Ditemukan 11261 data
72 — 22
Bahwa oleh karena TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam perkara a quoadalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No. 51 Tahun 2009, sehinggasudah sepantasnya dan seharusnya apabila perkara ini diadili oleh PeradilanTata Usaha Negara;Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggai 29 Desember 1999menyatakan : Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negaradan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut
249 — 54
melawan hukum olehTergugat sendiri untuk membeli objek tanah perkara aquo untukkepentingan Tergugat sendiri, bahwa sekalipun Tergugat telahmelakukan penyerahan atas objek tanah aquo secara nyata (feitelijkelevering) akan tetapi Penggugat tidak melakukan penyerahan secarayuridis (yuridische levering) yaitu berupa proses pembalikan namaatau jual beli dari semula milik Turut Tergugat sampai dengan TurutTergugat XV menjadi milik Penggugat sebagaimana yang tersyaratkandalam Pasal 616 KUHPerdata dan 620
Terbanding/Tergugat I : KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN
69 — 36
Bahwa Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai merupakan nilai padasaat Pengumuman Peneiapan Lokasi Pembangunan untuk KepentinganUmum, dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No.620/Kep.230Pemksm/2018 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan JalanTol Cileunyi Sumedang Dawuan, ditetapkan tanggal 21 Februari2018 sesuail ketentuan Pasal 26, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan
Ni Luh Wayan Adhi Antari, SH
Terdakwa:
Benny Handoko
100 — 50
Pada Bulan desember 2018, atas perintah BENNY HANDOKO saksidisuruh untuk mengeluarkan Beer botol Bali hai kemasan 620 ml, dimanasaksi disuruh mengeluarkan beer tersebut sekitar 5 kali yangkeseluruhannya sebanyak 12 kartoon dan juga mengeluarkan minumanDiablo pint kemasan 330 ml sebanyak 1 karton, yang keseluruhannyanilainya sebesar Rp. 6.720.600, (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu enamratus rupiah).d.
794 — 637 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
Dumai Sakti MandiriNomor 620/DPUBM/V1/2013/401, tanggal 07 Juni 2018 ;Hal. 51 dari 54 hal. Put. Nomor 1985 K/PID.SUS/201642)43)44)45)46)47)48)49)50)51)52)1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja PerencanaanPelebaran Jalan H.R. Soebrantas Kota Dumai Nomor 02/SPK/PRNCN/DPUBM/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 kepada PT.
SUPRABOWO
Tergugat:
1.USMAN
2.PT. BANK MEGA TBK
3.BACHRUDIN, SH, Mkn
Turut Tergugat:
1.KEMENTRIAN REPUBLIK INDONESIA
2.Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru
38 — 23
Nomor : 620 K/Pdt/1999 tertanggal 29Desember 1999 menyebutkan :Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata UsahaNegara dan obyek perlawanan menyangkut perbuatan yangmenjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenanguntukmengadiliperkara tersebut adalah Peradilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri,dengan demikian menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata UsahaNegara;3 Bahwa yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata usaha Negara adalahkeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan
56 — 17
maupun berapa nilai/narga yang disepakati,sebagaimana dalam Pasal 1457 KUHPerdata bahwa jual beli adalahsuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinyauntuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untukmembayar harga yang telah dijanjikan dan penyerahan suatu kebendaantelah juga ditegaskan dalam pasal 616 KUHPerdata bahwa penyerahanatau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan denganpengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara sepertiditentukan dalam pasal 620
Pembanding/Penggugat II : HAJAR
Pembanding/Penggugat III : SUMARNI
Pembanding/Penggugat IV : JUMAHIR
Pembanding/Penggugat V : MUHAMAD NURJANI
Pembanding/Penggugat VI : SUHARNI
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Terbanding/Tergugat II : DIREKTUR PT ESA SWARDHARNA THANI
65 — 31
Bahwa putusan MA No. 3838 K/Sip/1971 tertanggal 3111971 (Bukti TII 4), memberikan kaidah sebagai berikut:menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansiagraria secara sah, tidak termasuk wewenang pengadilan tetapi sematamata termasuk wewenang administrasi pembatalan surat bukti hak harusdiminta oleh pihak yang menang di pengadilan kepada instansi Agrariaberdasarkan putusan yang diperolehnya.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999tertanggal 29 Desember
235 — 68
BKU : 620, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak). 64) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 599, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak). 65) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No.
Welly Zulfikar, SpB,KL 1.758.900 1.496.264 651.000 845.264 78.751126. 620 Dr. KUSWAN AP, SpBP 11.723.250 9.972.755 10.773.256 (800.501) 524.882127. 593 Dr. Welly Zulfikar, SpB,KL 11.723.250 9.972.755 5.889.000 4.083.755 524.882128. 608 Dr. Welly Zulfikar, SpB,KL 11.723.250 9.972.755 5.784.000 4.188.755 524.882129. 590 Dr. KUSWAN AP, SpBP 11.723.250 9.972.755 10.773.256 (800.501) 524.882130. 581 Drg. Masrial, Sp. BM 10.551.750 8.976.181 2.232.720 6.743.461 472.431131. 587 Drg. Masrial, Sp.
Welly Zulfikar, SpB,KL 1.758.900 1.496.264 651.000 845.264 78.751315. 620 Dr. KUSWAN AP, SpBP 11.723.250 9.972.755 10.773.256 (800.501) 524.882316. 593 Dr. Welly Zulfikar, SpB,KL 11.723.250 9.972.755 5.889.000 4.083.755 524.882317. 608 Dr. Welly Zulfikar, SpB,KL 11.723.250 9.972.755 5.784.000 4.188.755 524.882318. 590 Dr. KUSWAN AP, SpBP 11.723.250 9.972.755 10.773.256 (800.501) 524.882319. 581 Drg. Masrial, Sp. BM 10.551.750 8.976.181 2.232.720 6.743.461 472.431320. 587 Drg. Masrial, Sp.
BKU :620, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, suratpesanan, faktur pajak).64) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistikpelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU :599, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, suratpesanan, faktur pajak).65) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistikpelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No.
Welly Zulfikar, SpB,KL 1.758.900 1.496.264 651.000 845.264 78.751504. 620 Dr. KUSWAN AP, SpBP 11.723.250 9.972.755 10.773.256 (800.501) 524.882505. 593 Dr. Welly Zulfikar, SpB,KL 11.723.250 9.972.755 5.889.000 4.083.755 524.882506. 608 Dr. Welly Zulfikar, SpB,KL 11.723.250 9.972.755 5.784.000 4.188.755 524.882507. 590 Dr. KUSWAN AP, SpBP 11.723.250 9.972.755 10.773.256 (800.501) 524.882508. 581 Drg. Masrial, Sp. BM 10.551.750 8.976.181 2.232.720 6.743.461 472.431509. 587 Drg. Masrial, Sp.
Riau No.BKU : 620, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencanakebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).64) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistikpelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No.BKU : 599, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencanakebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).65) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistikpelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL Diwakili Oleh : H. FIRDAUS AJIS, SH., MH
121 — 57
BKU : 620, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
BKU : 620, tanggal 13 May 2013 besertalampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).Halaman 30 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT PBR64) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatanspesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin AchmadProp. Riau No.
BKU : 620, tanggal 13 May 2013 besertalampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, fakturpajak).1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatanspesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin AchmadProp. Riau No. BKU : 599, tanggal 13 May 2013 besertalampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, fakturpajak).1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatanspesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin AchmadProp. Riau No.
