Ditemukan 11261 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2012/pa.sbs 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 132/PDT/2016/PT PBR
Tanggal 17 Nopember 2016 — NY. FEBRINA YASWIR, DKK Sebagai PENGGUGAT Lawan PT. BTPN Tbk. Batam, DKK Sebagai TERGUGAT
72 — 22
  • Bahwa oleh karena TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam perkara a quoadalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No. 51 Tahun 2009, sehinggasudah sepantasnya dan seharusnya apabila perkara ini diadili oleh PeradilanTata Usaha Negara;Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggai 29 Desember 1999menyatakan : Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negaradan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-05-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 92/PDT.G/2017/PN.Blb.
Tanggal 22 Agustus 2017 — - Edi Sukamto Josana, ( PENGGUGAT ) - 1. Lim Tjing Hu, Wiraswasta, alamat Jln. Tamim No. 55 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ................. TERGUGAT ; 2. Nyonya Aminah, ibu rumah tangga, alamat Kp. Pos Kidul RT. 02 RW. 18 Desa Kerta Mulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai..................................TURUT TERGUGAT I ; 3. Nyonya Ocih, ibu rumah tangga, alamat Kampung Ciburuy Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ........................TURUT TERGUGAT II ; 4. Nyonya Endek Arasik, ibu rumah tangga, alamat Kampung Sadang Desa Ciburuy Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ........................TURUT TERGUGAT III ; 5. Tuan Hadi, petani, alamat Kampung Babakan RT. 02 RW. 01 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ........................TURUT TERGUGAT IV ; 6. Tuan Rohana, wiraswasta, alamat Kampung Legok Nangka RT. 01 RW. 09 Desa Campaka Mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ........................TURUT TERGUGAT V ; 7. Tuan Adeng bin Eon, petani, alamat Kampung Babakan Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ........................TURUT TERGUGAT VI ; 8. Tuan Apandi Tirta, Pegawai Negeri, alamat Kampung Andir RT. 01 RW. 04 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ........................TURUT TERGUGAT VII ; 9. Nyonya Yulianti, ibu rumah tangga, alamat Kampung Wetan RT. 02 RW. 16 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ........................TURUT TERGUGAT VIII ; 10. Tuan Mochamad Adji Atadji bin Tirta, Pegawai Negeri, alamat Kampung Andir RT. 01 RW. 04 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ........................TURUT TERGUGAT IX ; 11. Nyonya Cicih Sukaesih, pensiunan, alamat Kampung Andir RT. 01 RW. 04 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ........................TURUT TERGUGAT X ; 12. Nyonya Acih, ibu rumah tangga, alamat Kampung Sadang Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ........................TURUT TERGUGAT XI ; 13. Tuan Endang Sonjaya, Pegawai Negeri, alamat Kampung Babakan Pasir Angin RT. 02 RW. 11 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ........................TURUT TERGUGAT XII ; 14. Tuan Endah, karyawan swasta, alamat Kampung Babakan Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ........................TURUT TERGUGAT XIII ; 15. Tuan Andi Kiah, buruh, alamat Kampung Babakan Pasir Angin Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ........................TURUT TERGUGAT XIV ; 16. Tuan Oma Somantri, wiraswasta, alamat Kampung Babakan Pasir Angin Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ........................TURUT TERGUGAT XV ; 17. Amalia Ratna Komala, S.H., Notaris/ PPAT Pengganti/ pemegang protokol dari Masri Husen, S.H. Notaris/PPAT yang telah meninggal dunia, alamat Jalan Otto Iskandar Dinata No. 472 Keluarahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai ........................TURUT TERGUGAT XVI ; 18. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat, alamat Jl. Raya Batujajar-Cimareme No. 133 Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ........................TURUT TERGUGAT XVII ;
249 — 54
  • melawan hukum olehTergugat sendiri untuk membeli objek tanah perkara aquo untukkepentingan Tergugat sendiri, bahwa sekalipun Tergugat telahmelakukan penyerahan atas objek tanah aquo secara nyata (feitelijkelevering) akan tetapi Penggugat tidak melakukan penyerahan secarayuridis (yuridische levering) yaitu berupa proses pembalikan namaatau jual beli dari semula milik Turut Tergugat sampai dengan TurutTergugat XV menjadi milik Penggugat sebagaimana yang tersyaratkandalam Pasal 616 KUHPerdata dan 620
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 133/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 6 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : SAMSUDIREDJA SUNADIM
