atas tanah dengan ganti rugi No :594.4/2001/PSP.UTARA/2012, tanggal 03 Mei 2012 ;3) Bahwa oleh karena itu, tindakan Penggugat menarik paraTergugat sebagai pihak dalam gugatan Penggugat adalahHalaman 10 dari 32 HalPutusan No: 101/PDT/2014/PTMDN11keliru, karena Para Tergugat tidak ikut sebagai pihak, sehinggatidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat terkaitdengan pelepasan penguasaan atas tanah atas rumah perkara ;4) Bahwa~ tindakan Penggugat menarik para Tergugatbertentangan dengan prinsip partai

Menjadi pengurus partai Politikg. Menjadi anggota/ pengurus Organisasi terlarangh. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota badanpermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan perwakilan rakyatDaerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota,dan jabatan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundangundanganF Ikut serta dan /atau terlibat kampanye Pemilihan Umum dan/ataupemilinan Kepala Daerahj.

Put.No: 0378/Pdt.G/2014/PA.Mn.bersifat partai, tetapi merupakan surat pengakuan salah satu pihak mengenai suatuperistiwa atau keadaan hukum, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktiansempurna dan hanya merupakan bukti permulaan tertulis yang harus dikuatkandengan bukti lain.Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik karena dibuat dimuka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkandalam ketentuan perundangundangan, bukti tersebut menerangkan bahwa telahterjadi pernikahan

barang yangmengakibatkan barang hancur, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa setelah Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)pada tanggal 30 Mei 2008, Terdakwa selaku Sekretaris Jenderal KomiteBangkit Indonesia dan selaku Ketua Dewan Tani Indonesia serta selakuPenanggung Jawab aksi unjuk rasa yang menyiapkan biaya dan Logistik Aksiunjuk rasa, bersama beberapa temannya dari Front Rakyat Menggugat(FRM) telah melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai

No. 2197 K/Pid/2009Bangsa (PKB) dan Ketua Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan(PDIP) agar anggota DPR menggunakan Hak Angketnya menanyakankepada Pemerintah terkait dengan kebijaksanaan dinaikkannya harga BahanBakar Minyak (BBM). Pada kesempatan pertemuan tersebut Terdakwabersamasama dengan anggota FRM meminta kepada anggota Fraksi PKBdan PDIP agar konsisten menggunakan Hak Angketnya.

No. 2197 K/Pid/2009Aksi unjuk rasa, bersama beberapa temannya dari Front Rakyat Menggugat(FRM) telah melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai KebangkitanBangsa (PKB) dan Ketua Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan(PDFP) agar anggota DPR menggunakan Hak Angketnya menanyakankepada pemerintah terkait dengan kebijaksanaan dinaikannya harga BahanBakar Minyak (BBM).

Rezekisebanyak Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah),dan ada dilakukanpemotongan sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) untukbiaya pengurusan agar Gapoktan Sumber Rezeki mendapat danabantuan BLM PUAP Tahun 2012;Bahwa pemotongan tersebut adalah hasil musyawarah denganpengurus dan anggota Gapoktan, akan tetapi berita acaraMusyawarah tidak dubuat;Bahwa Hasil musyawarah saat itu adalah apabila Gapoktan SumberRezeki Menerima Bantuan BLM PUAP pada tahun 2012 akandiserahkan 30 % kepada salah satu Anggota Partai

NASIR Selaku ketua Gapoktan Sumber Rizkimemotong uang gapoktan Sumber Rizky Sebesar Rp. 30.000.000.untuk diberikan ke Partai Politik adalah Keuangan Negara YangBersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012.

NASIR Selaku ketua Gapoktan Sumber Rizkimemotong uang gapoktan Sumber Rizky Sebesar Rp. 30.000.000. untukdiberikan ke Partai Politik adalah Keuangan Negara Yang Bersumber dari APBNTahun Anggaran 2012.

(tiga puluh juta rupiah) untuk diberikan ke Partai Politikadalah Keuangan Negara Yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012.Yang mana Penggunaan Dana Tersebut telah diatur didalam Peraturan MenteriPertanian Nomor: 04/Permentan/OT.140/2/2012 tanggal 01 Februari 2012tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);Menimbang, bahwa kerugian Negara tersebut telah dikembalikan olehTerdakwa pada tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp. 90.000.000,(sembilan puluhjuta rupiah) yang saat ini

Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27Pebruari 2001 yang menyatakan bahwaYang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) terhadap sitaJaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan oleh PengadilanNegeri bukan hanya pihak ketiga (Derden Verzet) melainkan dapatjuga diajukan oleh Pihak Tergugat Pemilik (Partai Verzet);PARA PELAWAN secara yuridis mempunyai kedudukan dan hak untukmengajukan Perlawanan atas Penetapan Eksekusi No: 2/Eks/2020/PN.Lmj;Halaman 6 dari 88 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 1/Pdt.Plw/2021

pembuat mie buatan RRC.maka karena Sita Eksekusi itu merupakan tindak lanjut dari Sita Jaminan,dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 510 K/Pdt/2000tanggal 27Pebruari 2001 yang berbunyi :Halaman 32 dari 88 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 1/Pdt.Plw/2021/PN LmjYang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) terhadap sita jaminan(Conservatoir Beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri bukan hanyapihak ketiga (Derden Verzet) melainkan dapat juga diajukan oleh PihakTergugat Pemilik (Partai

:Yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet)terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakanoleh Pengadilan Negeri bukan hanya pihak ketiga (DerdenVerzet) melainkan dapat juga diajukan oleh PihakTergugat Pemilik (Partai Verzet).b. Buku Il Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Adminitrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yangberbuny!

dengan Penggugatdan baru saja kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga,dan menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya, dan tidak adahubungan keluarga serta menyatakan tidak kenal dengan Tergugat IIIntervensi dan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa menurut ahli dalam sistem ketatanegaraan Indonesia semua bentukorganisasi itu inprinsip harus berbadan hukum karena disitu ada prinsip,apakah dia dalam posisi persekutuan perdata badan hukum privatorganisasi masyarakat partai

politik atau bahkan badan hukum publiksemuanya itu harus berbentuk badan hukum, jadi berdasarkan ketentuankonstitusi pasal 1 ayat 3 bahwa kita negara hukum semua bentukperkumpulan itu pada prinsipnya harus berbadan hukum tinggal levellevelnya yang berbedabeda dan jenisnya berbedabeda kalau mau kitaHalaman 71 dari 119 halaman Putusan No.217/G/2019/PTUNJKTjelaskan di Indonesia ini banyak sekali bentuk badan hukum ahli katakanatak akan ada badan hukum khusus partai politik itu badan khusus yang adabadan

yang mengaturnya,dan tidak semua mesti didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, itu diapunya beberapa organisasi anggotanya, bagaimana itu, diatur adaanggaran dasar begitu aturannya makanya ahli katakan jangan semua itubadan hukum yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM karenaada undangundangnya sendiri, jangan kita menjadikan KementerianHalaman 73 dari 119 halaman Putusan No.217/G/2019/PTUNJKTHukum dan HAM itu administrasi semua pada hukum tidak boleh, partaipolitik karena undangundang partai

Putusan No.377/Pdt.G/2019/PA.Bgrkarenanya Pemohon konpensi tetap kepada semula dalil danposita dalam Permohonan cerainya;10.Bahwa Pemohon Konpensi menolak dalil dan bantahan daniTermohon Konpensi dalam jawaban Konpensi angka 10,memang benar Pemohon Konpensi mengetahui kesibukanTermohon Konpensi di kominitas, organisasi dan partai politikakan tapi bukan berati Pemohon Konpensi menyetujuikegiatanya tersebut, oleh karena faktanya Termohon Konpensitelah mencedrai atas kesibukannya diluar rumah dimanaTermohon

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohonhalaman 4 dan 5 poin 10 sebagai berikut:....memang benar Pemohon Konpensi mengetahui kesibukan TermohonKonpensi di komunitas, organisasi, dan partai politik akan tapi bukanberarti Pemohon Konpensi menyetujul kegiatannya tersebut, olehkarena faktanya Termohon Konpensi telah mencederai ataskesibukannya diluar rumah dimana Termohon Konpensi telahmelakukan perselingkuhan dengan PIL sehingga Pemohon Konpensisudah menduga kesibukannya diluar rumah

RIZAL (dilakukan penuntutan terpisah) baikdalam kedudukan dan jabatannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Tebo yangmempunyai hak keuangan dan administrasi, hak dan kewenangan ataspenentuan anggaran, penetapan anggaran serta pengawasan atas pelaksanaanAPBD sebagaimana diatur dan ditentukan dalam UndangUndang Nomor 4Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalamkewenangan dan jabatannya selaku anggota fraksifraksi partai

pertimbanganpertimbangan antara lainsebagai berikut:Bahwa para Terdakwa sebagai Anggota DPRD berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Jambi telah diangkat selakuanggota DPRD Kabupaten Tebo periode tahun 20002004.Bahwa para Terdakwa berasal dari fraksifraksi, selain jadianggota Dewan para Terdakwa juga anggota PanitiaMusyawarah di DPRD Kabupaten Tebo, perihal yangberhubungan dengan tugas dan kewenangan paraTerdakwa sebagai Anggota DPRD.Perihal yang berhubungan dengan tugas yaitu menjabarkandan kebijakan partai

