PUTUSANNo. 26/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa:1II.NamaTempat LahirUmur / Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanNamaTempat LahirUmur / Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanSUPRIYONO

Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta, sejak tanggal 19 September 2012sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 ;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 19 Oktober2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 ;4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta, sejak tanggal 18Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 ;5.

Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta , sejak tanggal 17Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013,Selanjutnya tidak ditahan sampai sekarang ;Terdakwa : Supriyono,S.IP , Pardiro, Yogi Pradono, Naomi Prirusmiyatiselama dipersidangan telah didampingi Penasehat Hukumnya bernama1.MUHAMMAD IKBAL,SH. 2.DEDDY SUWARDI SR,SH. 3.KURNIANURYAWAN,SH. 4.WISNU HARTO,SH. 5.LISTIANA LESTARI,SH.6.S.P, HUTA BARAT,SH. 7.PURWATININGSIH,SH. 8.NURASID,SH.9.SAFIUDDIN,SH. 10.WAHYU WIDAYATLSH

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta tanggal 6 September 2013 Nomor: No: 26/TIPIKOR/2013/PTYtentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;2. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal02 Mei 2013, Nomor 09/Pid.Sus/2012/P.Tpikor. Yk.;3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara No.Reg.Perk.PDS03/F/WSARI/09/2012 tanggal ....

Tapanuli TengahPendidikan :S2 Dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan oleh:Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampaidengan tanggal 28 Januari 2015; Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan dilimpahkan kePengadilan tipikor pada PN Jakarta Pusat;Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11Maret 2014; = 222 nnn nnn nnn nn nnn nnnDiperpanjang oleh

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10Mei 2014;Diperpanjang oleh Ketua Pegadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Mei2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015; Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 18 Mei2015 s/d tanggal 16 Juni 2015 ;Hal 1 dari 45 hal Put.

No.25/PID/TPK /2015/PT.DKITimur.Perumahan Era Mas, Blok B II/15, Jakarta Timur.7 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17 Juni2015 s/d tanggal 15 Agustus 2015 8 Perpanjangan Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 16 Agustus 2015 s/dtanggal 14 September 2015 ; Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya: 1 Kores Tambunan, SH. 7 Charles A.M.2 Amor Tampubolon, SH. Hutagalung,3 Eben Ezer Sitorus, SH., M.H. S.H.4 SH.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 1 April 2014 Nomor : 30/Pen.Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST, sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei4. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal 15 April 2014 Nomor.42/PID.SUS.TPK/2014/PN.JKT.PST, sejaktanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 ; 5.

AGUS JAYA PUTRA,SH Para Advokat padaKantor Hukum BSA Law Office, beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi No.88 A ,baik sendirisendiri maupun bersamasama, bertindak mewakili pemberi kuasaberdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 24 April 2014 yangdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor : 1000/leg/srt/2014 tanggal 02 Mei 2014 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPUS@t TErSEDUL 5 ona ome orn nnn rnin rnc omni nennne nnnnnenennnensennannensensansassTSlaR

Bahwa atas dakwaan tersebut Pemohon Kasasi dan kawankawan dijatuhipidana penjara selama 3 tahun oleh Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kota Jambi dan kemudian Pemohon Kasasi dan kawankawanmengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jambi sebagaibagian dari keberatan Pemohon Kasasi dan kawankawan atas PutusanPengadilan Tipikor tersebut.Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 516 K/TUN/20172.3.2.4.aus2.6.2.7.2.8.Bahwa atas adanya status terdakwa dari Pemohon Kasasi, DPD PartaiDemokrat

PUTUSANNomor : 03/ PID/TPK/ 2014 / PT BABELDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkaratindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan: Drs.H. MALIKUL AMJAD Bin ABD.