Terbanding/Tergugat I : KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN
69 — 36
  • Bahwa Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai merupakan nilai padasaat Pengumuman Peneiapan Lokasi Pembangunan untuk KepentinganUmum, dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No.620/Kep.230Pemksm/2018 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan JalanTol Cileunyi Sumedang Dawuan, ditetapkan tanggal 21 Februari2018 sesuail ketentuan Pasal 26, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 27-04-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 386/Pid.B/2020/PN Dps
Tanggal 16 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Ni Luh Wayan Adhi Antari, SH
Terdakwa:
Benny Handoko
100 — 50
  • Pada Bulan desember 2018, atas perintah BENNY HANDOKO saksidisuruh untuk mengeluarkan Beer botol Bali hai kemasan 620 ml, dimanasaksi disuruh mengeluarkan beer tersebut sekitar 5 kali yangkeseluruhannya sebanyak 12 kartoon dan juga mengeluarkan minumanDiablo pint kemasan 330 ml sebanyak 1 karton, yang keseluruhannyanilainya sebesar Rp. 6.720.600, (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu enamratus rupiah).d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1985 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — MUHAMMAD SUWANTO bin MUHAMMAD ILYAS
794 — 637 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
  • Dumai Sakti MandiriNomor 620/DPUBM/V1/2013/401, tanggal 07 Juni 2018 ;Hal. 51 dari 54 hal. Put. Nomor 1985 K/PID.SUS/201642)43)44)45)46)47)48)49)50)51)52)1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja PerencanaanPelebaran Jalan H.R. Soebrantas Kota Dumai Nomor 02/SPK/PRNCN/DPUBM/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 kepada PT.
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 16-05-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 28/Pdt.Bth/2017/PN Bjb
Tanggal 25 Januari 2018 — Penggugat:
SUPRABOWO
Tergugat:
1.USMAN
2.PT. BANK MEGA TBK
3.BACHRUDIN, SH, Mkn
Turut Tergugat:
1.KEMENTRIAN REPUBLIK INDONESIA
2.Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru
38 — 23
  • Nomor : 620 K/Pdt/1999 tertanggal 29Desember 1999 menyebutkan :Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata UsahaNegara dan obyek perlawanan menyangkut perbuatan yangmenjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenanguntukmengadiliperkara tersebut adalah Peradilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri,dengan demikian menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata UsahaNegara;3 Bahwa yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata usaha Negara adalahkeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Register : 16-04-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN Oelamasi Nomor - 26/PDT.G/2015/PN.OLM
Tanggal 27 Juli 2015 — - EDWIN MANOE lawan - YOHANA WEHELMINA YUBLINA TEFBANA SEUBELAN, Cs
56 — 17
  • maupun berapa nilai/narga yang disepakati,sebagaimana dalam Pasal 1457 KUHPerdata bahwa jual beli adalahsuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinyauntuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untukmembayar harga yang telah dijanjikan dan penyerahan suatu kebendaantelah juga ditegaskan dalam pasal 616 KUHPerdata bahwa penyerahanatau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan denganpengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara sepertiditentukan dalam pasal 620
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 18-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 126/PDT/2019/PT MTR
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat I : INAQ HAJAR
Pembanding/Penggugat II : HAJAR
Pembanding/Penggugat III : SUMARNI
Pembanding/Penggugat IV : JUMAHIR
Pembanding/Penggugat V : MUHAMAD NURJANI
Pembanding/Penggugat VI : SUHARNI
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Terbanding/Tergugat II : DIREKTUR PT ESA SWARDHARNA THANI
65 — 31
  • Bahwa putusan MA No. 3838 K/Sip/1971 tertanggal 3111971 (Bukti TII 4), memberikan kaidah sebagai berikut:menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansiagraria secara sah, tidak termasuk wewenang pengadilan tetapi sematamata termasuk wewenang administrasi pembatalan surat bukti hak harusdiminta oleh pihak yang menang di pengadilan kepada instansi Agrariaberdasarkan putusan yang diperolehnya.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999tertanggal 29 Desember
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
235 — 68
  • BKU : 620, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak). 64) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 599, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak). 65) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No.
