Ditemukan 11604 data
154 — 29
Melepaskan Terdakwa (Penggugat) darisegala tuntutan hukum tentang (van rechvervolging) Memulihkan Terdakwadalam kemampuan dan harkat serta martabatnya;e Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Tersebut telah berkekuatanHukum Tetap;e Bahwa Tanah obyek sengketa tersebut masih dikuasai oleh Penggugat namunTergugat I selalu melakukan penekanan penekanan kepada Penggugat untukmenyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugate Bahwa Tergugat I tidak mengakui adanya Putusan Mahkamah Agung RIdalam
Terbanding/Tergugat I : Kepala Koperasi Unit Desa KUD Sri Waluyaning Tani
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen
Turut Terbanding/Penggugat II : Towiyah
Turut Terbanding/Penggugat III : Yugi Woro Ariyani
Turut Terbanding/Penggugat IV : Yoga Wahyu Sasono
Turut Terbanding/Penggugat V : Irwan Danu Cahyana
Turut Terbanding/Penggugat VI : Suparno
Turut Terbanding/Penggugat VII : Sulastri
Turut Terbanding/Penggugat VIII : Muntiani
Turut Terbanding/Penggugat IX : Achmad Sudono
167 — 109
(DICETAK TEBAL UNTUK MEMBERIKAN PENEKANAN).Bahkan lebih jelas lagi, dalam halaman 524. M. YahyaHarahap, SH, juga menuturkan:"Tentang itu perhatikan penegasan Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983, bahwa penggugat ternyata tidak berhasil membuktikandalil gugatan, padahalpenqqugat merupakan pihak yangdibebaniwajib bukti untuk membuktikan dalilqugqatantersebut, berarti penqqugat gagal membukt ikandalilgqugatannya.
"(dicetaktebal untukmemberikan penekanan).2. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdtserta merujuk pada pendapat dari mantan Hakim Agung Bpk.
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
1.Khasrul Efendi
2.Ade Putra Setiawan
3.Syam Wibowo
4.Muhammad Vikry Fadhila
5.Ezky Jonatan Serereake
6.Dionisius Sapuailoat
153 — 70
Letkol InfAnjuanda Pardosi sebagai Danyon untuk pengecekan danmemberikan pengarahan dan penekanan yaitu "bahwa kitabergerak ke Merek mengamankan pos polisi dan amankananggota kita dari amukan masyarakat serta jangan bergerakmasingmasing semua atas perintah Komandan".5. Bahwa kemudian sekira pukul 21.50 WIB berangkatdari Mayonif 125/SMB menuju Desa Merek denganmenggunakan 4 (empat) kendaraan yaitu mobil Sdr. Letkol InfAnjuanda Pardosi sebagai Danyon Mitshubishi Strada warnahijau, mobil Sdr.
Mayor Inf Inwansyah)melaporkan "Anggota kita atas nama Pratu Billy dikeroyokoleh warga masyarakat di SPBU Merek, sekarang diamankandi Pos Polisi Merek" kemudian Saksi memerintahkan Saksi11 "siapbkan anggota 2 (dua) regu berpakaian lengkap 15(lima belas) menit sudah ada di depan Mako" kemudian Saksimengganti pakaian Dinas dan menuju Rumah jaga.Bahwa sekira Pukul 21.45 WIB Saksi tiba di depan Rumahjaga kemudian Saksi mengambil apel untuk mengecek danmemberi pengarahan maupun penekanan terhadap personilyaitu
108 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gelora MegahSejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agar saksiSuwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, memberikan Kuasakepada saksi Jamal Muinzi, selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M., yangdidukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yang didukungnya (CV. DwiHal. 12 dari 104 hal. Put.
Gelora MegahSejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agar saksiSuwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, memberikan Kuasakepada saksi Jamal Muinzi, selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M., yangdidukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yang didukungnya (CV.
GeloraMegah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agarsaksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera,memberikan kuasa kepada saksi Jamal Muinzi, selaku Direktur CV. DwiMutiara F.M., yang didukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yangdidukungnya (CV.
