Ditemukan 51530 data
26 — 20
9Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3. dan P.4 menunjukkannama penulisan tempat tanggal lahir Pemohon dan perbedaan namaPemohon II beserta tempat tanggal lahirnya yang tertera dalam Kartu TandaPenduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak para Pemohon.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
11 — 7
dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak menyampaikan sesuatuapapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohonpenetapan;Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acarapersidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan paraPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
19 — 9
PA.Blu dan tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149dan 150 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon(verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dengan memperhatikan pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan padapemeriksaan pokok perkara;Menimbang, bahwa yang mendasari
17 — 4
berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
19 — 1
berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
19 — 14
Dalam Eksepsi .Bahwa Termohon dengan tegas menolak dan menyangkal dalildalilPemohon secara keseluruhan kecuali diakui secara tegasberdasarkan alasanalasan sebagai berikut kecualli 1 Bahwa pada halaman 1 Point, Pemohon tidak mendasari dalammengajukan permohonannya tersebut yang menyatakanpernikahannya, sebenarnya bahwa pernikahan Pemohondengan Termohon dilaksanakan tanggal 28 September 1992di wilayah KUA Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, danpernikahannya bukan tanggal 31 Januari 201 1:2.
57 — 7
Trkwnnnn Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketaperkawinan antara orang yang bergama Islam, sehinggaberdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atasUndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tarakanuntuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu) gugatanPenggugat dapat diterima; Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara inidan sekaligus
14 — 5
PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan,maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon dan PemohonIl mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon dan Pemohon Iltersebut
18 — 3
YK.bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang bahwa posita yang mendasari gugatan Penggugattersebut antara lain adalah bahwa rumah tangga kedua belah tidakharmonis, karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dikarenakanTergugat mengetahui celana dalam Penggugat basah sepulang kerja,Tergugat menuduh Penggugat selingkuh disaat Penggugat bekerja sebagaiburuh laundry, Tergugat pernah menampar Penggugat dikarenakanPenggugat menyangkal ketika dituduh T ergugat berselingkuh, sehingga terjadipertengkeran
15 — 14
Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yangberselisih itu tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi keduabelah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah yang disebut dalam kitab al Asybah wan nazhoir hal. 62, berbunyi:loos cla Gle p nie sulaollArtinya :Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta tersebut Majelis berpendapat,telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
12 — 2
Puskesmas Rejoso Kabupaten Pasuruan bermeterai cukup dansesual dengan aslinya (bukti P.6);Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendak akanmengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya
DIANA ASTUTI Binti H. MASHUDI
23 — 17
berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dantanggung jawab sebagai wali pengampu anak, baik menurut hukum Islammaupun berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, karenawali pengampu anak tersebut hanya sematamata untuk kepentingan dankesejahteraan anak tersebut dengan beralinnya tanggung jawab dari orang tuaPenetapan Nomor 1397/Pat.P/2021/PA.Pra @ halaman 6asal kepada wali pengampu, yang pada akhirnya Pemohon menyatakan setujudan ikhlas menerimanya;Menimbang, bahwa yang mendasari
56 — 1
selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidakmengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkanpenetapan; == = 2+ 222 oo nnn nnn nnn on on + ne nn enn Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon IIadalah seperti diuraikan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
34 — 31
Bahwa selain alasan Para Pemohon sebagaimana diuraikan pada poin 4(empat) diatas, maka dengan ini Para Pemohon mendasari pula perubahanIdentitas Dalam Buku Nikah sebagaimana dalam Surat Keterangan KepalaDesa Tellu Limpoe Nomor : 227/DTL/I/2021 tertanggal 27 Januari 2021 ;6.
