didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyakmenimbulkan korban terutama generasi muda yang sangatmembahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehinggadiperlukan penanganan yang lebih keras dan tegas dengan pengaturansanksi pidana minimal terhadap tindak pidana tertentu.Bahwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaannarkotika yang semakin marak, sebagaimana telah diketahui bersama baikmelalui tayangantayangan yang ada di televisi maupun dari media yanglain, termasuk penekanan

hak kepemilikan tanah oleh seseorang/ PENGGUGAT;17.Oleh karena gugatan PENGGUGAT disertai dengan faktafakta dan buktibukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannyamaka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu walau terdapatupaya hukum Banding, Verzet, mapun Kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad);18.Bahwa untuk memberikan kepastian dan penekanan kepada TERGUGAT I,TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mematuhi dan melaksanakan isi putusanperkara a quo maka selayaknya Majelis

adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalahmenunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagaisuatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yangdiajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan PenuntutUmum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan

pertaruhan lainnya ;Menimbang, bahwa menurut yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin turutserta pada permainan judi sebagai pencaharian adalah orangorang secara tanpa hakyang ikut sebagai pemain atau peserta dalam suatu permainan judi dan menjadikanpermainan judi tersebut sebagai pekerjaannya atau sumber mata pencaharian ;Menimbang, bahwa unsur ini merupakan satu kesatuan dan apabila terdapatbagian unsur tidak terpenuhi maka unsur tersebut secara keseluruhan dianggap tidakterbukti;Menimbang, bahwa penekanan

Terdakwamemberikan penekanan terakhir agar Saksi danke 5 (lima) letting Saksi melaksanakan apa yangsudah ditekankan oleh Terdakwa, setelah selesaipukul 00.00.Wib Terdakwa menyuruh semuauntuk melakukan pembersihnan badan danistirahat/tidur sedangkan Terdakwa masuk kekamarnya.4.

ukurtanggal 24 Juni 2009 No. 02474/Sidakarya/2009, atas nama pemegang hak : MADE WINASTRA; Bahwa setelah mengalami beberapa kali keterlambatan pembayaran,selanjutnya Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran sebagaikewajibannya kepada Tergugat dan Tergugat telah melakukan penagihandan kemudian Tergugat melakukan pelelangan atas jaminan kredit;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara keduabelah pihak dan menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakahTergugat telah melakukan penekanan

/PN MshAd.1 Setiap Orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalamperkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukantindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukumtersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atautidak perbuatan yang didakwakan kepadanya hal tersebut akan sangatbergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukanseorang

mengenaisengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) danHalaman 132 dari 144 halaman.

Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005),bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatanjuga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education espect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);7.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: hittp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Putusan Nomor 156 B/PK/PJK/2016pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untukmeningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect),sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaannegara (budgetair function), dan

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalamUU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelasdan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MAtersebut merupakan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function):.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan TataUsaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www. setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pd)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

Tentang Setiap Orang.Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN SbrMenimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Subyek hukumberupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum,didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya dalam surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalahadanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung padapembuktian pada unsur

Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebutditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dandilanjutkan dengan penekanan dari masingmasing KomandanKesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa , selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan sudah sering mendengar penekanantentang penyalahgunaan Narkotika baik didalam penyuluhansatuan maupun melalui media sosial, namun hal ini tidak pernahdiindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikut terlibat didalamnya padahal Terdakwa selaku anggota

Duplik kami Penasihat HukumTerdakwa yang berjumlah 8 halaman bukanlah sekedar mengulangulang yangdisampaikan pada Pleidooi namun lebih memiliki penekanan dan lebihmelengkapi sebagai tanggapan atas Replik Oditur Militer supaya argumentasihukum kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak bisa terbantahkan lagi.Memang kalimat kami dalam Duplik halaman 8 pada paragraph terakhirsebelum paragraph penutup ada yang berbunyi : sehingga dengan ini kamitetap pada pendirian kami semula dan permohonan kami atas diri

dan sisi nilai mutah yangdiberikan ;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hatipenerima ;Menimbang bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan

Belum ada definisi bakuHalaman 36 dari 42 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Slw.mengenai pengertian advokasi akan tetapi apabila diamati dari pola tindakanatau gerakan yang dilakukan maka gerakan advokasi dapat berupa tindakantindakan pendampingan, penekanan, dan tindakan mempengaruhi.

Bahwa isi perjanjian demikian menurutpengadilan adalah merupakan penyelundupan kepentinganddengan itikad tidak baik dan adanya penyalahgunaankeadaan oleh Tergugat IIT karena Tergugat II sudahmemperoleh pembeli yaitu Tergugat I, maka segala caradilakukan untuk mengundang BAHARUDDIN KUDU ke rumahKUNDING dan surat perjanjian sudah dipersiapkan dandilakukan penekanan agar BAHARUDDIN KUDU menandatanganisurat perjanjian dimaksud ;Menimbang, bahwa oleh karena bukti TII8 tersebut ternyatadidasarkan atas

9.570.000.000 kepada Pemohon sebagaipenggugat dalam perkara tersebut, sehingga sangatlah tidak beralasanhukum apabila laporan Widodo Agus Hartono dijadikan dasar untukmemproses perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berujung padapenetapan tersangka terhadap Pemohon, padahal 7 (tujuh) bulansebelumnya telah terdapat putusan perkara perdata Nomor:70/PDT.G/2015/PN.Smr, 22 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde), tentunya hal ini adalah akalakalan Termohon untuk melakukan penekanan

Lebih lanjutPasal 117 ayat (1) KUHAP menentukan: keterangan tersangka dan atau saksikepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalambentuk apapun;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknaibahwa tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas dan dalamkesadaran nurani, tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisikdengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan daripenyidik maupun dari pihak luar;Menimbang, bahwa dalam persidangan