Ditemukan 11198 data
242 — 86
Bukti P I, IH12 : Foto copy Surat No. 620/BPR/DS/X1/2010 tanggal 02 November 2010, Prihal Roya HakTanggungan ;13.Bukti P I, IH13 : Foto copy Putusan Nomor : 415 K/TUN/2011 tanggal 20 April 2012 ;Buktibukti surat tersebut telah diberi Materai secukupnya dan telahdicocokan sesuai dengan aslinya :Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugatjuga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.
17 — 11
namun setelah menerima raskin tersebut atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde membagikan raskin tersebut kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat yangberada di wilayah dusun I II dan III sebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggaSasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumah tangga sasaran penerima manfaat yangjumlahnya sebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tangga sasaran penerima manfaat tidakdibagikan jatah mereka dan atas perintah terdakwa saksi Dominggus Orde menjual raskin sebanyak 620
MUJINAR
Tergugat:
DIREKTUR PT. KARTIKA MULIA EKASAKTI
Turut Tergugat:
KETUA YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN PETRA SURABAYA
68 — 28
, dari ParaTergugat kepada Pemerintah Desa kemiri melalui Kantor BadanHalaman 13 dari 46 Putusan Nomor 330/Pdt.G/2020/PN Sda.Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria dan Pasal 37 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang PendaftaranTanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maupun Pasal 616KUHPerdata dan Pasal 620
Terbanding/Tergugat I : Ponari
Terbanding/Tergugat II : FX Lily Ani, S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Kepala Desa Kembangsawit
Terbanding/Turut Tergugat II : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Amwaal Barokatul Adzkia
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kebumen
38 — 22
Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RIputusan Nomor : 620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999menyatakan : Bila yang digugat adalah badan atau PejabatTata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan pengadilan negeri.
191 — 64
Dandalam hal gugatan yang berisi permintaan menghukum / memerintahkan institusi /Pejabat Tata Usaha Negara in casu KPKNL Pekalongan untuk merubah ataumembatalkan Risalah Lelang, berdasar ketentuan hukum acara yang berlakuharus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri.Karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukum apabila melalui putusan selaPengadilan Negeri Batang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620
26 — 10
namun setelah menerima raskin tersebut atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde membagikan raskin tersebut kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat yangberada di wilayah dusun I II dan III sebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggaSasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumah tangga sasaran penerima manfaat yangjumlahnya sebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tangga sasaran penerima manfaat tidakdibagikan jatah mereka dan atas perintah terdakwa saksi Dominggus Orde menjual raskin sebanyak 620
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
1748 K/Pdt/2017Pasal 53 ayat (1) & (2) dan Yuriprudensi M ahkamah Agung Nomor1198 K/Sip/1973 tanggal 6 januari 1976 karena pengeluaransertifikat itu sematamata wewenang administrasi dan bukanwewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenangadministrasi, bukan Pengadilan* juncto YurispridensiM ahkamahAgung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 5 Februari 1981 PengadilanNegeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yangdikeluarkan oleh instansi lain juncto Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620
92 — 36
Bahwa sejalan pula denganYuridisprudensi MARINo. 620/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999 yang menetapkan bila yang digugatadalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,masalah yang diberi wewenang untukmengadili perkara tersebut,adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.
Ann Elizabeth Sihombing
Tergugat:
1.Desak Nyoman Karmini
2.I Wayan Darma Winata, SH
3.Luciano Lazarrin
4.Nelson Situmorang
Turut Tergugat:
1.I Putu Artana, SH
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Tabanan
3.Sudjarwo Gani
4.Indra Gunawan
5.Ong Tiaw King
6.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan
421 — 276
Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat (Satu) uraikantersebut diatas dan dihubungkan pula dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999, yang mengatur dan menentukan :Bila yang di gugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaHalaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Padt.G/2020PN DpsNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Peradilan
31 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang berhak dan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha NegaraJawa Tengah di Semarang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 menyatakan): Bila yang digugat adalah badan ataupejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenangpengadilan Negeri;B.
38 — 14
BadanKetahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor :520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor Kuasa26.2/.28.2u.30.31.32.Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf Pengelola KeuanganDana Dekonsenitrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera BaratNomor : 521/620
Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor : 520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat26.2/.28.29.30.31.32.33.34.35.36.Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SuratPerintah Membayar (SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf PengelolaKeuangan Dana Dekonsentrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran SatkerBadan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 521/620
Keputusan Kepala BadanKetahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor :520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf Pengelola KeuanganDana Dekonsenitrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera BaratNomor : 521/620
177 — 56
CUCU SUHARA, Msi selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan penyedia pekerjaan JalanTerate Banten Lama sebagaimana surat Nomor: 620/SPPPK.027.8/PJTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011Bahwa sebagai tindak lanjut dari penerbitan Surat Penunjukan PenyediaJasa, Ir. CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: 761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilai Kontraksebesar Rp.3.055.577.000.
SrgJalan Terate Banten Lama sebagaimana tertuang dalam surat Nomor :620/SPPPK.027.8/PUTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011, kemudiansebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Jasa tersebut, Ir.CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilaikontrak sebesar Rp.3.055.577.000.
WUAYANDARU UTAMA selaku pemenang perusahaanpenyedia jasa atas dasar surat Dinas Bina Marga dan Tata RuangPemerintahProvinsi Banten No. 620/SPPPK.072.8/PUTBL/DBT/IN/201 1tanggal 14 April 2011 perihal Penunjukan Penyedia PekerjaanPelebaran Jalan TerateBanten Lama.
Terbanding/Terdakwa : SYAWAL ADJID alias SYAWAL
186 — 86
Semen = 620 Saka. batu Karang Gunung = 2 Retb. Batu Kali = 45 Retc. Pasir Pasang = 35 Retd. Kerikil = 32 Rete. kayu kls Iluk.3x25x400 = 2 M3f. kayu kls Il uk. 5 x 7 x 400 = 2 M3Besi 12 mm = 40 Stafi. Besi 6mm = 20 Stafj. Tegel 30 x 30 cm = 30 #4Dosk. Sengk Gelombang = 30 LembarBahan yang terpasang atau digunakan adalah :a. Semen = 175 Sakb. batu Karang Gunung = 1.5 Retc. Batu Kall = 9 Retd. Pasir Pasang = 16 Rete.
Semen = 620 Sakb. batu Karang Gunung = 2 Retc. Batu Kali= 45 Retd. Pasir Pasang = 35 Rete. Kerikil = 32 Retf. kayu kls Il uk. 3 x 25 x 400kayu kls Il uk. 5 x 7 x 400 =Besi 12 mm => i. Besi6mm =k. Tegel 30 x 30cm =.
Rp.35.060.000,002) Pembangunan Jalan setapak 300 m Rp.124.475000,003) Pembangunan MCK 2 Unit Rp.45.145.000,00Yang terlaksana dilapangan adalah:1) Pembangunan Sumur Gali 2 Unit Rp.30.985.000,002) Pembangunan Jalan setapak 300 m Rp.51.975.000,003) Pembangunan MCK 2 Unit Rp.34.795.000,00Halaman 106 dari 124 Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT AMB Kebutuhan barang/bahan sesuai RAB 2015 dan yang terpasangadalah sebagai berikut : Yang terpasang /Kebutuhan barang/bahan sesuai RAB 2015 digunakanSemen = 620
232 — 32
Adapun jual beli terhadap barang yang tidak bergerak jugaharus ada penyerahan, levering sesuai pasal 1459 KUHPerdatakhususnya pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdata.Bahwa berdasar hal hal tersebut diatas, maka gugatan parapenggugat konvensi harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklaard):ll.
Adapun jual beli terhadap barang yang tidak bergerak jugaharus ada penyerahan, levering sesuai pasal 1459 KUHPerdatakhususnya pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdata.Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut :. Dalam Eksepsi1.