10 — 2
Hal ini sebagaimana ibarat dalam kitabT'anatut thalibin juz ITV halaman 238 yang berbunyi;Artinya : Mengadili terhadap Termohon yang ghoib dari wilayah Yuridiksi ataunm. 7 :11 LB. 17 sane 7 TLAe Gaal NS oy) Jil jj gy hg ladle g able Guile gle elunillseee ieee eeeDan sesuai pula dengan bunyi pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak
17 — 14
pada tanggal 10022003;hal 7 dari 12 halaman, PUT.NO;367/Pdt.g/2012/PA.TgrsMenimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugatagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil,sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ; Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antara lain adalah bahwaPenggugat mohon supaya Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan menjatuhkantalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ; Menimbang, bahwa posita yang mendasari
79 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari pengujian Pasal 112 ayat (12)Undangundang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara PemilihanUmum di atas juga diperkuat dengan pertimbangan yang telah disampaikanMahkamah Konstitusi dalam memutus Sengketa Perselisinan HasilPemilihan Umum (PHPU) Kota Tanggerang, di mana dalam putusanMahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.DXII/2013, dinyatakan:DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembagaperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang
MembatalkanKeputusan KPU Provinsi Sumatera Barat tanpa membatalkan PutusanDKPP yang mendasari dikeluarkannya Keputusan tersebut justru akanmenimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sendiri ;.Bahwa berdasarkan Pasal 53 dihubungkan dengan Pasal 1 butir 12 danPasal 1 butir 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubahterakhir kali dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, adalah sah menurut hukum untuk menarikDKPP sebagai Tergugat II dalam perkara a quo
Bahwa ketidakjelasan dasar hukum diterbitkannya objek perkara a quooleh Tergugat juga dapat dibuktikan dengan tidak adanyapertimbangan hukum yang jelas yang dimuat dalam objek perkara.Setidaktidaknya, Tergugat tidak pernah memberitahukan secara resmiHalaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015alasan apa yang mendasari diterbitkannya objek perkara kepadaPenggugat.
Setidaktidaknya, Tergugat tidak pernah memberitahukansecara resmi alasan apa yang mendasari diterbitkannya objek perkarakepada Penggugat.
Sebab, alasan hukumyang utama yang mendasari pembatalan PSU adalah rekomendasiPanwaslu.
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT Lion International Hotel
111 — 48
Bahwa dengan demikian sebenarnya Para Terlawan tidakmemiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan eksekusiatas putusan perkara dimaksud dan oleh karena itu adalahSangat beralasan secara hukum jika Pelawan mohon agarpermohonan eksekusi Para Terlawan dimaksud ditolak ataudikesampingkan dengan segala akibat hukumnya, sertamenyatakan batal atau tidak mengikat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Manado yang mendasari terbitnya PanggilanAanmaning dimaksud.Berdasarkan alasan tersebut di atas Pelawan mohon
W19UI/95/HT.02/II/2016 sepanjang terhadap SHGB No.91/SarioTumpaan dan SHGB No.94.Sario Tumpaan milik Pelawan; atau Menyatakan batal atau tidak sah serta tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Manado serta Perintah KetuaPengadilan Negeri Manado yang mendasari terbitnyaPanggilan Aanmaning sebagaimana dimaksud dalamPenggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Manado tertangal3 Februari 2016 No.
W 19U/95/HT.O2tlIt216 sepanjang terhadap SHGB No.91/SarioTumpaan dan SHGB No.94.Sario Tumpaan milik Pelawan; atau Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua PengadilanNegeri Manado serta Perintah Ketua Pengadilan NegeriManado yang mendasari terbitnya Panggilan Aanmaningsebagaimana dimaksud dalam Penggilan AanmaningPengadilan Negeri Manado tertangal 3 Februari 2016 No.
beritikat baik maka apabilaeksekusi terhadap SHGB no.91/Sario Tumpaan dan SHGBno.94/Sario Tumpaan dilaksanakan maka pelawan sebagaipihak ketiga akan dirugikan. dan dengan berdasarkanpasal 378 dan 379 RV maka logika dan konesekuensiyuridisnya adalah seharusnya Pengadilan Negeri Manadomengabulkan perlawanan Pembanding/Pelawan denganmenyatakan pula batal atau tidak sah serta tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Manado serta Perintah Ketua PengadilanNegeri Manado yang mendasari
W 19U/95/HT.O2tIIt216 sepanjang terhadap SHGB No.91/SarioTumpaan dan SHGB No.94.Sario Tumpaan milik Pelawan; atau Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua PengadilanNegeri Manado serta Perintah Ketua Pengadilan NegeriManado yang mendasari terbitnya Panggilan Aanmaningsebagaimana dimaksud dalam Penggilan AanmaningPengadilan Negeri Manado tertangal 3 Februari 2016 No.
