Ditemukan 997 data
58 — 34
menurut hematMajelis Hakim dengan adanya Akta peranjian Nomor 4 Tanggal 4 Mei1977 antara Tuan Ali dengan Tuan Kesatria Lestari yang dibuat dihadapanNotaris S.M Sinaga pada kantor Notaris Pejabat Pembuat akta tanah S.MSinaga di P.Siantar karena tidak terdapat alat bukti baik dari keteranganSaksi saksi maupun bukti bukti surat PEMBANDING/SEMULAPENGGUGAT yang menerangkan dan atau menjelaskan kalau peranjianNomor 4 tanggal 4 Mei 1977 tersebut sudah pernah dibatalkan dan atausudah tidak berlaku lagi maka Maelis
130 — 14
Oleh karena itu Penaihat Hukum terdakwa mohon kepada MajelisHakim Yang Mulia untuk meringankan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut UmumMenimbang, bahwa terhadap pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim cermatipendapat penasihat hukum terdakwa dalam pembelaan/pledoinya tersebut tidakmenguraikan dari segi analisis yuridisnya, maka Maelis Hakim tidakmempertimbangkan lebih lanjut selain pertimbanganpertimbangan hukum yangtelah dinyatakan terbukti
22 — 16
kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,( satu juta rupiah );Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenaigugatan mutah, dalam hal ini Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensimenuntut Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi membayar mutahberupa uang sebesar Rp. 200.000.( dua ratus juta rupiah ), sedangkanPemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi menyanggupinya sebesarRp.1.000.000, ( satu juta rupiah ) oleh karena tuntutan Muah tersebut tidakada kesesuaian antara tuntutan dengan kesanggupan Maelis
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
99 — 208
yaituFotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan selatan nomor188.44/0527/KUM/2019 tentang Ketetapan Nilai Barang Milik DaerahBerupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2018, pada lampiran Nomor 48 berisi rekap harga NJOPtanah bawah jalan provinsi, dimana jalan Simpang 3 Lingkar UtaraLingkar Utara Banjarbaru tercantum sebesar Rp82.000,00 (delapanpuluh dua ribu rupiah)/ M2: dan Menimbang, bahwa untuk mendapatkanrasa keadilan bagi kedua belah pihak, berdasarkan bukti tersebut diatas,Maelis
41 — 13
para Terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, telah terdapat 2 ( dua) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yang terdapatdalam pasal 184 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yaitu alat buktiketerangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dalam setiappertimbanganpertimbangan unsure unsur tersebut diatas, sehingga hal initelah memenuhi beban minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 183 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana , dengandemikian Maelis
62 — 62
903K / Sip / 1972 tanggal 10Oktober 1974 : putusan majelis hakim yang tidakmempertimbangkan alatalat bukti kedua belah pihak adalahtidak cukup dan harus dibatalkan.Menurut Yurisprudensi MARI No. 313K / Sip / 1973 tanggal 29April 1077 dan Yurisprudensi MARI No. 30K / Pdt / 1995tanggal 9 Februari 1998 : bahve putusan majelis hakim yangdalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap / tidak tepat danberat sebelah perlu dibatalkan.Menurut Yurisprudensi MARI No. 588K / Sip / 1975 tanggal 13Juli 1976 : bahwva maelis
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT)sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajakkhususnya tercantum pada halaman 66 paragraf 7 mengatakanbahwa menurut Maelis surat yang dikiim kepadaperseorangan/pribadi yang beralamat di suatu kantor/instansi, tidakdapat disamakan dengan surat dinas yang nyatanyata ditujukankepada Kepala Kantor/Instansi, karena surat yang secara resmiditujukan kepada pimpinan/kepala kantor/instansi wajib hukumnyauntuk diadministrasikan/diagendakan
79 — 40
Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTinggi Palangkaraya tanggal 3 Maret 2017 Nomor 11/Pen.PDT/2017/PT.PLK untukmendampingi dan membantu Maelis Hakim memeriksa dan mengadiliperkara tersebut ditingkat banding.3.
RAFLINDA.SH
Terdakwa:
ERWAN Bin MARJUNI
125 — 81
berpendapat unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telahterpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4)Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telahterpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanPertama;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secarakomulatif maka selanjutnya Maelis
AKBAR SH
Terdakwa:
1.Muhammad Fauzan Kalew alias Ocan
2.Fikri Arsad Potobab alias Egen
133 — 15
dari 27 Putusan Nomor:390 /Pid.Sus/2020/PN.Mnd.mengedarkan obat Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang disyaratkan dalamketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, danterungkap juga fakta bahwa para terdakwa sama sekali tidak memiliki Kewenangan dankeahlian di bidang farmasi;Menimbang, bahwa dari pemenuhan dan persesuaian alat bukti yang terungkap dipersidangan menurut hemat Maelis
FEBRI ERDIN SIMAMORA SH
Terdakwa:
AGUSMAN alias AGUS TATO bin alm JUMAN
132 — 28
bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, ternyata telah terdapat 3 ( tiga ) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yangterdapat dalam pasal 184 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidanayaitualat bukti keterangan para saksi,alat bukti Surat berupa Visum et repertum danketeranganTerdakwa dalam pertimbangan unsure unsur tersebut diatas,sehingga hal ini telah memenuhi beban minimum pembuktian sebagaimanadimaksud dalam ketentuan pasal 183 Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana , dengan demikian Maelis
50 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
terlampir ; Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sangatlah keliru,di mana menurut yurisprudensi/putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Juni1976 No. 114 K/Kr/1975, putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karenapertimbanganpertimbangannya mengandung pertentangan hukum yakni :Pengadilan Tinggi Jambi mempertimbangkan bahwa putusan PengadilanNegeri pada prinsipnya telah tepat, benar dan cermat tetapi PengadilanTinggi mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri, lihatpertimbangan Maelis
106 — 84
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa talak tersebutterlarang maka perceraian diharamkan.Dengan demikian semoga Maelis Hakim dapat mempertimbangkanketentuan tersebut untuk kemudian menolak seluruh permohonan yangdiajukan oleh Pemohon;Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukanrepliknya sebagai berikut:1. Bahwa Pemohon dalam repliknya bahwa Pemohon menolak seluruh dalildalil Jawaban Termohon kecuali yang diakui oleh Pemohon.2.
ANDI IRMA PURNAMA SARI, SH
Terdakwa:
Supriadi Alias Ladi Alias Sino Bin Simon P
86 — 34
Terdakwa memohon kepada Maelis Hakim memberikanpenempatan terhadap Terdakwa di Rehabilitasi di dalam lembagaRehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;Ee Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanseadiladilnya;Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwatersebut,Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan tetap pada tuntutannyasedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan pada saat yang samabertetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh PenuntutUmum
115 — 134
Belum lagi bebeapa pernyataan PENGGUGATyang menyatakan bahwa MASYE SURUPANDI adalah seorang PENIPU, (adabukti sSuratnya) ....Hal ini menunjukan bahwa AROGANSI DAN ETIKAPENGGUGAT dalam berkomunikasi sangat rendah dan tidak bermartabat .tentang hal ini, saya sebagai TERGUGAT hanya menyerahkan penilaiannyaKepada Yang Mula Maelis Hakim maka terkait dengan hal tersebut, sesuaijawaban TERGUGAT, yang sudah di ajukan maka TERGUGAT Memohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa:1.
74 — 26
Oleh karenanya patut menjadi pertimbanganhokum Maelis Hakim aquo.DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa segala uraian kami pada bagian eksepsimerupakan satu kesatuan tak terpisahkan denganuraian dalam pokok perkara ini.2. Bahwa Tergugat dan II menolak tegas seluruh dalilgugatan penggugat' kecuali dalil yang diakuikebenarannya. Bahwa menurut hokum dalil yang diakuikebenarannya tidak perlu. dibuktikan lagi dalampersidangan.3. Bahwa dalil yang diakui kebenarannya oleh penggugatadalah :a.
57 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
;e bahwa Berdasarkan alasanalasan Terbanding Tanggal RealisasiEkspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor, Pemohon Bandingtidak mengajukan pembetulan data PEB, dan tidak mengajukanpembatalan PEB, maka Terbanding menetapkan kembaliseareomoon a 6 2 x wononacen , Maelis berpendapat penetapan kembaliTerbanding tidak berdasarkan peraturan perundangundanganyang mengatur barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo,sehingga penetapan terbanding batal demi hukum;dengan alasan sebagai berikut:a.
31 — 9
mengajukangugatan,dalam hal ini Penggugat wajib memperoleh izin atasan, adalahkonsekwensi sebagai PNS, dan konsekwensi atas izin dimaksud Pasal tersebuttelan dilampirkan oleh Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas,mengenai sikap Penggugat yang lebih dahulu memasukkan gugatannya keMahkamah Syariayah dibanding izin yang dikeluarkan pejabat/atasannya tidaksampai melanggar ketentuan Pasala dimaksud karena senyatanya Penggugatmemang masih sedang mengajukan gugatannya dan belum bercerai secararesmi, menurut Maelis
58 — 20
(Uitvoerbaar bijvoorraad) sebagaimana dimaksud SEMA No. 4 tahun 2001, maka permohonanHal 35 dari empat puluh halaman putusan perkara No.0341/Pdt.G/2017/PA.PkpPenggugat agar putusan serta merta (U/tvoerbaar bij voorraad) dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan yang diserahkan oleh tergugat,majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa secara formel kesimpulan dari para pihak harusdiserahkan pada persidangan ketika yang telah ditentukan atau sebelummusyawarah maelis
PT. AL AMOUDI NATURAL RESOURCES TRADMIN
Tergugat:
PT. ZAKIRA KARYA BERSAMA
Turut Tergugat:
PT. BARA DAYA ENERGI
428 — 327
perjanjianpinjaman (Loan Agrement) antara PT Bara Daya Energi (BDE) sebagai pemberipinjaman dan PT Almoudi Natural Resources Tradmin (ANRT) sebagaipenerima pinjaman;Menimbang, bahwa dari alat bukti P3, tentan minuta rapat yangditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di Jakarta Selatan, pada tanggal17 Pebruari 2020, telah dibahas solusi penyelesaian permasalahan, antaraPenggugat (PT Al Amoudi) dengan Tergugat (PT Zakaria Karya Bersama);Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua belah pihaktersebut, maka Maelis