    Welly Zulfikar, SpB,KL 1.758.900 1.496.264 651.000 845.264 78.751126. 620 Dr. KUSWAN AP, SpBP 11.723.250 9.972.755 10.773.256 (800.501) 524.882127. 593 Dr. Welly Zulfikar, SpB,KL 11.723.250 9.972.755 5.889.000 4.083.755 524.882128. 608 Dr. Welly Zulfikar, SpB,KL 11.723.250 9.972.755 5.784.000 4.188.755 524.882129. 590 Dr. KUSWAN AP, SpBP 11.723.250 9.972.755 10.773.256 (800.501) 524.882130. 581 Drg. Masrial, Sp. BM 10.551.750 8.976.181 2.232.720 6.743.461 472.431131. 587 Drg. Masrial, Sp.
    Welly Zulfikar, SpB,KL 1.758.900 1.496.264 651.000 845.264 78.751315. 620 Dr. KUSWAN AP, SpBP 11.723.250 9.972.755 10.773.256 (800.501) 524.882316. 593 Dr. Welly Zulfikar, SpB,KL 11.723.250 9.972.755 5.889.000 4.083.755 524.882317. 608 Dr. Welly Zulfikar, SpB,KL 11.723.250 9.972.755 5.784.000 4.188.755 524.882318. 590 Dr. KUSWAN AP, SpBP 11.723.250 9.972.755 10.773.256 (800.501) 524.882319. 581 Drg. Masrial, Sp. BM 10.551.750 8.976.181 2.232.720 6.743.461 472.431320. 587 Drg. Masrial, Sp.
    BKU :620, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, suratpesanan, faktur pajak).64) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistikpelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU :599, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, suratpesanan, faktur pajak).65) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistikpelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No.
    Welly Zulfikar, SpB,KL 1.758.900 1.496.264 651.000 845.264 78.751504. 620 Dr. KUSWAN AP, SpBP 11.723.250 9.972.755 10.773.256 (800.501) 524.882505. 593 Dr. Welly Zulfikar, SpB,KL 11.723.250 9.972.755 5.889.000 4.083.755 524.882506. 608 Dr. Welly Zulfikar, SpB,KL 11.723.250 9.972.755 5.784.000 4.188.755 524.882507. 590 Dr. KUSWAN AP, SpBP 11.723.250 9.972.755 10.773.256 (800.501) 524.882508. 581 Drg. Masrial, Sp. BM 10.551.750 8.976.181 2.232.720 6.743.461 472.431509. 587 Drg. Masrial, Sp.
    Riau No.BKU : 620, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencanakebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).64) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistikpelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No.BKU : 599, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencanakebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).65) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistikpelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 13-06-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 8/PID.TPK/2019/PT PBR
Tanggal 15 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ASTIN REPELITA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL Diwakili Oleh : H. FIRDAUS AJIS, SH., MH
121 — 57
  • BKU : 620, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
64) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop. Riau No. BKU : 599, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
65) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatan spesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin Achmad Prop.
BKU : 620, tanggal 13 May 2013 besertalampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).Halaman 30 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT PBR64) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatanspesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin AchmadProp. Riau No.
