Ditemukan 1403 data
SYARIFUDDIN ALS ARIF BIN MARLIN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAMPAR
66 — 42
Sp.Sidik/107/X/2017/Reskrim tanggal 9 Oktober 2017 dan telah ditetapkanPEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan No.
Sp.Sidik/107/X/2017/ Reskrim tanggal 9 Oktober 2017 terhadapkerugian Negara yang mana ........ ? artinya Surat Panggilan No.
Sp.Sidik/107/X/2017 /Reskrim tanggal 9 Oktober 2017 Surat PanggilanNo. SP.Gil/ 306/ IX/ 2018/Reskrim tanggal 12 September 2018 adalahtidak sah dan batal demi hukum;3. Memerintahkan kepada Termohon agar menghentikan Penyidikanterhadap PEMOHON serta segera mengeluarkan Surat PenghentianPenyidikan;hal. 15 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.4.
Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.10.11.12.13.14.15.Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/393/X/2017/Reskrim tanggal9 Oktober 2017, bermaterai cukup diberi tanda T2; Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/107/X/2017/Reskrim, bermaterai cukup diberi tanda T3;Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/107.a/XI/2017/Reskrim,bermaterai cukup diberi tanda T4; Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/107.b/VIII/2018/Reskrim, bermaterai cukup diberi tanda T5;
/107/X/2017/Reskrim tanggal 9Oktober 2017, bukti 13, Surat Perintah Penyidikan NomorSp.Sidik/107.a/X1/2017/Reskrim tanggal 6 Nopember 2017, bukti T4 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/107.b/VIII/2018/ Reskrim tanggal 20 Agustus2018, bukti T5;Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan tersebutdilakukan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan olehPemohon dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi yaitu saksiKamaruzzaman, Amd tanggal 30 Oktober
SYARIF MUBIN RAJA DEWA
Termohon:
Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
45 — 10
- Menyatakan tidak sah dan batal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP.Sidik/273-a1/I/2018/Ditreskrimum tertanggal 9 Januari 2018.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : Pol.LP/545/X/2016/SPKT tanggal 20 Oktober 2016 atas nama Terlapor THE YAU CHUN dan IMELDA THERESIA.
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.
235 — 50
Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penghentian Penyldikan Nomor : SP.Sidik/09.a/III/2014/Dit Reskrimsus tertanggal 20 Maret 2014 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/09.b/III/2014/Dit Reskrimsus tetanggal 20 Maret 2014;3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan terkait laporan Pemohon;4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini masih dalam keadaan Nihil.
PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI KORUPSI
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
2.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KASUBDIT II HARDA TAHBANG
3.PEMERINTAH RI cq Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
4.Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi KPK Negara Kesatuan Republik Indonesia
89 — 39
/2017/Ditreskrimsus tanggal 25 Juli 2017, Surat PerintahPenyidikan nomor : SP.Sidik/45/II/2018/Ditreskrimsus, tanggal 12Februari 2018, Pemberitahuan dimulainya penyidikan NomorSPDP/16/II/2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 Februari 2018 a.n.Tersangka Muhamad Yosmianto bin Muhammad Jusuf Adjir (Alm),Halaman 15 Putusan Pra Peradilan No 03 /Pid Pra /2019/PN.
MUHAMMAD NOOR(Alm) tanggal 24 Oktober 2018.Laporan Polisi Nomor : LP/67/II/2018/Ditreskrimsus Polda Kaltimtanggal 09 Februari 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.sidik/ 47/II/2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 Februari 2018,Pemberitahuan dimulaiPenyidikan Nomor : SPDP/17/II/2018/Ditreskrimsus, tanggal 12Februari 2018, Surat Pengiriman berkas perkara a.n.
bukti T.lI 3;Fotocopy sesuai Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/45/Il/2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 Februari 2018, diberi tanda bukti T.l 4;Fotocopy sesuai Copy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor :SPDP/16/II/2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 Februari 2018, diberi tanda bukti T.
Laporan Polisi Nomor : LP/274/VII/2017/Ditreskrimsus Polda Kaltim tanggal 24Juli 2017, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/ 201/VII/2017/Ditreskrimsustanggal 25 Juli 2017, Pemberitahuan Dimulai Penyidikan NomorSPDP/74/VII/2017/Ditreskrimsus tanggal 25 Juli 2017, Surat Perintah Penyidikannomor : SP.Sidik/45/II/2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 Februari 2018,Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/16/II/2018/Ditreskrimsus,tanggal 12 Februari 2018 a.n.
Laporan Polisi Nomor : LP/274/VII/2017/Ditreskrimsus Polda Kaltim, tanggal 24Juli 2017, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/201/VII/2017/Ditreskrimsus, tanggal 25 Juli 2017, Pemberitahuan dimulaiPenyidikan a.n. Tersangka RUSDIANA Binti LODE NUHU (Alm) Nomor :SPDP/14/II/2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 Februari 2018, Surat KetetapanTersangka an.
NARSEN LAWISAN
Termohon:
1.POLRESTABES MEDAN Cq. KASAT RESKRIM
2.KEPALA KEPOLISISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA
3.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
42 — 13
- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan termohon berdasarkan Nomor : SP.Sidik/2575 a/XII/Res.I.II/2018/Reskrim, tanggal 15 Desember 2018 dan surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor : S.Tap/1017 b/XII/Res.I.II/2018, Reskrim, tanggal 15 Desember 2018 adalah sah secara hukum ;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan termohon berdasarkanNomor : SP.Sidik/2575 a/XIl/Res..II/2018/Reskrim, tanggal 15 Desember 2018dan surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor : S.Tap/1017b/XII/Res.1.1I/2018, Reskrim, tanggal 15 Desember 2018 adalah sah secarahukum ;3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepadaPemohon sebesar Rp. 10.000.
DAMSUARNI
Termohon:
KEPALA SATUAN RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
119 — 58
Bahwa berdasarkan fakta kejadian diatas beserta analisis hukumnyaterang dan nyata Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :SP.Sidik/176.a/V1/2019/Reskrim tanggal 21 Juni 2020, atas LaporanPolisi Nomor: LP/453/1X/2016/ SPKT/RIAU, tanggal 2 September 2016an.
Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;Halaman 8 dari 36 halaman putusan nomor 18/Pid.Pra/2020/PN Pbr2.5.Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/176.a/VI/2019/ Reskrim tanggal 21Juni 2019 atas Laporan Polisi Nomor: LP/453/ IX/2016/ SPKT/RIAU, tanggal2 September 2016 an. Damsuarni (Pemohon) yang dilakukan TermohonTidak Sah;Menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP/453/ IX/2016/ SPKT/RIAU,tanggal 2 September 2016 an.
Hukum Praduga TakBersalah (presumption of innocence).Berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/453/ IX/ 2016/ SPKT/RIAU, tanggal02 September 2016 diduga telah terjadi tindak Pidana Pemalsuan Suratatau Penggelapan hak atas tanah yang diduga dilakukan olen MISIYEM.Bahwa wajiob hukumnya sesuai dengan kewenangan Termohon (Vide Pasal106 KUHAP) menindaklanjuti laporan tersebut maka sesuai dengan SuratPerintah Tugas Nomor: Sp.Gas/1179/IX/2016/Reskrim, tanggal 30September 2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik
Pemohon laporkan kepada Termohon karena telah melakukanPencabutan Laporan Polisi dan telah melakukan perdamaian dalam perkaratersebut, dan Termohon telah melakukan gelar perkara penghentianpenyidikan perkara aquo, sehingga tidak satupun hukum formil yangterlampaui oleh Termohon.Bahwa Termohon telah melakukan penghentian perkara aquo, berdasarkanSurat Ketetapan Penghentian Penyidikan dengan Nomor:S.Tap/64/V1/2019/Reskrim, tanggal 21 Juni 2019 dan Surat perintahPenghentian Penyidikan dengan Nomor: SP.Sidik
Pemohon telah pulamemberitahukan adanya Penghentian Penyidikan dimaksud seperti dalamSurat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorB/197.a/V1/2019/Reskrim tanggal 21 Juni 2019 (bukti Surat T27);Menimbang, bahwa selain daripada itu dari dalildalil permohonanpraperadilan dari Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, Hakim jugatelah menemukan yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon denganTermohon adalah : Apakah Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SP.Sidik
1.SARASDI Als DATUK SEJELO
2.MASRI THALIB Als DATUK BIMBO
3.MUAS Als DATUK MAJO
4.REFLES PITOPANG Als DATUK MAJO KAMPAI
5.BAHTIAR Als DATUK RANGKAYO BUNGSU
6.SYAHRIL Als DATUK MAJO SINGO
7.TURAB Als DATUK KANSANSO
8.WISDI HARLIS Als DATUK JOBOSA
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia cq.Polres Kampar
94 — 67
M E N G A D I L I :
- Mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan diluar wilayah hukumnya;
- Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon
adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikan perkara yang disangkakan kepada Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018;
- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan proses penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon;
- Membebankan Termohon
Bahwa TERMOHON berdasarkan surat perintah penyidikan nomor :SP.Sidik/ 28 / Ill / 2018 / Res, tanggal 14 Maret 2018 melakukanpenyidikan terhadap laporan polisi nomor : LP/ 303 / XII / 2017 /Riau /Res Kpr tanggal 04 Desember 2017 ;2.
Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Restanggal 14 Maret 2018 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkansurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14Maret 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PARA PEMOHON yangdilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan batal demi hukum ;5.
Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.Menimbang, bahwa oleh karena proses penyelidikan dan penyidikanyang dilakukan oleh Termohon tidak sah dan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018yang menetapkan ParaPemohon sebagai Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan dandilakukan oleh Penyidik dari Polres Kampar (Termohon), maka terhadap SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka
Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Restanggal 14 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan Termohon tidak berwenangmelakukan penyidikan diluar wilayah hukumnya;3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan suratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;4.
Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikanperkara yang disangkakan kepada Para Pemohon sebagaimana dimaksuddalam surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14Maret 2018;6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebihlanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan proses penyidikan dan PenetapanTersangka terhadap diri Para Pemohon;7.
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pol : SP.Sidik/ 120.a/ III/ 2008/ RESKRIM tanggal 27Maret 2008 adalah cacat hukum karena tidak menggambarkan adanyaperasaan keadilan dan persamaan derajat hukum di tengahtengah masyarakat;10. Bahwa Termohon , Termohon II, Termohon Ill dan Termohon IV terlalutergesagesa memberikan Surat Perhentian Penyidikan terhadap Termohon Vpadahal barang bukti dan saksi sebagai bukti permulaan yang cukup untukdijadikan Tersangka dan Terdakwa;Hal.2 dari 6 hal. Put.
Pol : SP.Sidik/ 120.a/ III/ 2008/ Reskrimtanggal 27 Maret 2008 tentang Penghentian Penyidikan dan Surat No : 282/R.1.13/ Ep.I/ 03/ 2008 tanggal 27 Maret 2008 adalah Cacat Hukum dan dapatbatal demi Hukum;3. Memerintahkan Termohon VI agar berkas Perkara Tindak Pidana yangdilakukan oleh Termohon V untuk segera di limpahkan ke Pengadilan NegeriKotamobagu untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;4.
YASIN
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polres Probolinggo
91 — 12
Perintah Tugas NomorSp.Gas/538/XII/2017/Sat.Reskrim tanggal 11 Desember 2017, SuratPerintah Tugas Nomor : Sp.Gas/175/IV/2018/Sat.Reskrim tanggal 02April 2018, Surat Perintah Tugas NomorSp.Gas/78/I/2019/Sat.Reskrim tanggal 21 Januari 2019, Surat PerintahPenyelidikan Nomor : Sp.Lidik/178/XII/2017/Satreskrim, tanggal 11Halaman 7 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN KrsDesember 2017, Surat Perintah Penyidikan NomorSp.Sidik/372/XII/2017/Sat.Reskrim tanggal 11 Desember 2017, SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
/116/IV/2018/Sat.Reskrim tanggal02 April 2018 Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/22/1/2019/Sat.Reskrim tanggal 21 Januari 2019, selanjutnya membuat danmengirimkan Surat Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 11Desember 2017, yang dilanjutkan dengan melakukan serangkaiantindakan Kepolisian untuk melakukan penegakan Hukum danmemberikan kepastian Hukum terhadap perkara yang dilaporkan olehPemohon tersebut.
Sp.Sidik/372/XII/2017/Sat Reskrimtanggal 11 Desember 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telahdiberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.4 ;Halaman 12 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Krs10.11.12.13.14.15.16.17.18.Photocopy Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/175/IV/2018/Sat Reskrimtanggal 2 April 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberimaterai yang cukup, selanjutnya diberi tandaT.5;Photocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor ; Sp.Sidik/116/IV/2018/SatReskrim
tanggal 2 April 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telahdiberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.6;;Photocopy Surat Perintah Tugas Nomor ; Sp.gas/78/I/2019/Sat Reskrimtanggal 21 Januari 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telahdiberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.7 ;Photocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor ; Sp.Sidik/22/l/2019/Sat Reskrimtanggal 21 Januari 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telahdiberi materai yang cukup, selanjutnya
Tjendrawati
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Blitar Kota
79 — 0
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkanSurat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor:SP.Sidik/24/III/RES.1.9./2023/Satreskrim, tanggal17 Maret2023adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya proses penyidikana-quoharus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- MenyatakanPenetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Penyidik
Tap/49/VII/RES.1.9./2023/Satreskrim, tanggal 25 Juli 2023adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkanSurat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor:SP.Sidik/24/III/RES.1.9./2023/Satreskrim, tanggal17 Maret2023adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka proses
OENIK DJUNANI ASIEM
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR
87 — 26
Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka sesuai dengan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/1218/X1/2016/Ditreskrimum, tanggal04 November 2016 yang diduga melakukan tindak pidana Pemalsuan suratdan atau memberikan keterangan palsu pada akte otentik dan atauPenggelapan Hak atas barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksuddalam pasal 263 dan atau 266 KUHP ;7. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tersebut berdasarkanLaporan Polisi No.
Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Sp.Sidik/1218/X1/2016/ Ditreskrimum,tanggal 04 November 2016 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangkaoleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal263 dan atau 266 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum,dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.PRA/2018/PN. Bpp.3.
Surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2018/X1/2016/Ditreskrimum, tanggal 4 Nopember 2016 ;b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/131/1/2017/Ditreskrimum, tanggal 19 Januari 2017 ;c. Surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/V/2017/Ditreskrimum, tanggal 1 Mei 2017 ;d. Surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28.a/IV/RES.1.9/2018/Ditreskrimum, tanggal 11 April 2018 ,diberi tanda bukti T3 ;Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.PRA/2018/PN. Bpp.4.
Sarwitri
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Batu Bara Cq. Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batu Bara
59 — 83
Musmin) ke Pihak Penyidik Polres Batu Bara dan atau TermohonPraperadilan pada tanggal 26 November 2012, bersesuaian berdasarkan kepadaSurat Laporan Polisi Nomor : LP/1396/XI/2012/Res Ash, tanggal 26 November 2012.Selanjutnya Termohon Praperadilan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/1037/XI/2012 Reskrim, tanggal 26 November 2012;Bahwa hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilanadalah menyatakan kalau Pemohon Praperadilan telah melakukan Perbuatan TindakPidana
Selanjutnya diketahui pula kalau Termohon Praperadilan telahmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1037/XI/2012/Reskrim,tanggal 26 November 2012.
Reskrim, tertanggal 11 September 2019;Bahwa dengan demikian berdasarkan kepada uraian pendalilan yuridistertulis di atas dikuatkan atau dibenarkan dengan adanya surat surat resmi dantanggal penerbitannya yang pernah diperbuat olen Termohon Praperadilan in casu aquo, diperoleh sebuah pengetahuan kalau Tenggang Waktu Penerbitan antara SuratHalaman 4 dari 25 Putusan Nomor10/Pid.Prap/2019/PN KisLaporan Polisi Nomor : LP/1396/XI/2012/Res Ash, tanggal 26 November 2012, SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
/1037/XI/2012/Reskrim, tanggal 26 November2012, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor SPTap/134/IX/Res.1.10/2019/Reskrim, tertanggal 11 September 2019 adalah memiliki tenggang waktu 6 (enam)tahun, 10 (Sepuluh) bulan;Bahwa dikarenakan Tenggang Waktu Penerbitan antara Surat Laporan PolisiNomor : LP/1396/XI/2012/Res Ash, tanggal 26 November 2012, Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/1037/X1I/2012/Reskrim, tanggal 26 November 2012, danSurat Penetapan Tersangka Nomor : SPTap/134/IX/Res.1.10/2019/Reskrimtertanggal
serangkaian tindakpenyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang iniuntuk mencari Serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangtentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;Bahwa Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon adalah dasaruntuk melakukan penyidikan, Setelah diterimanya pengaduan pelapor sesuailaporan polisi Nomor : LP/1396/XI/2012/Reskrim tanggal 26 November 2012,Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
EDY NUR INDYASTUTI, S.H., M.Kn Binti BAMBANG SUPRIYANTO
Termohon:
1.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH CQ. POLRES GROBOGAN
2.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TIGGI JAWA TENGAH CQ. KEJAKSAAN NEGERI PURWODADI
89 — 47
Gas/14/II/2021 / Reskrim, tanggal 18 Pebruari2021;b) Nomor :Sp.Sidik/14/II/2021/ Reskrim tanggal 18 Pebruari2021Bahwa TERMOHONmengirimkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP)Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Grobogandengan surat nomor : B/15/II/RES.1.11/2021/Reskrim, tanggal 18Pebruari 2021;Bahwa TERMOHON kemudian menerima Surat dari KejaksaanNegeri Grobogan Nomor : PRINT197/M.3.41/Eoh1/03/2021,tentang Penunjukan Jaksa Penuntut Umum;Bahwa dalam proses penyidikan tersebut, TERMOHON melakukanpemanggilan
;Laporan Polisi Nomor: LP/B/15/II/2021/Jateng/Res Grobogan, tanggal 18Peb 2021 (diberi tanda T4a);Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.gas/14/Il/2021/Reskrim, tanggal 18 Peb18.19.20.21.22.23.24.25.2627.2021 dan Surat Perintah Tugas nomor : SP.gas/14a/III/2021/Reskrimtanggal 9 Maret 2021 (diberi tanda T4b);Surat Perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 14/II/2021/Reskrim, tanggal 18Peb 2021 dan Surat Perintah penyidikan nomor ;sp.sidik/14a/III/2021/reskrim, tanggal 9 Maret 2021 (diberi tanda T4c);Surat Nomor
Surat Perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 14/II/2021/Reskrim, tanggal 18Peb 2021 dan Surat Perintah penyidikan nomor ;sp.sidik/14a/III/2021/Reskrim, tanggal 9 Maret 2021 (bukti T4c);Mengirim surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala KejaksaanNegeri Grobogan dengan Surat Nomor B/15/II/Res.1.11/2021/Reskrim, tanggal18 Februari 2021 tentang dan Surat Nomor:B/15a/III/Res.1.11/2021/Reskrim,tanggal 9 Maret 2021 tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepadaKepala Kejaksaan Negeri Purwodadi
/ 14/II/2021/Reskrim, tanggal 18Februari 2021 dan Surat Perintah penyidikan nomor ; Sp.Sidik/14a/III/202 1/Reskrim,tanggal 9 Maret 2021 (vide bukti T4c) dengan selanjutnya pada tanggal yang samadikirimkan SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) ke Kejaksaan Negeri Grobogansebagaimana dalam Surat Nomor B/15/II/Res.1.11/2021/Reskrim, tanggal 18 Februari2021 tentang Pemberitahuan dimulainnya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan NegeriGrobogan dan Surat Nomor:B/15a/IIl/Res.1.11/2021/Reskrim, tanggal
diperolennya sebelum Penetapan Tersangka dilakukan dimana PenetapanTersangka tertangal 4 Maret 2021, tentang apakah keterangan Saksi tersebutdiperolehnya dari cara mendengar, melihat dan alami sendiri atau sebaliknya menurutPengadilan tidaklah menjadi masalah, karena kebenaran materiil dari keterangan Saksisaksi tersebut akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya;Menimbang, bahwa bukti T4c dapat diketahui bahwa Termohon telahmenerbitkan 2 Surat Perintan Penyidikan yaitu pertama Nomor : Sp.Sidik
WAWAN POU
Termohon:
Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Gorontalo
102 — 83
Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/108/V/2019/Reskrimtanggal 23 Mei 2019;b. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor:B/111/V/2019/Reskrim, tanggal 23 Mei 2019;c.
Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 111.b /V / 2019 / Reskrim tanggal 19 Juni 2019;2).
Menetapkan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :SP.Sidik/111.b/VI/2019/Reskrim tanggal 19 Juni 2019 yang dikeluarkanoleh TERMOHON adalah SAH menurut hukum;4.
untuk membuktikan dalildalil sangkalannyaTermohon telah mengajukan bukti Suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.Laporan Polisi Nomor : LP/176/V/2019/SPKTRES GTLO, Tanggal 23 Mei 2019,Pelapor Wawan Pou, diberi tanda T.1;Laporan Gelar Perkara Peningkatan Penyidikan Tanggal 23 Mei 2019, diberitanda T.2;Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NOMOR: B/111/V/2019/RESKRIM,tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda T.3;Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK
69 — 23
Teguh Anggara kepada Termohonberdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB/691/V1I/2014/UM/JATIM tertanggal 12 JuniBahwa atas pelaporan tersebut Termohon mengeluarkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/136/II/2015/Ditreskrimum tertanggal 18 Pebruari 2015 dan jugamengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/105/II/2015/Ditrekrimum tertanggal 18 Peruari 2015 ;9910Bahwa atas laporan Pemohon, Termohon memberitahukan perkembangan hasilpenelitian laporan berdasarkan Surat Pemberitahuan
Teguh Anggara diduga melakukantindak pidana Penipuan dalam pelaksaanaan Pemborongan Pembangunan dan atauPenipuan dan atau Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 387 dan atauPasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP ;Bahwa atas dasar Laporan Polisi tersebut Termohon seharusnya melakukanpenyelidikan dan mencari alat bukti, setelah menemukan alat bukti maka statusperkara ini dinaikan menjadi dalam tingkat penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/136/II/2015/Ditreskrimum tertanggal
penggelapan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 387 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP,Termohon selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara dengan sebelumnyamempersiapkan surat perintah penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SPGas/845/V1/2014/Dit reskrimum tanggal 20 Juni 2014; Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP.Lidik/329V1I/2014/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2014, dilanjutkan dengan melakukanpenyidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
tanggal 1Desember 2015, bukti T2e ;Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SPGas/92/I/2016/Ditreskrimum tanggal14 Januari 2016, bukti T2f ;Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SPGas/330/I/2016/Ditreskrimum tanggal14 Pebruari 2016, bukti T2g ;Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor SPLIDIK/329/VI/2014/Ditreskrimum tanggal20 Juni 2014, bukti T3a ;Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor SPLIDIK/98/H/2015/Ditreskrimum tanggal 18Pebruari 2015, bukti T3b ;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
/501/VI/2014/Ditreskrimum tanggal 20Juni 2014, bukti T4a ;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/34/II/2016/Ditreskrimum tanggal 14Januari 2016, bukti T4b ;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/136/H/2015/Ditreskrimum tanggal 18Pebruari 2015, bukti T4c ;Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penelitian Laporan Nomor : B/958//SP2HP1/2015/Ditreskrimum tanggal 20 Juni 2014, bukti T5a ;Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penelitian Laporan Nomor : B/272
JAFAR ABDULLAH
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Halut
99 — 35
Sidik/153/X/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober;Bahwa jika melihat tanggal terbitnya surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/04/I1X/2018/Reskrim tertanggal 24 September seharusnya berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi SPDP sudah wajib disampaikan Penyidik sebelumtanggal 1 Oktober 2018 kepada Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri HalmaheraUtara), Terlapor (Pemohon) dan Korban/Pelapor dan surat perintah penyidikanNomor Sp.
Sidik/04/IX/2018/Reskrimtanggal 24 September dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/153/X/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober mengakibatkan segalakeputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohontermasuk yang berkenaan dengan penetapan tersangka adalah batal demihukum;Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangkadengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378KUHPidana dan atau Pasal 167 ayat (1) KUHPidana adalah batal demi hukum
T26Bukti T27Bukti T28Bukti T29Bukti T30Bukti T31:fotocopy Pelimpahan Berkas Perkara Nomor: fotocopy: fotocopy Surat permintaan perpanjangan penahanan: fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor B/04/IX/2018 Reskrim, tanggal 27 September 2018;: foto copy tanda penerimaan masingmasing: JPU tanggal 27 September 2018; Korban tanggal 29 September 2018; Tersangka/Pemohon tanggal 29 September 2018;B/94/1X/2018Reskrim, tanggal 29 September 2018;: fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.sidik
Sidik/153/X/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober;Bahwa jika melihat tanggal terbitnya surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/04/IX/2018/Reskrim tertanggal 24 September seharusnya berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi SPDP sudah wajib disampaikan Penyidik sebelumtanggal 1 Oktober 2018 kepada Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri HalmaheraUtara), Terlapor (Pemohon) dan Korban/Pelapor dan surat perintah penyidikanNomor Sp.
/04/IX/2018/Reskrim tanggal 24 September2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/153/X/2018/Reskrim tanggal 18Oktober 2018 mengakibatkan segala keputusan dan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon termasuk yang berkenaan dengan penetapantersangka adalah batal demi hukum dan haruslah ditolak, oleh karena itu petitumKuasa Pemohon point 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) harus ditolak pula;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbanganhukum diatas
GANEFO Alias BIE GUAN,
Termohon:
KAPOLRI Cq. KABERESKRIMPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA,
53 — 14
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor Sp.Tap/391.b/X/2020/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2020 tentang penghentian penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor SP.Sidik/385.a/X/2020/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2020 atas nama tersangka Nelly dan Devina;
- Memerintahkan Termohon untuk melakukan/melanjutkan penyidikan
Termohon);Bahwa atas Laporan Polisi Nomor: LP/1152/V1I/2020/SUMUT/SPKT I,tanggal 28 Juni 2020, Termohon telah meningkatkan proses pemeriksaandari Penyelidikan menjadi Penyidikan, hal ini sebagaimana dimaksuddalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/385/X/2020/Ditreskrimum, tanggal 08 Juli 2020;Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2020, Termohon mengirimkanSurat dengan Nomor: B/5520/X/RES.7.5./2019/bareskrim, perihalPermintaan Laporan Kemajuan Laporan Polisi Nomor:LP/1152/VI/2020/SUMUT/
Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor: Sp.Sidik/385.a/X/2020/ Ditreskrimum, tertanggal 28 Oktober 2020terhadap perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapansebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHPidana atasnama Terlapor DEVINA dan NELLY yang diterbitkan oleh Termohon adalahTIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;Bahwa kemudian telah beralasan hukum pula bagi Pemohon bermohonkepada Hakim Tunggal Praperadilan untuk menyatakan Hasil GelarPerkara Khusus
Pemohon),maka selanjutnya terhadap perkara tersebut ditingkatkan daripenyelidikan ke penyidikan, sehingga kemudian Termohonmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 385 / VII /2020 / Ditreskrimum, tanggal 8 Juli 2020 dan Surat Perintah TugasNomor: Sp.Gas / 1149 / VII / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 8 Juli2020;Bahwa kemudian Ditreskrimum Polda Sumut (ic.
Pemohon) berdasarkan SuratHalaman 39 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN MdnPerintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/358.a / X /2020 /Ditreskrimum, tanggal 28 Oktober 2020 dan Surat Ketetapan Nomor :SP.Tap / 319.b / X / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 28 Oktober 2020,telan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP danPeraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan TindakPidana, sebelum penghentian penyidikan dilalui dengan gelarperkara.2.
Surat Perintah Penyidikan nomor Sp.Sidik/385/VII/2020/Ditreskrimumtanggal 8 Juli 2020, bukti T2;3. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut tanggal 07 Oktober2020 nomor B/391/X/2020/Ditreskrimum, bukti T3;4. Notulen Gelar Perkara Awal, Senin tanggal 29 Juni 2020 , bukti P4;5. Berita Acara Pemeriksaan saksi Jin Ngi tanggal 10 Juli 2020, bukti T5;6. Berita Acara Pemeriksaan saksi Ganefo/Bie Guan tanggal 10 Juli 2020,bukti T6;7.
Medina Susani
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung.
300 — 1044
Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan olehTERMOHON terhadap Laporan Polisi PEMOHON sebagaimana dimaksuddalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 1176.a /Vill / 2020 / Reskrim, tanggal 06 Agustus 2020 dan Surat KetetapanNomor : S.Tap / 20.b / VIIl / 2020 / Reskrim, Tentang PenghentianPenyidikan, tanggal 06 Agustus 2020 adalah SAH MENURUT HUKUM;3.
MEDINA ZEIN, tanggal 07Januari 2020, tanda bukti T 16 ;Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas /1176/ / 2020 / Reskrim, tanggal 17Januari 2020, tanda bukti T 17 ;Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 1176.a / / 2020 / Reskrim,tanggal 17 Januari 2020, tanda bukti T 18 ;Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.
Sita / 17/1/2020 / Reskrim tanggal 17Januari 2020, tanda bukti T 19 ;Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas / 1176 / VI / 2020 / Reskrim, tanggal02 Juni 2020, tanda bukti T 20;Putusan Pra Peradilan Nomor 32/Pid.Pra$@2020/PN.Bdg, halaman21.22.23.24.25.26.2h28.29.30.31.32.33.34.35.Surat Perintan Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 1176.a / VI / 2020 / Reskrim,tanggal 02 Juni 2020, tanda bukti T 21 ;Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B / 20 / / 2020 /Reskrim an. Terlapor Sdr.
MEDINA ZEIN, tanggal 07 Januari 2020 (T16), Surat PerintahTugas Nomor : SP.Tugas /1176/ / 2020 / Reskrim, tanggal 17 Januari 2020 (T17), Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 1176.a / / 2020 / Reskrim,tanggal 17 Januari 2020 (T18), Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.
Sita / 17 / / 2020 / Reskrim tanggal 17 Januari 2020 (T19), Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Tugas / 1176 / VI / 2020 / Reskrim, tanggal 02 Juni 2020 (T20), Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik / 1176.a / VI / 2020 / Reskrim, tanggal 02 Juni 2020(T21), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B / 20/1 / 2020 /Reskrim an. Terlapor Sdr. FITRA OLID JOANDA dkk kepada Kepala KejaksaanNegeri Bandung, tanggal 17 Januari 2020 (T22), Berita Acara Pemeriksaan SaksiPelapor atas nama Sdri.
JOHNY BOENJAMIN
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
71 — 38
:SP.Lidik/802/III/2009/Reskrim tanggal 26 Maret 2009, melakukanpenyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/774/V/2011/Reskrim tanggal 27 Maret 2009, Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik/814/III/2009/Reskrim tanggal 28 Mei 2011, Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/2063/X/2014/Reskrim tanggal 20 Oktober 2014,Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/503/IV/2015/Reskrim tanggal 23April 2015, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1087/V1/2016/Reskrimtanggal 8 Juni 2016, Surat
Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/2054/IX/2016/Reskrim tanggal 7 September 2016, Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/2710/X1I/2016/Reskrim tanggal 9 Nopember 2016,dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/109/I/2017/Reskrim tanggal 11Januari 2017;3.
IMRAN ARIMAS
Termohon:
KAPOLRI Cq POLDA Gorontalo Cq POLRES Gorontalo Cq Satuan Reserse Kriminal Polres Gorontalo
105 — 59
Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Sp.Sidik/101.b/V/2019/Reskrim, Tanggal 29 Mei 2019.23.Bahwa bersamaan dengan surat yang di sampaikan Oleh TERMOHONKepada PEMOHON dilampirkan surat Ketetapan NomorSP.Tap/124/V/2019 tentang Penghentian Penyidikan dan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : SP. Sidik/101.b/V/2019/Reskrim;24.Bahwa surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 tentangPenghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor : SP.
jelas merupakan bentuk kekeliruan yang dilakukan olehTERMOHON yang dapat menyebabkan proses penyidikan cacathukum sehingga penerbitan Penghentian Penyidikan denganproses yang cacat hukum tersebut dapat mengakibatkan TidakSah;Bahwaberdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepantasnyalahsurat ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 Tentang PenghentianPenyidikan yang dikeluarkan Oleh TERMOHON dinyatakan TidakSah;25.Bahwa terdapat keanehan dan kejanggalan atas surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik
Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/97/V/2019/Reskrim tanggal10 Mei 2019d. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor:B/101/V/2019/Reskrim, tanggal 10 Mei 2019e.
Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 101.b / V /2019 / Reskrim, tanggal 29 Mei 2019;c. Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 tanggal 29 Mei 2019tentang Penghentian Penyidikan;d. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorB/480/V/2019/Reskrim tanggal 29 Mei 2019 Kepada :1). Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara;2). Tersangka Sdri. WISHE PANGEMANAN;3). Pelapor an.
menurut hukum, sedangkan terhadap petitum Permohonan Pemohonselain dan selebinnya Hakim berpendapat petitum tersebut merupakan petitumHalaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Lboyang sifatnya assesoir terhadap petitum pokok ini, sehingga apabila petitumpokok ditolak maka petitum selain dan selebihnya harus pula ditolak begitu pulasebaliknya ;Menimbang bahwa dalam positanya, Pemohon mendalilkan terdapatkeanehan dan kejanggalan atas surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :SP.Sidik