240 — 49
.: Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam beritaacara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, makadengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter serta atas persetujuan Terdakwa dan PenasihatHukum Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yangtidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan olehOditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuatoleh
03/AD/X/2020Menimbangdimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalahketerangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan,kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehpara Saksi yang hadir di persidangan maupun keteranganpara
Terdakwa pun pergiketempat latinan beladiri warga sipil di KM 14 sambilmenunggu informasi sehingga takut pulang ke Korem033/WP.Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotikajenis sabu sabu.: Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat buktiialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari
Terdakwatersebut adalah Narkotika jenis sabusabu yang termasukdalam Narkotika golongan karena untuk menentukanNarkotika Golongan apa yang telah di konsumsi olehTerdakwa harus diketahui dari hasil tes baik urine, darahataupun rambut Terdakwa dan dari hasil tes tersebut barulahkita dapat menentukan Narkotika Golongan apa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan apabila hasil tes diketahui tidakterindikasi maka kita tidak dapat menentukanNarkotikaGolongan apa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa, dandengan mendasari
:Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakimmengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Unsurkesatu: Setiap orangBahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalahsetiap manusia, yang pada dasarnya sama denganpengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tundukpada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakansubyek hukum Indonesia.Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5,Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud denganbarang
Terbanding/Tergugat I : KETUA DPRD TINGKAT II Kabupaten Pemalang, Cq. Ketua Komisi B DPRD Tingkat II Kabupaten Pemalang Diwakili Oleh : DR. H. AJI SUDARMAJI, S.SH.,MH.
Terbanding/Tergugat II : DALIWAN Diwakili Oleh : CIPTO WALUYO, S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat III : KISWOYO Diwakili Oleh : CIPTO WALUYO, S.H.,M.H.
112 — 49
Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018Tentang Pelayanan Perizinan Perusahaan Terintegrasi SecaraElektronik telah terbit Nomor Induk Izin Berusaha Nomor8120013082136 milik Penggugat. Surat izin tersebut TIDAKSERTA MERTA menjadi izin penyelenggaraan peternakan ayamdi lokasi tersebut.
Mendasari hasil penyampaian dari SKPD terkait yang hadir,bahwa Penggugat yang merupakan pemohon perizinan belummengajukan permohonan komitmenkomitmen yang diminta,sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor29/Permentan/PP.210/7/2018 Tentang Tata Cara PerizinanPertanian sesuai Pasal 33 bahwa perusahaan peternakan wajibmenyampaikan pemenuhan atas komitmen dimaksud palinglambat 2 bulan sejak izin berusaha nomor 8120013082136 namausaha pembesaran ayam potong alamat usaha Dukuh PeronGang Garuda III nomor
Mendasari Peraturan Pemerintahn Noor 24 Tahun 2018Tentang Pelayanan Perizinan Perusahaan TerintegrasiElektronik telah terbit izin usaha, telah terbit Nomor Induk IzinBerusaha nomor 8120013082136 nama usaha PembesaranAyam Potong, alamat usaha Dukuh Peron Gang Garuda IllNomor 7 RT.05 RW.13 Kelurahan Petarukan, nama KBLIBudidaya Ras Ayam Pedaging kode KBLI:01641, tertanggal 23Oktober 2018, surat izin tersebut TIDAK SERTA MERTAmenjadi izin penyelenggaraan peternakan ayam di lokasitersebut, dikarenakan
mendasari Peraturan Menteri PertanianNomor 29/Permentan/PP.210/7/2018, Tentang Tata CaraPerizinan Pertanian diperbarui Peraturan Menteri PertanianNomor 05 Tahun 2019 bahwa NIB tersebut sampai batas akhirdua bulan menurut Pasal 33 Ayat (1) tidak melengkapipersyaratan perizinan peternakan rakyat sehingga tidak bolehmenyelenggarakan usaha peternakan di lokasi tersebut.2.