BKU : 620, tanggal 13 May 2013 besertalampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, fakturpajak).1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatanspesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin AchmadProp. Riau No. BKU : 599, tanggal 13 May 2013 besertalampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, fakturpajak).1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatanspesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin AchmadProp. Riau No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-10-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3259 K/Pdt/2012
Tanggal 10 Oktober 2013 — MUHAMMAD (ALM) dalam hal ini diwakili para ahli warisnya RATNA DEWI, (JANDA ALM MUHAMMAD) DAN DRA.SUSILA WARDANI, SUSILA ARYANI, S.SUSI ERNI, T.MURSIDI, T.WAHYUDI, T. ADI SUARDI, T.MAULANA, T.MUSRI ANDI, T.ARDIANSYAH, T.HERMANSYAH, T.INDRA WARDANA, vs. 1. Drs.A.K. DJAUHARI, M, dkk
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena titel gugatan para Penggugat mendalilkan permasalahangugatan atas akta jual beli dan sertifikat, berdasarkan putusan MA No.620 K/Pdt/1999 tanggal 29121999: bila yang digugat adalahbadan/pejabat tata usaha negara dan obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 3 No. 5tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangberbunyi
Pengadilan PN BONDOWOSO Perdata
Putus : 21-03-2013 — Upload : 12-06-2013
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.BDW
Tanggal 21 Maret 2013 — A S M A R, dkk
42 — 3
  • Simah ( Tergugat V );Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat V membantahdengan menerangkan bahwa Tergugat V memiliki tanah dengan identitaspersil no. 26 Kohir no. 128 seluas + 125 m2 bagian dari tanah seluas 620 m2karena mendapat hibah berdasarkan akta hibah no. 213/HB/X/1999 tanggal 6Oktober 1999 ( bukti surat bertanda TV ); 72 Menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaansetempat yang dilakukan Majelis Hakim terungkap fakta bahwa obyeksengketa VII dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-09-2013 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 31-07-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 513/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR
Tanggal 12 Agustus 2014 — H.MOH.SATIRI bin ROHIM; LAWAN; 1. PT.SINAR SLIPI SEJAHTERA; 2. PT.YALA NUGRAHA LAND; 3. PT.YALA NUGRAHA LESTARI, 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA BARAT, 5. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
160 — 51
  • dalil Penggugat serta petitum yang menyatakan tidak sahdan tidak berlakunya Sertifikat HGB No.3129 selamanya patut ditolakdalam perkara a quo, in casu dasar gugatan yang diajukan padaPengadilan Negeri adalah menyangkut kepemilikan atas obyek sengketa,bukan sah atau tidaknya penerbitan suatu Sertifikat ;e Bahwa terhadap dalil Penggugat tentang tuntutan pembatalan SertifikatHGB No. 3129 yang dikeluarkan Tergugat IV, haruslahditolak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :1Putusan MARI Nomor 620
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 16-08-2010 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 518/Pid/b/2010/PN.Jkt.Ut
Tanggal 16 Agustus 2010 — Teu Kien Chuan Yeap Chee Keong
79 — 18
  • Penyidik tanggal 26 November 2009 No.Sp.Han/620/X1/2009/Dir Narkobasejak tanggal 26 November 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember2009;2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2009No.B8618/0.1.4/Epp/12/2009, sejak tanggal 16 Desember 2009 sampaidengan tanggal 24 Januari 2010;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Januari2010 No.87/Pen.Pid/2010/PN.Jkt.Ut. sejak tanggal 25 Januari 2010sampai dengan tanggal 23 Februari 2010;4.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 11 Desember 2015 — EDO ISKANDAR
117 — 58
  • Abdulatif Nomor :620/SPT/PKPRNTT/VII/2013tanggal 08 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Drs.
