PUTUSANNOMOR : 08/Tipikor/2011/PNJPR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yangmemeriksa , mengadili dan memutus perkara perkara tindak pidana korupsi di tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Drs.

2011 sampai dengan 29 Oktober2011; 4 Perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas I A Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 08/Pen.Tipikor/2011/PNJPR tanggal 20 Oktober 2011 dengan jenis penahanan rutan diRutan Abepura Kota Jayapura sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28Desember 2011; 5 Pengalihan penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas I A Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 08/TIPIKOR

Tipikor/2011/PNJPR tanggal 30 September 2011 Tentangpenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 08/Pen.Tipikor/PNJPR tanggal 30 September 2011 Tentang PenetapanHari Sidang pada tanggal 11 Oktober 2011;3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Drs.

Halaman dari 54 halaman.e Perpanjangan Penahanan Kota, oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiJambi, sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d 10 Februari 2013; e Perpanjangan Penahanan Kota, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi sejaktanggal 11 Februari 2013 s/d 12 Maret 2013;e Perpanjangan Penahanan Kota kedua kalinya, oleh Ketua Pengadilan TinggiTipikor Jambi sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 11 April 2013; 4.

Hakim Pengadilan Tipikor Semarang tertanggal 27 Mei 2015,No.70/Pe.Pid/TPK/H/2015/PN.Smg., sejak tanggal 27 Mei 2015 s/dtanggal 25 Juni 2015 ; 22 205 2ono noe aoeTerdakwa ditahan di RUTAN KLAS Kedung Pane Semarang ; 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang tertanggal 22 Juni 2015, No.66/VV/Pen/K/2015/PN.Smg., sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d tanggal 24 Agustus 2015 ; Terdakwa ditahan di RUTAN KLAS Kedung Pane Semarang ; 5.

M.Hum Panitera Pengganti,d.t.oSalinan yang sama bunyinya oleh : Nurul Bariah, S.HPengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI, SHHalaman 9 Putusan Nomor 15/PID/2020/PT BNAHalaman 10 Putusan Nomor 15/PID/2020/PT BNA

Putusan NomorMembaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Negeri Bengkulu tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal tanggal bulan Maret 2019 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu

Iskandar;Bahwa berdasarkan alasan yuridis di atas, Pemohon Kasasi memohon keharibaanBapak Ketua Majelis Sidang Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, berkenankiranya: Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh No. 99/Pid/2013/PTBna. tanggal 03 Juli 2013, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri SigliNo. 289/Pid.B/2012/PNSgi. tanggal 23 April 2013;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Hal. 7 dari 9 hal. Put.

membiayai apabila Terdakwa dihukumseberat hukuman tersebut, apalagi istri Terdakwa tidak ada berpengasilantetap hanya pengasilan paspasan maka untuk itu mohon Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingakat Banding untukdapat dikurangi hukuman karena untuk dapat hidup bersamasama dengananak bayi tersebut dan karenanya untukdapat mencari biaya / nafkahkehidupan anak bayi tersebut.Berdasarkan kepada alasanalasan/ halhal tersebut diatas mohon MajelisHakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor

,H.PANITERA PENGGANTIDto.Abdul JalilUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNIP. 19611231 1985030129halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pid/2019/PTBNA

., M.H.PANITERA PENGGANTI,Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh : D.t.o.PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA, Tjut NasrullahT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Hal 11 dari 11 hal Put. No. 143/PID/2017/PT BNA

PUTUSANNomor: 18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa,menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama : YULIUS DONNY U DEHEN,SE,SH Bin UCUN DEHEN;Tempat Lahir : Tumbang Ngahan (Kotim) ;Umur/ tanggal lahir : 39 tahun /02 Mei 1974 ;Jenis

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26Juni 2013 Nomor :18/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;c. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangkaraya Nomor:18/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 26 Juni 2013tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;d.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 09September 2013 Nomor:19/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukanHakim Ketua Majelis yang Baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;e. Suratsurat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkaraTerdakwa tersebut ;f.

Menyatakan Sidang/Pemeriksaan Perkara No:18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. atas nama Terdakwa YULIUS DONNYU DEHEN,SE,SH Bin UCUN DEHEN dilanjutkan;. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusanakhir ;Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umummengajukan saksisaksi dan ahli kepersidangan, masingmasing telah bersumpah/berjanji,yang pada pokoknya saksi memberi keterangan dan ahli memberi pendapat sebagai berikut :1.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima riburupiah) .Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 30Oktober 2013 oleh kami HARIS MUNANDAR,SH,MH (Ketua Pengadilan Tipikor)sebagai Ketua Majeliss UKAR PRIYAMBODO,SH,MH (Hakim Adhoc Tipikor), danYARNA DEWITA,SH,MM (Hakim Adhoc Tipikor), masing masing sebagai hakimanggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

Redaksi : Rp. 10.000,Jumlah : Rp.166.000,Terbilang : Seratus enam puluh enam ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 11 (Sebelas) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 11 dari Halaman 11Penetapan Nomor : 431/Pdt.P/2019/PN Bgl

Panitera,PANITERA MUDA TIPIKOR H. SYAHRIR DAHLAN, SH.Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 633/PID SUS/2019/PT MKS10NIP.19651120 198903 1 004.Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 633/PID SUS/2019/PT MKS

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 5 Desember 2018 Nomor :279/Pen.PID/2018/ PT BNA, sertaberkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal14 Nopember 2018 Nomor :242/Pid.Sus/2018/PNKsp dan Suratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut ;Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 279/

No. 1143 K/Pid.Sus/2015yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Tipikor dengan alasan dan pertimbangan sebagaiberikut:a.

,MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungmasingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra,Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 1143 K/Pid.Sus/2015S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum., ttd.

;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPKHal. 1 putusan No.19/PID/TPK/2016/PT.DKIPOMDAM Jaya Guntur sejak tanggal 30 Oktober 2015 s.d. tanggal 28 Desember2015;6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (pertama),di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK POMDAM Jaya Guntur sejak tanggal29 Desember 2015 s.d. tanggal 27 Januari 2016;7 Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 25 Januari 2016 No. 63/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejaktanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 4 Februari 2016 No. 91/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejaktanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;9 Permohonaan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI No.W10.U/1758/HK.07.11.2016 tanggal 29 Maret 2016, sejak tanggal 24 April

diri sendiriatau orang lain atau suatu Korporasi, Majelis Hakim telah mengabaikan faktaadanya Pemberian Uang sebesar Rp1.000.000.000, (satu. milyar rupiah)kepada terdakwa dari Muhamad Nazarudin melalui Mindo Rosalina Manulang;2 Tentang Pengembalian uang sebesar Rp.5.747.285.829, (lima milyar tujuhratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratusdua puluh sembilan rupiah) kepada terdakwa, bahwa menurut Penuntut Umum,pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Ny Raden Sukaesih maupun paraPenggugat telah beberapa kali meminta ganti rugi/ Kompensasi denganmenempuh berbagai upayaupaya baik secara lisan mupun dengan caratertulis guna menyelesaikan masalah ini seperti permohonanpenggantian rumah tahun 1968 yang di tujukan kepada Ketua YayasanRS ST Carolus dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tertanggal 14September 2006 dan Surat dari Dewan Pimpinan Pusat LembagaPengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPI TIPIKOR)tertanggal 07 November 2014 yang meminta

Caroulus mendalilkan status tanah JalanSalemba Raya No. 35 Jakarta melalui suratnya tertanggal 12 November2014 No. : 062/LPI TIPIKOR/Peng/PSC/XV/2014 Hal: Jawaban SOMASIyang ditujukan Kepada yth. : Bapak AIDIL FITRI, SH Ketua LPI TipikorGedung Perintis Kemerdekaan Lt. 5 Jl. Proklamasi No. 56, MentengJakarta 10320, Perhimpunan St.

Daalildalil Penggugat pada angka 24 Gugatan jelas merupakanupaya Penggugat untuk merekaya dan memelintir isi suratTergugat Nomor 062/LPI TIPIKOR/ Peng/PSC/XV2014 tertanggal12 November (Surat Tergugat Nomor 062), karena seluruhuraian dari Penggugat pada angka 24 Gugatan sangat jauhberbeda dengan isi Surat Tergugat Nomor 062 tersebut.Tindakan Penggugat tersebut merupakan itikad buruk dariPenggugat yang berupaya untuk merekayasa faktafakta yangada.

PUTUSANNomor: 18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa,menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama : YULIUS DONNY U DEHEN,SE,SH Bin UCUN DEHEN;Tempat Lahir : Tumbang Ngahan (Kotim) ;Umur/ tanggal lahir : 39 tahun /02 Mei 1974 ;Jenis

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26Juni 2013 Nomor :18/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;c. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangkaraya Nomor:18/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 26 Juni 2013tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;d.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 09September 2013 Nomor:19/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukanHakim Ketua Majelis yang Baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;e. Suratsurat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkaraTerdakwa tersebut ;f.

Menyatakan Sidang/Pemeriksaan Perkara No:18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. atas nama Terdakwa YULIUS DONNYU DEHEN,SE,SH Bin UCUN DEHEN dilanjutkan;. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusanakhir ;Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umummengajukan saksisaksi dan ahli kepersidangan, masingmasing telah bersumpah/berjanji,yang pada pokoknya saksi memberi keterangan dan ahli memberi pendapat sebagai berikut :1.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima riburupiah) .Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 30Oktober 2013 oleh kami HARIS MUNANDAR,SH,MH (Ketua Pengadilan Tipikor)sebagai Ketua Majeliss UKAR PRIYAMBODO,SH,MH (Hakim Adhoc Tipikor), danYARNA DEWITA,SH,MM (Hakim Adhoc Tipikor), masing masing sebagai hakimanggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada point 9,10,11,dan 12patutlahditolak oleh karena gugatan Penggugat sangatmengadaada dan tidak berdasar, hal mana berdasarkan Pasal5 Jo Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No.20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), baikpelaku, pemberi maupun penerima gratifikasi diancam denganhukuman pidana.

tidak ada hubungan pekerjaan atau hubungan keluargadengan para pihak;e Bahwa saksi mendapat gelar S1 Hukum pada tahun 1988 dan S2Hukum tahun 2006 di Fakultas Hukum Unsrat;e Bahwa saksi adalah sebagai dosen di Fakultas Hukum Unsratdanmengajar mata kuliah Hukum Tata Negara dan HukumInternasional;e Bahwa Hukum Internasional meliputi: Hukum Perjanjian,Humaniter, Hukum Kontrak dan HAKI;e Bahwa saksi tahu tentang kedudukan DPR dan DPRD tapi saksilupa UndangUndang mengenai hal itu;e Bahwa UndangUndang Tipikor

Mdo.e Bahwa menurut saksi Anggota Dewan tidak boleh menerimahadiah apapun dari pemerintah buntutnya nanti bisa melanggarUndangUndang Tipikor;e Bahwa menurut saksi pihak Pemerintah tidak dibenarkanmemberikan tanah kepada Pribadi kecuali yang tertimpa musibah;e Bahwa menurut pendapat ahli adalah sebelum adanya UUTipikor hal itu. bisa dimungkinkan untuk mendapat hadiahsepanjang telah melalui posedur yang berlaku namun setelah adaUU Tipikor tidak dimungkinkan;e Bahwa menurut ahli mantan anggota Dewan

(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari No. 03/TIPIKOR/2013/PN.Mkw tanggal 21 Mei 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SUYONO, S.Sos terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.Hal. 31 dari 51 hal. Put.

(limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura No. 10/Tipikor.Banding/2013/PT.JPR tanggal16 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa SUYONO, S.Sos danPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak.Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana MKorupsi padaPengadilan Negeri Manokwari No. 03/Tipikor/2013/PN.Mkw tanggal 21Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut.Memerintahkan Terdakwa tetap

Tipikor/2013/PN.MKW yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriManokwari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapuratersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Agustus 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari padatanggal 28 Agustus 2013 ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2013 dari Terdakwasebagai

Dengan demikian jelas bahwa Judex Facti telahsalah dalam penerapan Pasal 2 UndangUndang Tipikor Nomor 31 Tahun1999 jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuanhukum tentang alat bukti petunjuk.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palutelah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsurdengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatukorporasi;3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palutelah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsurHalaman 42 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2016/PT.PALmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;4.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palutelah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsuryang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara;5.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palutelah tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakanunsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut PenasihatHukum Terdakwa minta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi SulawesiTengah agar menjatuhnkan putusan dengan menyatakan Terdakwa tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana