Ditemukan 1407 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : samsidik st.sidi
Register : 23-01-2024 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 22-05-2024
Putusan PN KENDARI Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi
Tanggal 7 Februari 2024 — Pemohon:
MUH. REZEKI ARKANUDDIN, S.Si, M.Eng
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGGARA, Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
99
  • Mengadili :

    DALAM EKSEPSI;

    • Menolak Eksepsi dari Termohon;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik
    /49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023 ad sah menurut hukum;
  • Menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon berdasarkan penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Ketetapan Termohon Nomor S.Tap/58/XII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/ VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023 sah menurut hukum;
  • Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar segala biaya yang
Register : 25-02-2021 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 April 2021 — Pemohon:
SANTY TJAHYADI
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya cq. Direktur Reserse Kriminal Khusus
10357
  • Putusan MahkamahKonstitusi No.130/PUU/XIII/2015 tertanggal 11 Januari 2017.Dengan demikian, Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yangdilakukan tanpa didahului penyerahan SPDP kepada Pemohonjelas melanggar hukum dan hakhak Pemohon untuk membelakepentingan hukumnya, sehingga Surat PemberitahuanPenetapan Tersangka 2 Desember 2020 sebagai produk yangdidasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Direktur ReserseKriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahMetro Jaya Nomor: SP.Sidik/2537/IX/RES
    Dalam Surat Penetapan Tersangka 2 Desember 2020dicantumkan penyidikan dalam laporan terhadap Pemohondilakukan melalui Surat Perintah Penyidikan No.: SP.Sidik/ 2357/IX/ RES.2.6./2020/ Ditreskrimsus tanggal 14 September 2020.Sementara berdasarkan dokumen yang sama dicantumkan SPDPHalaman 19 dari 31 Putusan PraperadilanNomor 2/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Utrditerbitkan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya PenyidikanNo.
    Berdasarkan uraianuraian di atas, pelanggaran prosedurdan tahapantahapan penyidikan tindak pidana tersebutmengakibatkan seluruh proses penyidikan yang dilakukan olehPemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.: SP.Sidik/2357/ IX/ RES.2.6./2020/ Ditreskrimsus tanggal 14 September2020 menjadi TIDAK SAH.
    Menyatakan tidak sah segala Keputusan atauPenetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon dan TermohonIl yang berkaitan dengan Surat Perintahn Penyidikan Direktur ReserseKriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah MetroJaya Nomor: SP.Sidik/2537/IX/RES.2.6./2020/ Ditreskrimsus tanggal 14September 2020;Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aquo et bono).Halaman 23 dari 31 Putusan PraperadilanNomor 2/Pid.Pra/2021/PN Jkt.
    Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON dan TERMOHON II yangberkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan Direktur ReserseKriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah MetroJaya Nomor: SP.Sidik/2537/IX/RES.2.6./2020/Ditreskrimsus tanggal14 September 2020;Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono).I. TENTANG JAWABAN TERMOHON A. DALAM EKSEPSI1.
Register : 10-11-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN Andoolo Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Adl
Tanggal 30 Nopember 2021 — Pemohon:
HARDIKNAS TOMBILI, S.H Alias DIKI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA
156139
  • Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan dan menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O6/IX/2021/Reskrim tertanggal 22September 2021 dengan alasan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan gunamenemukan tersangkanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP,kemudian pada tanggal 25 September 2021 Termohon membuat SuratPanggilan pertama Nomor : Sp.gil/24/IX/2021/ Reskrim (BuktiP2) dan SuratPanggilan kedua Nomor : Sp.gil
    Bahwa faktanya berdasarkan surat pemberitahuan penetapan tersangkaPemohon Nomor : B/10.a/XI/2021/ Reskrim, proses gelar perkarahasilpenyelidikan tidak pernah dilakukan dan dilaksanakan oleh Termohon barulahpada tanggal 29 Oktober 2021 proses gelar perkara penetapan tersangkaPemohon dilaksanakan setelah dikeluarkanya Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/O6/IX/2021/Reskrim tertanggal 22 September 2021 dan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/O6/IX/2021/Reskrim tertanggal28 September
    Bahwa Termohon mengelurakan surat perintah penyidikan Nomor :SP.Sidik/O6/IX/2021/ Reskrim tertanggal 22 September 2021, selanjutnyaditanggal 28 September mengelurakan surat pemberitahuan dimulainyapenyidikan dengan nomor : B/O6/IX/2021, setelahnya ditanggal 29 Oktober2021 Termohon melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap perkaraa quo yang seluruhnya diuraikan dalam surat pemberitahuan penetapantersangka Nomor : B/10.a/X1/2021/Reskrim (Bukti P4);22.
    Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/O6/IX /2021/Reskrim, tanggal 22 September 2021 adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Pemohon berdasarkanSurat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/XI /2021/Reskrim, Tanggal02 November 2021 tentang penetapan tersangka adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.
    Bahwa mendasari kesimpulan dan rekomendasi hasil gelar perkaraselanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah penyidikan Nomor :Sp.Sidik / 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 22 September 2021 sertamenerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) Nomor :B/ 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 28 September 2021 kemudianmenyerahkan tembusan SPDP tersebut kepada Penuntut Umum KejaksaanNegeri Andolo, kepada Pelapor Anmad Musalim Bin Paikun dan kepadaTermohon selaku Terlapor;h.
Register : 20-12-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN TOB
Tanggal 14 Januari 2019 — Pemohon:
1.Drs. ANTHONIUS E. HANGEWA, M.Si.
2.ROHANI PATURO, Sip.
3.FAISAL RISWANTO ABDULLAH
4.ISMAIL TALIB
5.M. SUKRI MANDEA, S.Ip.
6.DJAINAL SUBU
7.MULTAJAM LOLIRO
Termohon:
1.Kepala Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian daerah Maluku Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Pulau Morotai
2.Jaksa Agung RI
14023
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49a/VIII/2017/Reskrim tanggal 10 Agustus 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/49b/I/2018/Reskrim tanggal 10 Januari 2018 mengakibatkan segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon termasuk yang berkenaan dengan penetapan Tersangka, Penyitaan, Penahanan dan Upaya Paksa lainnya adalah
Register : 07-11-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN BANGKINANG Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Bkn
Tanggal 6 Desember 2018 — Pemohon:
1.SARASDI Als DATUK SEJELO
2.MASRI THALIB Als DATUK BIMBO
3.MUAS Als DATUK MAJO
4.REFLES PITOPANG Als DATUK MAJO KAMPAI
5.BAHTIAR Als DATUK RANGKAYO BUNGSU
6.SYAHRIL Als DATUK MAJO SINGO
7.TURAB Als DATUK KANSANSO
8.WISDI HARLIS Als DATUK JOBOSA
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia cq.Polres Kampar
9265
  • M E N G A D I L I :

    1. Mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
    /28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan diluar wilayah hukumnya;
  • Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  • Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon
    adalah tidak sah dan batal demi hukum;
  • Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikan perkara yang disangkakan kepada Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018;
  • Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan proses penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon;
  • Membebankan Termohon
    Bahwa TERMOHON berdasarkan surat perintah penyidikan nomor :SP.Sidik/ 28 / Ill / 2018 / Res, tanggal 14 Maret 2018 melakukanpenyidikan terhadap laporan polisi nomor : LP/ 303 / XII / 2017 /Riau /Res Kpr tanggal 04 Desember 2017 ;2.
    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Restanggal 14 Maret 2018 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkansurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14Maret 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PARA PEMOHON yangdilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan batal demi hukum ;5.
    Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.Menimbang, bahwa oleh karena proses penyelidikan dan penyidikanyang dilakukan oleh Termohon tidak sah dan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018yang menetapkan ParaPemohon sebagai Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan dandilakukan oleh Penyidik dari Polres Kampar (Termohon), maka terhadap SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka
    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Restanggal 14 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan Termohon tidak berwenangmelakukan penyidikan diluar wilayah hukumnya;3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan suratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;4.
    Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikanperkara yang disangkakan kepada Para Pemohon sebagaimana dimaksuddalam surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14Maret 2018;6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebihlanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan proses penyidikan dan PenetapanTersangka terhadap diri Para Pemohon;7.