Batin Tikal No. 185 Kota Pangkalpinang Provinsi BangkaBelitung, bertindak sendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkan suratkuasa tertanggal 04 Maret 2014 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Pangkalpinang.PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT.Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yangbersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi(TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 03 Maret 2014,reg. perkara No. 12/Pidb/TPK

TIPIKOR / 2013 / PT.MAL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan TingkatBanding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atasnama Terdakwa :Nama lengkapTempat tanggal LahirUmurJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan HENDRIK J.M.ORAPLEANPasso56 tahun/ 31 Maret 1955Laki lakiIndonesiaAsrama Polisi TantuiKristen

25.000.000, ( dua puluh lima juta rupiah ) yang disita dariTerdakwa dirampas untuk Negara ;7 Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku pada hari RABU Tanggal 03April 2013. oleh SUTOYO, SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagaiHakim Ketua Majelis, NYOMAN SUMANEJA, SH.M.Hum danDrs.H.M.P.HARYOGI, SH.Sp.N, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor

Walikota Ambon mengirimkan suratNomor: 860/3061/SEKKOT, Perihal: Penyampaian Laporan KeputusanHalaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 69/B/2020/PTTUN MksWalikota Ambon tentang PNS yang terlibat Tipikor, tanggal 3 Mei 2019, yangdituju&kan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, (vide Bukti T5);Menimbang, bahwa dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil

Menghukum tergugat mengembalikan Buku Tabungan Penggugat.Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500,000 , (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai mentaatiperaturan ini sejak putusan.Menghukum Tergugat melaksanakan putusan perkara terlebihdahulu (Uitvoerbiji voorrad) meskipun ada upaya bantahan (Verzet) banding atau kasasi.Menghukum Tergugat untuk membayar uang perkara .SUBSIDAIRBahwa apabila yth , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Hubungan IndustrialBandung/ Tipikor

pada suatu waktu. dalam bulan Desember 2013 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Desa BongasWetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalenga atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Bandung dengan berdasarkan pasal 5 UU No.46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan KetuaMahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XI/2010 tanggal 1 Desember tahun2010 tentang daerah hukum Pengadilan Tipikor

melakukan perbuatan yang bertentangan tugasnya selaku KetuaDewan Pimpinan Cabang Badan Penelitian Aset Negara LembagaAliansi Indonesia Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu denganmenakutnakuti ketiga Kepala Desa tersebut dengan cara antara lainmeminta RAB (Rancangan Anggaran Biaya) terkait penggunaan DanaDesa tahun 2015,2016 dan 2017 dari Desa Benuang Galing, DesaTalang Babatan dan Desa Bayung untuk dilakukan audit oleh tim ahli dariUniversitas Indonesia Jakarta yang hasilnya nanti akan diserahkan ke"Tipikor

Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN Bglselaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Badan Penelitian AsetNegara Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Kepahiang ProvinsiBengkulu dengan menakutnakuti ketiga Kepala Desa tersebutdengan cara antara lain meminta RAB (Rancangan Anggaran Biaya)terkait penggunaan Dana Desa tahun 2015,2016 dan 2017 dari DesaBenuang Galing, Desa Talang Babatan dan Desa Bayung untukdilakukan audit oleh tim ahli dari Universitas Indonesia Jakarta yanghasilnya nanti akan diserahkan ke "Tipikor

AsetNegara Lembaga Aliansi Indonesia DPC Kab.Kepahiang di Dusun KepahiangKab.Kepahiang, mereka bertemu dengan Terdakwa dan saksi Suryadi,pertemuan itu hingga pukul 24.00Wib, sehingga pada tanggal 24 Juli 2019sekitar jam 24.00 Wib terdakwa Cahaya mengatakan kepada kami, bahwauntuk menyelesaikan putusan KIP dan penetapan PTUN Bengkulu kamimempunyai pilihan yaitu masing masing menyerahkan RAB desa 20152017kepada Saksi Suryadi dan Terdakwa Cahaya namun apabila tidak maumaka kami akan dilaporkan ke tipikor

,Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masingmasing sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk Umum padahari Kamis tanggal 21 November 2019 oleh GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSALIM, S.H., M.H., dan HENNY ANGGRAINI, S.H.

., Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masingmasing sebagaiHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBengkulu Kelas 1A Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl, tertanggal 7 November 2019dengan dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadirioleh M.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 21 Februari2017;9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d tanggal 21 Maret2017;10. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejaktanggal 22 Maret 2017 s/d tanggal 20 April 2017 ;11.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 April 2017 s/dtanggal 19 Juni 2015 ;12.

Nomor 28/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg tanggal 23 Maret 2017 masingmasing tanggal 11 April2017 dan 9 Mei 2017 ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya padapokoknya tidak sependapat dengan hukuman (strafmaat)/oemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Pada PengadilannNegeri Tanjungpinang terhadap terdakwa JUNAIDI, S.Sos yang dirasakansangatlah ringan dan tidaklah mencerminkan rasa keadilan ;Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa oleh majelis hakimtingkat

Februari 2016, maka permintaan banding tersebut diajukandalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981yakni 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding PenuntutUmum dan Terdakwa memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;Menimbang bahwa alasanalasan banding yang dikemukakan JaksaPenuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah penjatuhan hukuman(strafmaat)/pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Tipikor

juga tidak menyebutkan bahwa tindak pidanakorupsi merupakan tindak pidana jabatan;Bahwa ahli menyatakan kalau tidak diambil dalam peraturan perundangundangan maka tidak seharusnya ditafsirkan secara subjektif oleh pejabatNegara apalagi dijadikan sebagai dasar pejabat untuk memberhentikanseorang ASN/PNS;Bahwa ahli menyatakan dalam sistim pidana satu perbuatan pidana harusdiupload secara detail unsurunsur perbuatan mana yang ambil sebagaisebuah perbuatan pidana, dalam UU tipikor tidak disebutkan sama

seorang PNS artinya ketentuan PNS itu tidak bisaHalaman 43 dari 80 halaman PUTUSAN Nomor 41/G/2019/PTUNABNdiperlakukan bagi yang bersangkutan karena statusnya belum sebagai PNStetapi terkait dengan posisi dia sebagai PNS maka dalam konteks perkaraini yang bersangkutan sudah diponis dari sebelum sementara putusanpemberhentian belum berlaku berarti putusan itu sudah memperlakukanyang bersangkutan sebagai PNS karena tahun 2010 yang bersangkutansudah diponis;Bahwa ahli menyatakan mencermati ketentuan tipikor

Bukti T8 : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,Sekretariat Daerah, Nomor : 800/224,tanggal, 24 April 2019, perihal : PermintaanNamaNama ASN Yang Terlibat Tipikor(Fotokopi sesuai dengan aslinya);9. Bukti T9 : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,Sekretariat Daerah, Nomor : 182/243,tanggal, 3 Mei 2019, perihal : PermintaanPutusan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);10.

pidananya, (vide Bukti P7);4) Bahwa Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah mengirimkan SuratNomor: 182/225, Perihal: Pelaksanaan Keputusan Bersama, tanggal 24Halaman 67 dari 80 halaman PUTUSAN Nomor 41/G/2019/PTUNABNApril 2019, yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi, (vide Bukti T7);5) Bahwa atas nama Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah, AsistenPerekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Nomor: 800/224,Perihal: Permintaan NamaNama ASN yang terlibat Tipikor

, tanggal 24April 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri MalukuTengah, (vide Bukti T8);6) Bahwa atas nama Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah, AsistenPerekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Nomor: 182/242,Perihal: Permintaan Putusan, tanggal 3 Mei 2019, yang ditujukan kepadaKetua Pengadilan TIPIKOR, (vide Bukti T9);7) Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Maluku TengahNomor: 880/433/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau

19 Maret 2020 s/d tanggal 17 April 2020;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambonsejak tanggal 18 April 2020 s/d tanggal 16 juni 2020;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Rony Zadrach Samloy, SH,pada Kantor Hukkum RONY ZADRACH SAMLOY, SH & Partner beralamat diJalan Perumtel Gunung Nona, Benteng, Nusaniwe, Ambon berdasarkanHalaman 1 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2020/PT AMBSurat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2019 yang telah terdaftar diKepaniteraan Tindak Pidana Tipikor

Bahwa Penuntut Umum tidak setuju dengan putusan MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri AmbonKelas A yang menghukum terdakwa untuk membayar uangpengganti sejumlah Rp. 500.576.797,00 (lima ratus juta limaratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuhrupiah) karena berdasarkan fakta persidangan danpenghitungan dari ahli Inspektorat kabupaten Maluku BaratDaya kerugian negara yang disebabkan oleh terdakwa adalahsejumlah Rp. 670.359.562 (enam ratus tujuh puluh juta tigaratus

dari Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telahterpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslahdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon nomor33/Pid.SusTPK/2019/Pn Amb, tertanggal 16 Maret 2020, yang menyatakanTerdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakankepadanya dalam dakwaan Primair, tidak dapat dipertahankan dan harusdibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selakuJudex Factie akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti berikutdibawah ini;Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis HakimPengadilan Tipikor

,M.Hum., masingmasing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc Tipikor,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 23 April2020 Nomor 9/PID.SUSTPK/2020/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hariJumat tanggal 29 Mei 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut serta dibantu oleh JOSEPH HUKUBUN, S.H., sebagai PaniteraPengganti Pengadilan Tinggi

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelan berumah tanggadengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan tahun 2013 karenasejak saat itu Tergugat tersandung kasus Tindak Pidana Korupsi atastuduhan mark up terhadap proyek pengadaan barang dan jasa AlatKesehatan (ALKES) yang menjadikan Tergugat sebagai Tersangka sampaidengan menjadi Terpidana dengan Putusan Hakim Pengadilan Tipikor 4(empat) tahun Penjara;8.

Putusan No.1697/Pdt.G/2018/PA.Sda.hukum dalam perkara TIPIKOR pada bulan Desember 2017 denganregister perkara: 276/Pid.SusTPK/2017/PN.Sby dan perkara dimaksudtelah diputus dan berkekuatan hukum yang tetap pada bulan Maret 2018yang lalu, dengan vonis penjara 1 (Satu) tahun 6 (enam bulan) sertasubsider 6 (enam) bulan), dan saat gugatan ini diajukan Tergugat berada diLAPAS Kias IIA Sidoarjo;8.

./2011/PN.TIPIKOR Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkaraperkara tindak Korupsi dalam tingkat pertama telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :Nama lengkap : MUSTAMIR TANTOWIJAUHARI, SE Bin KAELANITempat lahir : SurakartaUmur atau tgl lahir : 52 tahun/ 13 Maret 1959Jenis kelamin : lakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : JI. Angsana No.12 Perum.JPI.003/018 Kab.

MH masing masingsebagai Hakim Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Februari 2016, Nomor 15/Pen.Pdt/2016/PTBNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding,putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbukauntuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Hakim anggotadan dibantt RI DWAN, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi BandaAceh, dengan tidak dihadiri

Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya 29Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11Oktober 2015;5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejaktanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015;6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 10 Nopember 2015;7.

Kabupaten JeparaIslamDirektur CV Jujur Jaya MandiriSMEAHARIYANTO bin GIARTOJakarta45 tahun / 21 Januari 1968Lakilaki.IndonesiaDukuh Pengkol RT.004/RW.005 Desa PengkolKecamatan Jepara Kabupaten JeparaIslamKontraktorSTM= Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penahanan oleh :e = Penyidik :Sejak tanggal. 15082013 s.d tanggal.03092013;e Perpanjangan Penuntut Umum :Sejak tanggal 04092013 s.d.tanggal 13102013;e =Penuntut Umum :Sejak tanggal 05122013 s.d.tanggal 24122013;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor

Tanggal 15012014 ;Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : Sejak 16012014 s.d. tanggal16032014.;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 17032014 s.d. tanggal 15042014;Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang: Sejak tanggal. 16042014 s.d. tanggal. 15052014;= Didampingi oleh Dr. H. Umar Maruf, $.H., Sp.N., M.Hum, M. Fajar Subhi A.K.

Pleburan Tengah No.3 A,Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2013 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkara tersebut ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut sebagai berikut:1.

tetapi dapat juga dalam ranah hukum perdata, pidana perbankan ataupidana pajak, sedangkan perkara ini terkait dengan Undangundang JasaKonstruksi maka kerugian tersebut adalah dalam konteks keperdataan.Berdasarkan seluruh analisa tersebut di atas, maka para terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaaan Primair danDakwaan Subsidair, sehingga oleh karenanya harus dibebaskan dari semuadakwaan., atau apabila tindakan Jaksa Penuntut Umum membawa perkara inike Pengadilan Tipikor

Gratifikasi 1 pasal;e Inti tipikor ada suap menyuap kerugian ini konteks pidana keperdataan terkait barang danjasa , dimana sering yang terlibat barang dan jasa dan penyelenggaraan lelang dan dilihatfakta yang ada spefikasi bangunan harusnya sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;e Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelismengaitkan pada fakta dipersidangan;2. Prof. DR.

M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 24 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut; M E N G A D I L I S E N D I R I :1.