Ditemukan 9775 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-12-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pid/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — HERU HENDRIYANTO alias E’EN alias KOMANG, DK
147117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No one shall be arbitrarily deprive of his life.Terjemahan resminya adalah :Hal.74 dari 108 hal.Put. No.99 PK/Pid/2016Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat padadirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh Hukum. Tidak seorang pundapat dirampas hak hidupnya secara sewenangwenang".Adanya ketentuan ini bukan berarti penerapan hukuman mati menjaditidak boleh sama sekali.
    This right shall beprotected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence ofdeath may be imposed only for the most serious crimes in accordancewith the law in force at the time of the commission of the crime.Terjemahan resminya:1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya.Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampashak hidupnya secara Sewenangwenang.2.
    Thisright shall be protected by law. No. One shall bearbitrarily deprived of his life;2. In countries which have not abolished the death penalty,sentence of death may be imposed only for the mostserious crimes in accordance with the law in force at thetime of the commission of the crime.Terjemahan :Pasal 6 ICCPR1.Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekatpada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh Hukum. Tidakseorang pun dapat dirampas hak hidupnya secarasewenangwenang.2.
Putus : 31-01-2013 — Upload : 03-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 882 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 31 Januari 2013 — JAU TAU KWAN Bin JAU JU MING vs 1. PT. SRI REJEKI ISMAN, 2. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT HAK CIPTA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
309280 Berkekuatan Hukum Tetap
  • agreements tersebut adalah Agreement on TradeRelatedAspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) (Perjanjianmengenai Aspekaspek Perdagangan atas Hak KekayaanIntelektual), yang memuat aturanaturan hukum di bidang Hak Ciptadan secara tegas mendasarkan aturanaturan dalam Konvensi Berne(Berne Convention 1971Berne Convention for the Preotection ofLiterary and Artistic Works, signed on 9 September 1886, Paris Act of24 July 1971 as amended on 28 September 1979) (Vide Pasal 9.1TRIPS yang berbunyi: Members shall
    comply with Articles 1 through21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto.However, Members shall not have rights or obligations under thisAgreement in respect of the rights conferred under Article 6 bis of thatConvention or of the rights derived therefrom;Terjemahan:(Negaranegara) anggota (WHO) harus mematuhi Pasal 1 sampaidengan Pasal 21 dari Konvensi Berne 1971 dan Apendiksnya.
Register : 17-01-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 4/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
ARIFUDDIN, SE.
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
180181
  • ; Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Hakimanggota II memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengertian Asas Hukum Won bis in Idem (ne bis inidem) didalam Blacks Law Dictionary adalah Not twice for the same; that is, aman shall not be twice tried for the same crime.
    This maxim of the civil lawexpresses that a man shall not be twice put in jeopardy for the same offense(diakses dari /ttos://thelawdictionary.org/nonbisinidem/ tanggal 20 Maret2019, Jam 15.00 WITA) yang dalam terjemahan bebasnya dapat diartikanterhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, hal manamembawa kepada konsekuensi hukum bahwa terhadap satu perbuatan tidakdapat dikenakan/dijatuhi sanksi untuk kedua kalinya, oleh karenanya HakimAnggota 2 berpendapat bahwa asas hukum Ne
Register : 01-03-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PA GARUT Nomor 574/Pdt.G/2016/PA.Grt
Tanggal 4 Agustus 2016 — Pemohon >< Termohon
80
  • duh all we Go cilad blac gl pills GA ao atisy digg ill shall Gligal gh GIS Ibs gl jill Nae Ghul Ss Lege y Guetliie Oy Elolal Gb ATs agS shesLogie aals USI cores ail Jel Cass sll pda Gy Age jl Ad Dell Leith OF dll Ge auld1 MAY) 9 Ais Lal!
Register : 21-03-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA DENPASAR Nomor 132/Pdt.G/2016/PA.Dps
Tanggal 2 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
1711
  • g je OlsArtinya: Dan jika mereka ber azam (berketetapan hati untuk) talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam KitabMada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:Ors che Ys cai led ads oer aly Gans JI shall o phesi Gye Uhl!
