Ditemukan 11261 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2012/pa.sbs 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Tanah
Register : 24-10-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 473/PDT.BTH/2012/PN.BDG
Tanggal 27 Juni 2013 — KOMARUDIN, Dkk LAWAN PT. BANK MEGA. Tbk, Dkk
128 — 20
  • Bahwa Para Pembantah dalan surat bantahannya menyatakan menundaPeiaksanaan Leiang dimana hai tersebut merupakan kewenangan KPKNL(Kantor Peiayanan Kekayaan Negara dan Leiang) dan berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999tertangga!
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 27-08-2013 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 216/.Pdt.G/2012 /PN. KPG
Tanggal 27 Agustus 2013 — VALENTINUS SERAN LAWAN 1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Klas II.A Kupang 2. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur 3. Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktur Jemdral Pemasyarakat an Republik Indonesia
65 — 48
  • Bahwa haltersebut didukung berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI didalamputusan No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 dengan kaidah hukumsebagai berikut :Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pengadilan Negeri in casu PengadilanNegeri
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 22-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN AMBON Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
1.USMAN MOLLE
2.SRI MOLLE
3.RENNY MOLLE
4.RIZAL MOLLE
5.ROSNA MOLLE
6.RAMLA MOLLE
7.RIFAIS MOLLE
8.ROSNIATI MOLLE
9.RINDI MOLLE
Tergugat:
1.IRSANSYAH
2.ROSDIANA ELY
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
2.Kepala Cabang PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk, Cabang Ambon
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ambon
65 — 27
  • UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tetang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 1 & 2 danYurisprudensi MA Nomor : 1198.K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976Karena pengeluaran sertifikat itu sematamata wewenang administrasidan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya jugawewenang administrasi, b ukan Pengadilan Junto Yurisprudensi MANomor : 321 K/Sip/1978, tanggal 5 Februari 1981 Pengadilan tidakberwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan olehinstansi lain Junto Yurisprudensi MA Nomor 620
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 07-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 100/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : SULAIMAN Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat II : SAPURA Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat III : SUPANDI Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat IV : SUMRATI Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat V : SUBIR Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Terbanding/Tergugat I : ROHATIN
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
80 — 39
  • Negeri untuk memeriksa danmengadili, tetapi merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara,sesuai dengan Ketentuan Undangundang Nomor: 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara Jo Undangundang Nomor: 9 Tahun 20004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara Jo Undangundang: 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara serta azas yang terkandung dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 620
Pengadilan PA KAYU AGUNG Perdata Agama
Register : 20-06-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 494/Pdt.G/2016/PA.KAG
Tanggal 29 Agustus 2016 — Pemohon vs Termohon
10 — 5
  • SAIMAN,S.H, & FAMILY, berkantor di Jalan Angkatan 45 No 2636,(samping XL Center), Palembang, Telp 0711 5730 620.Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2016,yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKayuagung tanggal 05 Agustus 2016, dengan RegisterNomor 20/SK/Pdt.G/2016/PA.KAG, dalam hal iniselanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah meneliti berkas perkara;Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan No.0494/Pdt.G/2016/PA.KAGSetelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 12-10-2011 — Putus : 17-01-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/TUN/2011
Tanggal 17 Januari 2012 — BENY HALIM ALIAS BENNY VS I. KAKAN PERTANAHAN KAB. SERDANG BEDAGAI, II.SARUDIN PURBA, III.RAULI Br. MANIHURUK;
55 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TENTANG JUDEX FACT MELANGGAR JURISPRUDENSIBahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999, menjelaskan bahwa:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangtersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalahpengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Peradilan Negeri"Bahwa jika Jurisprudensi ini dibingkaikan kedalam perkara a quo jelas dannyata kesimpulan Judex Facti yang menyatakan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 18-07-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 03-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 413/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 2 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : Andi Anzhar Cakra Wijaya
Terbanding/Tergugat : Komando Daerah Militer Jaya Jayakarta, TNI Angkatan Darat
140 — 111
  • (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan: seseorangatau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yangberwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, denganatau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi;Hal 9 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKIe) Putusan Mahkamah Agung RI No. 620
Pengadilan PN PONOROGO Perdata
Register : 11-01-2011 — Putus : 15-06-2011 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 01/PDT.G/2011/PN.PO
Tanggal 15 Juni 2011 — Drs. SAIFUDIN melawan KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PONOROGO dkk,
60 — 5
  • maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 danPasal 50 Undangundang Nomor 5 tahun 1986 yang telah di ubahdengan undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara menjadi kompetensi absolute Pengadilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quosehingga Pengadilan Negeri Ponorogo tidak berwenang untukmenerima, memeriksa, lebihlebinh memutus/mengadili perkara a quo.Bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RItanggal 29 Desember 2000 Nomor 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-08-2011 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2896 K/PDT/2010
Tanggal 24 Agustus 2011 — RAHMI, DKK ; WALIKOTA PADANG ; PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER II BUKIT BARISAN cq. KOMANDAN KOREM 032 WIRABRAJA cq. KOMANDAN KODIM 0312 PADANG
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penerapan akan ketentuan ini telah dilakukan oleh Mahkamah Agungdengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang kaedah hukumnyaadalah:"BILLA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABAT TATAUSAHA NEGARA DAN OBJEK GUGATAN MENYANGKUTPERBUATAN YANG MENJADI WEWENANG PEJABAT TERSEBUT,MAKA YANG BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARATERSEBUT ADALAH PERADILAN TATA USAHA NEGARA BUKANWEWENANG PENGADILAN NEGERT".Bukti ad infermandum Hal. 28 dari 38 hal. Put.