116 — 16
Ketut Sukandra (selaku anggota) Bahwa waktu terbentuknya KUD Mekar Sari saksi tidak tahui,sedangkan untuk keanggotaan KUD Mekar Sari meliputi pemilikpemiliklahan yang dikelola KUD Mekar Sari yaitu seluas 620 kapling yangmana 620 kapling lahan tersebut ada beberapa kapling yang dimilikioleh satu orang ;Halaman 76 dari 181 Ptsn No. 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg.Bahwa sebelum ada penyaluran KUR, kelompok tani tersebut tidakada, kelompok tani yang sebanyak 22 Kelompok tani tersebut barudibentuk oleh Sutiyono
;Bahwa untuk waktu terbentuknya KUD Mekar Sari saksi tidakmengetahuinya, sedangkan untuk keanggotaan KUD Mekar Sarimeliputi pemilikpemilik lahan yang dikelola KUD Mekar Sari yaituseluas 620 kapling yang mana 620 kapling lahan tersebut adabeberapa kapling yang dimiliki oleh satu orang.
76 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA,SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMANSUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIEHARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT;1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor 620/1611/DPU, tanggal 1September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yangditandatangani oleh Ir.
1.Intan Salmah
2.Hj. Siti Rahmah.A. MD
3.H. Saipul Anwar
4.Siti Masitah
5.HJ. Siti Aisyah
6.H.M Yusuf
7.Ummi Kalsum
8.HJ. Sarifah Masturi
9.Nuraina
10.HJ. Rusmiati
11.H. Said Amberan
12.HJ. Yulianti
13.Said Husein
14.Syarifah Mutia Nurazmi
15.H. Said Akhmad
16.Said Hamsyah
17.Baniah
18.H. Yahya
19.Maryana
20.Said Aziz Yahya
21.Syarifah Nurul Hikmah
22.Dahliana
23.Mila Kharisma
24.Dasir
25.H. Bedurahman
26.Muhtar
27.Bahrudin
28.Siti Aminah
Tergugat:
1.Agus Yusuf S
2.Suparjo Waspodo
88 — 23
Berdasarkan Surat Pernyataan PenguasaanBidang Tanah nomor 620 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.Nomor kapling 1140, batas batas : sebelah utara jalan, sebelahkapling nomor 1141, sebelah selatan kapling nomor 1093, sebelahkapling nomor 1039.
21 — 10
Hal itu sesuai puladengan pendapat ulama yang bernama Sayid Abi Bakar dalam Kitab lanatutThalibin Juz V halaman 85 yang artinya berbunyi:58 Ds gail (iV ale Id yu dr0/l AL yo rio lo goal dgwSII gi adailleaio)Artinya: Nafkah atau pakaian (Seorang isteri) yang belum dipenuhi, makaharus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya;Kitab AlMuhadzdzab juz halaman 178 yang diambil sebagai pendapatMajelis Hakim yang berbunyi:lus aaa wylbe Ylej 620 Cua i> bau alg asa) Uso)!
73 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Pernyataan Direktur Akademi Farmasi Aceh telah menerimabelanja hibah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);Bahwa setelah persyaratan dana Hibah Akademi Farmasi tersebutdilengkapi oleh saksi Ermeyda, CH selaku Direktur Akademi Farmasi BandaAceh, dilakukan telaahan staf sesuai surat nomor 620/TS/2012 tanggal 12Juli 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh d/p Sekretaris DaerahAceh, oleh Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat SekretarisDaerah Aceh menyampaikan hasil telaahan
1.HERMIN DATU LABI
2.SERIANA R
Tergugat:
1.GIDION NAZARETH
2.YOEL PATENDENG
3.AMOS PATENDENG
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TORAJA UTARA
87 — 39
Bahwa disamping ketentuan tersebut di tas, berdasarkanyurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 dinyatakan Pengadilan Negeritidak berwenang untuk membatalkan surat hal milik yang dikeluarkanoleh instansi lain, sejalan dengan hal tersebut dalam putusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 dinyatakan pula bahwa bila yang digugat adalahbadan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang