Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ataud. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana;Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah No.mor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Slpil pasal 250 huruf bmengatur bahwa :PNS diberhentikan tidaka dengan hormat apabila :b.

Menjadi pengurus partai politikHalaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2017h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lainyang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j.

Lebih lanjut M.Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum AcaraPerdata Penerbit Sinar Grafika halaman 487, mengemukakan : bertitik tolakdari ketentuan Pasal 132 ayat (1) ke3 HIR, pada prinsipnya UndangUndangmelarang Terlawan mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap gugatanperlawanan baik hal itu dalam bentuk perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet)atau perlawanan pihak partai (Party Verzet) karena dianggap bertentangandengan ketertiban beracara, sebab penyelesaian sengketa perlawanan terhadapeksekusi menuntut

Sampouw) yang merupakan Pengurus Partai GolkarKecamatan Mapanget dan juga bekerja sebagai Security GudangPerum Angkasa Pura Sport Bandara Samratulangi Manado (yangmempunyai Pekerjaan mengikat ditempat lain) menggantikanJabatan Penggugat ?7.

yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai

hukumdari Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengahsehingga harus berobat keluar negeri dengan biaya hutang baru kepadapihak lain.Bahwa nama baik Penggugat sebagai wiraswasta maupun aktifis telahtercoreng dikalangan rekan rekan pedagang , Instansi Instansi Pemerintahbaik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesiamaupun di Kementerian, sehingga kesempatan untuk mengembangkankarier selaku Pengusaha Muda Indionesia , yang juga simpatisan menujuaktifis sebuah Partai

;Bapak Jimmy Sianto (mantan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi NTT) Tanggal 27 Juni2020 dengan isi berupa denah tanah SHM No. 37 yang mana luas sesungguhnya 891m? akan tetapi luas seluruhnya itu tidak ditulis karena sebagai objek yang ditawarkantelah ditandai dengan tinta warna merah dengan menyebutkan luasnya 541 m/?,termasuk melampirkan foto ruko dan gudang dengan menuliskan katakata Harga rukosaja 3 M nego, harga tanah gudang belakang 1 M, total ruko dan gudang 4 M nego.

Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorangpengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.

perundangundangan lain,dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima olehnegara Republik Indonesia;Pasa 73 yang berbunyi:Hak dan kebebasan yang diatur dalam undangundang ini hanyadapat dibatasi oleh dan berdasarkan undangundang, sematamatauntuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasimanusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umumdan kepentingan bangsa ;Pasa 74 yang berbunyi:Tidak satu ketentuanopun dalam undangundang ini bolehdiartikan bahwa Pemerintah, partai

Partai Verzet yaitu perlawanan dari pihak lawan sendiri;Selanjutnya dijelaskan pula bahwa perlawanan merupakan suatu upayahukum yang diajukan pihak ketiga atau pihak lawan sendiri denganberdasarkan alas hak milik karena merasa dirugikan akibatnya adanyapelaksanaan putusan/dikeluarkannya Penetapan baik penetapan Sita Jaminanmaupun Penetepan Eksekusi;Bahwa selain penjelasan diatas Perlawanan juga di atur di RBG dalampasal 206 ayat (6) dan HIR dalam Pasal 195 ayat (6) yang berbunyiPerlawanan, juga yang

/XV/2012 tanggal13 Agustus 2012 perihal Perbaikan Permohonan Anggaran DanaPIMANSU Tahun 2012;b. 2 (dua) bundel Fotocopy Laporan Kegiatan PIMANSU.Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN Rl terdiri dari:a. 1 (Satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/KX/012 Tanggal 12September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah dan Bansos UntukKegiatan Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RITahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikSurat Keterangan Tidak

Sumut TA. 2012.Pemandangan umum anggota Dewan atas Nama Fraksi Partai DemokratDPRD Prov. Sumut terhadap Nota Keuangan dan Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Prov.

Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor:15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.Tentang PersetujuanTerhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai

Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politikc. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie. Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RIf.

Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera UtaraNomor :15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.TentangPersetujuan Terhadap rancangan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember2011.1 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota DewanAtas Nama Fraksi Partai

No.1657 K/Pid.Sus/201430yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah AgungRI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci.78. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty.79. 1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan

No.1657 K/Pid.Sus/20147481.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperinal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKARTIII/201 1tanggal 31 Maret 2011 perihalPermohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor : B110/GOLKARTIII/201 1tanggal 31 Maret 2011 perihalPermohonan Dukungan Kembali dengan tujuan JaksaAgung RI yang diterima oleh Risty.82.1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri MuaraTebo Reg.Perkara No : PDS04/N.5.17/Ft.1/07/2009tanggal 09 Februari 2010 atas nama Terdakwa H.

