Ditemukan 11193 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pid.b/2015/pn sky 620/pid.b/2014/pn kag Pencurian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2740 K/Pdt/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — 1. JOSE KANISIUS MATURBONGS, S.H, dkk lawan 1. EDMUNDUS MATURBONGS, dkk dan 1. HIRONIMUS MATURBONGS, dkk
66 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkarapada peradilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segaladokumen kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalamperkara ini adalah mengandung cacat hukum adalah salah alamat di mana haltersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum melainkanmerupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal
    Turut Tergugat;Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkara padaperadilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segala dokumenkepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahmengandung cacat hukum adalah salah alamat di mana hal tersebut bukanlahmerupakan kewenangan dari Peradilan Umum melainkan merupakan kewenangandari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dinyatakan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-02-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2198 K/Pdt/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — 1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), dkk vs P.T. AMANA JAYA
121 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29121999, yang menegaskan: Bilayang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri.
    Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29121999, yang menegaskan Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri;Bahwa terhadap putusan Judex Facti tingkat pertama tidak didasarkan pada ketentuan serta peraturanperundangundangan yang ada sebagaimana tersebut diatas, melainkan adanya kepentingan perorangantanpa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-09-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 19 September 2016 — Drs. SURPIADI A. MAPPA
67 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TOTALKELURAHAN KTP KK KTP KKLilina Ajangale Sabtu au 04/200 4486 624 27,936,800 5,928,000 33,864,800Cani Sirenreng Minggu 2104/20 950 374 17,860,000 3,553,000 21,413,000Ulaweng 75/04/200Chrong Minggu 7 931 379 17,502,800 3,600,500 21,103,300Pallawarukka Sabtu 04/200 420 199 7,896,000 1,890,500 9,786,500Jompie Minggu 04/200 580 117 5,264,000 1,111,500 6,375,500Sappewalie selasa 97/4290 s10) 373 15,228,000 3,543,500 18,771,500Lamakkaraseng Selasa 2 294 166 5,527,200 1,577,000 7,104,200Mulamenre Rabu a 04/200 620
    KK KTP KKLilina Ajangale Sabtu au 04/200 1486 624 27,936,800 5,928,000 33,864,800CaniSirenreng Minggu 2104/20 950 374 17,860,000 3,553,000 21,413,000Ulaweng 75/04/200oR Minggu 7 931 379 17,502,800 3,600,500 21,103,300Pallawarukka Sabtu i 04/200 420 199 7,896,000 1,890,500 9,786,500Jompie Minggu 1 04/200 o580 117 5,264,000 1,111,500 6,375,500Sappewalie selasa 97/4200 10) 373 15,228,000 3,543,500 18,771,500Lamakkaraseng Selasa prioai200 294 166 5,527,200 1,577,000 7,104,200Mulamenre Rabu 1 04/200 620
Pengadilan PA KAYU AGUNG Perdata Agama
Register : 20-06-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 494/Pdt.G/2016/PA.KAG
Tanggal 29 Agustus 2016 — Pemohon vs Termohon
9 — 5
  • SAIMAN,S.H, & FAMILY, berkantor di Jalan Angkatan 45 No 2636,(samping XL Center), Palembang, Telp 0711 5730 620.Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2016,yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKayuagung tanggal 05 Agustus 2016, dengan RegisterNomor 20/SK/Pdt.G/2016/PA.KAG, dalam hal iniselanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah meneliti berkas perkara;Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan No.0494/Pdt.G/2016/PA.KAGSetelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Pengadilan PN PONOROGO Perdata
Register : 11-01-2011 — Putus : 15-06-2011 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 01/PDT.G/2011/PN.PO
Tanggal 15 Juni 2011 — Drs. SAIFUDIN melawan KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PONOROGO dkk,
56 — 5
  • maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 danPasal 50 Undangundang Nomor 5 tahun 1986 yang telah di ubahdengan undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara menjadi kompetensi absolute Pengadilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quosehingga Pengadilan Negeri Ponorogo tidak berwenang untukmenerima, memeriksa, lebihlebinh memutus/mengadili perkara a quo.Bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RItanggal 29 Desember 2000 Nomor 620
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 07-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 100/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : SULAIMAN Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat II : SAPURA Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat III : SUPANDI Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat IV : SUMRATI Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat V : SUBIR Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Terbanding/Tergugat I : ROHATIN
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
74 — 37
  • Negeri untuk memeriksa danmengadili, tetapi merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara,sesuai dengan Ketentuan Undangundang Nomor: 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara Jo Undangundang Nomor: 9 Tahun 20004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara Jo Undangundang: 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara serta azas yang terkandung dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 620