Register : 11-04-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ktg
Tanggal 29 April 2019 — Pemohon:
VERI SATRIA DILAPANGA,SH
Termohon:
KapolrI Cq. Kapolda Sulut Cq Kapolres Bolmong
498
  • Bahwa setelah TERMOHON memeriksa terlapor SUNANDAR ANDUP dan ANANG WPRATAMA pada tanggal 16 Maret 2019 ternyata berdasarkan surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik. 35 / III / 2019 / Reskrim sudah sejak tanggal 11 Maret 2019 Termohontelah menetapkan SUNANDAR ANDUP dan ANANG W PRATAMA sebagaiTERSANGKA yang diancam dengan Pidana diatas lima tahun atau lebih, akan tetapiTersangka tidak di dampingi Penasihat Hukum, padahal sebagaimana dimaksud Pasal 56KUHAP Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka
    Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1157 / XI / 2018 / Sulut / ResKtgpada tanggal 27 Nopember 2018, kemudian Termohon menerbitkan SP.Sidik Nomor : 35/ III / 2019 / Reskrim pada tanggal 11 Maret 2019, untuk melakukan penyidikan kepadaTersangka Sunandar Andup Alias Nandar dan Anang W Pratama Sugeha Alias Anang,dimana ancaman hukum pidana diatas 5 (lima) tahun atau lebih, bagi mereka yang tidakmampu Termohon Wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi kedua Tersangka itu : Pasal56 KUHAP:8.2.
Register : 17-09-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BANGKINANG Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Bkn
Tanggal 16 Oktober 2018 — Pemohon:
SYARIFUDDIN ALS ARIF BIN MARLIN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAMPAR
6439
  • Sp.Sidik/107/X/2017/Reskrim tanggal 9 Oktober 2017 dan telah ditetapkanPEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan No.
    Sp.Sidik/107/X/2017/ Reskrim tanggal 9 Oktober 2017 terhadapkerugian Negara yang mana ........ ? artinya Surat Panggilan No.
    Sp.Sidik/107/X/2017 /Reskrim tanggal 9 Oktober 2017 Surat PanggilanNo. SP.Gil/ 306/ IX/ 2018/Reskrim tanggal 12 September 2018 adalahtidak sah dan batal demi hukum;3. Memerintahkan kepada Termohon agar menghentikan Penyidikanterhadap PEMOHON serta segera mengeluarkan Surat PenghentianPenyidikan;hal. 15 dari 41 hal. Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.4.
    Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.10.11.12.13.14.15.Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/393/X/2017/Reskrim tanggal9 Oktober 2017, bermaterai cukup diberi tanda T2; Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/107/X/2017/Reskrim, bermaterai cukup diberi tanda T3;Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/107.a/XI/2017/Reskrim,bermaterai cukup diberi tanda T4; Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/107.b/VIII/2018/Reskrim, bermaterai cukup diberi tanda T5;
    /107/X/2017/Reskrim tanggal 9Oktober 2017, bukti 13, Surat Perintah Penyidikan NomorSp.Sidik/107.a/X1/2017/Reskrim tanggal 6 Nopember 2017, bukti T4 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/107.b/VIII/2018/ Reskrim tanggal 20 Agustus2018, bukti T5;Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan tersebutdilakukan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan olehPemohon dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi yaitu saksiKamaruzzaman, Amd tanggal 30 Oktober
Register : 28-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bpp
Tanggal 2 Juli 2019 — Pemohon:
PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI KORUPSI
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
2.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KASUBDIT II HARDA TAHBANG
3.PEMERINTAH RI cq Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
4.Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi KPK Negara Kesatuan Republik Indonesia
8639
  • /2017/Ditreskrimsus tanggal 25 Juli 2017, Surat PerintahPenyidikan nomor : SP.Sidik/45/II/2018/Ditreskrimsus, tanggal 12Februari 2018, Pemberitahuan dimulainya penyidikan NomorSPDP/16/II/2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 Februari 2018 a.n.Tersangka Muhamad Yosmianto bin Muhammad Jusuf Adjir (Alm),Halaman 15 Putusan Pra Peradilan No 03 /Pid Pra /2019/PN.
    MUHAMMAD NOOR(Alm) tanggal 24 Oktober 2018.Laporan Polisi Nomor : LP/67/II/2018/Ditreskrimsus Polda Kaltimtanggal 09 Februari 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.sidik/ 47/II/2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 Februari 2018,Pemberitahuan dimulaiPenyidikan Nomor : SPDP/17/II/2018/Ditreskrimsus, tanggal 12Februari 2018, Surat Pengiriman berkas perkara a.n.
    bukti T.lI 3;Fotocopy sesuai Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/45/Il/2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 Februari 2018, diberi tanda bukti T.l 4;Fotocopy sesuai Copy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor :SPDP/16/II/2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 Februari 2018, diberi tanda bukti T.
    Laporan Polisi Nomor : LP/274/VII/2017/Ditreskrimsus Polda Kaltim tanggal 24Juli 2017, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/ 201/VII/2017/Ditreskrimsustanggal 25 Juli 2017, Pemberitahuan Dimulai Penyidikan NomorSPDP/74/VII/2017/Ditreskrimsus tanggal 25 Juli 2017, Surat Perintah Penyidikannomor : SP.Sidik/45/II/2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 Februari 2018,Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/16/II/2018/Ditreskrimsus,tanggal 12 Februari 2018 a.n.
    Laporan Polisi Nomor : LP/274/VII/2017/Ditreskrimsus Polda Kaltim, tanggal 24Juli 2017, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/201/VII/2017/Ditreskrimsus, tanggal 25 Juli 2017, Pemberitahuan dimulaiPenyidikan a.n. Tersangka RUSDIANA Binti LODE NUHU (Alm) Nomor :SPDP/14/II/2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 Februari 2018, Surat KetetapanTersangka an.
Register : 15-03-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pwd
Tanggal 8 April 2021 — Pemohon:
EDY NUR INDYASTUTI, S.H., M.Kn Binti BAMBANG SUPRIYANTO
Termohon:
1.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH CQ. POLRES GROBOGAN
2.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TIGGI JAWA TENGAH CQ. KEJAKSAAN NEGERI PURWODADI
8547
  • Gas/14/II/2021 / Reskrim, tanggal 18 Pebruari2021;b) Nomor :Sp.Sidik/14/II/2021/ Reskrim tanggal 18 Pebruari2021Bahwa TERMOHONmengirimkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP)Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Grobogandengan surat nomor : B/15/II/RES.1.11/2021/Reskrim, tanggal 18Pebruari 2021;Bahwa TERMOHON kemudian menerima Surat dari KejaksaanNegeri Grobogan Nomor : PRINT197/M.3.41/Eoh1/03/2021,tentang Penunjukan Jaksa Penuntut Umum;Bahwa dalam proses penyidikan tersebut, TERMOHON melakukanpemanggilan
    ;Laporan Polisi Nomor: LP/B/15/II/2021/Jateng/Res Grobogan, tanggal 18Peb 2021 (diberi tanda T4a);Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.gas/14/Il/2021/Reskrim, tanggal 18 Peb18.19.20.21.22.23.24.25.2627.2021 dan Surat Perintah Tugas nomor : SP.gas/14a/III/2021/Reskrimtanggal 9 Maret 2021 (diberi tanda T4b);Surat Perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 14/II/2021/Reskrim, tanggal 18Peb 2021 dan Surat Perintah penyidikan nomor ;sp.sidik/14a/III/2021/reskrim, tanggal 9 Maret 2021 (diberi tanda T4c);Surat Nomor
    Surat Perintah Penyidikan nomor : Sp.Sidik / 14/II/2021/Reskrim, tanggal 18Peb 2021 dan Surat Perintah penyidikan nomor ;sp.sidik/14a/III/2021/Reskrim, tanggal 9 Maret 2021 (bukti T4c);Mengirim surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala KejaksaanNegeri Grobogan dengan Surat Nomor B/15/II/Res.1.11/2021/Reskrim, tanggal18 Februari 2021 tentang dan Surat Nomor:B/15a/III/Res.1.11/2021/Reskrim,tanggal 9 Maret 2021 tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepadaKepala Kejaksaan Negeri Purwodadi
    / 14/II/2021/Reskrim, tanggal 18Februari 2021 dan Surat Perintah penyidikan nomor ; Sp.Sidik/14a/III/202 1/Reskrim,tanggal 9 Maret 2021 (vide bukti T4c) dengan selanjutnya pada tanggal yang samadikirimkan SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) ke Kejaksaan Negeri Grobogansebagaimana dalam Surat Nomor B/15/II/Res.1.11/2021/Reskrim, tanggal 18 Februari2021 tentang Pemberitahuan dimulainnya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan NegeriGrobogan dan Surat Nomor:B/15a/IIl/Res.1.11/2021/Reskrim, tanggal
    diperolennya sebelum Penetapan Tersangka dilakukan dimana PenetapanTersangka tertangal 4 Maret 2021, tentang apakah keterangan Saksi tersebutdiperolehnya dari cara mendengar, melihat dan alami sendiri atau sebaliknya menurutPengadilan tidaklah menjadi masalah, karena kebenaran materiil dari keterangan Saksisaksi tersebut akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya;Menimbang, bahwa bukti T4c dapat diketahui bahwa Termohon telahmenerbitkan 2 Surat Perintan Penyidikan yaitu pertama Nomor : Sp.Sidik
Register : 26-09-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Kis
Tanggal 7 Nopember 2019 — Pemohon:
Sarwitri
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Batu Bara Cq. Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Batu Bara
5683
  • Musmin) ke Pihak Penyidik Polres Batu Bara dan atau TermohonPraperadilan pada tanggal 26 November 2012, bersesuaian berdasarkan kepadaSurat Laporan Polisi Nomor : LP/1396/XI/2012/Res Ash, tanggal 26 November 2012.Selanjutnya Termohon Praperadilan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/1037/XI/2012 Reskrim, tanggal 26 November 2012;Bahwa hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilanadalah menyatakan kalau Pemohon Praperadilan telah melakukan Perbuatan TindakPidana
    Selanjutnya diketahui pula kalau Termohon Praperadilan telahmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1037/XI/2012/Reskrim,tanggal 26 November 2012.
