bahwa sepengetahun ahli karena VGMC bukan wilayah kita, jadi kitatidak pernah melakukan penyelidikan keberadannya di Indonesia,sehingga ahli tidak tahu ;Bahwa VGMC tidak terdaftar di Depertemen
Putus : 11-04-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 552 K/PID.SUS/2012 Tanggal 11 April 2012 — ABDULLAH USMAN ;
76 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
KasasiABDULLAH USMAN telah menerima dan atau menggunakan uang subsidisebagaimana dituduhkan walau hanya sebesar Rp.0O (nol rupiah) secaramelawan hukum dan tanpa hak untuk memperkaya diri pribadi, memperkayadiri adalah inti delik dalam perkara a quo ;Bahwa Pemohon Kasasi ABDULLAH USMAN tidak menandatanganidokumen Konirak dan atau dokumen lain yang bertentangan dengan hukumdengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau memperkaya diri pribadi daridana subsidi dimaksud ;Tapi adalah fakta dana subsidi dari Depertemen
Register : 05-10-2011 — Putus : 25-01-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 11/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG Tanggal 25 Januari 2012 — ANWAR, CS
84 — 17
84 — 17
Erfacht Vervording No.172 jika dikatakan telahtersdaftar sebagai aset Depertemen Pertanian, dan oleh karena itu guna untuk memenuhi/mengetahui kapan lahan/aset milik negara terdaftar dalam aset negara terlebih dahulu harusmemenuhi ketentuanketentuan sebagai berikut :(1). Keputusan Menteri Keuangan No.470/KMK.01/1994 Tentang Tata CaraPenghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan Ketentuan TeknisPengelolaan Barang Milik Negara.(2).
Register : 16-08-2013 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 705/Pid.SUS/2013/PN.PBR Tanggal 29 Oktober 2013 — AGUS SALIM ALS LILIK BIN MISNAN
37 — 3
37 — 3
dibelakangsepeda motor kemudian sipegendara sepeda motor berhasil melarikandiri setealh menarik terdakwa lalu saksi menggeledah badan terdakwadan saksi menemukan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis shabushabu yangdibungkus dengan plastik bening les merah yang tersimpan di lipatancelana panjang bagian bawah kaki kanan yang dipakai terdakwaselanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan,adapu terdakwa memiliki, menyiman, menguasai, atau menyediakanNarkotika golongan bukan tanaman tanpa ijin Depertemen
Register : 23-09-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 30 Maret 2017 — NAHDLATUL WATHAN ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
171 — 157
171 — 157
DEPARTEMENDEPARTEMEN :1.Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan : Ketua : Dr. Muh. Tohri, M.Pd; Anggota : Lalu Sumardi, M.Pd; Anggota : Drs. H. Muh. Thaib Thaher, M.M;Departemen Sosial, Ekonomi dan Keuangan : Ketua : Lalu Gede Syamsul Mujahidin, SE; Anggota : Drs. H. Syarif Waliyullah, M.Ap; Anggota : Mahrun, SH;Departemen Dakwah dan Penerangan : Ketua : TGH. Zaini Abdul Hanan, Lc., M. Pd. ; Anggota : Drs. H. Sahafari Asyari; Anggota : Drs. H. Azharullail, M.
Register : 30-10-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 25/ Pdt. G/ 2017/ PN.Krg. Tanggal 9 Oktober 2017 — Depertemen Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kantor Wilayah IX, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Moh. Arif Rochman, 2. Hendro Kartono, 3. Muhammad Irfan Fatono k., 4. Santoso, 5. Cicilia Ekowati, 5. Okky Kurniawan dan 7.
87 — 15
87 — 15
Depertemen Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kantor Wilayah IX, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Moh. Arif Rochman, 2. Hendro Kartono, 3. Muhammad Irfan Fatono k., 4. Santoso, 5. Cicilia Ekowati, 5. Okky Kurniawan dan 7.