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 01-03-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
225 — 197
  • Sukron;Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Haji Abdul MajidSebelah Barat : Jalan Raya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikanobyek sengketa 3.5 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.15 (persil No.620, 587 dan 416) yang menunjuk pada bidang tanah seluas 1,77 Ha. (1 hektar 77are) yang terletak di Dusun Jongkor Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur KabupatenLombok Tengah dan keterangan saksi Haji Dullah bin Amagq Adi dan saksi Ride binAmagq Minah serta saksi Umpen alias
    PRAMenimbang, bahwa bukti P.15 merupakan (persil No. 620, 587 dan 416) atasnama A. Tramin yang menjelaskan A.
    Tramin (Amaq Ope) sebagai Penggarap ataspersil bidang tanah No. 620 dengan luas 0.775 Hapersil bidang tanah No. 587 dengan luas 0.200 Hapersil bidang tanah No. 416 dengan luas 0.040 Hasebagaimana tercatat dalam buku Letter c yang terletak di Dusun Jongkor, DesaPersiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, danbukti tersebut menunjukkan bahwa tanah tercatat atas nama wajib pajak Tramin aliasAmagq Ope dan bukti tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasarkepemilikan
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 13-04-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 15-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 239/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 26 Juli 2017 — 1. RIDWAN BUDIANTO, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Perum Talon Permai, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat I; 2. BAMBANG BUDIARTO, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Trunojoyo Gang. X/1, Kelurahan Pejagan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan sebagai Penggugat 2; 3. SURYA BUDI ISDARYANTO, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Perum Halim 2, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat 3; 4. RINY BUDIARTI, umur : 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Perum Halim 2, Kecamatan/ Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat 4; 5. ERRY ASTUTIK BUDI NINGSIH, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan KH. Ach. Fakih Nomor 212, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan/Kabupaten. Bangkalan, sebagai Penggugat 5; 6. KURNIAWAN BUDI MULYO, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Trunojoyo X/1, Kelurahan Pejagan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat 6; 7. ARI BUDI INDRAWAN, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Trunojoyo X/1, Kelurahan Pejagan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat 7; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada EKA RUSMIATI, S.H. MOCHAMAD SAICHU, SH dan MUHAMMAD YAKUP, SH. Advokat DAN Konsultan Hukum pada Kantor %u2018%u2019 EKA RUSMIATI, S.H d& REKAN %u2018%u2019, berkantor di Jalan Kauman 4 Socah Bangkalan Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 27Juni 2016, 66/SK/2016/PN.Bkl; Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat; MELAWAN; 1. H. NURHIDAYAT, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat dahulu Kmp. Aok Tambek, Desa Prancak, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan dan sekarang beralamat di Rumah Tahanan, Kabupaten Bangkalan Jalan Pertempuran Bangkalan, sebagai Tergugat 1; Dalam hal ini memberi kuasa kepada ABD. GOFUR, S.H dan M. FAHRILLAH, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor %u201CABD. GOFUR & PARTNERS%u201D yang berkantor di Jalan Ksatrian, Sono Nomor 99 (Marijo) Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 09 Agustus 2016 dengan Nomor 68/SK/2016/PN.Bkl; 2. LELLY MANTIRI, S.H., umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pejabat Pembuat Akta tanah, beralamat Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 25 A, Kelurahan Pejagan, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat 2; Dalam hal ini memberi kuasa kepada BAKHTIAR PRADINATA, S.H., WARSONO KUSUMO, S.H.NURUS SOBAH, SH. Para Advokat & Konsultan Hukum pada %u201C BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM %u201C, yang berkantor di Perum Batara Regency Kav. 02 Jalan Nusa Indah Perumda, Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 2 Agustus 2016, Nomor 77/SK/2016/PN.Bkl; 3. PT. BANK MEGA CABANG BANGKALAN, beralamat di Jalan Lemah Duwur Nomor 53 Bangkalan, sebagai