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 18-07-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 03-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 413/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 2 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : Andi Anzhar Cakra Wijaya
Terbanding/Tergugat : Komando Daerah Militer Jaya Jayakarta, TNI Angkatan Darat
136 — 98
  • (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan: seseorangatau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yangberwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, denganatau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi;Hal 9 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKIe) Putusan Mahkamah Agung RI No. 620
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 22-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN AMBON Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
1.USMAN MOLLE
2.SRI MOLLE
3.RENNY MOLLE
4.RIZAL MOLLE
5.ROSNA MOLLE
6.RAMLA MOLLE
7.RIFAIS MOLLE
8.ROSNIATI MOLLE
9.RINDI MOLLE
Tergugat:
1.IRSANSYAH
2.ROSDIANA ELY
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
2.Kepala Cabang PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk, Cabang Ambon
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ambon
59 — 24
  • UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tetang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 1 & 2 danYurisprudensi MA Nomor : 1198.K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976Karena pengeluaran sertifikat itu sematamata wewenang administrasidan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya jugawewenang administrasi, b ukan Pengadilan Junto Yurisprudensi MANomor : 321 K/Sip/1978, tanggal 5 Februari 1981 Pengadilan tidakberwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan olehinstansi lain Junto Yurisprudensi MA Nomor 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 12-10-2011 — Putus : 17-01-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/TUN/2011
Tanggal 17 Januari 2012 — BENY HALIM ALIAS BENNY VS I. KAKAN PERTANAHAN KAB. SERDANG BEDAGAI, II.SARUDIN PURBA, III.RAULI Br. MANIHURUK;
53 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TENTANG JUDEX FACT MELANGGAR JURISPRUDENSIBahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999, menjelaskan bahwa:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangtersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalahpengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Peradilan Negeri"Bahwa jika Jurisprudensi ini dibingkaikan kedalam perkara a quo jelas dannyata kesimpulan Judex Facti yang menyatakan
Pengadilan PN WATES Pidana Umum
Register : 26-08-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN WATES Nomor 48/Pid.S/2020/PN Wat
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.EVI NURUL HIDAYATI,S.H.
2.MELADISSA ARWASARI, S.H.
Terdakwa:
ANTONIUS SARWONO Als SARWONO
49 — 10
  • Menyimpan, menjual minuman beralkohol tanpa ijin ;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Antonius Sarwono Alias Sarwono oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  • Menetapkan agar barang bukti berupa :
    • 5 (lima) botol Anggur Kolesom Cap Orang Tua, kemasan 620
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 15-12-2023 — Putus : 31-01-2024 — Upload : 16-02-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 31 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.BIMA BRAMASTA, S.H
2.WILLY PRAMUDYA RONALDO, SE., SH
Terdakwa:
AKHMAD BADUI,S.E Bin DARUSSALAM
65 — 49
  • Menetapkan barang bukti berupa :
1) 1 (satu) bundel Surat Kepala Desa Harapan Jaya Nomor : 620/15/2015/2018 tanggal Juli 2018 perihal Permohonan Rehab Jalan (ASLI)
2) 1 (satu) bundel Surat Kepala Desa Harapan Jaya Nomor : 620/18/II/2015/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Permohonan Rehab Jalan (ASLI)
(Daftar barang bukti pada nomor urut 1 s/d nomor urut 2)
Agar dikembalikan kepada saksi ACHMADI Bin SANAN
3) 1 (satu
50) 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat komitmen Nomor : 620/7829/APBD/DPUPR/ME/2019 tanggal 18 juli 2019 perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (ASLI)
51) 1 (satu) lembar Surat Direktur CV.
230) Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : 19.16.01.1105.064597
231) Surat Perjanjian Pemborongan Paket Rehab Jalan Desa Harapan Jaya Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019.
232) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0756/BL/LS/BPKAD/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Tahun Anggaran 2019. Pembayaran Angsuran Termin I s/d II Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya.
239) Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin Pertama atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya , Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juli 2019.
240) Berita Acara Pembayaran Nomor : 334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Angsuran Termin Ke Pertama.
241) Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 7827/APBD/DPUPR/ME/2019.
245) Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin Kedua atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya, Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 335/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juli 2019.
246) Berita Acara Pembayaran Nomor : 335/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Angsuran Termin Ke Dua.
247) Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 7830/APBD/DPUPR/ME/2019.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp
Tanggal 30 Mei 2017 — SUKARDI bin ARBA’I (alm)
100 — 19
  • HRB (Harapan Rezeki Bungsu);- 1 (satu) buah surat Nomor : 540/001/ASR/I/2015 tanggal 06 Januari 2015 perihal penerbitan Izin penambangan Pasir;- 1 (satu) buah surat Nomor : 620/91/ASR/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal mohon ditinjau kembali Hasil Rapat BPD tanggal 22 Agustus 2016;- 1 (satu) eksemplar surat Nomor : 401/66/ASR/IX/2016 tanggal 01 September 2016 perihal mohon fasilitasi penyelesaian konflik antara CV.
    HRB (Harapan Rezeki Bungsu);1 (satu) buah surat Nomor : 540/001/ASR/V2015 tanggal 06 Januari2015 perihal penerbitan Izin penambangan Pasir;1 (satu) buah surat Nomor : 620/91/ASR/X/2016 tanggal 20 Oktober2016 perihal mohon ditinjau kembali Hasil Rapat BPD tanggal 22Agustus 2016;1 (satu) eksemplar surat Nomor : 401/66/ASR/IX/2016 tanggal 01September 2016 perihal mohon fasilitasi penyelesaian konflik antaraCV.Harapan Rezeki Bungsu (HRB) dengan pihak Desa Air Seruk;Halaman 8 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/TPK
    HRB (Harapan Rezeki Bungsu);1 (satu) buah surat Nomor : 540/001/ASR/V2015 tanggal 06 Januari 2015perihal penerbitan Izin penambangan Pasir;1 (satu) buah surat Nomor : 620/91/ASR/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016perihal mohon ditinjau kembali Hasil Rapat BPD tanggal 22 Agustus 2016;1 (satu) eksemplar surat Nomor : 401/66/ASR/IX/2016 tanggal 01September 2016 perihal mohon fasilitasi penyelesaian konflik antara CV.Harapan Rezeki Bungsu (HRB) dengan pihak Desa Air Seruk;Tanda terima uang tanggal 31 Agustus
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama Waris Islam
Register : 22-06-2015 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 290/Pdt.G/2015/MS-Lsk
Tanggal 27 Juli 2016 — Hj. Zainabon binti Hasan melawan Tgk Zainal Abidin bin Berdan, cs
68 — 20
  • Satu petak tanah kebun berbentuk Sertifikat Hak Milik Nomor 340atas nama Hj.Zainabon Hasan (penggugat) berdasarkan Akta JualBeli Nomor 110/TJA/2009 dan Nomor 620/TJA/2010 seluas 356meter terletak di Desa/Gampong Rawang ltek, Kec. Tanah JamboAye, Kab. Aceh Utara.Uang tunai senilai Rp.100.000.000 merupakan sumbangan dariBupati Aceh Utara melalui rekening bank Hj.Zainabon Hasan(penggugat) untuk kepentingan pengobatan Tgk.H.lbrahim Bardansemasa sedang dirawat di RS. Herna, Medan.
    Zainabon Hasan (penggugat) berdasarkanAkta Jual Beli Nomor 110/TJA/2009 dan Nomor 620/TJA/2010seluas 356 meter terletak di Desa/GampongRawang ltek, Kec.Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara.f. Uang tunai senilai Rp.100.000.000 merupakan sumbangan dariBupati Aceh Utara melalui rekening bank Hj. Zainabon Hasan(penggugat) untuk kepentingan pengobatan Tgk.H.lorahimBardan semasa sedang dirawat di RS.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 09-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Desember 2020 — Penuntut Umum:
ILHAM MUSBAHUS SYUKRI, S.H.
Terdakwa:
AKHMAD ZULFIAN, S.T.
116 — 20
  • Pasernomor : 620/231/DBMPTRBM/2011 tanggal 02 Februari 2011 yangpada pokoknya meminta kepada Pokja Il ULP Kab. Paser dimanaterdakwa adalah ketua Pokja tersebut, untuk segera melakukan prosesPenunjukan Langsung Paket Pekerjaan yang salah satunya adalahPembangunan Jembatan Legai (Bantuan Provinsi Tahun 2011),kemudian Pokja Il ULP Kab. Paser menerbitkan UndanganPenunjukan Langsung kepada CV.