87 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilinat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan
sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www. setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP %20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Berdasarkan uraian diatas, maka pendapat Majelis Hakim yangmenyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbading)berwenang menerbitkan SKPKB a quo berdasarkan ketentuan Pasal13 ayat (5)
Di samping itu, Nukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas
143 — 66
sebagaimana dalam jawaban Tergugat I, draftkesepakatan yang diberikan oleh Kuasa Penggugat (vide bukti T1.5) tersebutdidalilkan disetujui oleh Tergugat karena adanya tekanan dari Penggugatkepada pihak Tergugat I, namun sebagaimana fakta, dalam surat tertanggal 20Mei 2019 tersebut, kenyataannya telah ditandatangani oleh Tergugat sehinggahal tersebut menunjukkan bukti persetujuan dari Tergugat sedangkan tidaksatu satu orang saksipun yang dihadirkan oleh Tergugat dan Tergugat II yangmengetahui adanya penekanan
Mimpi Nyata Bali serta adanya penekanan ataupemaksaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiagar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membuat danmenandatangani surat kesepakatan tanggal 20 Mei 2019 yang hanya dicatatkan di Notaris MADE KRISTINA YUSTIKA RINI SH.MKn yang isinya agarPenggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi membayar ganti kerugian sekitarHalaman 89 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Padt.G/2019/PNSgrRp. 600.000.000, ( enam ratus juta rupiah), sehingga tuntutan
Yan Indra, S.Sos., M.Si.
Tergugat:
BUPATI KARIMUN
255 — 327
. ; Bahwa saksi tahu proses terbitnya objek sengketa padaawalnya sebelum terbit objek sengketa, ada surat dari KepalaBKN nomor K 2630/V555/99 tanggal 17 April 2018 dan surattersebut masuk melalui bidang Pengendalian Kepegawaian danHalaman 59Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPIisi dari surat tersebut yang menjadi penekanan untukdilaksanakan sesuai point nomor 2 (dua) huruf c dibunyikanbahwa, diminta bahwa, apabila pada surat tersebut tidakdilaksanakan maka akan ditindaklanjuti dengan pengawasanbersama yang
akan dilakukan oleh BKN dan KPK dan surattersebut disampaikan oleh saksi kepada pimpinan saksi danatasan dari pimpinan saksi, bahwa ada surat penekanan dariBKN Nomor:K2630/V555/99 tanggal 17 April 2018 perihalKoordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan PengendalianKepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat PembinaKepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, sesuai pada bukti T1, setelah itu saksi membuat telaah staf dari isi surat tersebutdan disampaikan kepimpinan melalui Sekda ke Bupati dansurat hasil
71 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function)..
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dandalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhakdan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsipenerimaan Negara (budgetair function
136 — 349
Dian Retno Minarti dansdr.Achmarudin melakukan penekanan kepada Penggugat hanya melunasisaja tagihan iuran tersebut dan nanti akan dihidupkan aliran listrik dan air.Pada tanggal 1 November 2015 jam 14.30 WIB Penggugat mencari PakSandy pemilik kios Tower A yang dapat informasi bahwa kiosnya jugadiputus listrik dan air di kiosnya oleh sdr.
Diah Retno Minarti dan Sadr.Achmarudin melakukan penekanan kepada Penggugat hanya melunasisaja tagihan iuran tersebut dan nanti akan dihidupkan aliran listrik danair. Pada tanggal 1 November 2015 jam 14.30 WIB Penggugat mencariPak Sandy pemilik kios Tower A yang dapat informasi bahwa kiosnyajuga diputus listrik dan air oleh Sdr.
219 — 63
., M.Si) mencabut semua keterangan yang diberikandi BAP, karena pada saat dimintai keterangan olehPenyidik Pomdam XVI/Pattimura ditekan olehHalaman 46 dari 72 Nomor:30K/PMTII/AD/V1/2018MenimbangMenimbangDanpomdam XVI/Pattimura atas nama Kolonel Cpm Eka,dimana tujuan penekanan tersebut adalah agarketerangan yang diberikan Terdakwa harus sesuai (tidakboleh keluar) dengan keterangan yang telah diberikanpada saat diperiksa oleh Staf Intel Kodam XVI/Pattimura.Agar diketahui bahwa Terdakwa (Mayor Arm Eri
Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentanglarangan penyalahgunaan Narkotika, baik dari mediamaupun penekanan dari komando, namun Terdakwatidak pernah peduli dengan program pemerintah yangsedang giat giatnya memberantas peredaran narkotikatetapi malah sebaliknya terdakwa ikut menyuburkanperedaran narkotika.3.