    Reskrim, tertanggal 11 September 2019;Bahwa dengan demikian berdasarkan kepada uraian pendalilan yuridistertulis di atas dikuatkan atau dibenarkan dengan adanya surat surat resmi dantanggal penerbitannya yang pernah diperbuat olen Termohon Praperadilan in casu aquo, diperoleh sebuah pengetahuan kalau Tenggang Waktu Penerbitan antara SuratHalaman 4 dari 25 Putusan Nomor10/Pid.Prap/2019/PN KisLaporan Polisi Nomor : LP/1396/XI/2012/Res Ash, tanggal 26 November 2012, SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
    /1037/XI/2012/Reskrim, tanggal 26 November2012, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor SPTap/134/IX/Res.1.10/2019/Reskrim, tertanggal 11 September 2019 adalah memiliki tenggang waktu 6 (enam)tahun, 10 (Sepuluh) bulan;Bahwa dikarenakan Tenggang Waktu Penerbitan antara Surat Laporan PolisiNomor : LP/1396/XI/2012/Res Ash, tanggal 26 November 2012, Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/1037/X1I/2012/Reskrim, tanggal 26 November 2012, danSurat Penetapan Tersangka Nomor : SPTap/134/IX/Res.1.10/2019/Reskrimtertanggal
    serangkaian tindakpenyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang iniuntuk mencari Serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangtentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;Bahwa Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon adalah dasaruntuk melakukan penyidikan, Setelah diterimanya pengaduan pelapor sesuailaporan polisi Nomor : LP/1396/XI/2012/Reskrim tanggal 26 November 2012,Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
Register : 09-11-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Bpp
Tanggal 4 Desember 2018 — Pemohon:
OENIK DJUNANI ASIEM
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR
7826
  • Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka sesuai dengan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/1218/X1/2016/Ditreskrimum, tanggal04 November 2016 yang diduga melakukan tindak pidana Pemalsuan suratdan atau memberikan keterangan palsu pada akte otentik dan atauPenggelapan Hak atas barang tidak bergerak, sebagaimana dimaksuddalam pasal 263 dan atau 266 KUHP ;7. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tersebut berdasarkanLaporan Polisi No.
    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Sp.Sidik/1218/X1/2016/ Ditreskrimum,tanggal 04 November 2016 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangkaoleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal263 dan atau 266 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum,dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.PRA/2018/PN. Bpp.3.
    Surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2018/X1/2016/Ditreskrimum, tanggal 4 Nopember 2016 ;b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/131/1/2017/Ditreskrimum, tanggal 19 Januari 2017 ;c. Surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/V/2017/Ditreskrimum, tanggal 1 Mei 2017 ;d. Surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28.a/IV/RES.1.9/2018/Ditreskrimum, tanggal 11 April 2018 ,diberi tanda bukti T3 ;Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.PRA/2018/PN. Bpp.4.
Register : 25-09-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 13-10-2023
Putusan PN BLITAR Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Blt
Tanggal 9 Oktober 2023 — Pemohon:
Tjendrawati
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Blitar Kota
710
    1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
    2. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkanSurat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor:SP.Sidik/24/III/RES.1.9./2023/Satreskrim, tanggal17 Maret2023adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya proses penyidikana-quoharus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
    3. MenyatakanPenetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Penyidik
    Tap/49/VII/RES.1.9./2023/Satreskrim, tanggal 25 Juli 2023adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  • Menyatakan oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkanSurat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor:SP.Sidik/24/III/RES.1.9./2023/Satreskrim, tanggal17 Maret2023adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka proses
Register : 15-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Krs
Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon:
YASIN
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polres Probolinggo
8812
  • Perintah Tugas NomorSp.Gas/538/XII/2017/Sat.Reskrim tanggal 11 Desember 2017, SuratPerintah Tugas Nomor : Sp.Gas/175/IV/2018/Sat.Reskrim tanggal 02April 2018, Surat Perintah Tugas NomorSp.Gas/78/I/2019/Sat.Reskrim tanggal 21 Januari 2019, Surat PerintahPenyelidikan Nomor : Sp.Lidik/178/XII/2017/Satreskrim, tanggal 11Halaman 7 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN KrsDesember 2017, Surat Perintah Penyidikan NomorSp.Sidik/372/XII/2017/Sat.Reskrim tanggal 11 Desember 2017, SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
    /116/IV/2018/Sat.Reskrim tanggal02 April 2018 Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/22/1/2019/Sat.Reskrim tanggal 21 Januari 2019, selanjutnya membuat danmengirimkan Surat Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 11Desember 2017, yang dilanjutkan dengan melakukan serangkaiantindakan Kepolisian untuk melakukan penegakan Hukum danmemberikan kepastian Hukum terhadap perkara yang dilaporkan olehPemohon tersebut.
