Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/07/XI/2007 tanggal 31 Oktober2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo,Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai denganaslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;B. Saksi:1.

pertimbanganpertimbangan tersebut,putusan Pengadilan Agama Pati, Nomor 1769/Pdt.G/2014/PA.Pt. tanggal 29Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1436Hijriyah, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor: 409

Yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejakmenjalani untuk keseluruhannya atau sebagian dari pidana penjara yangdijatuhkan kepadanya Menimbang, bahwa benar dan di akui oleh terdakwa pernah melakukantindak pidana pencurian dengan pemberatan / jambret serta telah di vonis selama (satu) tahun 7 (tujuh) bulan serta menjalani hukuman di Rutan Tanjungpinangkemudian sekira pertengahan tahun 2010 bebas menjalani hukuman.Menimbang, berdasarkan Petikan Putusan Daftar Pidana Nomor : 409

Surat Akta Jual Beli Nomor : 409/2009, tanggal 21 Juli 2009 atas nama RASYADI,SH, seluas 810 m2;4. Surat Akta Jual Beli Nomor : 408/2009, tanggal 21 Juli 2009 atas namaT.LUKMAN, seluas 477 m2;5. Surat Akta Jual Beli Nomor : 410/2009, tanggal 21 Juli 2009 atas nama BUDIMAN,seluas 400 m2;6.

Dan pada tanggal 2Oktober 2012 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran II sebesar 70% dengan Nomor: KU.103/409/X/SKPLLAJAST/2012, yangditandatangani oleh Pihak Pertama yakni Rimbun Ronald Rore selakuKuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua Adrian Mamusung selakuKepala Perum Damri Stasiun Palu sebagaimana yang tercantum dalamKuitansi Pembayaran Angsuran Kedua sebesar 70 % dari Biaya Subsidiuntuk Pengoperasian Bus Perintis pada trayek ToiliBaturube 1.920 Rit,setelah Ritasi perjalanan mencapai 1344

Dan pada tanggal 2Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2016/PT PALOktober 2012 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran II sebesar 70% dengan Nomor: KU.103/409/X/SKPLLAJAST/2012, yangditandatangani oleh Pihak Pertama yakni Rimbun Ronald Rore selakuKuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua Adrian Mamusung selakuKepala Perum Damri Stasiun Palu sebagaimana yang tercantum dalamKuitansi Pembayaran Angsuran Kedua sebesar 70 % dari Biaya Subsidiuntuk Pengoperasian Bus Perintis pada trayek ToiliBaturube

Menetapkan hak dan bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa tanah sawah seluas 4.500 M2sebagai berikut:Baiq Sanah (anak perempuan dari isteri pertama) 4.500 M2 x 9,0909 % bagian= 409 M2L.

Haris (anak laki-laki dari isteri pertama) 4.500 M2 x 18,1818 % bagian= 818 M2Baiq Kiah (anak perempuan dari isteri pertama) 4.500 M2 x 9,0909 % bagian= 409 M2Baiq Timah (anak perempuan dari isteri pertama) 4.500 M2 x 9,0909 % bagian= 409 M2Baiq Murtadi(anak pr dari isteri pertama)4.500 M2 x 9,0909 % bagian= 409 M2Baiq Asiah (anak perempuan dari isteri pertama) 4.500 M2 x 9,0909 % bagian= 409 M2L. Dipati (anak laki-laki dari isteri pertama) 4.500 M2 x 18,1818 % bagian= 818 M2L.

Dan pada tanggal 2Oktober 2012 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran II sebesar 70% dengan Nomor: KU.103/409/X/SKPLLAJAST/201 2, yangditandatangani oleh Pihak Pertama yakni Rimbun Ronald Rore selakuKuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua Adrian Mamusung selakuKepala Perum Damri Stasiun Palu sebagaimana yang tercantum dalamKuitansi Pembayaran Angsuran Kedua sebesar 70 % dari Biaya SubsidiHalaman 11 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2016/PT PALuntuk Pengoperasian Bus Perintis pada trayek ToiliBaturube

Dan pada tanggal 2Oktober 2012 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran II sebesar 70% dengan Nomor: KU.103/409/X/SKPLLAJAST/201 2, yangditandatangani oleh Pihak Pertama yakni Rimbun Ronald Rore selakuKuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua Adrian Mamusung selakuKepala Perum Damri Stasiun Palu sebagaimana yang tercantum dalamKuitansi Pembayaran Angsuran Kedua sebesar 70 % dari Biaya Subsidiuntuk Pengoperasian Bus Perintis pada trayek ToiliBaturube 1.920 Rit,setelah Ritasi perjalanan mencapai 1344

Dan pada tanggal 2Oktober 2012 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Angsuran II sebesar 70% dengan Nomor: KU.103/409/X/SKPLLAJAST/2012, yangditandatangani oleh Pihak Pertama yakni Rimbun Ronald Rore selakuKuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua Adrian Mamusung selakuKepala Perum Damri Stasiun Palu sebagaimana yang tercantum dalamKuitansi Pembayaran Angsuran Kedua sebesar 70 % dari Biaya Subsidiuntuk Pengoperasian Bus Perintis pada trayek ToiliBaturube 1.920 Rit,Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK

, untuk wilayah Kelurahan Guntung payung,Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang dikeluarkan danditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbarutanggal 24 September 2009, dan diberi tandabukti P5;fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup, Berita Acara rapatpermasalahan batas Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan GuntungPayung, tertanggal 5 April 2017, dan diberi tandabukti P6;fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup,Surat Keputusan WalikotaBanjarbaru Nomor : 188.45/409

penegasan bataswilayah administrasi Kelurahan Syamsudin Noor dengan KelurahanGuntung Payung Kecamatan Landasan Ulin, tahun 2017, besertaLampiran Peta Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Syamsudin Noordengan Kelurahan Guntung Payung, dan diberi tandabukti P7;fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Surat dariPemerintah Kota Banjarbaru yang ditujukan kepada camat Landasan Ulin,Lurah Syamsudin Noor, dan Lurah Guntung Payung bulan tahun 2017,perihal Penyampaian SK Walikota Banjarbaru No.188.45/409

290222 2022222 2 noone nn nena nn ne ne nee T41;Fotocopy dari fotocopy Peta Tata Batas Wilayah Kota Banjarbaru, BagianTata Pemerintahan Tahun 2006, dan diberi tandaDUkti 2222 n nnn nn nnn nnn nnn nn nnn ne nnn T42;Fotocopy dari fotocopy Tata Batas Willayah Kota Banjarbaru Bagian TataPemerintahan Tahun 2006, dan diberi tandabUkti 222 n2 nanan enna nn nen nn nnn nnn nn ee T43;Halaman 29 dari 56, Putusan No. 17/Pdt.G/2019/PN Bjb44, Fotocopy dari fotocopy Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor :188.45/409

67 Faktur Pajak Nomor 0109011301320864 1 lembar
68 Faktur Pajak Nomor 0109011301320866 1 lembar
69 Faktur Pajak Nomor 0109011301320867 1 lembar
70 Invoice Nomor SSM/FK/XII/409

Nomor 010.00012.00000289 dan Invoice 2SSM/FK/XI1/399 lembar26 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000290 dan Invoice 3SSM/FK/XII/400 lembar27 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000292 dan Invoice 3SSM/FK/XI1/402 lembar28 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000293 dan Invoice 3SSM/FK/XII/403 lembar29 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000295 dan Invoice 3SSM/FK/X1I/405 lembar30 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000297 dan Invoice 3SSM/FK/XI1/407 lembar31 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000299 dan Invoice 3SSM/FK/XII/409

Faktur Pajak Nomor 0109011301320855 1lembar62 Faktur Pajak Nomor 0109011301320858 1lembar63 Faktur Pajak Nomor 0109011301320859 1lembar64 Faktur Pajak Nomor 0109011301320861 1lembar65 Faktur Pajak Nomor 0109011301320862 1lembar66 Faktur Pajak Nomor 0109011301320863 1lembar67 Faktur Pajak Nomor 0109011301320864 1 Halaman 11 dari 84 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kin lembar 68 Faktur Pajak Nomor 0109011301320866 1lembar69 Faktur Pajak Nomor 0109011301320867 1lembar70 Invoice Nomor SSM/FK/XII/409

lembar60 Faktur Pajak Nomor 0109011301320854 1 lembar61 Faktur Pajak Nomor 0109011301320855 1 lembar62 Faktur Pajak Nomor 0109011301320858 1 lembar63 Faktur Pajak Nomor 0109011301320859 1 lembar64 Faktur Pajak Nomor 0109011301320861 1 lembar65 Faktur Pajak Nomor 0109011301320862 1 lembar66 Faktur Pajak Nomor 0109011301320863 1 lembar67 Faktur Pajak Nomor 0109011301320864 1 lembar68 Faktur Pajak Nomor 0109011301320866 1 lembar69 Faktur Pajak Nomor 0109011301320867 1 lembar70 Invoice Nomor SSM/FK/XII/409

Nomor 010.00012.00000289 dan Invoice 2SSM/FK/XI1/399 lembar26 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000290 dan Invoice 3SSM/FK/XII/400 lembar27 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000292 dan Invoice 3SSM/FK/XI1/402 lembar28 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000293 dan Invoice 3SSM/FK/XII/403 lembar29 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000295 dan Invoice 3SSM/FK/X1I/405 lembar30 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000297 dan Invoice 3SSM/FK/XI1/407 lembar31, Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000299 dan Invoice 3SSM/FK/XI1/409

0109011301320850 1lembar60 Faktur Pajak Nomor 0109011301320854 1lembar61 Faktur Pajak Nomor 0109011301320855 1lembar62 Faktur Pajak Nomor 0109011301320858 1lembar63 Faktur Pajak Nomor 0109011301320859 1lembar64 Faktur Pajak Nomor 0109011301320861 1lembar65 Faktur Pajak Nomor 0109011301320862 1lembar66 Faktur Pajak Nomor 0109011301320863 1lembar67 Faktur Pajak Nomor 0109011301320864 1lembar68 Faktur Pajak Nomor 0109011301320866 1lembar69 Faktur Pajak Nomor 0109011301320867 1lembar70 Invoice Nomor SSM/FK/XII/409

Put.Nomor 31/PID.SUS.TPK/2018/PT MKSBahwa sesuai dengan Surat dari Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan nomorSurat : 409/S/XIX.MKS/10/2016 Perihal : Tanggapan atas penghitunganKerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Docking/Slipwaydisampaikan bahwa terkait uang muka pekerjaan yang dibayarkan kepadarekanan dan belum dikembalikan serta jaminan pelaksanaan yang belumdicairkan, telah jelas dan pasti jumlahnya sehingga tidak perlu dilakukanpemeriksaan

NAJIB KASIM, SE., M.Si sebagaimana tersebut diatastelah merugikan keuangan Negarasenilai = Rp. 201.448.350, (duaratus satu juta empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh rupiah).Bahwa sesuai dengan Surat dari Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan nomorSurat : 409/S/XIX.MKS/10/2016 Perihal : Tanggapan atas penghitunganKerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Docking/Slipwaydisampaikan bahwa terkait uang muka pekerjaan yang dibayarkan kepadarekanan

beralamat di Jalan Khairil Anwar No.39Kisaran, Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat HukumNomor 616/Pid.Sus/2016/PN.Kis tanggal 20 Oktober 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 616/Pid.Sus/2016/PN Kistanggal 7 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 616/Pid.Sus/2016/PN Kistanggal 29 Juli 2016 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 409

Pekerjaan: Dony Atmarianto: Malang: 51/13 Juni 1968: Lakilaki: IndonesiaJI Cepoko no. 409 Rt 19 Rw 02 DesaCempokomulyo Kecamatan Kepanjen KabupatenMalang: Islam: SwastaTerdakwa Dony Atmarianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20Agustus 20192. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengantanggal 10 September 20193.