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 16-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PA Soreang Nomor 367/Pdt.P/2019/PA.Sor
Tanggal 14 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
66 — 44
  • Bahwa pada hari Selasa 02 031920 anak ketiga Alnasan bin Irmasan aliasAlhasan bin Irmasan dengan Juyi binti Muhasim, Darta bin Alnasanmenikah dengan Unis binti Murnasih di KUA Ujungberung berdasarkanDuplikat Petikan Dari Buku Pendaptaran Nikah: 620/34/1928 Salinan sesuaiaslinya Reg No : B.247/Kua.10.04.08 /PW. O01/IV/19 tanggal1142018 yangdikeluarkan oleh KUA Kecamatan sekarang Cilengkrang, dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama :39.1. Unin binti Darta.39.2. Adeng bin Darta (Alm).39.3.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer Disersi
Register : 01-11-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 17-04-2017
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 174-K / PM III-16 / AD / XI / 2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Terdakwa : Steven Patonaung Pratu Nrp 31120226740992. Oditur Militer : Hasta Sukidi, S.H., Mayor CHK NRP.2910087290970,
55 — 32
  • 2016MenimbangAtas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkanseluruhnya.Bahwa Saksi3 Serka Aris Nrp. 21040216921083 telahmemberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita AcaraPemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil oleh OditurMiliter secara sah sesuai ketentuan Pasal 1389 UndangundangNomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Saksitersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan sedang adatugas/dinas sesuai dengan Surat Perintah dari Danrindam VI/WrbNomor Sprin/620
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 08-11-2017 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN AMBON Nomor 212 /Pdt.G/2017/PN.Amb
Tanggal 14 Agustus 2018 — HANOCH TAMTELAHITU,SH, lahir di Ambon, 9 September 1954 (63 tahun) pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jl.Dr Kayadoe Kudamati RT 002/RW 06 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; Lawan AHLI WARIS JANDA MARTHA A SOPACUA/TAMAELA, atas nama : 1. Margaretha Sulilatu/Sopacua, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Sirimau RT 002 /RW 02 Kayu Putih Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ; 2. Marthen Sopacua, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Ina Tuni (Pondok Patty) Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ; 3. Willy Frensia Sopacua, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Sirimau RT 002/ RW 02, Kayu Putih, Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukum THEODORON MAKARIOS SOULISA,SH dan LAURITZKE MANTULAMETEN,SH, beralamat di jalan Haruhun (Karang Panjang) Nomor 06RT 003/RW 01, Kelurahan/Desa Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I ; 4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Tantui, Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II ;
134 — 38
  • Tahun 2004 tentang, Peradilan Tata Usaha Negarapasal 53 ayat 1 dan 2 dan yurisprudensi MA Nomor 1198 K/Sip/1973,tanggal 6 Januari 1976 Karena pengeluaran sertifikat itu sematamatawevenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehinggapembatalannya juga wevenang administrasi, bukan Pengadilan YontoYurisprudensi MA Nomor : 321 K/Sip /1978, tanggal 5 Februari1981Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hakmilik yang dikeluarkan oleh Instansi lain Joncto Yurisprudensi MANomor : 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-11-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2654 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — H. BASUNI; dkk vs. PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS (diwakili Johnny Ponto dan Sujono Direktur Utama), PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (RI) Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI KAPUAS,
97 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya dalamJawaban ini disebut MARI) dalam Putusan Mahkamah Agung RINomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, sebagai berikut:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilantata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri;(Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dilakukan oleh
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-10-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 555/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 17 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : PT SINAR HOPERINDO Diwakili Oleh : Habibullah, SH., MH.