    Paser nomor : 620/231/DBMPTRBM/2011 tanggal 02 Februari 2011 yang pada pokoknya memintakepada Pokja Il ULP Kab. Paser untuk segera melakukan prosesPenunjukan Langsung Paket Pekerjaan yang salah satunya adalahPembangunan Jembatan Legai (Bantuan Provinsi Tahun 2011)selanjutnya Pokja Il ULP Kab. Paser menerbitkan UndanganPenunjukan Langsung kepada CV.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 257/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 5 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat I : DR HC KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI Diwakili Oleh : DR HC KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI
Pembanding/Penggugat II : HEKTOR POMPIDO SURBAKTI Diwakili Oleh : DR HC KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI
Pembanding/Penggugat III : LENY PURI CHLEFES Diwakili Oleh : DR HC KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI
Terbanding/Tergugat I : PT. Perkebunan Nusantara II
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Badan Usaha Milik Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat III : Walikota Medan
Terbanding/Turut Tergugat IV : Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat V : Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kelurahan Sidomulyo Kota Medan
199 — 44
  • 1457 : Jual beli adalah suatu persetujuan, denganmana pihak yang satu) mengikatkan = dirinya untukmenyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untukmembayar harga yang telah dijanjikan.Pasal 1459 : Hak milik atas barang yang dijual tidaklahberpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belumdilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616.Pasal 616 : Penyerahan atau penunjukan akan kebendaantah bergerak dilakukan dengan pengumuman akan aktayang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalamPasal 620
    .Pasal 620 : Dengan mengindahkan ketentuanketentuantermuat dalam tiga pasal yang lalu pengumuman termaksuddi atas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinanotentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yangbersangkutan ke kantor penyimpan hipotik yang manadalam lingkungannya berangbarang tak bergerak yangharus disertakan tv berada dan dengan membukukannyadalam register.Bersama sama dengan pemindahan tersebut di atas, pihakyang berkepentingan harus menyampakan juga kepadapenyimpan hipotik
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-04-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN Yyk
Tanggal 13 Juli 2017 — OSCAR PAMUNGKAS, S.Kom Bin ARIF BUDIMAN
30 — 12
  • 6.250.000.3. 1 (Satu) buah HP Xiaomi warna hitam;e Bahwa dilakukan penggeledahan di kos terdakwa pada hari sabtu tanggal14 Januari 2017 sekira pukul 16.00 wib dan ditemukan barang buktiberupa :2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam besar isi tembakau super(+ 170 gram);1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau super (+ 25 gram);4 (empat) bungkus plastik klip warna kuning mas isi tembakau super(+ 20 gram);1 (satu) buah timbangan elektrik merk POCKET SCALE;7 (tujuh) buah kaleng bundar warna kuning emas;620
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 27-08-2013 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 216/.Pdt.G/2012 /PN. KPG
Tanggal 27 Agustus 2013 — VALENTINUS SERAN LAWAN 1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Klas II.A Kupang 2. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur 3. Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktur Jemdral Pemasyarakat an Republik Indonesia
62 — 48
  • Bahwa haltersebut didukung berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI didalamputusan No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 dengan kaidah hukumsebagai berikut :Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pengadilan Negeri in casu PengadilanNegeri
Pengadilan PA NGANJUK Perdata Agama
Register : 30-01-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA NGANJUK Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.NGJ
Tanggal 8 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 1
  • apabila pihak yang berakad karena terpaksa engganmelaksanakan ketentuanketentuan agama, maka pihak yang merasa dirugikanoleh akad itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, sebagaimanaketentuan Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2Kompilasi Hukum Islam,;Menimbang, Majlis berpendapat sama dengan pendapat dalam kitab AlMuhadzdzab juz 2 halaman 175 dan diambil alih menjadi pertimbangnan sendirioleh Majelis Hakim sebagai berikut :ue wan lo gor dbgwlg adailolale gairgl lau elodg 620
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Perceraian
Register : 04-09-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2132/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 9
  • tergugat yakni selama 9 bulan, sesuai KemampuanTergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddak setiap bulan sejumlahRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga seluruhnya 9XRp1.000.000,00 = Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandangperlu. mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab lanatutThalibin halaman 85 dan mengambil alin sebagai pendapat dalampertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :> grul La ale le) yo 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-09-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 19 September 2012 — H. ADE SULAEMAN ZAKARIA Bin ZAKARIA;
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pid/1987, tanggal 13101987 bahwa mengenai uang penggantikepada terdakwa dalam tindak Pidana korupsi untuk dibayar tidakboleh melebihi harta benda yang diperoleh dari hasil Korupsitersebut; Oleh karena itu Pengadilan Tinggi telah salah dalamPenerapan hukum karena telah menjatuhkan Pidana Denda (Rp.200.000.000,) yang besarnya melebihi kerugian keuangan Negara yangdituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (Rp. 136.440.000,);2.