Ditemukan 11261 data
128 — 20
Bahwa Para Pembantah dalan surat bantahannya menyatakan menundaPeiaksanaan Leiang dimana hai tersebut merupakan kewenangan KPKNL(Kantor Peiayanan Kekayaan Negara dan Leiang) dan berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999tertangga!
65 — 48
Bahwa haltersebut didukung berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI didalamputusan No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 dengan kaidah hukumsebagai berikut :Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pengadilan Negeri in casu PengadilanNegeri
1.USMAN MOLLE
2.SRI MOLLE
3.RENNY MOLLE
4.RIZAL MOLLE
5.ROSNA MOLLE
6.RAMLA MOLLE
7.RIFAIS MOLLE
8.ROSNIATI MOLLE
9.RINDI MOLLE
Tergugat:
1.IRSANSYAH
2.ROSDIANA ELY
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
2.Kepala Cabang PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk, Cabang Ambon
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ambon
65 — 27
UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tetang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 1 & 2 danYurisprudensi MA Nomor : 1198.K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976Karena pengeluaran sertifikat itu sematamata wewenang administrasidan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya jugawewenang administrasi, b ukan Pengadilan Junto Yurisprudensi MANomor : 321 K/Sip/1978, tanggal 5 Februari 1981 Pengadilan tidakberwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan olehinstansi lain Junto Yurisprudensi MA Nomor 620
Pembanding/Penggugat II : SAPURA Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat III : SUPANDI Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat IV : SUMRATI Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat V : SUBIR Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Terbanding/Tergugat I : ROHATIN
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
80 — 39
Negeri untuk memeriksa danmengadili, tetapi merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara,sesuai dengan Ketentuan Undangundang Nomor: 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara Jo Undangundang Nomor: 9 Tahun 20004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara Jo Undangundang: 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara serta azas yang terkandung dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 620
10 — 5
SAIMAN,S.H, & FAMILY, berkantor di Jalan Angkatan 45 No 2636,(samping XL Center), Palembang, Telp 0711 5730 620.Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2016,yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKayuagung tanggal 05 Agustus 2016, dengan RegisterNomor 20/SK/Pdt.G/2016/PA.KAG, dalam hal iniselanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah meneliti berkas perkara;Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan No.0494/Pdt.G/2016/PA.KAGSetelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
55 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
TENTANG JUDEX FACT MELANGGAR JURISPRUDENSIBahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999, menjelaskan bahwa:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangtersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalahpengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Peradilan Negeri"Bahwa jika Jurisprudensi ini dibingkaikan kedalam perkara a quo jelas dannyata kesimpulan Judex Facti yang menyatakan
Terbanding/Tergugat : Komando Daerah Militer Jaya Jayakarta, TNI Angkatan Darat
140 — 111
(1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan: seseorangatau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yangberwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, denganatau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi;Hal 9 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKIe) Putusan Mahkamah Agung RI No. 620
60 — 5
maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 danPasal 50 Undangundang Nomor 5 tahun 1986 yang telah di ubahdengan undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara menjadi kompetensi absolute Pengadilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quosehingga Pengadilan Negeri Ponorogo tidak berwenang untukmenerima, memeriksa, lebihlebinh memutus/mengadili perkara a quo.Bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RItanggal 29 Desember 2000 Nomor 620
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penerapan akan ketentuan ini telah dilakukan oleh Mahkamah Agungdengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang kaedah hukumnyaadalah:"BILLA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABAT TATAUSAHA NEGARA DAN OBJEK GUGATAN MENYANGKUTPERBUATAN YANG MENJADI WEWENANG PEJABAT TERSEBUT,MAKA YANG BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARATERSEBUT ADALAH PERADILAN TATA USAHA NEGARA BUKANWEWENANG PENGADILAN NEGERT".Bukti ad infermandum Hal. 28 dari 38 hal. Put.
66 — 44
Bahwa pada hari Selasa 02 031920 anak ketiga Alnasan bin Irmasan aliasAlhasan bin Irmasan dengan Juyi binti Muhasim, Darta bin Alnasanmenikah dengan Unis binti Murnasih di KUA Ujungberung berdasarkanDuplikat Petikan Dari Buku Pendaptaran Nikah: 620/34/1928 Salinan sesuaiaslinya Reg No : B.247/Kua.10.04.08 /PW. O01/IV/19 tanggal1142018 yangdikeluarkan oleh KUA Kecamatan sekarang Cilengkrang, dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama :39.1. Unin binti Darta.39.2. Adeng bin Darta (Alm).39.3.