    Sp.Sidik/372/XII/2017/Sat Reskrimtanggal 11 Desember 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telahdiberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.4 ;Halaman 12 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Krs10.11.12.13.14.15.16.17.18.Photocopy Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/175/IV/2018/Sat Reskrimtanggal 2 April 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberimaterai yang cukup, selanjutnya diberi tandaT.5;Photocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor ; Sp.Sidik/116/IV/2018/SatReskrim
    tanggal 2 April 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telahdiberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.6;;Photocopy Surat Perintah Tugas Nomor ; Sp.gas/78/I/2019/Sat Reskrimtanggal 21 Januari 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telahdiberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.7 ;Photocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor ; Sp.Sidik/22/l/2019/Sat Reskrimtanggal 21 Januari 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telahdiberi materai yang cukup, selanjutnya
Register : 15-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN TOB
Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon:
JAFAR ABDULLAH
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Halut
9635
  • Sidik/153/X/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober;Bahwa jika melihat tanggal terbitnya surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/04/I1X/2018/Reskrim tertanggal 24 September seharusnya berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi SPDP sudah wajib disampaikan Penyidik sebelumtanggal 1 Oktober 2018 kepada Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri HalmaheraUtara), Terlapor (Pemohon) dan Korban/Pelapor dan surat perintah penyidikanNomor Sp.
    Sidik/04/IX/2018/Reskrimtanggal 24 September dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/153/X/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober mengakibatkan segalakeputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohontermasuk yang berkenaan dengan penetapan tersangka adalah batal demihukum;Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangkadengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378KUHPidana dan atau Pasal 167 ayat (1) KUHPidana adalah batal demi hukum
    T26Bukti T27Bukti T28Bukti T29Bukti T30Bukti T31:fotocopy Pelimpahan Berkas Perkara Nomor: fotocopy: fotocopy Surat permintaan perpanjangan penahanan: fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor B/04/IX/2018 Reskrim, tanggal 27 September 2018;: foto copy tanda penerimaan masingmasing: JPU tanggal 27 September 2018; Korban tanggal 29 September 2018; Tersangka/Pemohon tanggal 29 September 2018;B/94/1X/2018Reskrim, tanggal 29 September 2018;: fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.sidik
    Sidik/153/X/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober;Bahwa jika melihat tanggal terbitnya surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/04/IX/2018/Reskrim tertanggal 24 September seharusnya berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi SPDP sudah wajib disampaikan Penyidik sebelumtanggal 1 Oktober 2018 kepada Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri HalmaheraUtara), Terlapor (Pemohon) dan Korban/Pelapor dan surat perintah penyidikanNomor Sp.
    /04/IX/2018/Reskrim tanggal 24 September2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/153/X/2018/Reskrim tanggal 18Oktober 2018 mengakibatkan segala keputusan dan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon termasuk yang berkenaan dengan penetapantersangka adalah batal demi hukum dan haruslah ditolak, oleh karena itu petitumKuasa Pemohon point 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) harus ditolak pula;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbanganhukum diatas
Register : 08-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 6 Oktober 2020 — Pemohon:
Medina Susani
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung.
2971044
  • Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan olehTERMOHON terhadap Laporan Polisi PEMOHON sebagaimana dimaksuddalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 1176.a /Vill / 2020 / Reskrim, tanggal 06 Agustus 2020 dan Surat KetetapanNomor : S.Tap / 20.b / VIIl / 2020 / Reskrim, Tentang PenghentianPenyidikan, tanggal 06 Agustus 2020 adalah SAH MENURUT HUKUM;3.
    MEDINA ZEIN, tanggal 07Januari 2020, tanda bukti T 16 ;Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas /1176/ / 2020 / Reskrim, tanggal 17Januari 2020, tanda bukti T 17 ;Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 1176.a / / 2020 / Reskrim,tanggal 17 Januari 2020, tanda bukti T 18 ;Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.
    Sita / 17/1/2020 / Reskrim tanggal 17Januari 2020, tanda bukti T 19 ;Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas / 1176 / VI / 2020 / Reskrim, tanggal02 Juni 2020, tanda bukti T 20;Putusan Pra Peradilan Nomor 32/Pid.Pra$@2020/PN.Bdg, halaman21.22.23.24.25.26.2h28.29.30.31.32.33.34.35.Surat Perintan Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 1176.a / VI / 2020 / Reskrim,tanggal 02 Juni 2020, tanda bukti T 21 ;Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B / 20 / / 2020 /Reskrim an. Terlapor Sdr.
    MEDINA ZEIN, tanggal 07 Januari 2020 (T16), Surat PerintahTugas Nomor : SP.Tugas /1176/ / 2020 / Reskrim, tanggal 17 Januari 2020 (T17), Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 1176.a / / 2020 / Reskrim,tanggal 17 Januari 2020 (T18), Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.
    Sita / 17 / / 2020 / Reskrim tanggal 17 Januari 2020 (T19), Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Tugas / 1176 / VI / 2020 / Reskrim, tanggal 02 Juni 2020 (T20), Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik / 1176.a / VI / 2020 / Reskrim, tanggal 02 Juni 2020(T21), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B / 20/1 / 2020 /Reskrim an. Terlapor Sdr. FITRA OLID JOANDA dkk kepada Kepala KejaksaanNegeri Bandung, tanggal 17 Januari 2020 (T22), Berita Acara Pemeriksaan SaksiPelapor atas nama Sdri.
Putus : 11-04-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 20/Pra.Per/2016/PN.Sby
Tanggal 11 April 2016 — HENRY SETYOALIM MELAWAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) JAWA TIMUR Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
6423
  • Teguh Anggara kepada Termohonberdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB/691/V1I/2014/UM/JATIM tertanggal 12 JuniBahwa atas pelaporan tersebut Termohon mengeluarkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/136/II/2015/Ditreskrimum tertanggal 18 Pebruari 2015 dan jugamengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/105/II/2015/Ditrekrimum tertanggal 18 Peruari 2015 ;9910Bahwa atas laporan Pemohon, Termohon memberitahukan perkembangan hasilpenelitian laporan berdasarkan Surat Pemberitahuan
    Teguh Anggara diduga melakukantindak pidana Penipuan dalam pelaksaanaan Pemborongan Pembangunan dan atauPenipuan dan atau Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 387 dan atauPasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP ;Bahwa atas dasar Laporan Polisi tersebut Termohon seharusnya melakukanpenyelidikan dan mencari alat bukti, setelah menemukan alat bukti maka statusperkara ini dinaikan menjadi dalam tingkat penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/136/II/2015/Ditreskrimum tertanggal
    penggelapan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 387 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP,Termohon selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara dengan sebelumnyamempersiapkan surat perintah penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SPGas/845/V1/2014/Dit reskrimum tanggal 20 Juni 2014; Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP.Lidik/329V1I/2014/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2014, dilanjutkan dengan melakukanpenyidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
    tanggal 1Desember 2015, bukti T2e ;Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SPGas/92/I/2016/Ditreskrimum tanggal14 Januari 2016, bukti T2f ;Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SPGas/330/I/2016/Ditreskrimum tanggal14 Pebruari 2016, bukti T2g ;Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor SPLIDIK/329/VI/2014/Ditreskrimum tanggal20 Juni 2014, bukti T3a ;Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor SPLIDIK/98/H/2015/Ditreskrimum tanggal 18Pebruari 2015, bukti T3b ;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
    /501/VI/2014/Ditreskrimum tanggal 20Juni 2014, bukti T4a ;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/34/II/2016/Ditreskrimum tanggal 14Januari 2016, bukti T4b ;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/136/H/2015/Ditreskrimum tanggal 18Pebruari 2015, bukti T4c ;Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penelitian Laporan Nomor : B/958//SP2HP1/2015/Ditreskrimum tanggal 20 Juni 2014, bukti T5a ;Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penelitian Laporan Nomor : B/272
Putus : 24-11-2010 — Upload : 05-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 PK/PID/2009
Tanggal 24 Nopember 2010 — WARU PODOMI VS 1. KEPOLISIAN RESORT BOLAANG MONGONDOW cq. KASAT RESKRIM POLRES BOLAANG MONGONDOW, DKK
2210 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pol : SP.Sidik/ 120.a/ III/ 2008/ RESKRIM tanggal 27Maret 2008 adalah cacat hukum karena tidak menggambarkan adanyaperasaan keadilan dan persamaan derajat hukum di tengahtengah masyarakat;10. Bahwa Termohon , Termohon II, Termohon Ill dan Termohon IV terlalutergesagesa memberikan Surat Perhentian Penyidikan terhadap Termohon Vpadahal barang bukti dan saksi sebagai bukti permulaan yang cukup untukdijadikan Tersangka dan Terdakwa;Hal.2 dari 6 hal. Put.