Register : 16-07-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PA SANGGAU Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.Sgu
Tanggal 30 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
101
  • membuktikan bahwausia mempelai masih di bawah ketentuan undangundang dan suratketerangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tuabahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan,Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 Convention on the Rights of theChild disebutkan bahwa "In all actions concerning children, whether undertakenby public or private social welfare institutions, courts of law, administrativeauthorities or legislative bodies, the best interests of the child shall
Register : 26-05-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 25-12-2017
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1745/Pdt.G/2017/PA.Sda
Tanggal 6 September 2017 — PENGGUGAT & TERGUGAT
270
  • untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah jalanyang terbaik bagi kedua belah pihak, agar kehidupan mereka terlepas dariperselisinan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim perlupula mengetangahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam :1.Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak Juz halaman 83, yang diambil alihsebagai pertimbangan sendiri, sebagai berikut :ceaicuss che Ys cai Let ath a aly Geos Jl shall
Register : 02-08-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA SANGGAU Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Sgu
Tanggal 12 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
191
  • membuktikan bahwausia mempelai masih di bawah ketentuan undangundang dan suratketerangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tuabahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 Convention on the Rights of theChild disebutkan bahwa "In all actions concerning children, whether undertakenby public or private social welfare institutions, courts of law, administrativeauthorities or legislative bodies, the best interests of the child shall
Register : 17-06-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PTA PALANGKARAYA Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.PIk
Tanggal 25 September 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
20873
  • LSSPutusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Plk, Halaman 19 dari 25Artinya : Mak re ct cosuantou 5 lass 44 sl shall chal eos jul lis ) pall g) Glaall SylMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,gugatan perceraian Penggugat/Pembanding beralasan hukum dan telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2)Undangundang no.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
Register : 28-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA KETAPANG Nomor 0102/Pdt.G/2019/PA.Ktp
Tanggal 18 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
234
  • 2003 yang menegaskan bahwa sekalipun tidak dituntutoleh istri dalam gugatan rekonpensi, Hakim secara ex officio dapatmembebankan kewajiban mutah, nafkah iddah, dan nafkah anak kepada bekassuami untuk bekas istrinya, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 huruf a,b, dan d Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991;Menimbang, bahwa tentang mutah, Majelis Hakim perlu mengemukakanFirman Allah SWT dalam surat Al Bagarah ayat 241 yang berbunyi sebagaiberikut: ;ouitall le as so shall
Register : 06-07-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
183
  • Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi dan mewujudkanhakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi HakHak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislativebodies, the best interests of the child shall
Register : 17-09-2015 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 424 /Pdt.G/2015/PN.Jkt. Pst
Tanggal 2 Agustus 2016 — PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA Cq. Josef Gunawan Setyo selaku Direktur PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA >< ITOCHU LOGISTICS (EUROPE) GmbH, Cq Koichi Tsutamura,Cs
323118
  • Governing Law and JurisdictionThe contract evidenced by or contained in this Bill of Lading shallbe governed by Japanese law except as may be otherwise providedfor herein, and any action against the Carrier thereunder shall bebrought before the Tokyo District Court in Japan."Yang teriemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut :4.
    DUS1430181 yang menyatakansebagai berikut :"The Carrier shall in no event be or become liable for any loss of ordamage, whatsoever and howsoever arising, to the Goods in anamount exceeding the equivalent of 666.67 Units of Account perpackage or unit or 2 Units of Account per kilogram of gross weightof the Goods lost or damaged, whichever'is the higher."
    DUS1430181 yang menyatakan sebagai berikut:Governing Lawand Jurisdiction :The contract evidenced by or contained in this Bill of Lading shall begoverned by Japanese law except as may be otherwise provided forherein, and any action against the Carrier thereunder shall be broughtbefore the Tokyo District Court in Japan."
Register : 11-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 733/Pdt.G/2020/PA.Sim
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
3517
  • Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapbkan sebagaipemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat danTergugat bernama Anak ke I, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 03Juni 2019, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugattidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istriuntuk mengasuh anakanak a quo, maka demi kemaslahatan anak dan untukmengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of thechild shall
Register : 04-11-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PA SANGGAU Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Sgu
Tanggal 23 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
373
  • membuktikanbahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undangundang dan suratketerangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tuabahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan,Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 Convention on the Rights of theChild disebutkan bahwa "In all actions concerning children, whether undertakenby public or private social welfare institutions, courts of law, administrativeauthorities or legislative bodies, the best interests of the child shall
Register : 12-11-2018 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN BATAM Nomor 297/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat:
PT BERLIAN TUNGGAL INDONESIA
Tergugat:
New Skies Satelllites B V
23479
  • dalam MSA dan lampirannya berupa Service Order yangtelah ditandatangani oleh Direktur Penggugat pada tanggal 14 September2018 dan ditandatangani juga oleh Tergugat pada tanggal 19 September2018, yaitu berupa janji oleh Penggugat berupa penggunaan sejumlah18.00Mhz bandwith untuk digunakan dalam hal menayangkan siaransiaranFree to View (FTV) atau siaransiaran TV Nasional Indonesia yang olehPenggugat dengan tegas dinyatakan dalam Service Order Huruf E :FreetoView: Customer undertakes to SES that it shall
Register : 16-01-2012 — Putus : 06-03-2012 — Upload : 11-04-2012
Putusan PA KOTO BARU Nomor 42/Pdt.G/2012/PA.KBr
Tanggal 6 Maret 2012 — Pemohon vs Termohon
202
  • Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambilalihnya menjadipendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa iddah tersebutkewajiban memberi nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut tidak gugur,sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah alZuhayliy dalam kitab alFigh alIslamiy wa Adillatuh Juz 7, halaman 816:cope gad ges Lo Ya Shall ge gat ell Up diol ae 9Artinya: Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketigabentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karenamemenuhi
Register : 23-04-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 09-03-2015
Putusan PA MATARAM Nomor 0167/Pdt.G/2014/PA.MTR
Tanggal 10 September 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
6230
  • al gt Ame Ubon Y 1) plNALS Sell gh J 9All cya Shall Le Lal ys) oh alas Y lll cA Eloll Ge & 93GUN Las SIAN!
Register : 08-03-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Sim
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
126
  • telah ditetapkansebagai pemegang hak hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadapanak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke, lakilaki , lahir tanggal 17 Juni 2013 sementara dengan perceraian ini antaraPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akanhidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anakanaka quo, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsipkepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child shall
Register : 04-07-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 278/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 4 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
204
  • Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
Register : 01-03-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 119/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
163
  • Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall