Ditemukan 11261 data
55 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
TENTANG JUDEX FACT MELANGGAR JURISPRUDENSIBahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999, menjelaskan bahwa:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangtersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalahpengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Peradilan Negeri"Bahwa jika Jurisprudensi ini dibingkaikan kedalam perkara a quo jelas dannyata kesimpulan Judex Facti yang menyatakan
60 — 5
maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 danPasal 50 Undangundang Nomor 5 tahun 1986 yang telah di ubahdengan undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara menjadi kompetensi absolute Pengadilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quosehingga Pengadilan Negeri Ponorogo tidak berwenang untukmenerima, memeriksa, lebihlebinh memutus/mengadili perkara a quo.Bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RItanggal 29 Desember 2000 Nomor 620
107 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
perhitungan suara yang sah yang dilaksanakan olehpenyelenggara Pemilu KPUD Kabupaten Pulang Pisau, mengingat juga bahwatidak terdapat adanya suatu kejadian khusus atau keberatan yang diajukanatas hasil rapat Pleno KPUD Kabupaten Pulang Pisau, maka kemudian KPUDKabupaten Pulang Pisau telah menetapkan Penggugat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilin pada Kabupaten Pulang Pisau, dariPartai Demokrat, pada Daerah Pemilihan Il, Kabupaten Pulang Pisau, denganperolehan suara yang sah adalah 620
Pembanding/Penggugat I : HASAN GURIMAN Diwakili Oleh : ARTHUR STEVEN WAGIU, SH
Terbanding/Tergugat : TOTO ARIESANTO
Terbanding/Turut Tergugat : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PANITIA PENGADAAN TANAH WADUK KUWIL
74 — 45
berwenangmengadili perkara ini; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesarRp.301.000,(tiga ratus satu ribu rupiah);(vide tambahan bukti surat dalam memori banding, Pembanding dan Pembanding II, tanggal 30 Juli 2019).Bahwa yang menjadi objek dalam Surat Pengikatan tersebut adalahtanah, dan tanah termasuk benda yang tidak bergerak berdasarkanpasal 616 KUHPerdata, penyerahan (/levering) benda tidak bergerakterjadi melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan caraseperti ditentukan dalam pasal 620
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tirta Raya Makmur senilai Rp. 185.311.000, untuklokasi di Kabupaten Pandeglang dengan jumlah penerima bantuan bahanmaterial sebanyak 62 Kepala Keluarga dengan rincian : Batu bata merah sebanyak : 21,390 buah Semen sebanyak : 682 sak Kayu Balok 6/10 sebanyak : 620 batang Kaso 4/6 sebanyak : 930 batang Papan 2/20 sebanyak : 310 lembar Pasir pasang sebanyak : 310m Genting : 18.600 buah Paku 10 cm sebanyak : 248 kg Paku 7 cm sebanyak : 248 kg Paku 5 cm sebanyak : 248 kgSedangkan realisasinya yang diserahkan
47 — 9
0.00 12.00 551.00 752.00 Tm/F10 1 TE(20) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 555.00 752.00 Tm/F10 1 TE(4) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 170.00 724.00 Tm/F10 1 TE(130111) 2(126) 6(130105) 1(122) 1(113) 2(113) 2(105) 1(120) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 232.00 724.00 Tm/F10 1 TE(4) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 244.00 724.00 Tm/F10 1 TE(27) 1(25) TadRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 259.00 724.00 Tm/F10 1 TE(4) 620
1.Mulkawi
2.Halimi
3.Jamaluddin
4.Abdul Maki
Tergugat:
1.PT. Banjar Gawi Makmur
2.JANTO Alias JAN DJIE
3.PT. Banjar Mas
4.PT. Jaya Borneo Makmur
5.Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
51 — 904
Fotokopi Surat dari Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor 620/0840/UMUM, tanggal 24September 2009 tentang Persiapan Penyerahan Jalan Trikora Banjarbaru, diberi tandabukti T.V3;. Fotokopi Nota Pertimbangan dari Tim Evaluasi Pembangunan dan Pemeliharaan JalanTrikora Nomor 970/240Pend/DPPKAS, tanggal 10 Maret 2010 tentang Laporan HasilPemeriksaan Lapangan untuk Penyelesaian dan Penyerahan PekerjaanPembangunan dan Pemeliharaan Jalan Trikora, diberi tanda bukti T.V4;.
65 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inijuga sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978tanggal 5 Februari 1981, dengan kaidah hukum Pengadilan Negeri tidakberwenang untuk membatalkan hak milik yang dikeluarkan oleh instansilain dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999, dengan kaidah hukum Bila yang digugatadalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut
10 — 0
:Ulej 620 Cum. i> gay plo asa Urge)!
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Nomor : 620/629a/DPU/IX/2004 Perihal Penghentian danPemutusan Hubungan Kerja Paket Kegiatan Perencanaan Umum danPengumpulan Data Teknis Jalan dan Jembatan.31. Surat Pernyataan Perubahan Rekening.Untuk Bukti Surat dari Penasehat Hukum Terdakwa Il, yaitu :1. Berita Acara Penyerahan uang sebesar Rp. 202.000.000, (dua ratusdua juta rupiah).2. Surat Pernyataan Perubahan Rekening.3.
42 — 15
dikeluarkan olehTergugat Il tersebut harga ganti rugi yang ditetapkan tidak layak dan tidakadil, maka berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam UndangUndangTentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan mengadili perkaradimaksud adalah mutlak merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum ;Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang berlaku sebagaimana telahditerapkan oleh para hakim dalam berbagai putusan Yurisprudensi antaralain Yurisprudensi MARI Nomor 620
Terbanding/Tergugat III : ERNING MUKTI WIBOWO,
Terbanding/Tergugat I : Drs. ATANG SULAIMAN,
Terbanding/Tergugat II : H. SUBARNO,
Terbanding/Turut Tergugat V : PANITIA PENGADAAN TANAH P dua T KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : NY. AGUSTY RIDWAN, S.H., NOTARIS.PPAT,
Terbanding/Turut Tergugat I : HUSNA DARWIS, S.H., Notaris PPAT,
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI Cq. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA,
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bogor,
134 — 55
proses konsinyasi ke Ketua PengadilanNegeri Bogor dikarenakan adanya gugatan a quo dan Ketua PengadilanNegeri Bogor pun telah menerima konsinyasi tersebut;Bahwa faktanya Penetapan Lokasi oleh Gubernur Jawa Barat yangdipergunakan sebagai dasar untuk proses Pengadaan Tanah, perubahanpenggunaan tanah, dan peralihnan hak atas tanah dalam PengadaanTanah bagi pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road telah terbit sejaktahun 2005 sebagaimana telah diperbarui terakhir oleh KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor 620
Pembanding/Tergugat II : BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE Diwakili Oleh : Putranta Setyanugraha,SH.,M.Si Dkk
Terbanding/Penggugat : HANS KARYOSE
Turut Terbanding/Tergugat III : DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
94 — 44
Desa) nomor 720 berasal dariKihan/Sandi, luas 1650 m2Surat Pelepasan Hak Nomor:593.2/146/gunungputri/2007 tertanggal24/07/2007 dengan Girik (Letter C Desa) nomor 725 a berasal dariEcih, luas 632 m2Surat Pelepasan Hak Nomor:593.2/147/gunungputri/2007 tertanggal24/07/2007 dengan Girik (Letter C Desa) nomor 685 berasal dari HjUnas/Rais Djiun, luas 1.200 m2Surat Pelepasan Hak Nomor:593.2/148/gunungputri/2007 tertanggal24/07/2007 dengan Girik (Letter C Desa) nomor 703 berasal dari Hj.UUn Markunah, luas 620
Terbanding/Tergugat I : SAENAL Bin BOE
Terbanding/Tergugat II : MANSUR Bin PANGGIH
Terbanding/Tergugat III : FERRY SUGIANTO
Terbanding/Tergugat IV : IDANG Binti MASKUR
74 — 38
Pasal 620 KUHPerdata dan Pasal26 Ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, maka hak atas TanahSHGB Nomor 00128/Kel.Damai Bahagia dan hak atas TanahSHGB Nomor 00129/Kel.Damai Bahagia tersebut telah sahmenjadi milik PEMBANDING, dan selanjutnya berdasarkanketentuan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi Sertifikatmerupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik
168 — 47
Bul. 620.Bahwa selanjutnya pula didasari tindakan Tergugat pada Objek Sengketatersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikanPara Penggugat selaku pemilik hak atas objek sengketa, maka wajar danberalasan hukum apabila didalam gugatan perkara juga Tergugatdihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul kemudiansebagaimana hukumnya;Berdasarkan seluruh uraian dan pemaparan dalam posita tersebutdiatas, maka para penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepadayang terhormat
41 — 23
Utomo.Bendel XVI:Surat Pernyataan Bersama no. 201N11/2007.Surat Dinas Pekerjaan Umum No. 620/0176 tanggal 28 Februari 2008.Surat Pernyataan an.
33 — 22
menyatakan:Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 206/Pat/2018/PT MDNSeseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atautidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan ataurehabilitasi.Perhatikan juga:Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.620
14 — 5
Reg.620/AD/639/G/18, sebagai TERMOHON;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di mukasidang;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannyatanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab.
1.ANDI BUANA PUTRA S.Pd
2.MUHAMMAD ALI
3.Drs. JUFRI
4.H. ISMAIL, S.Ag, MH.
5.IRAWATI, AMG.
6.JAMALUDDIN
7.NUR HASNAH
Tergugat:
ASDAR Alias A'DA Bin MUHAMMAD TAHIR
107 — 51
Pasal 1458 Kitab UndangUndangHukum Perdata, jual belli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihakseketika setelan kedua belah pihak tersebut mencapai sepakat tentangkebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkanmaupun harganya belum dibayar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 616 Kitab UndangUndangHukum Perdata, penyerahan benda tidak bergerak dalam hal ini yaitu tanah,dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkuran dengan cara sepertiyang ditentukan dalam Pasal 620
69 — 36
2222 nnn nn nnn nn nnn nn cnn nnn cenceSurat Keterangan Pemilikan Tanah No. 593/85/60/94 tanggal 8 Desember 1994(bukti P.XXIX1) ; 222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn cnnSurat Keterangan No. 592.11/347/1998 (bukti P.XXX1) ; Surat Pernyataan 1998 (bukti P.XXX2) ; Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 (bukti P.XXX3); Surat Keterangan No. 592.11/194/1989 tanggal 14 Nopember 1989 (buktiP.XXXI1) 5 222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn cnn nnn ccc nnn necesSurat Keterangan Pengolahan Tanah No. 592.2/620