ANRIO PUTRA SH.,MH
Terdakwa:
ADIL MAKMUR SIBUEA Alias OPUNG AGUNG
42 — 40
Bahwa keterangan Terdakwa di luar sidangberalasan hukum untuk diabaikan dan dikesampingkan denganpertimbangan dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa tidak diberi kesempatan yang cukup untuk membacakeseluruhan isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut oleh Penyidik; Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan berlalutanpa didampingi Penasihat Hukum; Bahwa sebelum Terdakwa diperiksa di tingkat penyidikan Terdakwamengalami penekanan baik fisik maupun psikis yang dilakukan olehPolisi
Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan
78 — 47
martil pada mulut korban sehinggi giginya lepas dan jatuh kelantai, dan pada pipi korban dan teman Samsuddin Alias Dukdin yang bernama Piimemukul kepala korban dengan menggunakan batu gilingan cabe;Bahwa terdakwa mencabut semua keterangannnyayang tertuang dalam BeritaAcara Penyidikan dengan alasan terdakwa dipaksa, ditekan, dan dibujuk serta diimingimingi dalam memberikan keterangan;Bahwa saksi verba lisan telah diperiksa di persidangan dan di bawah sumpahmenyatakan tidak ada melakukan pemaksaan dan penekanan
diberikannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan denganalasan bahwa terdakwa dipaksa dan ditekan pada saat memberikan keterangan;Menimbang, bahwa saksi verba lisan telah dihadirkan di persidangan yangmenerangkan di bawah sumpah bahwa terdakwa tidak melakukan pemaksaan danpenekanan kepada terdakwa sewaktu memberikan keterangan, dan saksi Ahmad Yunus,SH selaku penasehat hukum yang mendampingi terdakwa pada pemeriksaan penyidikmenerangkan di persidangan bahwa terdakwa tidak mengalami penekanan
73 — 30
Bahwa......Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 dalam penggunaanNarkotika jenis sabu tanpa seijin dari pihakyang berwenang dan sudah ada penekanan daripimpinan TNI AD maupun dari Dansat dan seringdisampaikan melalui apel maupun Jam Komandansetiap anggota INI tidak boleh terlibatlangsung masalah Narkoba maupun Narkotika danbila ada akan diberikan hukuman yang seberatberatnya.Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melawan hukumsecara tanpa hak membeli dan menerimapenyerahan dari Sdr.
sudah seringmenggunakan Narkotika jenis sabu secarabersamasama dengan Saksi 1, Koptu Junaidi(Saksi 4), Kopda Edison (Saksi 5), Serka IsraSusanto (saksi 6) dan Serda Heri MRudiantolebih kurang sebanyak 12 (dua belas) kali danterakhir pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010sekira 01.00 Wib di ruangan Ajudan Dan Yonif133/Ys saat Terdakwa sedang melakukan JagaMenimbang11Plangton Yonif 133/YsBahwa Terdakwa dan Saksi 1 dalam penggunaanNarkotika jenis sabu tanpa seijin dari pihakyang berwenang dan sudah ada penekanan
121 — 51
Aceh Timurdan penekanan agar tidak terjadi lagi di Pos lain, yang kedua masalah perubahan dukunganOperasi dan yang ketiga masalah rencana pergantian Danpos.Bahwa sekira pukul 11.00 WIB ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melaluiHandphone dan memperkenalkan diri namanya dan menanyakan Bang saya Komando yangkemarin pergi sama bang Guntur, lalu Terdakwa jawab Ya, ada apa?
Aceh Timur dan penekanan agar tidak terjadi lagi di Pos lain, yang kedua masalahperubahan dukungan Operasi dan yang ketiga masalah rencana pergantian Danpos.Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melaluiHandphone dan memperkenalkan diri namanya dan menanyakan Bang saya Komando yangkemarin pergi sama bang Guntur, lalu Terdakwa jawab Ya, ada apa?
YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL YAPEKNAS Pusat Kabupaten Tegal
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk. Pusat Jakarta Cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cab. Tegal
2.YUNI ANDARYATI S.H
3.Pemerintah R.I Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Brebes
192 — 56
Melakukan penekanan atau ancaman dengan akan dilakukanPenjualan asset melalui lelang.Padahal menurut Buku Pengantar Hukum Dagang yang di tulis olehProf.Dr.Agus Sarjono,SH.,M.H. ; Dr.Yetty Komalasari Dewi,S.H.,MLI. ;Rosewitha lrawaty, S.H.,MLI. Dan Togi Pangaribuan,S.H.,LLM.
Melakukan halhal yang menurut undangundang dan peraturanhukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat pihak keduaperlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut".Dengan demikian posita gugatan Penggugat angka 2 halaman 8, yangpada intinya mendalilkan bahwa Tergugat telan melakukan perbuatanmelawan hukum karena telah melakukan penekanan atau ancamanakan melakukan penjualan asset melalui lelang, jelas merupakan daliyang tidak berdasar hukum sama sekali, karena Tergugat dalamHalaman 19
467 — 220
Bahwapada saat di BAP saksi tidak melakukan penekanan. Pemeriksaan dilakukan di ruang jaksa dengan cara tanya jawab.
memiliki nilai kKekuatan pembuktian, karenaketerangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untukpembuktian kesalahan Terdakwa;Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksisaksidipersidangan ada 2 (dua) orang saksi yaitu yaitu Saksi MASLIKAN dan SaksiHal 43 dari 67 halaman, Putusan Tipikor No 23/Pid.SusTPK/2019/PN SmgFARIS SOFIYANTO telah menyatakan mencabut keterangannya dalam BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan yang dibuat oleh Penyidikmeskipun tidak ada penekanan
285 — 167
Putusan Nomor : 267/G/2017/PTUNJKTtelah disepakati yang kemudian dilakukan penekanan denganmembuat laporanlaporan ke Depnaker yang tidak berdasardengan tujuan agar Direksi Tergugat II Intervensi mau menyerahdan mau membayar harga saham yang lebih tinggi jauh diatasharga wajar, termasuk menghambat untuk pengurusanperizinan;(d) Bahwa Henny Koesoemaharjati seorang karyawan diKantor PT. Atalian Global Services melakukan perubahan katasandi atas akun BKPM yang dimiliki oleh PT.
Sebagaiinformasi, Penggugat dan Istri Penggugat semula telah setujuuntuk mengalihkan sahamnya, namun secara tibatiba memintaharga saham yang jauh lebih tinggi dari jumlah yang telahdisepakati yang kemudian dilakukan penekanan denganmembuat laporanlaporan ke Depnaker yang tidak berdasardengan tujuan agar Direksi Tergugat II Intervensi mau menyerahdan mau membayar harga saham yang lebih tinggi jauh diatasharga wajar, termasuk menghambat untuk pengurusan perizinan;c.
125 — 23
Bahwa halhal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindakpidana karena Terdakwa ingin mencari penghasilan dengan cara yangmudah dan terlalu mengikuti Kemauannya untuk bersenangsenangsehingga perbuatannya menjadi tidak terkendali lagi.Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut diatas,dapat dinilai bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit tidak pernahMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang50menyadari akan bahaya narkotika, bahkan Terdakwa malahmengabaikan himbauan dan penekanan Pimpinan TNI agar
107Balikpapan dalam perkara desersi pada tahun 2006, artinya denganpemidanaan tersebut tidak membuat Terdakwa menjadi sadarmelainkan malah Terdakwa semakin menjadi melakukan perbuatanyang lebih memprihatinkan lagi dengan melibatkan diri dalamperedaran dan penyalahgunaan narkotika.Bahwa oleh karena Terdakwa ternyata tidak bisa sadar dan masihjuga mengulangi lagi melakukan tindak pidana bahkan yang berkaitandengan narkotika, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memangsudah tidak peduli lagi dengan penekanan
641 — 1249 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perseroan saat ini sedang melakukan pembahasan secara intensif dengan Coordinating Committee dan sedang melakukan segala upaya terbaik lainnyaguna mencapai penyelesaian yang paling optimal sehubungan denganpermohonan PKPU ini";(Catatan: garis bawah dari Pemohon untuk penekanan);57 Pengakuan bahwa Termohon Kasasi jugamempunyai utang jatuh waktu dan dapatditagih pun dapat dilihat dari LaporanKeuangan Konsolidasi dan Laporan AuditorIndependen 31 Desember 2012 dan 2011("Laporan Keuangan Termohon 2012
;Manajemen Entitas Induk (in Casu Termohon) telah berdiskusi aktif dengan coordinating committee ("CoComm") yang terdiri dari pemegang obligasi yangutama untuk melakukan penjadwalan obligasi sesuai dengan jangka waktu yangdisepakati";(Catatan: garis bawah dari Pemohon untuk penekanan);58Meskipun Termohon Kasasi telah mengakuiadanya utang yang telah jatuh waktu dandapat ditagih, sampai dengan saat iniTermohon Kasasi masih saja menghindardari kewajiban untuk membayar utangnyatersebut;C Termohon Kasasi
650 — 193
surattersebut adalah sangat berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakankepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapatditerima sebagai barang bukti;11. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Telegram Danrem 101/Antasari NomorSTR/211/2017 tanggal 29 September 2017.Terhadap barang bukti berupa suratsurat yaitu 3 (tiga) lembar foto copySurat Telegram Danrem 101/Antasari Nomor STR/211/2017 tanggal 29September 2017 adalah merupakan barang bukti surat yang menunjukanadanya perintah atau penekanan
Bahwa perbuatan Terdakwa karena adanya keinginan untukmendapatkan kesenangan dan kenikmatan sesaat, tanpamempertimbangkan normanorma yang berlaku serta akibatnya, hal tersebutdapat terlinat dari pengakuan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenisekstasi walaupun Terdakwa mengetahui penyalahgunaan Narkotika dilarangdan bahkan Komandan satuan sering memberikan penekanan agar setiapanggota menjauhi Narkotika, namun Terdakwa tetap menggunakannya.os Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya menghambatprogram