Terbanding/Tergugat I : PT. SUCOFINDO ADVISORY UTAMA
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Tergugat III : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung I
107 — 39
  • 157/KPTS/M/2018 TentangPengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan LangsungKuasa Pengguna Anngaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan SatuanKerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah dan Wilayah II di LingkunganDirektorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan PeoimahanRakyat, tertanggal 26 Februari 2018, guna melaksanakan pengadaantanah untuk pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung;Bahwa lokasi pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung ditetapkandengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-08-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2895 K/PDT/2010
Tanggal 24 Agustus 2011 — H. ZAINAL ALMANAR, SH, DKK ; WALIKOTA PADANG ; PANGLIMA TENTARA NASIONAL (TNI) Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER II BUKIT BARISAN Cq. KOMANDO KOREM 032 WIRABRAJA Cq. KOMANDAN KODIM 0312 PADANG
52 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2895 K/PDT/2010 Penerapan akan ketentuan ini telah dilakukan oleh Mahkamah Agungdengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang kaedah hukumnyaadalah:"BILLA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABAT TATAUSAHA NEGARA dan OBJEK GUGATAN MENYANGKUTPERBUATAN yang MENJADI WEWENANG PEJABAT TERSEBUT,MAKA yang BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARATERSEBUT ADALAH PERADILAN TATA USAHA NEGARA BUKANWEWENANG PENGADILAN NEGERT".Bukti ad infermandum Ketentuan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 05-06-2018 — Putus : 03-08-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 68/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 3 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat I : MINTO
Pembanding/Penggugat II : EKO BUDIARDI SAPUTRA
Pembanding/Penggugat III : DAVOT
Terbanding/Tergugat : PT.MAHAKAM SUMBER JAYA
62 — 30
  • 0,00 75.180.000,00112.500,0Durian 362 O 40.725.000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 40.725.000,00105.000,0Kelapa 400 O 42.000.000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 42.000.000,00157.905.000,0 190.050.000,0 1.222.457.000,0Jumlah , 874.502.000,00 5 (3) RANTO RANTE ALLO Jenis, Harga Harga Harga Total HargaNama Kecil Satuan Jumlah Besar Satuan Jumlah Produktif Satuan Jumlah KeseluruhanTanaman (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)450.000,0Sawit 0 0,00 0,00 874 O 393.300.000,00 0 0,00 0,00 393.300.000,00750.000,0Durian 0 0,00 0,00 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 03-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/PDT.SUS/2011
A. KUSTIATI, DKK. ; PT. KARINA TATA BUSANA ( DALAM PAILIT KURATOR ENDANG SRIKARTI HANDAYANI)
46 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 08.09.2004 4 7 1.096.600,00108 Sunirih 463 Sewing 29.11.2005 3 4 1.096.600,00109 Suraminah 844 Sewing 11.11.2005 3 1.096.600,00110 Susanti 387 Sewing 15.04.2005 3 11 1.096.600,00111 Sutini 678 Sewing 02.09.2004 4 7 1.096.600,00112 Tri Astutik 525 Sewing 16.01.2008 1 2 1.096.600,00113 Tuti 857 Sewing 16.01.2008 1 2 1.096.600,00Alawiah114 Ujang 1221 Mekanik 03.11.2007 1 5 1.096.600,00115 Umi 530 Sewing 16.09.2005 3 6 1.096.600,00Habibah116 Umi 532 Packing 17.07.2006 2 8 1.096.600,00Salamah117 Umi 620
Pengadilan PN BATUSANGKAR Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 16-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bsk
Tanggal 22 Oktober 2020 — Terdakwa
113 — 15
  • Tanah Datar;Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2020/PN Bsk Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah AnakES 620 4: eesedangkan Pgl.
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-07-2016 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 11 Juli 2017 — Penggugat: HENDRO PRAYITNO Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
119 — 68
  • Foto copy sesuai Asli Pekerjaan Jalan Reformasi, Jalan Bung Karno, JalanRondorundu dan Jalan Perjuangan Nomor : 620/75.D/PUB/BM/I/2007tanggal 22 Februari 2007 diberi tanda bukti P.8;9. Foto copy sesuai Asli Kesepakatan bersama antara MUHAMMADHIDAYATULLAH dengan Pemerintah Kota Bontang Cq.
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 06-01-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan PA JOMBANG Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Jbg
Tanggal 18 September 2017 — Para Penggugat , Tergugat , Turut Tergugat , dan Penggugat Intervensi
102 — 35
  • Jbg.Yurisoprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tangqgal 29Desember 1999 memberikan kaidah hukum sebagai berikut: "bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara Danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengaailan negen"Bahwa dengan demikian berdasarkan konstatasi kewenangan absolutperadilan tersebut diatas sudah sepantasnya dan berdasar hukum