Penahanan pelimpahan tahap II Penuntut Umumsejak tanggal 14 Nopember 2013 sidtanggal 3 Desember 2013 ;re Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pad a PengadilanNegeri Klas A Knusus Bandungtanggal 18 Nopember 2013 Nomor : 131 / Pen.Pid.Sus /TPK 2013 PN.Bag. sejaktanggal18 November 2013 sid tanggal17 Desember 2013 ;8.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Januari 2014 Nomor :6 Pen Tipikor 2014! PT.Bdg sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sid tanggal 17 Maret2014;10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal Maret 2014 Nomor :6 /Pen Tipikor, 2014 PT.Bdg sejak tanggal 18 Maret 2014 sid tanggal16 April 2014 ;Terdakwa di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Ir.

. & IRIANTO SIMANJUNTAK, SH. kesemuanya Advokat DANPenasehat Hukum pad a LAW FIRM LUHUT SIMANJUNTAK & PARTNER, yang beralamat diJalan Senopati No. 10 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 29 Nopember 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung tanggal 29 Nopember 2013 Nomor : 405 Isk/Pid 2013 PN.Bdg, perkara Nomor : 121 / Pid.Sus TPK 12013 PN.Bag ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebutTelah membaca surat

, atas tindakan penyidikan tersebut, KUHAP telah memberikanupaya hukum bagi Penggugat sebagai Tersangka/Terdakwa untukmengajukan saksi atau ahli yang meringankan, dan bukti untukmenyangkal tindakan penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan NegeriRembang (Pasal 65 KUHAP) ; Bahwa, obyek sengketa a quo hanya berupa laporan yang berisiinformasiinformasi saja dan tidak bersifat final, karena informasitersebut masih memerlukan tindak lanjut dari pihak lain dalam hal iniadalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim TIPIKOR

finaldan tidak mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat, sehingga gugatanPenggugat harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ; C Pengadilan TUN Jakarta Tidak Berwenang MengadiliPerkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan OlehPenggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian KeputusanTUN Sebagaimana diatur dalam UU PERATUN ;1 Bahwa, kronologis terbitnya obyek sengketa a quo adalah sebagaiberikuta Bahwa, pada tanggal 5 September 2013, Kejaksaan Agung telahmelakukan penyidikan terhadap kasus Tipikor

Jasa Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan GT 2.2PLTGU Blok 2 Belawan dilakukan oleh Penyidik pada tanggal 27Januari 2014 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print11/F.2/F.d.1/01/2014 dan Nota Dinas Direktur Penyidikan Nomor: B10/F.2/Fd.1/01/2014 tanggal Januari 2014 Perihal: PemberitahuanDimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa, Penyidik Kejaksaan Agung RI telah meminta bantuan kepadaTergugat untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negaradalam perkara TIPIKOR

Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa LifeTime Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Blok2 Belawan Tahun 2012 (obyek gugatan a quo), Direktur PenyidikanJaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah meminta bantuanketerangan ahli kepada Tergugat melalui surat Nomor: B652/F.2/Fd.1/03/ 2014 tanggal 6 Maret 2014 ;2 Bahwa selanjutnya, mengenai digunakan atau tidaknya informasiyang ada dalam obyek sengketa a quo tersebut sepenuhnyamenjadi kewenangan Penyidik Kejaksaan Agung, JPU, danMajelis Hakim Tipikor

Dan perlu dingat dan diketahui bahwa lokasipekerjaan pembangunan USB SMA Neg Tayando berada pada wilayahTerpencil dan terjauh dari Kota Tual karena berada dipulau terpencil yanghanya dapat ditempuh dengan menggunakan Transportasi laut denganlama jarak tempuh sekitar 6 sampai 7 jam perjalanan dari Kota Tual,yang bercirikan Kota Kepulauan;Bahwa menurut hemat kami Perkara Tipikor Nomor 19/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB atas nama Terdakwa Safudin Nuhuyanan dan AzizFidmatan yang diputus oleh majelis hakim Tinggi