Muladi, S.H.selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang81.82.83.84.terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima

No.1657 K/Pid.Sus/201417681.82.83.84.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty.1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Muara TeboReg.Perkara No : PDS04/N.5.17/Ft.1/07/2009 tanggal 09 Februari 2010atas nama Terdakwa

mestinya denganpertimbangan antara lain :1) Kondisi bangunan Ma Kodim yang sudah memprihatinkandan tidak ada alokasi anggaran Harbang;2) Pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg dan Pilpres, sehingga untuk menjagaintegritas TNI AD dan Netralitas TNI pada umumnya,Terdakwa tidak +=memaksakan mencari Donaturdikarenakan Tokoh masyarakat di Kab Sampang yangmemiliki finasial lebin pada umumnya masuk dalam salahsatu keanggotaan Partai

mestinya denganpertimbangan antara lain :1) Kondisi bangunan Ma Kodim yang sudah memprihatinkandan tidak ada alokasi anggaran Harbang ;2) Pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg dan Pilpres, sehingga untuk menjagaintegritas TNI AD dan Netralitas TNI pada umumnya,Terdakwa tidak +$=memaksakan mencari Donaturdikarenakan Tokoh masyarakat di Kab Sampang yangmemiliki finasial lebin pada umumnya masuk dalam salahsatu keanggotaan Partai

Pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg dan Pilpres, sehingga untuk menjagaintegritas TNI AD dan Netralitas TNI pada umumnya,Terdakwa tidak +$=memaksakan mencari Donaturdikarenakan Tokoh masyarakat yang memiliki finasiallebin pada umumnya di Kab Sampang masuk dalam salahsatu keanggotaan Partai Politik;106c.

Kondisi bangunan Ma Kodim yang sudah memprihatinkandan tidak ada alokasi anggaran Harbang;b. pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg dan Pilpres, sehingga untuk menjagaintegritas TNI AD dan Netralitas TNI pada umumnya,Terdakwa tidak +g=memaksakan mencari Donaturdikarenakan Tokoh masyarakat di Kab Sampang yangmemiliki finasial lebin pada umumnya masuk dalam salahsatu keanggotaan Partai Politik;c. adanya Surat Telegram (ST

Abdullah dan Rizma ke Pontianak bertemu dengan orang yang mengakubernama FANJUNG yang dikenalkan oleh terdakwa kepada saksi ;Bahwa yang dibicarakan pada saat pertemuan dengan FANJUNG tersebut adalahmasalah pengadaan dan penyaluran semen, dimana setelah saksi mengetahui dariterdakwa bahwa FANJUNG tersebut ditunjuk untuk pengadaan dan penyaluransemen, kami menganjurkan kepada FANJUNG supaya tidak melaksanakan kegiatantersebut, namun FANJUNG mengatakan tetap mau melaksanakannya dengan alasankarena beli partai

enakkepada Bupati kalau menolak, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan YOHANESKITENG memaparkan bahwa penyaluran semen tersebut hingga sampai ke desadesasangat sulit dan akan memakan biaya yang tinggi sedangkan untuk harga semen bantuantersebut sudah dipatok dengan harga Rp.50.000, per sak hingga sampai ke tempatsedangkan harga pasar di Sanggau pada waktu itu adalah antara Rp.48.000, s/dRp.49.000, tapi FANJUNG mengatakan tidak apaapa karena dia mempunyai armadauntuk mengangkut dan kalau membeli partai

Aminin sedang berada di Cafe Alila di Pontianak, didatangi Fanjung / EpyFranky dan dikenalkan terdakwa, lalu terdakwa menelepon Bupati untuk mendapatkonfirmasi apakah Epy Franky alias Fanjung yang akan melaksanakan pengadaansemen, namun tidak diterima dan terdakwa lalu SMS dan mendapat jawaban auk (bahasa Melayu ), yang artinya ya ;Bahwa saat itu Fanjung dianjurkan untuk tidak melaksanakan kegiatan pengadaansemen karena harga yang ditentukan sama dengan harga pasar, tetapi Fanjungmemberi alasan beli partai

saksi Rizma Aminin dengan Epy Franky alias Fanjung dan dalampertemuan itu telah dianjurkan / diingatkan oleh terdakwa ataupun saksi yang lain kepada EpyFranky alias Fanjung untuk tidak melaksanakan kegiatan pengadaan semen karena harga yangditentukan sama dengan harga pasar, tetapi Epy Franky alias Fanjung memberi alasan beli partaibesar lebih murah dan ia memiliki armada pengangkutan untuk mendrop ke Desa Desa ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dari Epy Franky alias Fanjung bahwa membelidalam partai

sidang pembacaan putusan selauntuk perkara Nomor: 9192/PHPU.DXI/2011 yang amarnya memutuskanantara lain:e Membatalkan SK KPU Kabupaten Buton Nomor: 33/Kpts/KPUKAB/PKD/VII/Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;e Memerintahkan KPU Kabupaten Buton untuk melakukan verifikasi administrasi danverifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusulkan partai

DOHONG,Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas padaPemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 dengan DewanPimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten GunungMas Nomor : 01/KPTS/HAMIAR2/VI/2013 (Nomor : 63/KPTS/DPC.PDIPP/GM/VI/2013) tentang Pembentukan Tim Kampanye DR.Drs. HAMBIT BINTIH,MM Drs. ARTON S.