Bdg.10.oleh karena telah terjadi pemekaran wilayah, kini kedua bidang tanah warisobjek sengketa a quo masuk dalam wilayah Kelurahan Ciseureuh, KecamatanRegol Kota Bandung, sejak tahun 1950 diurus oleh pegawainya, yangbernama Lukman Sudjana (TERGUGAT I) ;Bahwa akibat pada tahun 1965 terjadi pergolakan politik di Indonesia dengantimbulnya Gerakan Partai Komonis Indonesia (PKI), almarhum SastramidjajaNeneng beserta keluarga dan anakanaknya, termasuk PENGGUGAT untuksementara pindah dan menetap sementara

sudah lewat waktu / Daluarsa (Premptoire exceptie)Bahwa daluwarsa tersebut dikenal dalam Hukum Perdata Barat (KUH Perdata)sebagaimana Pasal 1963 jo, 1967 KUHPerdata. dimana objek tanah a quosudah ditempati/dikuasai oleh pihakpihak lain yaitu oleh Para Tergugat selama30 tahun tanpa ada gangguan dan sebagaimana fakta hukum objek tanahsengketa sudah melebihi 30 tahun tanpa ada gangguan, sebagaimana daliiPenggugat yang menyatakan akibat tahun 1965 terjadi pergolakan Politik diIndonesia yaitu Gerakan Partai

Aljan bahwa ada Videomengenai saksi yang diunggah di Facebook;Bahwa Video yang dibagikan di Facebook maupun Youtube itu bisa diaksesoleh semua orang dan telah ditonton kurang lebih 400 orang;Halaman 21 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI Bahwa sepengetahuan saksi Aksi demo yang dilakukan oleh HMTI tidakmurni atas nama Keadilan melainkan ada orang dibelakangnya yangmembiayai Aksi tersebut; Bahwa saksi merasa di permalukan dibanyak orang karena saksidilaporkan di Partai Gerindara

Deny Zainalmerupakan rekan Satu Partai di Gerindra dan posisi pemenang nomor urut2 (dua) setelah saksi pada saat Pencalegkan; Bahwa adapun motivasi dari Sdr. Deny Zainal memerintahkan terdakwaMuh. Hajar demo adalah agar saksi dipenjara kemudian Deny Zainal naikmenggantikan posisi saksi sebagai Anggota DPRD Konawe; Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat sendiri Sdr. DenyZainal memerintahkan terdakwa Muh. Hajar untuk Demo;2. SaksiIMUH.

copy kwitansi pembayaran tanah ladang dariAHMAD kepada Penggugat I, alat bukti (T.15) berupa foto copy kwitansi pembayarantanah gempang dari AHMAD kepada Penggugat I, dikategorikan sebagai akta bawahtangan;Menimbang bahwa untuk menilai dan mengukur nilai kekuatan pembuktianakta bawah tangan, harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil;Halaman 35 dari772 Putusan No. 208/Pdt.G/2013/PA.Sub36Menimbang bahwa syarat formil akta bawah tangan harus memenuhi empatunsur yakni pertama hatus bersifat partai

dinilai tidak memenuhi syarat materiil akta36bawah tangan, oleh karena itu alat bukti tersebut dinilai tidak mempunyai nilaipembuktian;Menimbang, bahwa alat bukti (T. 3) berupa foto copy sertifikat tanah Nomor :147/2002003 tanggal 18 September 2013 atas nama PENGGUGAT II, masuk dalamkategori akta otentik jika memenuhi syarat formil dan materiil mempunyai daya buktisempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa akta otentik dinilai memenuhi syarat formil harusmemenuhi syaratsyarat, yakni pertama bersifat partai

Pemberian bantuan kepada Partai Demokrat sebesarRp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana pemberian bantuantersebut dilakukan atas perintah tertulis / disposisi dari Ketua DPRDKabupaten Bojonegoro atas dasar proposal yang diajukan olehPartai Demokrat;4.

Pemberian bantuan kepada Partai Demokrat sebesarRp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana pemberian bantuantersebut dilakukan atas perintah tertulis / disposisi dari KetuaDPRD Kabupaten Bojonegoro atas dasar proposal yang diajukanoleh Partai Demokrat;. pemberian bantuan untuk gerak jalan 45 km Komisi D DPRDKabupaten Bojonegoro sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta limaratus ribu rupiah) yang dilakukan atas perintah / disposisi KetuaDPRD Kabupaten Bojonegoro berdasarkan proposal yangdiajukan oleh Komisi

Maksum Amin; tanggal 6 Juni 2007 sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluhdua juta lima ratus ribu rupiah); tanggal 19 November 2007 sebesar Rp85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Desember 2007sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);Pembelian 2 ekor sapi qurban sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah) yang dilakukan atas perintah tertulis dalam bentuk memodari Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, sekitar bulan Juni 2007;Pemberian bantuan kepada Partai Demokrat sebesarRp6.000.000,00

dikantor KONI Kabupaten TapanuliTengah tersebut sama sama digunakan dengan organisasi Aspekindodan Hanura.Bahwa setelah tidak benar Saksi ada terima uang Rp. 1.000.000, setiapbulan dari bulan januari s/d april 2012 yang Saksi terima hanya Rp.700.000, perbulan dari bulan januari 2012 s/d maret 2012, dan dalamdaftar tersebut bukan tanda tangan Saksi.Bahwa sewaktu saksi bekerja sebagai sekretariat Saksi hanya sendirinamun kalau banyak pekerjaan dibantu oleh HERNA MESTIKASIMATUPANG (bekerja sebagian partai

Saksi HERNA MESTIKA SIMATUPANG, dibawah sumpah dipersidanganpada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah Ketua ASPEKINDOTapanuli Tengah dan juga Ketua Partai Hanura Tapanuli Tengah dan jugaKetua KONI Tapanuli Tengah.Page 69Putusan Pengadilan TIPIKORNo.119/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn11Bahwa Saksi juga sempat bekerja di Partai Hanura Kabupaten TapanuliTengah dan juga merangkap di ASPEKINDO Tapanuli Tengah.

Terdakwa dijebak karena adalanya masalah politik dengan jabatan Terdakwaselaku Ketua Partai Hanura Kabupaten Tapanuli tengah dan adanya selisihpaham dengan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah ;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumyang demikian Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini ;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang berpendapat bahwadalam perkara ini yang paling bertanggungjawab adalah Mangala SitanggangPage 124Putusan Pengadilan TIPIKORNo.119/Pid.Sus.K/

Atas kejadiantersebut Terdakwa tidak dapat mempersalahkan orang lain apalagi dikaitkandengan masalah politik dengan jabatan Terdakwa selaku Ketua Partai Hanura danadanya selisih paham dengan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, sebab menurutMajelis halhal tersebut merupakan pembelaan yang tidak beralasan karena tidakada kaitannya dengan penggunaan dana hibah danpertanggungjawabanpenggunaan dana hibah yang dilakukan oleh KONI Kabupaten Tapanuli Tengah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahundan pidana yang dilakukan dengan berencana.2. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal250 mengatur bahwa:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atauHalaman 16 dari 64. Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRGd. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidanapenjara paling singkat (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.;3.

YUSRIADI melanggar: Pasal 32 huruf (S) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan HilirNomor 6 Tahun 2019 yang pada pokoknya: Calon Penghulutidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai politikpeserta pemilihan umum; Pasal 29 huruf (g) Undangundang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa disebutkan bahwa kepala desa dilarangHalaman 15 dari 81 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBRmenjadi pengurus partai politik dan huruf (j) dilaranguntuk ikut kampanye pemilihan Umum dan/atau pemilihankepala Daerah dan didalam

Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompokmasyarakat Desa;f) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerimauang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g) Menjadi pengurus partai

Menjadi pengurus partai politik ;i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;j. Merangkap jabatan sebagai ketua Lembaga Kemasyarakatan DesaAnggota BPD, Anggota DPRRI, DPRDPropinsi, DPRDKabupatendan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan ;k.Ikut serta dan atau terlibat dalam kempanye pemilihan umum,pemilinan Kepala Daerah, dan/atau pemilinan Kepala Desa;.

Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya cq Mutanto Juwono, SIP, MM dan Anwar Ende Selaku Ketua dan Sekretaris, beralamat di Jalan Harsono RM 54 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya cq Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subanto dan H.

kali, sehingga penggugat berniat untuk membangun, dansesuai Intruksi dari tergugat III jika penggugat mau membangun,tergugat Ill bersedia memberikan tambahan tanah penggugat, yangsemula hanya 6,5 M genapkan saja 8 (delapan) Meter, atas dasar itu,penggugat langsung membuat patok besi yang ditanam di tanah tersebut;Bahwa sekira bulan Juni 2008, orang tua penggugat (Tergugat III) berniatuntuk mencalonkan diri dalam pemilinan Bupati di Kabupaten Kerinci, dansangat membutuhkan dana untuk memperoleh partai

sejumlahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Penggugat menggugatTergugat ke pengadilan;Bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu kejadian penipuan berkaitandengan D.O gula ini sudah di laporkan ke pihak yang berwajib di Madiun;Bahwa yang melaporkan adalah Tergugat dan yang dilaporkan adalah IbuIta, namun saksi tidak tahu Sampai mana perkembangan perkaranya;Bahwa saat saksi ke rumah Penggugat, saksi melihat di rumah Penggugatada bendera salah satu partai