Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampaidengan tanggal 2 April 2018 ;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Lhoksukon sejak tanggal3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal14 Mei 2018 ;Majelis Hakim sejak tanggal, 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12Juni 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 13 Juni2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Acehsejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September2018 ;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

Pidana Korupsi25)Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan EDDY SUPARTA, SH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut yang dibantu oleh TAT SUWARTIPanitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi BangkaBelitung tanpa dihadiri olen Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.MARTINI MARJA SH, MH.

Bahwa menurut Penuntut UmumPutusan yang dikeluarkan oleh MajelisHakim sudah sesuai dengan ketentuan pasal 197 (1) KUHAP dan dirasatelah memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsitingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkaraHalaman 74 dari 77 hal Put No.11/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK.serta Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka RayaNomor 27/PID.SusTPK/2016/PN.

Plk tanggal 07 Nopember 2016 danmemperhatikan Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontramemori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tipikortingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sependapat denganPutusan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama yang menyatakan perbuatanterdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukantindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Subsidair Jaksa PenuntutUmum.Menimbang bahwa Majelis Hakim Tipikor tingkat banding

,MH Hakim Tinggi TIPIKOR dan GATUT SULISTYO, SH.

,MH Hakim AdHoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masingmasing selaku HakimHakimAnggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayatanggal 2 Desember 2016 Nomor: 11/Pid.SusTPK/2016/PT.PLK dan putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi olehkedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh HARLY M.SIMANJUNTAK, SH Panitera

No. 1380 K/Pid.Sus/2013Bahwa oleh karena Judex facti tidak mempertimbangkan seluruhfaktafakta persidangan, maka menurut hukum Judex facti telah lalaidalam mengambil keputusan yang mengakibatkan putusan Judexfacti cacat hukum dan karenanya batal demi hukum;Keberatan Kedua :Tentang Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara.Bahwa pertibangan Judex facti Pengadilan Tipikor Medanpada halaman75 (tujuh puluh lima) s/d halaman 78 (tujuh puluh delapan) yang diambil alihpertimbangannya

oleh Judex facti Pengadilan Tinggi Tipikor yang mengambilalin seluruh pertimbangan hukum hakim Tipikor Pengadilan Negri Medanmenyimpulkan bahwa unsur ini terpenuhi adalah suatu pertimbangan yangkeliru alasan sebagai berikut:leBahwa Judex facti dalam perimbangannya masih mengacu kepadapenjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yangmenyebutkan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangannegara " menunjukkan bahwa

Mohammad Askin, S.H., dan MS.Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra,Hal. 62 dari 63 hal. Put. No. 1380 K/Pid.Sus/2013S.H.

., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.ttd./ MS. Lumme,S.H.Panitera Pengganti :ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususROKI PANJAITAN, S.H.Nip. 19590430 198512 1 001Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 1380 K/Pid.Sus/2013

Bahwa pada saatPutusan Pengadilan Negeri/Tipikor Medan tersebut dijatunkan, UndangUndang yang berlaku dibidang kepegawaian adalah UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 jo.

bahwa meskipun Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 2Nopember 2016, namun oleh karena di dalam Pasal 8 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 menyatakan bahwaPemberhentian seorang pegavai negeri berdasarkan peraturan iniditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranyamendapat kekuatan pasti , maka Tergugat harus menetapkanpemberhentian Penggugat terhitung akhir bulan Juli 2013, yang berartiterhitung mulai akhir bulan dimana putusan Pengadilan Negeri/Tipikor

pembagiankeadilan menurut Aristoteles yaitu Keadilan Komulatif yakni perlakuan terhadapseseorang yang melihat jasa yang dilakukannya yaitu setiap orang mendapathaknya; Keadilan Distributif yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai denganjasanya yang telah dibuat yaitu setiap orang mendapat kapasitas denganpotensi masingmasing dan Keadilan Findikatif yakni perlakuan seseorangsesuai kelakuannya, yaitu sebagai balasan kejahatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa dengan mencermati Putusan PengadilanNegeri/Tipikor

berkeyakinantuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut objek sengketa a quo punharuslah dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai prinsip geen bevoegdheid zonderverantwoordelijkheid / there is no authonty wthout responsibility (tidak adakewenangan tanpa pertanggung jawaban), pembatalan dan pencabutan objeksengketa a quo tidaklah menghilangkan kewajiban hukum Penggugat untukmempertanggungjawabkan Perbuatan Penggugat yang telah terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diputus oleh PengadilanNegeri/Tipikor

terindikasi adanya dugaan perbuatan melawan hukumDILUAR PERMASALAHAN PERDATA yang diduga dilakukan olehPENGGUGAT, dan dalam kenyataan tidak menutup kemungkinan selainmelakukan Perbuatan Hukum Perdata berupa Wanprestasi seseorang dan atau siapasaja bisa melakukan Perbuatan melawan hukum Pidana, termasuk yang dilakukanoleh PENGGUGAT terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan saat iniPENGGUGAT menjadi TERSANGKA dan DITAHAN oleh penyidik dan PenuntutUmum atas perbuatannya walaupun belum diputus oleh Pengadilan Tipikor