Tergugat 3; Dalam hal ini memberi kuasa kepada JOHN ERIC PONTOH , S.H, TUTI ANDA YANI SEBAYANG, S.H., TUNGGUL TAMBUNAN, S.H. , SUCIATI EKA PERTIWI, S.H., STEVEN ALBERT, S.H., IWAN KURNIAWAN, S.H., HERMAWAN, S.H., FERRY EDWARD M. GULTOM, S.H., dan ERZA BESARI PUTRA, S.H. bertindak selaku karyawan PT. Bank. Mega Tbk, berkantor Pusat di Menara Bank Mega Lantai 15 Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan No. 74/SK/2016/PN.Bkl dan Surat Tugas tertanggal 18 Agustus 2016; 4. SULAIMAN, SE, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat Jalan Kelut Nomor 9 RT/RW. 03/01, Kelurahan Mlajah, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat 4; Dalam hal ini memberi kuasa kepada BAKHTIAR PRADINATA, S.H., WARSONO KUSUMO, S.H.NURUS SOBAH, S.H. Para Advokat & Konsultan Hukum pada %u201C BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM %u201C, yang berkantor di Perum Batara Regency Kav. 02 Jalan Nusa Indah Perumda, Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 6 September 2016, Nomor 76/SK/2016/PN.Bkl; Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat: 5. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANGKALAN , beralamat Jalan Soekarno Hatta, Kabupaten Bangkalan; Dalam hal ini, WINARTO, S.H. selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Bangkalan memberikan kuasa kepada : 1. ELIYADI, 2. Ir.BAKTI HARGONO, 3. EKO SUSANTYO, APTnh., masing-masing sebagai Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kasubsi Perkara Pertanahan dan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 17 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/-35-26/ VIII/2016 tertanggal 8 Agustus 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Register Nomor : 67/SK/2016/PN.Bkl. tanggal 9 Agustus 2016, selanjutnya sebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
43 — 10
  • Nomor : 620 K/Pdt/1999 tertanggal 29Desember 1999 menyebutkan:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negaradan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negarabukan wewenang pengadilan negeri;dengan demikian menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata UsahaNegara;Bahwa yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata usaha NegaraHalaman 24 dari 58 Hal.
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 22-04-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pmn
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat:
MIRA SUSANTI
Tergugat:
1.PT BPR Cincin Permata Andalas Cabang Pariaman
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. KPKNL Padang
3.ERA JAYA
98 — 16
  • lelang yang Tergugat ajukan kepada Tergugat II sebagai badan ataupejabat tata usaha negara yang mengurus lelang dan piutang negara,sehingga risalahlelang yang diterbitkanmerupakan sebagaikeputusan pejabat negara, yang mengikat secara hukum sebagaidasar dari peralihnan hak yang telah dilakukan oleh BPN kotaPariaman, karena salah satu cara peralihan hak adalah denganmelakukan pembelian lelang;Bahwa dalil eksepsi Tergugat ini adalah telah sejalan sebagaimanakaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 620
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 09-08-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 135/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 20 September 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
99 — 57
  • Putusan MA No. 620 K/Pdt/ 1999 tertanggal 29 Desember 1999 "Bilayang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.40.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 20-03-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
YUSRAL SUPIT, SH., S.Pd
Tergugat:
1.HADI SUWARTO Alias KHOE HIOK SHENG
2.ROHANI NGADI Alias NG FUNG MEI
3.DELIMAN NGADIM
4.TENG SIONG IN Alias NOVIA
5.DENY TRISNO
6.NONA LUCY
7.NONA LIDIA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI PONTIANAK
2.M. SAIDI
81 — 14
  • direhabilitasi.Selain obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaituSertipikat Hak Milik Nomor: 1206/Kelurahan Parit Tokaya, juga salah satusubyek hukum adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaituKantor Pertanahan Kota Pontianak, maka secara absolut perkara inibukan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadillserta memutus perkara ini, tetapi merupakan wewenang Pengadilan TataUsaha Negara sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung DalamYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 620