Negeri Tual untuk Penyelesaian 1 (satu) Perkara tahap pra penuntutan danPenuntutan adalah sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratusribu rupiah) maka kemudian untuk mendapatkan dana tersebut PenyidikKejaksaan Negeri Tual harus menjadikan panitia Pembangnan USB SMATayando sebagai Tersangka dan Terdakwa dalam hal ini SaifudinNuhuyanan dan Aziz Fidmatan serta Akib Hanubun namun yang lebih anehlagi dalam kasus yang sama putusan Perkara atas nama Akib Hanubun,yang diputus oleh Majelis Hakim Tipikor

M.Si memohon kiranya Ketua Mahkamah Agung RImelalui Yang Mulia Majelis Hakim Tipikor pada Mahkamah Agung RI yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo dengan penuh Kearifan dapat mengambilkeputusan dalam rangka memberikan rasa keadilan yang berimbang terhadap apayang dialami Terdakwa Saifudin Nuhuyanan, S.Pd.

mendapatPelayanan Dokter Ahli Jantung sebab Terdakwa tetap ada di dalam TahananRutan Kelas dua Ambon, dimana di dalam Rutan tempat Terdakwa ditahan tidakada tersedia Dokter Ahli Jantung yang bisa memberikan bantuan perawawatanbagi diri Terdakwa Saifudin Nuhuyanan jika penyakitnya kambuh, oleh sebab itudengan penuh kerendahan hati, dan dengan rasa kemanusiaan yang paling dalamkami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kiranya yang mulia KetuaMahkamah Agung RI melalui yang Mulia Majelis Hakim Agung Tipikor

Hal ini menuruthemat kami adalah adil jika Terdakwa diberikan kesempatan untuk mendapatkanpengalinan penahanan oleh yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI atau melaluiyang Mulia Majelis Hakim Agung Tipikor pada Mahkamah Agung RI yangmemeriksa dan mengadili perkara atas Nama Terdakwa Saifudin Nuhuyanan S.Pd.M.Si, karena Pembangunan USB SMA Neg Tayando Kota Tual telah selesaidikerjakan 100% dan sudah dinikmati oleh Masyarakat Kecamatan Tayandodimana tempat Sekolah itu dibangun artinya azas manfaat kepada

Penahanan Hakim Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;6. Perpanjang Ketua Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan 11 November 2014 ;7.

seatmnaenmabenieinnaieheTerdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkanSurat Perintah/Penetapan penahanan oleh: 020 2 nono1.2.Penyidik sejak Tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan 14 Maret 2016:;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 sampaidengan 23 April 2016; 22+ 22222 noe nnn nnn nn one nnn =Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 24 April2016 sampai dengan 23 Mei 2016; Penuntut Umum 4 Mei 2016 sampai dengan 23 Mei 2016;Majelis Hakim Tipikor

, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan 17JuniBerdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Tipikor Pengadilan NegeriDenpasar, Terdakwa sejak Tanggal 15 Juni 2016 tidak dilakukanPSTN TSATGT mm mmm mmm nner nenaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bali tersebut; Membaca berkas perkara Nomor: 17/Pid.SusTPK/2016/PN.Dps. dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penutut Umum Kejaksaan Negeri Tabanantertanggal 04 Mei 2016 No.

Perpanjangan WakilPenyidik : tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum : sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasarsejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d 17 September 2014: Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal16 Nopember 2014; 227222222 22 n nen nn nnn nn nce nnn n nn cennnnnne= Memperpanjang waktu Penahanan Tahap Pertama oleh Wakil KetuaPengadilan Tipikor

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. ( lima ribuo Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telahmenyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 2014 sebagaimana ternyatadari Akta permintaan banding Nomor: 18/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps. danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepadaTerdakwa pada tanggal 28 Nopember 2014 dan Terdakwa telah menerimaputusan terSebDUt

Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal16 Juni 2014 s.d tanggal 15 Juli 2014, Jenis Penahanan Rutan;Perp. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal16 Juli 2014 s.d tanggal 14 Agustus 2014, Jenis Penahanan Rutan;Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2014 s.d tanggal 02 September2014, Jenis Penahanan Rutan;Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s.d tanggal19 September 2014, Jenis Penahanan Rutan;Perp.

Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 20September 2014 s.d tanggal 18 Nopember 2014, Jenis Penahanan Rutan;1.Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca:Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa DAUDBin DAMIRI dari Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor : 02/0.2.20/Ft.1/08/2014,tertanggal 20 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TipikorBandung tanggal 21 Agustus

2014;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, tertanggal 21 Agustus 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini;Surat Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, tertanggal 01 September 2014 tentang penetapanhari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Setelah Setelah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar

KhalilJaya dan saksi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa, saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di PolresIndramayu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi di GBBSingakerta II (A) Sub Divre Indramayu Divre Jawa Barat dan saksi dalamperkara ini juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan telahmendapatkan putusan bersalah dari Pengadilan TIPIKOR Bandung;Bahwa, saksi membenarkan berdasarkan Keputusan Direksi Perum BulogNomor : KD12/DS102/01/2012 tanggal 20 Januari 2012

KhalilJaya dan saksi tidak ada hubungan keluarga;e Bahwa, saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di PolresIndramayu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi di GBBSingakerta II (A) Sub Divre Indramayu Divre Jawa Barat dan saksi dalamperkara ini juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan telahmendapatkan putusan bersalah dari Pengadilan TIPIKOR Bandung;Bahwa, saksi membenarkan pada tahun 2012 sampai dengan bulan Juli 2013yang menjabat sebagai Kepala GBB Singakerta

Nomor 1914 K/PID.SUS/2015Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pontianakmempertimbangkan, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka unsur melawan hukum yang melekat pada Terdakwa dalam kapasitas danjabatannya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada PembangunanLapangan Bola (stadion) tahap II lanjutan Kabupaten Melawi T.A. 2008 dan2009 adalah unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus yangteradaptasi dan Pasal 3 UndangUndang TIPIKOR, sehingga oleh karenanyamaka

Majelis Hakim berpendapat bahwa yang lebih tepat harus dibuktikanterhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah ketentuanPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana termuat dalamdakwaan subsidair, maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalamPasal 2 UndangUndang TIPIKOR haruslah dinyatakan tidak terbukti (putusanhal 166).

Bahwapertimbangan seperti tersebut di atas, adalah pertimbangan tidak tepat, keliru,dan kontradiktif, karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukumpidana, setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun katakatamelawan hukum tidak dirumuskan secara eksklusif dalam pasalpasal undangundang yang mengatur tindak pidana.Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang TIPIKOR No.31 Tahun 1999 joUndangUndang No.20 Tahun 2002, Subsidair

melanggar Pasal 3 UndangUndang TIPIKOR No. 31 Tahun 1999 jo UndangUndang No.20 Tahun 2002.Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair lebih dahulu, apabiladakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan pada dakwaan subsidair;Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 2 (1) UndangUndang No.31 Tahun 1999 joUndangUndang No.20 Tahun 2002 yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:Setiap Orang;Unsur secara melawan hukum;Unsur memperkaya diri sendiri;Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau dst

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh untuk tahapl, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Str9.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh untuk tahapll, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernamaTamarsah, S.H., dan Sasmindra, S.Ag., Advocat/ Penasihat Hukum berkantor diJalan Kampus Gajah Putih, No. 10 Kecamatan Pegasing, Kabupaten AcehTengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2017 yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelongdengan

PUTUSANNomor : 1050 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : HASAN ASHARI Bin BUDI UTOMO;Tempat lahir : Kediri ;Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 26 Februari 1973;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal :Desa Keling RT.02 RW.01, KecamatanKepung, Kabupaten Kediri;Agama : Islam ;Pekerjaan : Kepala Desa; ;Terdakwa berada

Lumme, S.H., dan Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,22HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ MS. Lumme, S.H. ttd./Dr.

Redaksi : Rp. 10.000,Jumlah : Rp.166.000,Terbilang : Seratus enam puluh enam ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 11 (Sebelas) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 11 dari Halaman 11Penetapan Nomor : 431/Pdt.P/2019/PN Bgl

Panitera,PANITERA MUDA TIPIKOR H. SYAHRIR DAHLAN, SH.Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 633/PID SUS/2019/PT MKS10NIP.19651120 198903 1 004.Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 633/PID SUS/2019/PT MKS

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 5 Desember 2018 Nomor :279/Pen.PID/2018/ PT BNA, sertaberkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal14 Nopember 2018 Nomor :242/Pid.Sus/2018/PNKsp dan Suratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut ;Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 279/

/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : DAMIN, S.Pdi Bin RAJAK ;Tempat lahir i Ponorogo jUmur/Tgl. Lahir 42 tahun/10 September 1969 ;Jenis kelamin Lakilaki ;Kebangsaan Indonesia ;Tempattinggal : JIn.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurtanggal 4 September 2012 Nomor:16/Pid/Tipikor/2012/PT.KT..Smda tentang Penetapan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:16/Pid/Tipikor/ 2012/PT.KT.Smda dalam tingkat banding sertapenunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakimll.

kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaraini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat bandingsebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ; Demikian ..........Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin, tanggal 12November 2012 oleh WIMPIE SEKEWAEL, S.H., M.H., Hakim Tinggisebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, HakimTinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor

,masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal4 September 2012 Nomor: 16/Pid/ Tipikor/2012/PT.KT.

1955Umur : 57 tahun.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : J1.Sinar Mulya Lk.II No.24 Rt.003 Kel.KeteguhanKec.Telukbetung Barat Bandar LampungAgama : IslamPekerjaan : PNS/Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Pesawaran.Pendidikan :S1Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :123Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 30 Desember 2012;Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor tersebut tanggal 06 Februari 2013.

TPK/2013/ PN.TK sejak tanggal. 06 Februari 2013 s/d tanggal O7 Maret2013 ;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tanggal 28 Februari 2013Nomor.06/Pid.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 06 Mei2013 ;Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding tersebut tanggal 30 April 2013,Nomor.13/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 05Juni 2013 ;7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding tanggal 24 Mei 2013,Nomor.13/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu tanggal 26 Juni2013 oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota ,dibantu oleh : ARIF MUNANDAR, SH.

(Hakim Ad Hoc Tipikor) Panitera PenggantiARIF MUNANDAR, SH

Materal......................0 RD. 6.000,Jumlan.........ccee Rp. 186.000,00 (Seratus delapan puluhenam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/IV/2019Untuk salinan yang sama,diberikan untuk dan atas permintaan dari ,Mailisna (Pemohon).Banda Aceh, 4 April 2019PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAPenetapan Nomor 70/ Pdt.P/ 2019/ PN. Bna. Hal. 1 dari 7.TANWIMANSYAM,SHNIP. 196107121982031004 Penetapan Nomor 70/ Pdt.P/ 2019/ PN. Bna. Hal. 1 dari 7.

Putusan No. 642/PID/2018/PT MKSPanitera Pengganti,NYAMBANG, S.H.TURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPiIh.PANITERA,Panitera Muda Tipikor,Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No. 642/PID/2018/PT MKSH. SYAHRIL DAHLAN, SH NIP. 19651120 198903 2 004SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH NIP. 19570904 198401 2 001Halaman 11 dari 10 hal. Putusan No. 642/PID/2018/PT MKSTURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPANITERA,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH NIP. 19570904 198401 2 001Halaman 12 dari 10 hal.

Menetapkan barang bukti berupa:Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 23, selengkapnyasebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Bireuen, tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA tanggal 20Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima

kandung)Bahwa selain perkawinan dengan PEMOHON diketahui bahwa JhonEdward bin Zainal Arifin Limin akhirakhir ini diketahui meninggalkananak atas perkawinan dengan miranda yakni.Metti purnama sari bin Jhon Edward (dari istri yang pertama)Meiske permata sari bin Jhon Edward (dari istri yang pertama)Andi nara bin Jnon Edward (dari istri yang pertama)Bahwa berdasarkan surat pernyataan ahli waris 10 Maret 2020Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris yang di sahkan oleh ketuaPengadilan Negeri/ PTHI/TIPIKOR

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Serangsejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;4. Majlis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSerang, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24November 2015 sampai dengan 24 Desember 2015 ; 5.