Suami (PEMOHON) masih harus menyelesaikan dahulu Proses Hukum diPolres Bekasi Nomor: LP / 409 / 207 SPKT / K / IV / 2016 / Resta Bks,Tanggal 16 April 2016 (Salinan Surat Tanda Penerimaan Laporan terlampir);2. Suami hanya ingin melepaskan diri dari jerat hukum dengan segalaupaya dan cara;3. Termohon tidak pernah meninggalkan suami. Data dalam Kartu Keluarga diBekasi itu Tidak Benar karena tidak sesuai dengan Akta Kelahiran.

berapa lama Pemohon tinggal di Pacitan; bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yangselama ini dalam pemeliharaan Termohon dan menempuh pendidikan diPacitan; bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar tetap membina rumahtangga dengan baik, namun tidak berhasil;Bahwa untuk meneguhkan = dalildalil bantahannya, Termohonmengajukan buktibukti tertulis dan saksisaksi;Bahwa Pemohon mengajukan buktibukti tertulis berupa:e bukti T1: fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan,Nomor LP/409

Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor470/409/35.07.16.2001/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan olehKepala Desa Ngingit Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuaidengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);b. Fotokopi Kartu Keluarga Sementara atas nama Pemohon Nomor471.14/35/35.07.16.2001/2018 tanggal 28052018 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Malang, bermeterai cukup dancocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2);c.

Saksi;1. xxxxx, lahir Magelang 31 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan KaryawanPercetakan Indah Baru, pendidikan S1, tempat kediaman di Pasar TeloNo. 409 RT O07 RW O05 Kelurahan Gelangan Kecamatan MagelangTengah Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangansebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kakakkandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah padatahun 2002 dan telah dikaruiai seorang anak perempuan, sekaranganak tersebut dalam

0109011301320862 1 lembar
66 Faktur Pajak Nomor 0109011301320863 1 lembar
67 Faktur Pajak Nomor 0109011301320864 1 lembar
68 Faktur Pajak Nomor 0109011301320866 1 lembar
69 Faktur Pajak Nomor 0109011301320867 1 lembar
70 Invoice Nomor SSM/FK/XII/409

Nomor 010.00012.00000289 dan Invoice 2SSM/FK/XII/399 lembar26 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000290 dan Invoice 3SSM/FK/XI1/400 lembar27 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000292 dan Invoice 3SSM/FK/XII/402 lembar28 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000293 dan Invoice 3SSM/FK/XI1/403 lembar29 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000295 dan Invoice 3SSM/FK/X11/405 lembar30 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000297 dan Invoice 3SSM/FK/XI1/407 lembar31 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000299 dan Invoice 3SSM/FK/XI1/409

Faktur Pajak Nomor 0109011301320855 1lembar62 Faktur Pajak Nomor 0109011301320858 1lembar63 Faktur Pajak Nomor 0109011301320859 1lembar64 Faktur Pajak Nomor 0109011301320861 1lembar65 Faktur Pajak Nomor 0109011301320862 1lembar66 Faktur Pajak Nomor 0109011301320863 1lembar67 Faktur Pajak Nomor 0109011301320864 1 Halaman 11 dari 84 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kin lembar 68 Faktur Pajak Nomor 0109011301320866 1lembar69 Faktur Pajak Nomor 0109011301320867 1lembar70 Invoice Nomor SSM/FK/XII/409

lembar60 Faktur Pajak Nomor 0109011301320854 1 lembar61 Faktur Pajak Nomor 0109011301320855 1 lembar62 Faktur Pajak Nomor 0109011301320858 1 lembar63 Faktur Pajak Nomor 0109011301320859 1 lembar64 Faktur Pajak Nomor 0109011301320861 1 lembar65 Faktur Pajak Nomor 0109011301320862 1 lembar66 Faktur Pajak Nomor 0109011301320863 1 lembar67 Faktur Pajak Nomor 0109011301320864 1 lembar68 Faktur Pajak Nomor 0109011301320866 1 lembar69 Faktur Pajak Nomor 0109011301320867 1 lembar70 Invoice Nomor SSM/FK/XII/409

Nomor 010.00012.00000289 dan Invoice 2SSM/FK/XI1/399 lembar26 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000290 dan Invoice 3SSM/FK/XI1/400 lembar27 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000292 dan Invoice 3SSM/FK/XI1/402 lembar28 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000293 dan Invoice 3SSM/FK/XI1/403 lembar29 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000295 dan Invoice 3SSM/FK/X11/405 lembar30 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000297 dan Invoice 3SSM/FK/X11/407 lembar31 Faktur Pajak Nomor 010.00012.00000299 dan Invoice 3SSM/FK/XI1/409

0109011301320850 1lembar60 Faktur Pajak Nomor 0109011301320854 1lembar61 Faktur Pajak Nomor 0109011301320855 1lembar62 Faktur Pajak Nomor 0109011301320858 1lembar63 Faktur Pajak Nomor 0109011301320859 1lembar64 Faktur Pajak Nomor 0109011301320861 1lembar65 Faktur Pajak Nomor 0109011301320862 1lembar66 Faktur Pajak Nomor 0109011301320863 1lembar67 Faktur Pajak Nomor 0109011301320864 1lembar68 Faktur Pajak Nomor 0109011301320866 1lembar69 Faktur Pajak Nomor 0109011301320867 1lembar70 Invoice Nomor SSM/FK/XII/409

Oleh karena itu bukti tersebut mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa bukti P.2(fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 409/PidB/2013/PN.PSP, tanggal 21 Januari 2014) merupakan akta otentik dan telahbermeterai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, isi bukti tersebutmenjelaskan mengenai Tergugat yang telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam)tahun dan memuat keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telahmempunyai kekuatan

ada larangan untuk melaksanakanperkawinan dan selama itu tidak pernah ada keberatan atas perkawinan tersebut;Bahwa sejak pemohon menikah dengan lelaki Ruma, tidak pernah terjadi perceraian;Bahwa pemohon dan lelaki Ruma, tidak pernah memiliki Buku Akta Nikah karenapencatatan pada waktu itu belum teratur, karena perkawinannya dilaksanakansebelum berlaku UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Bahwa lelaki Ruma, semasa hidupnya telah menerima pensiun Veteran RepublikIndonesia dengan Nomor Skep Veteran Skep/409

Put.Nomor 31/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS(dua ratus satu juta empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluhrupiah).Bahwa sesuai dengan Surat dari Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia (BPK Rl) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan nomorSurat : 409/S/XIX.MKS/10/2016 Perihal : Tanggapan atas penghitunganKerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Docking/Slipwaydisampaikan bahwa terkait uang muka pekerjaan yang dibayarkan kepadarekanan dan belum dikembalikan serta jaminan pelaksanaan yang belumdicairkan

Put.Nomor 31/PID.SUS.TPK/2018/PT MKSSurat : 409/S/XIX.MKS/10/2016 Perihal : Tanggapan atas penghitunganKerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Docking/Slipwaydisampaikan bahwa terkait uang muka pekerjaan yang dibayarkan kepadarekanan dan belum dikembalikan serta jaminan pelaksanaan yang belumdicairkan, telah jelas dan pasti jumlahnya sehingga tidak perlu dilakukanpemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo.

Pada tanggal 21 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Karangploso Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor :409/21/V1/2014 tanggal 23 Juni 2014 );2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggaldi rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Malangselama 1 bulan.