Empat Lawang Prov Sumsel, tetap terlampirdalam berkas perkara.652 1 (satu) lembar asli Atribut Kalender tulisan Pabrik Atribut Pilkada/ Partai/Caleg/Kampanye Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati, tetap terlampir dalamberkas perkara.653 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan Bagaimana Sdr. Kenal denganBapak Budi Antony Aljufri?...dst, tetap terlampir dalam berkas perkara.654 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan Bagaimana Sdr. Kenal denganBapak Romy Herton?...

DOHONG,Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas padaPemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 dengan DewanPimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten GunungMas Nomor : 01/KPTS/HAMIAR2/VI/2013 (Nomor:63/KPTS/DPC.PDIPP/GM/V1I/2013) tentang Pembentukan Tim Kampanye DR.Drs. HAMBIT BINTIH,MM Drs. ARTON S.

Empat Lawang Prov Sumsel, tetap terlampirdalam berkas perkara.652 1 (satu) lembar asli Atribut Kalender tulisan Pabrik Atribut Pilkada/Partai/Caleg/Kampanye Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati, tetap terlampir dalamberkas perkara.653 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan Bagaimana Sdr. Kenal denganBapak Budi Antony Aljufri?...dst, tetap terlampir dalam berkas perkara.654 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan Bagaimana Sdr. Kenal denganBapak Romy Herton?...

tertanda Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusiyang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketuadan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima OlehMahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertandaSuci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan AgungRI perihal Surat dari DPP Partai

tertanda Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan PimpinanPusat Golongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani olehProf.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marhamselaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI padatanggal 1 April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima KejaksaanAgung RI perihal Surat dari DPP Partai

,selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor: B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1 (satu) bundel

,selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor: B110/GOLKARIIII/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1 (satu) bundel

No. 1647 K/Pid.Sus/2014selaku Ketua dan lIdrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor:B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung Rl yang diterima

,selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor:B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1 (satu) bundel

Berdasarkanmanifest penerbangan maskapai Lion Air danSriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo,terdapat satu perjalanan dinas pada tanggal 26Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkanpengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadibukan untuk kepentingan dinas yang ditunjukkandengan adanya undangan partai di Pekanbaru.Selain itu untuk tiga perjalanan dinas lainnya tidakditemukan nama UP dalam manifest penerbangansebesar Rp46.400.000,0015.Pelaksanaan Perjalanan DinasLuar Daerah oleh FARIDUSMANuntuk

Berdasarkanmanifest penerbangan maskapai Lion Air danSriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo,terdapat satu perjalanan dinas pada tanggal 26Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkanpengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadibukan untuk kepentingan dinas yang ditunjukkandengan adanya undangan partai di Pekanbaru.Selain itu untuk tiga perjalanan dinas lainnyatidak ditemukan nama UP dalam manifestpenerbangan sebesar Rp46.400.000,0015.Pelaksanaan Perjalanan DinasLuar Daerah oleh FARIDUSMANuntuk

166Putusan No. 02/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GtloBahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang melaluibendahara pengeluaran untuk anggaran perjalamnan dinas keluar daerahtetapi tidak menerima anggarannya;Bahwa saksi menerima uang perjalanan dinas sebelum berangkat;Bahwa saya menerima uangnya dari bendahara;Bahwa setiap melakukan perjalanan dinas anggota dewan memakaipendamping;Bahwa saksi mengetahul adanya perjalanan fiktif ini setelah akhir masajabatan saya;Bahwa saksi berasal dari Partai

;Bahwa saksi membantah tandatangan atas nama saksi pada kwitansipenerimaan uang yang diperlihatkan dipersidangan;Bahwa saksi melakukan perjalanan di Tahun 2008 untuk kepentingan Partai,biaya yang saya pakai bukan dari biaya perjalanan dinas, perjalanan sayadibiayai oleh Ketua DPD PAN FERIYANTO MAYULU;Bahwa BKU dipegang oleh bendahara pengeluaran;Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidakmengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;13. Hj. NELLY MARJUN, S.

RunganHagatang Bersama dan baru pertama kali ini;= Bahwa saksi dalam memasarkan bibit tanaman buahbuahan yang saksiproduksi dengan menjadi mitra usaha dari kelompokkelompok tani;= Bahwa saksi menjual bibit tanaman buahbuahan kalau dalam partai kecil,saksi menjual bibit tanaman buahbuahan antara Rp. 20.000, sampai Rp.25.000, per batangnya;= Bahwa dalam pembelian partai besar bibit tanaman, saksi selalumenyiapkan bibit cadangan kalau ada yang mati untuk pembelian bibittanaman dalam partai besar sebanyak

Ke 18 dari 33 HalamanP.19, P.20, P.21, P22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P28, P.29, P30, telahmemenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, makabuktibukti tersebut telah sesuai menurut pasal 285 RBg, oleh karenanyaMajelis hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende).Menimbang bahwa tentang bukti surat P.31 Pertama, bersifat partai,maksudnya apa yang tersebut di dalamnya merupakan kesepakatan keduabelah pihak