sangat merugikan Bank Pemberi Kredit qqTergugat I karena prosedur yang benar disimpangi oleh Penggugat antara lainternyata diketahui SPK ASLI/KONTRAK KERJA ASLI tidak ada atau dengan katalain tidak diakui oleh penerbit SPK (Oleh PemkabPemkab yang mengeluarkan),karena ternyata memang tidak pernah ada SPK yang dikeluarkan oleh Pemkabpemkab tersebut yang dijadikan jaminan ke Tergugat I dan II sebagai syaratpemberian Kredit Pola Keppres dan bahkan SPK tersebut terungkap dalampersidangan di pengadiian Tipikor

Tapi apabiiapenerima kuasa bertindak melebihi apa yang dikuasakan yang bertanggungjawab adalahpenerima kuasa;e Apabiia ada pelanggaran SOP mengaktbatkan potensi merugikan Bank /merugikan keuangan Negara tidak bisa serta merta dikatakan telah melakukan tindakpidana korupsi, dan pengertian tersebut adalah (salah), kalau tindak pidana Perbankantapi diadili sebagai tipikor berarti melanggar asas Lex Spesialis (Pasal 14 UU Tipikor);e Apabila di satu sisi melanggar Undangundang Perbankan, disatu sisi adakerugian

Batang HariHalaman 14 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBIHal mana: di linat pada pertimbangan hakim dalam tingkatpertama sesuai dengan Putusan pengadilan tipikor jambiNomor : 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19 oktober2016 pada halaman 64 paragraf 45 menimbang bahwatindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini harus dipandang telah selesai di lakukan oleh pelaku, yakni segerasetelah pelaku tersebut menerima pemberian hadiah tanpaperlu. memperhatikan kegunaan dari pemberian yang iaterima

Oleh karenanya TindakanTergugat menerbitkan Objek Sengketa nyata dan jelas merupakantindakan sewenang wenang yang dilarang dilakukan berdasarkanUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan karena bersifat ne bis in idem;Bahwa keputusan objek sengketa tidak sesuai dengan Putusanpengadilan Tipikor Jambi Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmbtanggal 19 Oktober 2016 yang merupakan dasar pertimbangandalam petitum;Hal mana: dalam Putusan Pengadilan Negeri dimaksud tidakterdapat hukuman

Objek Sengketa melanggar/bertentangan dengan asas hukum ne bisin idem.Ne bis in idem adalah asas hukum yang melarang seseorang dijatuhihukuman lebih dari satu kali atas suatu perbuatan yang telahmendapat sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa Penggugat atas perbuatan atau tindak pidana suap yangdipersalahkan kepada Penggugat dan telah diputus oleh PutusanPengadilan Tipikor Jambi Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmbtanggal 19 oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, olehTergugat

Bahwa penderitaan demi penderitaan kemudian terus dialami olehpenggugat sejak Penggugat diproses pidana, hingga terbitnya PutusanPengadilan Tipikor Jambi.Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal19 oktober 2016, Penggugat dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 2(dua) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)sudsider 1 (satu) bulan kurungan. padahal berdasarkan fakta hukumpenggugat beserta anak anak, tidak ada mendapat keuntungan ataskeuangan negara .

Bahwa selain itu dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya,adanya putusan Tipikor Jambi Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmbtanggal 19 Oktober 2016 telah mnyebabkan Penggugat dijatuhipidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebsaer Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungandst...merupakan konsekwensi dari perbuatan tindak pidana korupsiyang dilakukan oleh Penggugat, sehingga keliru dan sangatlah tidakrelevan jika dijadikan dalil alasan penundaan KTUN objek

Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampaldengan 12 April 2018 di Rumah Tahanan Negara Wanita Pondok Bambu, JakartaTimur;7. Perpanjangan Ketua PN Jakarta Pusat sejak tanggal 13 April 2018 sampaidengan tanggal 11 Juni 2018;Hal. 1 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pertama) sejak tanggal 12Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;9.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Kedua) sejak tanggal 13 Jul2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;10.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai tanggal 15 Agustus 2018;11.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Oktober 2018;12.Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah RI Bidang Yudisial sejak tanggal 15Oktober 2018

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2018, diterima diditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8Agustus 2018;Vil.

Kontra Memori Banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 5 September 2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timurtanggal 6 September 2018;Vill.

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN. Bjm tanggal10 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada Ernawati, SH., MH. dan Arbain, SH.

/Penasihat HukumTerdakwa Sukirman Bin Darsono (Alm) pada tanggal 16 Maret 2021berdasarkan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm tanggal 16 Maret 2021;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Maret2021 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin padatanggal 24 Maret 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukandengan cara seksama kepada Penasihat

Hukum Terdakwa pada tanggal 24Maret 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Bandingtanggal 24 Maret 2021, sedangkan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidakmengajukan Kontra Memori Banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan TingkatBanding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umumsebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkasperkara (inzage) Nomor 23/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Bjm dengan Nomor SuratnyaW15U1/753/Pid/Tipikor/

III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dan kepada PenasihatHukum Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat PemberitahuanMempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2020/PN Bjmdengan Nomor Suratnya W15U1/752/Pid/Tipikor/IIl/2021 tanggal 10 Maret2021, yang mana masingmasing surat isinya untuk mempelajari berkas perkaradalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal236 ayat (2) KUHAP serta tanpa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umummaupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut

sebagai Hakim Ketua Majelis, Tajudin, SH., Hakim Tinggi dan EranyKiswandani, SH, Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim AnggotaMajelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Maret 2021 Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsiyang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan olehHakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat,Tanggal 9 April

Seharusnya Hakim Judex Facti mengkolaborasikan dua sistem hukumyang diaktualisasi baik perdata dan pidana akan terlihat abstrak hukum TindakPidana Korupsi yang berselubung perdata, Hakim Judex Facti salahmenerapkan hukum dengan sistem masih bergaya klasik yang tidak melihathukum dalam persfektip yang bernuasa tidak berpola pikir mendukung upayapemberantasan Korupsi dalam setiap perkara yang ditangani meskipunbajunya perdata tetapi substansi ada pidana khusus (Tipikor);Bahwa Putusan Hakim Judex Facti

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahanan Rutan sejaktanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Acehtanggal 28 September 2017 Nomor : 149/Pen.Pid/2017/PT.BNA. serta berkas perkaradan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Juli 2017 Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Idi serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut

Penetapan penahanan oleh wakil ketua Pengadilan Tinggi Banda Acehtanggal 29 Nopember 2018 Nomor 971/Pen/.Pid/2018/PT.BNA.sejak tanggal8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 29 Nopember 2018 Nomor :269/Pen.PID/2018/ PT BNA, sertaberkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 5Nopember 2018 Nomor :288/Pid.Sus/2018/PN Jth dan suratsurat yangbersangkutan dengan

PUTUSANNo. 41 K/PID/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SARNI bin TO SAMIDI ;tempat lahir : Madiun ;umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 10 Oktober 1953 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Desa Pilangkenceng, Rt 13 Rw 06,Kecamatan Pilangkenceng, KabupatenMadiun ;agama : Islam ;pekerjaan : Kepala Desa :Termohon Kasasi

PERMOHONANBerdasarkan alasanalasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehberkenan menerima serta memberikan putusan pada Tingkat Banding denganPutusan sebagai berikut:1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwatersebut;Halaman 8 s/d 11 Putusan Nomor 266/PID/2021/PT BNA.2.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor195/26/VI/2000, tanggal O7 Juni yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya bermeterai cukup sertatelah dicocokkan sesuai aslinya, sebagai bukti (P);2 Fotokopi Surat Izin Atasan Nomor W416U1/4271/KP.01.2/XI/2018, yang diterbitkan oleh Ketua PengadilanNegeri/Tipikor/Hubungan Industri Palangka Raya Kelas IA, tanggal 19Nopember 2018, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya,sebagai bukti (P.2);Bahwa, Penggugat telah

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa, Putusan Pengadilan NegeriKualasimpang tersebut sudah tepat dan benar dan mencerminkan rasakeadilan yang tumbuh dan berkembang bagi Masyarakat;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak objektif danhanya berdasarkan subjektivitas karena tidak mencerminkan rasa keadilanbagi diri Terdakwa oleh karena itu patut untuk dibatalkan;Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban

PANITERAPanitera Muda Tipikor MASJIDIN, S.H., M.H.H. SYAHRIR, S.H.NIP. 196511201989031004 Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKSHal. 14 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKSUNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPlh. PANITERAPanitera Muda TipikorYULIUS TAPPI, SHNIP. 195807031981031007 Hal. 15 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKSHal. 16 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS

PUTUS ANNomor. 1442 K/Pid/Sus/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :. NamaTempat lahirTanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaan. NamaTempat lahirTanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp2.000, ( Dua ribu rupiah )Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri/PHV/TIPIKOR Serang pada hari SELASA tanggal 3 MEI 2016, oleh BAMBANGPRAMUDWIYANTO. SH.MH., sebagai Hakim Ketua. HENGKYHENDRADJAJASH.MH dan RINA ZAIN.SH masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariSelasa Tanggal 10 Mei 2016 oleh BAMBANG PRAMUDWIYANTO.

Negara dan sampai PeninjauanKembali ternyata putusan amarnya Menolak Gugatan Penggugat PT Krakatau Steel(Persero) untuk membatakkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNo:24VII1999 tanggal 21 Juli 1999 (bukti TI13,14,15 dan 16), telah sesuaidengan keterangan saksi Sdr.KING Hartono ; Bahwa saat ini Terbanding I / PT Krakatau Steel sudah salah bayar terhadap tanahyang menjadi obyek sengketa, dan saat Hindra Sunarli masih hidup, bersama Sadr.Andi Mulyan datang menghadap ke Polda Banten Bidang Tipikor