Ditemukan 9108 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Medi Santoni, SH
308 — 132
Cahyono dikenalkan olehDirektur PT GST yaitu saudari Desti Relawati kepada Sdr. Saifudin Zuhriyang mengaku sebagai pemilik proyek Lampu Penerangan Jalan Umum(LPJU) di Kabupaten Tebo, kemudian pada saat itu Sdr. Cahyono dimintauntuk menjadi Enginer atau tenaga ahli dalam proyek pengadaan LampuPenerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Tebo tersebut, selanjutnyasekitar bulan April dilakukan sosialisasi produk LPJU di Pendopo kabupatenTebo yang dihadiri Terdakwa, Sdr. Saifudin Zuhri, Direktur PT.
GST DestiRelawati dan Sdr. Cahyono sebagai Enginer untuk mempresentasikan ataumenjelaskan tentang produk Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)dihadapan peserta sosialisasi yaitu Kepala Desa se Kabupaten Tebo. Duaminggu kemudian Sdr. Cahyono melakukan pemasangan contoh atausampel Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di empat lokasi sebagaicontoh produk di rumah Terdakwa, di rumah Sdr. Saefudin Zuhri dan di duadesa. Dalam pelaksanaannya menurut sdr.
GRAHASOLUSI TEKNIK (GST) Sdr. Cahyono merasa kebingungan karena sudahada komitmen pemesanan lisan dengan Bapak STEVEN ALSAN (PT PANPACIFIC ELECTRONIC) untuk memesan Lampu Penerangan Jalan Umum(LPJU), sedangkan sdr. Saefudin Zuhri meminta Sdr. Cahyono untukmencarikan solusi agar proyek tetap jalan dengan alasan bahwa proyek inimerupakan program Kerja Dinas PMD Kabupaten tebo dan sudah terlanjurdisosialisasikan kepada para Kepala desa di wilayan Kabupaten Tebo,akhirnya Sdr.
GRAHASOLUSI TEKNIK (GST) Sdr. Cahyono merasa kebingungan karena sudahada komitmen pemesanan lisan dengan Bapak STEVEN ALSAN (PT PANPACIFIC ELECTRONIC) untuk memesan Lampu Penerangan Jalan Umum(LPJU), sedangkan sdr. Saefudin Zuhri meminta Sdr. Cahyono untukmencarikan solusi agar proyek tetap jalan dengan alasan bahwa proyek inimerupakan program Kerja Dinas PMD Kabupaten tebo dan sudah terlanjurdisosialisasikan kepada para Kepala desa di wilayah Kabupaten Tebo,akhirnya Sdr.
141 — 53
.: 117/LPL.VV/2016 tertanggal 23 Juni2016, serta surat pernyataan kesediaan sebagai Pengurus Nomor:94/FSP/VVJKT/GST/2016 tertanggal 24 Juni 2016.Saudara IVAN M.P. TAMPUBOLON, S.H., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor:No.
Jeanny Yudianto
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
56 — 36
Gst. Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H.Halaman 45 dari 47 hal Putusan No.1/Pid.Pra/2018/PN Dps
1.IDA WAYAN JELANTIK
2.IDA NYOMAN RAI
3.IDA MADE JELANTIK
4.IDA AYU MADE BULAN
5.IDA WAYAN JELANTIK SEMITI
6.IDA NYOMAN JELANTIK ADYANA
Tergugat:
1. PT. PERTAMINA (PERSERO);
Turut Tergugat:
1.Ir. Giri Santoso
2.Wali Kota Mataram Cq. Pemerintah Kota Mataram
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram
192 — 111
GST GD WIDIARSA: Bahwa letak obyek tanah sengketa di Jalan Bangau, KelurahanCakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, ProvinsiNusa Tenggara Barat; Bahwa Luas tanah obyek sengketa + 10 are/ 1000m2; Bahwa saksi tahu batasbatas tanah obyek sengketa sebagaiberikut: Utara: Dulu Komang Tusan sekarang Hotel Bidari;Selatan: Dulu Jalan sekarang Selokan/ Trotoar dan Jalan Pejanggik;Barat: Dulu Ida Wj Oka Gedok, sekarang toko sukses, dan MadeBugeg;Timur: Dulu Gang sekarang Jalan Bangau; Bahwa
,IDA MADE PADANG JELANTIK dan GST GD WIDIARSA yang membenarkanbahwa tanah sengketa adalah milik dari Ida WJ Oka Gedok ;Menimbang, bahwa juga Penggugat mendalilkan atas sebidang tanahmilik dari Ida WJ Oka Gedok oleh para ahli warisnya telah dipinjam pakaikankepada Tergugat atas rekomendasi dan saran dari Pemerintah Daerah LombokBarat pada tahun 1972, dengan kesepakatan pinjam pakai selama 20 tahun,terhitung sejak tanggal 11 Pebruari 1972 sampai 11 Pebruari 1992, denganSurat Keterangan Pinjam Pakai
Bangau No.1 RT 002 RW 01 Cakranegara Barat, Cakaranegara, Kota Mataram, atas namaWajib Pajak Tergugat/ PT Pertamina (Persero) UPMS V;Menimbang, bahwa bukti T.46 kwitansi dari bendahara khususpenerimaan nomor berkas 18952/2014 tanggal 7 November 2014 luas 922 m2untuk pembayaran pendaftaran tanah SK perpanjangan /pembaharuan hak,bukti ini merupakan hanya sebagai dokumen pribadi Tergugat ;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas di depanpersidangan Tergugat mengajukan saksi yang bernama GST
I MADE KERTI
Tergugat:
I NYOMAN KOTA
Turut Tergugat:
I KOMANG KARIASA
85 — 50
., Gst. Agung Indra Mahendra, S.H., IdaAyu Oka Arwati, S.H. dan Sri Winarthi, S.H., Para Advokat pada KantorPengacara dan Konsultan Hukum Ni Made Sumiati, S.H., M.H., CPL. &Associates, yang beralamat di JIn.
Terbanding/Penggugat : Enny Lissa Setiawan
67 — 46
GSt( vide halaman 9 dan 10 putusan )Bagaimana mungkin Penggugat ( cq Terlawan ) mempunyai 2 (dua) orangibu kandung ?
SRI WITIYA
Tergugat:
DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN
114 — 114
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.148/G/2011/PTUN.JKT tanggal 20 Desember 2011, putusan ahirdari semua perkara tersebut adalah :Dalam Penundaan : Menunda pelaksaan lebih lanjut dari Surat Perintah BongkarNomot....dSt ; Dalam Pokok Perkara : Menyatakan tidak sah Surat Perintah Bongkar dariWalikota.....GSt Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Bongkar...dSt ; 22 nnn enna nn nnn nn nn nen e ne ne Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah nyatanyata bertentangandengan asasasas umum
149 — 96
BESLIN SIHOMBING, SH.MH PANITERA PENGGANTI,ttd GST AYU ARYATIS, SH. Perincian Biaya : Biaya Administrasi ...............:00 : Rp. 50.000, Biaya pendaftaran .................05 > Rp. 30.000, Biaya Panggilan .................:: : Rp. 375.000, Biaya PNBP Panggilan ............... : Rp. 15.000, Biaya Pemeriksaan Setempat........ : Rp. 400.000, Redaksi Putusan ................::::06 : Rp. 5.000, Meterai Putusan ...............: : Rp. 6.000,SUEUR sects v2 2 mame : Rp. 881.000,Hal 57 dari 47 hal.
I Wayan Sutarta, SH
Terdakwa:
Ryan Scott Williams
49 — 33
Saksi GST PUTU WIRYANATHA, S.H., di bawah sumpah di persidanganpada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:Halaman 10 dari 30Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2019/PN DpsBahwa saksi dan team yang melakukan penangkapan dan penggeledahanterhadap terdakwa atas nama Ryan Scott Williams;Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sekirapukul 22.00 Wita, bertempat di villa yang ditempatinya yaitu di The JoyVillas, Nomor 33X, Jalan Pengubengan Kauh, Br.
182 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
prinsip netralitas dalam PPN menghendakibahwa keputusan bisnis tidak boleh dipengaruhi olehpertimbangan pajak tetapi hanya dimotivasi olehpertimbangan ekonomi saja karenaperaturanperaturan PPN harus dirancang sedemikian rupasehingga tidak menjadi pertimbangan utamadalam pengambilan keputusan bisnis;(3) Bahwa dalam prinsip beban PPN hanya bolehditanggung /diterapbkan kepada Pengusaha KenaPajak yang mendapat pengecualian seperti diaturdalam Pasal 16B UU PPN (diperbolehkan dalamOECD International VAT/GST
36 — 5
ditahan, denda sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), subsidair selama 2 (dua) bulankurungan: 37 rr rr rr rr crc rrrMenyatakan barang bukti berupa : o 1 (satu) lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA Nomor 03/SITU/1/2011 tanggal 12 Januari 2011 atas nama pemilik usahaISNI EFENDI/SIPUT INDAH yang dikeluarkan oleh CamatSek: ees ss eis es es Be Bso 1 (satu) lembar SURAT IZIN GANGGUAN (HO) Nomor 03/HO/1/2011 tanggal 12 Januari 2011 atas nama pemilik usahaISNI EFENDI/SIPUT INDAH yang dikeluarkan oleh CamatSed Re GST
203 — 33
Menyatakan bahwa tanah terperkara dibagi 2 (dua)dalam bagian dan ukuran yang sama memanjang dariutara keselatan;Se S@GGlA GSt wssiucoewicuns Namun Putusan MHadat Pendamai tersebut tidak dijalankanoleh Tergugat dengan alasan bahwa para Penggugat tidakberkorban dalam pesta pemakaman almarhuma/ sebagaimana yang terurai dalam posita putusan;Berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti dalildalil jawaban Tergugat penuh dengan kebohongan = sertarekayasa, dengan demikian berdasar hukum jika dalildalil
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : LATOMMENG Bin PANNUSU
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MANSUR Alias MANSU Bin HUSENG
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HAMKA Alias OMPENG Bin HATTA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUH. HENDRA,S. SH
43 — 19
Fatimah) melawan Muhammad bin Betta,weeeeeeee GSt, Selanjutnya disebutkan, kecualliTergugat VI dan Tergugat VII tidak berhasil membuktikan dalildalil jawabanyang membenarkan gugatan penggugat, sehingga tergugat IV (I Siajeng) yangmerupakan ibu dari Terdakwa dan terdakwa Il, tidak dapat membuktikanbahwa tanah sawah yang dikuasainya adalahmiliknaj 222 222 2n one none nn nn ee Bahwaatas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas adalahKeliru dan tidak berdasar hukum karena. : Bahwa
I Gusti Lanang Suyadnyana, SH.
Terdakwa:
Komang Tirtayasa
33 — 24
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);Hal 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN DpsDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis , tanggal 16 Mei 2019,oleh kami Kony Hartanto, SH.MH selaku Hakim Ketua I Gst .
I Gusti Made Gita
Tergugat:
1.I Gusti Nyoman Geria
2.I Mangku Merti
78 — 42
Bahwa awalnya leluhur Tergugat II (dua) bertempat tinggal disebuah bukitdiseputar pedalaman Sidemen yang jauh dari pemukiman penduduk danikut mebanjar di Banjar Latang Katik Bedangin, kemudian karena merasatidak nyaman berada jauh dari pemukiman penduduk maka leluhurTergugat II (dua) berinisiatif untuk memohon pekarangan sebagai tempattinggal kepada Penghulu Desa Adat Tabola saat itu, selanjutnya dengandibantu oleh beberapa penduduk desa serta tokohtokoh masyarakat Gst Ketut Sari, dan setelah agak
32 — 53
Foto copy Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah yang dibuatoleh Gst. Ayu Raka, tertanggal 25 Juli 2016, selanjutnya diberitanda T3;4. Foto copy Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah, yang dibuatoleh Drs. Gusti Putu Sumadia, tertanggal 25 Juli 2016,selanjutnya diberi tanda T4;hal 30 dari 43 halaman putusan perkara Nomor 319/Pdt.G/2016/PN Dps.10.11.12.Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Silsilah, tertanggal 27Juli 2015, yang dibuat oleh Drs. AA. Ngurah Made Arwata, MSP,Drs. AA.
1.L A S M I
2.LASIYEM
3.L A S T R I
4.TUKIYEM
5.TUKIYO
Tergugat:
5.H E R I
6.HASORI
7.SURATMI
8.TUKIYO
9.ROHMAD
10.MARTINI
11.SARIMAN
12.PONIJO
13.NY. WAGIYEM TRISNO MIHARJO SALAM
14.NY. PARIYEM
15.SARMINI Al. MINI
130 — 10
Somo Ikromo disamping mempunyai danmeninggalkan ahli waris keturunan tersebut juga meninggalkan hartakekayaar/harta WAIISAN 00.2... cccceettteteeee cent eee eden ee ne nen ee ne tedden tbe taee nen aeed dstPosita angka 7 yang menyatakan Bahwa awalnya Tanah Obyek Sengketatersebut berasal dari C NOMOr $ 153.........ciccee ccc cce eee nee eects cee teeeeeenes..112+..QSt Posita Gugatan angka 8 yang menyatakan bahwaperubahan tanah obyek Sengketa dari C Nomor158 illite tee ttttetttttttttttsessessssereee GSt
24 — 14
Sebagai Hakim Ketua, CENINGBUDIANA, SH.MH dan DANIEL PRATU, SH. masingmasing sebagai HakimAnggota, dan pada hari : senin, tanggal 5 Mei 2014 putusan tersebut diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandidampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh NI PUTU KERMAYATI SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : GST.33NYOMAN WIDANA, SH.
Made Ayu Citra Maya Sari, SH.,MH.
Terdakwa:
Hariyanto
28 — 16
Made Pasek ,SH.MH Gst Ngr Partha Bhargawa, SHPanitera Pengganti,Ni Wayan Arwati, S.HCatatan:Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwamenyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri DenpasarNo.140/Pid.SUS/2019/PN Dps , tanggal 4 April 2019 ;Hal 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN DpsPANITERA PENGGANTINi Wayan Arwati,SHHal 37 dari 36 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Dps
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
netralitas dalam PPN menghendaki bahwakeputusan bisnis tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbanganpajak tetapi hanya dimotivasi oleh pertimbangan ekonomisaja karena peraturanperaturan PPN harus dirancangsedemikian rupa sehingga tidak menjadi pertimbanganutama dalam pengambilan keputusan bisnis.Bahwa dalam prinsip beban PPN hanya boleh ditanggung/diterapkan kepada Pengusaha Kena Pajak yang mendapatpengecualian seperti diatur dalam Pasal 16B UndangUndang PPN (diperbolehkan dalam OECD InternationalVAT/GST