55 — 32
2016MenimbangAtas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkanseluruhnya.Bahwa Saksi3 Serka Aris Nrp. 21040216921083 telahmemberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita AcaraPemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil oleh OditurMiliter secara sah sesuai ketentuan Pasal 1389 UndangundangNomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Saksitersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan sedang adatugas/dinas sesuai dengan Surat Perintah dari Danrindam VI/WrbNomor Sprin/620
134 — 38
Tahun 2004 tentang, Peradilan Tata Usaha Negarapasal 53 ayat 1 dan 2 dan yurisprudensi MA Nomor 1198 K/Sip/1973,tanggal 6 Januari 1976 Karena pengeluaran sertifikat itu sematamatawevenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehinggapembatalannya juga wevenang administrasi, bukan Pengadilan YontoYurisprudensi MA Nomor : 321 K/Sip /1978, tanggal 5 Februari1981Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hakmilik yang dikeluarkan oleh Instansi lain Joncto Yurisprudensi MANomor : 620
97 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya dalamJawaban ini disebut MARI) dalam Putusan Mahkamah Agung RINomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, sebagai berikut:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilantata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri;(Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dilakukan oleh
Terbanding/Tergugat I : PT. SUCOFINDO ADVISORY UTAMA
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Tergugat III : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung I
107 — 39
157/KPTS/M/2018 TentangPengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan LangsungKuasa Pengguna Anngaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan SatuanKerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah dan Wilayah II di LingkunganDirektorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan PeoimahanRakyat, tertanggal 26 Februari 2018, guna melaksanakan pengadaantanah untuk pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung;Bahwa lokasi pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung ditetapkandengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:620
52 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2895 K/PDT/2010 Penerapan akan ketentuan ini telah dilakukan oleh Mahkamah Agungdengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang kaedah hukumnyaadalah:"BILLA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABAT TATAUSAHA NEGARA dan OBJEK GUGATAN MENYANGKUTPERBUATAN yang MENJADI WEWENANG PEJABAT TERSEBUT,MAKA yang BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARATERSEBUT ADALAH PERADILAN TATA USAHA NEGARA BUKANWEWENANG PENGADILAN NEGERT".Bukti ad infermandum Ketentuan
Pembanding/Penggugat II : EKO BUDIARDI SAPUTRA
Pembanding/Penggugat III : DAVOT
Terbanding/Tergugat : PT.MAHAKAM SUMBER JAYA
62 — 30
0,00 75.180.000,00112.500,0Durian 362 O 40.725.000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 40.725.000,00105.000,0Kelapa 400 O 42.000.000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 42.000.000,00157.905.000,0 190.050.000,0 1.222.457.000,0Jumlah , 874.502.000,00 5 (3) RANTO RANTE ALLO Jenis, Harga Harga Harga Total HargaNama Kecil Satuan Jumlah Besar Satuan Jumlah Produktif Satuan Jumlah KeseluruhanTanaman (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)450.000,0Sawit 0 0,00 0,00 874 O 393.300.000,00 0 0,00 0,00 393.300.000,00750.000,0Durian 0 0,00 0,00 620
46 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
08.09.2004 4 7 1.096.600,00108 Sunirih 463 Sewing 29.11.2005 3 4 1.096.600,00109 Suraminah 844 Sewing 11.11.2005 3 1.096.600,00110 Susanti 387 Sewing 15.04.2005 3 11 1.096.600,00111 Sutini 678 Sewing 02.09.2004 4 7 1.096.600,00112 Tri Astutik 525 Sewing 16.01.2008 1 2 1.096.600,00113 Tuti 857 Sewing 16.01.2008 1 2 1.096.600,00Alawiah114 Ujang 1221 Mekanik 03.11.2007 1 5 1.096.600,00115 Umi 530 Sewing 16.09.2005 3 6 1.096.600,00Habibah116 Umi 532 Packing 17.07.2006 2 8 1.096.600,00Salamah117 Umi 620
113 — 15
Tanah Datar;Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2020/PN Bsk Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah AnakES 620 4: eesedangkan Pgl.
119 — 68
Foto copy sesuai Asli Pekerjaan Jalan Reformasi, Jalan Bung Karno, JalanRondorundu dan Jalan Perjuangan Nomor : 620/75.D/PUB/BM/I/2007tanggal 22 Februari 2007 diberi tanda bukti P.8;9. Foto copy sesuai Asli Kesepakatan bersama antara MUHAMMADHIDAYATULLAH dengan Pemerintah Kota Bontang Cq.
102 — 35
Jbg.Yurisoprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tangqgal 29Desember 1999 memberikan kaidah hukum sebagai berikut: "bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara Danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengaailan negen"Bahwa dengan demikian berdasarkan konstatasi kewenangan absolutperadilan tersebut diatas sudah sepantasnya dan berdasar hukum