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa karena titel gugatan para Penggugat mendalilkan permasalahangugatan atas akta jual beli dan sertifikat, berdasarkan putusan MA No.620 K/Pdt/1999 tanggal 29121999: bila yang digugat adalahbadan/pejabat tata usaha negara dan obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 3 No. 5tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangberbunyi
42 — 3
Simah ( Tergugat V );Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat V membantahdengan menerangkan bahwa Tergugat V memiliki tanah dengan identitaspersil no. 26 Kohir no. 128 seluas + 125 m2 bagian dari tanah seluas 620 m2karena mendapat hibah berdasarkan akta hibah no. 213/HB/X/1999 tanggal 6Oktober 1999 ( bukti surat bertanda TV ); 72 Menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaansetempat yang dilakukan Majelis Hakim terungkap fakta bahwa obyeksengketa VII dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat
160 — 51
dalil Penggugat serta petitum yang menyatakan tidak sahdan tidak berlakunya Sertifikat HGB No.3129 selamanya patut ditolakdalam perkara a quo, in casu dasar gugatan yang diajukan padaPengadilan Negeri adalah menyangkut kepemilikan atas obyek sengketa,bukan sah atau tidaknya penerbitan suatu Sertifikat ;e Bahwa terhadap dalil Penggugat tentang tuntutan pembatalan SertifikatHGB No. 3129 yang dikeluarkan Tergugat IV, haruslahditolak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :1Putusan MARI Nomor 620
79 — 18
Penyidik tanggal 26 November 2009 No.Sp.Han/620/X1/2009/Dir Narkobasejak tanggal 26 November 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember2009;2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2009No.B8618/0.1.4/Epp/12/2009, sejak tanggal 16 Desember 2009 sampaidengan tanggal 24 Januari 2010;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Januari2010 No.87/Pen.Pid/2010/PN.Jkt.Ut. sejak tanggal 25 Januari 2010sampai dengan tanggal 23 Februari 2010;4.
117 — 58
Abdulatif Nomor :620/SPT/PKPRNTT/VII/2013tanggal 08 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Drs.
225 — 197
Sukron;Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Haji Abdul MajidSebelah Barat : Jalan Raya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikanobyek sengketa 3.5 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.15 (persil No.620, 587 dan 416) yang menunjuk pada bidang tanah seluas 1,77 Ha. (1 hektar 77are) yang terletak di Dusun Jongkor Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur KabupatenLombok Tengah dan keterangan saksi Haji Dullah bin Amagq Adi dan saksi Ride binAmagq Minah serta saksi Umpen alias
PRAMenimbang, bahwa bukti P.15 merupakan (persil No. 620, 587 dan 416) atasnama A. Tramin yang menjelaskan A.
Tramin (Amaq Ope) sebagai Penggarap ataspersil bidang tanah No. 620 dengan luas 0.775 Hapersil bidang tanah No. 587 dengan luas 0.200 Hapersil bidang tanah No. 416 dengan luas 0.040 Hasebagaimana tercatat dalam buku Letter c yang terletak di Dusun Jongkor, DesaPersiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, danbukti tersebut menunjukkan bahwa tanah tercatat atas nama wajib pajak Tramin aliasAmagq Ope dan bukti tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasarkepemilikan
43 — 10
Nomor : 620 K/Pdt/1999 tertanggal 29Desember 1999 menyebutkan:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negaradan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negarabukan wewenang pengadilan negeri;dengan demikian menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata UsahaNegara;Bahwa yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata usaha NegaraHalaman 24 dari 58 Hal.
MIRA SUSANTI
Tergugat:
1.PT BPR Cincin Permata Andalas Cabang Pariaman
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. KPKNL Padang
3.ERA JAYA
98 — 16
lelang yang Tergugat ajukan kepada Tergugat II sebagai badan ataupejabat tata usaha negara yang mengurus lelang dan piutang negara,sehingga risalahlelang yang diterbitkanmerupakan sebagaikeputusan pejabat negara, yang mengikat secara hukum sebagaidasar dari peralihnan hak yang telah dilakukan oleh BPN kotaPariaman, karena salah satu cara peralihan hak adalah denganmelakukan pembelian lelang;Bahwa dalil eksepsi Tergugat ini adalah telah sejalan sebagaimanakaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 620
99 — 57
Putusan MA No. 620 K/Pdt/ 1999 tertanggal 29 Desember 1999 "Bilayang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.40.
YUSRAL SUPIT, SH., S.Pd
Tergugat:
1.HADI SUWARTO Alias KHOE HIOK SHENG
2.ROHANI NGADI Alias NG FUNG MEI
3.DELIMAN NGADIM
4.TENG SIONG IN Alias NOVIA
5.DENY TRISNO
6.NONA LUCY
7.NONA LIDIA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI PONTIANAK
2.M. SAIDI
81 — 14
direhabilitasi.Selain obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaituSertipikat Hak Milik Nomor: 1206/Kelurahan Parit Tokaya, juga salah satusubyek hukum adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaituKantor Pertanahan Kota Pontianak, maka secara absolut perkara inibukan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadillserta memutus perkara ini, tetapi merupakan wewenang Pengadilan TataUsaha Negara sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung DalamYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 620