Register : 01-11-2010 — Putus : 15-12-2011 — Upload : 29-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor Nomor: 1958/Pid.B/2010/PN.JKT.PST Tanggal 15 Desember 2011 — Terdakwa DAVID RAUF YASIN
140 — 62
140 — 62
Yasin; Bahwa Tugas saksi di Biro Umum Kementerian Pekerjaan Umum adalahmelaksanakan Pembinaan,Pengelolaan Pemeliharaan peralatan dan pemanfaatanGedung Kantor Pusat ;Bahwa benar yang diketahui saksi tidak ada di Tupoksi hanya ada di TupoksiBiro Umum di Tupoksi yang lain juga tidak ada tetapi dari Sekjen adapermohonan pihak ketiga kemudian didisposisikan ke Biro Umum untukmenindaklanjuti surat tersebut,Karena permintaan sewa lahan adanya di DirjenBina Marga Cipta Karya Suber Daya Air dilingkungan Depertemen
Register : 22-06-2006 — Putus : 08-01-2007 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 952/PDT.G/2006/PN. Tanggal 8 Januari 2007 — PT. INDO BUILD CO
lawan
1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
2.Mensekneg Selaku Ketua BDN Pengelola GOR B.Karno
3.JAKSA AGUNG R.I
4.KEPALA KANWIL BPN DK. JKT
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) JAKARTA PUSAT
612 — 661
612 — 661
Bagi pemegang Hak Guna Bangunan, hubungan dengan urusan hukumnya mengenaitanah Hak Guna Bangunan No.26/Gelora dan Hak Guna Bangunan No.27/Gelora selanjutmyaadalah dengan instansi Pemerintah yang bersangkutan antara lain Badan Pertanahan Nasional,Depertemen Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.Menimbang, bahwa hal tersebut telah dikuatkan pula oleh pemyataan DirekturGelanggang Olah Raga Senayan tanggal 27 Juli 1972 No.34/Dir/VII/1972 dan alat bukti P7 danP8 yang
Register : 18-10-2010 — Putus : 01-03-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN WAMENA Nomor 63/Pid.B/2010/PN.WMN Tanggal 1 Maret 2011 —
146 — 38
146 — 38
Juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp.563.170.700, (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu tujuhRatus Rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa I;Bahwa uang hasil pemotongan 10% (sepuluh persen ) tersebut dipergunakan olehTerdakwa I dan Terdakwa II tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yangtelah ditentukan dalam surat keputusan Menteri Kesehatan RI No. 296/Menkes/SK/III/2007 dan pedoman pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan MasyarakatMiskin tahun 2007 yang diterbitkan oleh Depertemen
Register : 22-10-2010 — Putus : 16-03-2011 — Upload : 28-10-2011
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 145_PID_B_2010_PN.BT Tanggal 16 Maret 2011 — Jaksa Pada Kejari Bukittinggi K.G.Hutagaol, SH.M.HUM ; Suparjo, SH ;Terdakwa Eri, SH
106 — 22
106 — 22
masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undangundangtersebut diatas kata dapat sebelum prase Merugikanakeuangan atau perekonomian Negara menunjukan bahwa tindakpidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindakpidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsurperbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnyaakibat ;Menimbang, bahwa benar menunjuk kepada keterangan parasaksi,ahli dan terdakwa diperoleh fakta dengan berubahnyaLembaga Pemerintah Non Depertemen
Register : 04-05-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 19/Pid.B/2021/PN Str Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Dizki Liando, S.H.
2.AKBARSYAH, S.H
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
Asnawi Bin Basri
190 — 98
1.Dizki Liando, S.H.
2.AKBARSYAH, S.H
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
Asnawi Bin Basri
190 — 98
Bahwacara selanjutnya Saksi Rahmat Fitra bersama Terdakwa membuatatau mencetak sendiri Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosongSurat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan dari kertas kartonberwama putih kemudian terhadap kertas karton tersebut diubah wama nyaterlebih dahulu dengan di print berwama kekuningan agar menyerupai blangkozah asli yang dikeluarkan oleh Depertemen Pendidikan Nasional kemudianTerdakwa membubuhkan bingkai pada kertas karton yang telah di wamai tersebutselanjutnya
Register : 07-05-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 23/Pid.B/2021/PN Str Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Dizki Liando, S.H.
2.AKBARSYAH, S.H
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
Gunawan Bin Zainal Abidin
123 — 91
1.Dizki Liando, S.H.
2.AKBARSYAH, S.H
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
Gunawan Bin Zainal Abidin
123 — 91
langsung Print atau cetak oleh Saksi ASNAWI, Yang ke kedua Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,Bdan C bersama dengan Saksi ASNAWI dengan cara Terdakwa membuat ataumencetak sendiri Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosongSurat Keterangan Hasil Ujian Nasional (GKHUN) Penyetaraan dari kertas kartonberwarna putin kemudian terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanyaterlebih dahulu dengan diprint berwarna kekuningan agar menyerupai blangkoijazah asli yang dikeluarkan oleh Depertemen
Register : 20-02-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Smda Tanggal 28 Agustus 2013 — PURWANTO, SH Bin MULYO REJO
334 — 102
334 — 102
tanah adalah sebagai berikut :e Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, sebagaiKetua merangkap anggota ;e Kepala Bidang Hakhak atas tanah sebagai anggota ;e Kepala Bidang penatagunaan tanah sebagai anggota ;e Bupati/Wali kotamadya/Kepala Daerah TKII atau pejabat yangditunjuk sebagai anggota ;e Kepala Dinas perkebunan/pertanian/perikanan/peternakan DaerahTK I atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penggunaantanah yang bersangkutan sebagai anggota ;e Kepala kantor wilayah Depertemen
Register : 20-02-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 140/Pid. B/2013/PN.Smda Tanggal 28 Agustus 2013 — SUKODI, SH Bin DOMO KARTIKO
218 — 39
218 — 39
pemeriksaan tanah adalah sebagai berikut :e Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, sebagaiKetua merangkap anggota;e Kepala Bidang Hakhak atas tanah sebagai anggota;e Kepala Bidang penatagunaan tanah sebagai anggota;e Bupati/Wali kotamadya/Kepala Daerah TK 11 atau pejabat yangditunjuk sebagai anggota;e Kepala Dinas perkebunan/pertanian/perikanan/peternakan DaerahTK I atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penggunaantanah yang bersangkutan sebagai anggota;60Kepala kantor wilayah Depertemen
Register : 17-12-2009 — Putus : 17-06-2010 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1636/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel Tanggal 17 Juni 2010 — 1. DJENI bin GAMUNG bin AIP,
Beralamat di Kampung Sawah Rt.003/Rw.01 Kelurahan Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan
2. ASEMAH binti GAMUNG bin AIP,
Berlamat di Kampung Sawah Rt.009/Rw.01 Kelurahan Petukangan Selatan, Kec. Pesanggarahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29-Nopember-2009, memilih domisili hukum di kantor kuasanya Drs. Paulus Pase, SH. MM., Riki M. Muchtar, SH. dan M. Kasim Ramli, SH., para advokat pada kantor âÃÂÃÂDRS. PAULUS PASE, SH. MM. & REKANâÃÂàberkantor di Ruko Grand Prima Bintara No.55 Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
M e l a w a n :
1. YAYASAN PEMBELA TANAH AIR-BOGOR (YAPETAB)
Dalam hal ini diwakili oleh:
- H. TINTON SOEPRAPTO, selaku Ketua YAPETAB,
- Ny. NING ZULAICHA, selaku Sekretaris YAPETAB,
- Drs. HARI SANTOSO, selaku Bendahara YAPETAB,
Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.35 Bogor 16121 atau Sirkuit Sentul Km.42 Citereup, Bogor, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ;
2. H.M. SOEHARTO,
Cq. AHLIWARIS H.M. SOEHARTO,
- Hj. SITI HARDIYANTI HASTUTI,
Beralamat di Jl. Yusuf Adiwinata No.14 Rt.003/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-A ;
- SIGIT HARDJOJUDANTO,
Beralamat di Jl. Yusuf Adiwinata No.14 Rt.003/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-B ;
- BAMBANG TRIHATMODJO,
Beralamat di Jl. Tanjung No.23 Rt.007/Rw.001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-C ;
- SITI HEDIATI HARIYADI, SH.,
Beralamat di Jl. Cendana No.5 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-D ;
- HUTOMO MANDALA PUTRA,
Beralamat di Jl. Cendana No.12 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-E ;
- Ir. SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH,
Beralamat di Jl. Cendana No.17 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-F ;
3. MANSYUR bin SIMIN,
Beralamat di Jl. Haji Taing No.25 Kampung Sawah Rt.008/Rw.06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III ;
4. SAIMIN bin AIP,
Terakhir diketahui beralamt di Kampung Sawah, Desa Petungan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang (berdasarkan Akta Jual-beli No.78/AGR/1969 tanggal 22-Juli-1969) sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV ;
5. MOHAMMAD DAUD,
Terakhir diketahui beralamt di Kampung Sawah, Desa Petungan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang (berdasarkan Akta Jual-beli No.78/AGR/1969 tanggal 22-Juli-1969) sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT V ;
6. PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,
Beralamat di Jl. Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VI ;
7. PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA cq. WALIKOTA JAKARTA SELATAN Cq. CAMAT KECAMATAN PESANGGRAHAN Cq. LURAH KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN,
Beralamat di Jl. Damai PDKI No.2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VII ;
8. WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN cq. PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,
Beralamat di Jl. Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I-A ;
9. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM RI cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA,
Beralamat di Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I-B ;
10. PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk.,
Beralamat di Plasa Tol TMII Jakarta 13550, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT I-C ;
Dalam hal ini, masing-masing bertindak selaku Penanggung jawab dan/atau pimpinan maupun pelaksana dari Proyek Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Roads (JORR) W-2 untuk selanjutnya secara bersama-sama mohon disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I ;
11. PEMERINTAH KOTA TANGERANG cq. CAMAT KECAMATAN CILEDUG,
Beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No.2 Ciledug, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT II ;
12. SP. HENNY SINGGIH, SH., Notaris Jakarta,
Beralamat di Jl. Rajasa III/17, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT III ;
13. I GUSTI NYOMAN SUWEDEN.
Beralamat di Jl. Flamboyan No.1 Rt.005/Rw.03 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT IV ;
718 — 121
718 — 121
Bahwa bila Majelis Hakim Perkara aquo mengakomodir penundaanKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat justrubertentangan dengan ketentuan yang berlaku atas Pasal 67 UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara No.5 Tahun 1986 Jo UndangUndang No.9Tahun 2004 serta menghambat pembangunan nasional yang sudahdirencanakan oleh pemerintah Cq Depertemen Pekerjaan Umum.Hal.101 dari 104 hal. Put.Sela No. 1636/Pdt.G/2009/PN. Jkt.
Putus : 13-03-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 83/Pid.sus/2011/PN.Tipikor Smg. Tanggal 13 Maret 2012 — MAHALI, S.Pd bin MUSTARI Als.TIMIN (TERDAKWA1) ; NGASRO TEGUH Bin MUNSARIP (TERDAKWA2)
60 — 22
60 — 22
ParaTerdakwa.Bahwa setelah dana kontrak prestasi masuk dalam rekening,secara bertahapdiambil dan dikelola oleh Terdakwa sejumlah Rp.193.000.000,(SeratusSembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) Terdakwa Il sejumlah Rp.220.000.000,(Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupaih) Saksi Slamet Kholil sejumlahRp.87.000.000,(Delapan Puluh Tujuh juta Rupiah)Bahwa Para Terdakwa telah melaporkan dan mempertanggungjawabkanPenggunaan Dana Bantuan Kontrak Prestasi kepada Departemen Agama RIdalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depertemen