    Pol : SP.Sidik/ 120.a/ III/ 2008/ Reskrimtanggal 27 Maret 2008 tentang Penghentian Penyidikan dan Surat No : 282/R.1.13/ Ep.I/ 03/ 2008 tanggal 27 Maret 2008 adalah Cacat Hukum dan dapatbatal demi Hukum;3. Memerintahkan Termohon VI agar berkas Perkara Tindak Pidana yangdilakukan oleh Termohon V untuk segera di limpahkan ke Pengadilan NegeriKotamobagu untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;4.
Register : 04-10-2016 — Putus : 26-02-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 16/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 26 Februari 2016 — - TANDEANUS, BSC (PEMOHON I) - GUNAWAN Als AGUAN (PEMOHON II) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (TERMOHON)
13783
  • hak tanah Pelapor SHM No. 414 tanggal 2 Desember 1981, SHM No.864 tanggal 23 Mei 1997 dan SHM No. 1360 tanggal 30 Agustus 2005 ;Bahwa adapun SHM No. 1869 diduga palsu karena, dasar penerbitanSHM 1989 adalah Grant Sultan No. 699 yang menurut bagianPertanahan Kesultanan Deli menjelaskan tidak pernah menerbitkan GrantSultan No. 699 di lokasi tanah tersebut.Bahwa selanjutnya atas Laporan Polisi yang dibuat Pelapor tersebut,Termohon melakukan proses penyidikan dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik
    /491/IX/2013/Ditreskrimum tanggal 17September 2013, dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor :SP.Sidik/491.a/X1V2013/Ditreskrimum tanggal 2 Desember 2013.Bahwa selanjutnya penyidikan laporan polisi Pelapor tersebut telahdiberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan suratNomor : K/302/VIIV2014/Ditreskrimum tanggal 12 Agustus 2014 untuktersangka GUNAWAN alias GUNAWAN, EDISON, SH, M.Hum ( BPNKota Medan ) dan H.
    Bukti T 2 : Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/491/IX/2013/Ditreskrimum tanggal 17 September2013;3.
    Sumatera Utara Nomor : B6071/N.2.4/Ep.1/09/2014 tanggal 29 September 2014Foto copy Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utarakepada Kapolda Sumatera Utara Nomor B331/N.2.4/Ep.1/01/2015 tanggal 21 Januari 2015Foto copy Notulen Gelar Perkara tanggal 16 Desember2015;Halaman 16 dari 21 Putusan No. 16/Pra.Pid/2016/PN.Mdn16.17.18.19.20.21.22.23.Bukti T 16Bukti T 17Bukti T 18Bukti T 19Bukti T 20Bukti T 21Bukti T22Bukti T23Menimbang,persidangan;Menimbang,Foto copy Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor : SP.Sidik
Register : 26-10-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Pwd
Tanggal 17 Nopember 2020 — Pemohon:
IR. MULYADI SADPRIYO PUTRO BIN S PARJO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN GROBOGAN
446
  • Sidik/35/VII/2020/Reskrim,tanggal 03Juli 2020;b) Nomor: Sp.Sidik/35.A/VIII/2020/Reskrim tanggal19 Agustus 2020;C) Nomor: SP.Sidik/35.B/IX/2020/Reskrim, tanggal 9September 2020;Bahwa terdapat 3 (tiga) surat perintah karena penyidikmengalami pergantian karena mutasi jabatan (pindahtugas);3) Bahwa pada saat dimulainya penyidikan TERMOHONbelum menemuka terlapor/ tersangkanya sehinggaTERMOHON = mengirimkan Surat PemberitahuanDimulainnya Penyidikan (SPDP) Kepada KepalaKejaksaan Negeri Grobogan dengan surat
    Semarang No.BKS.01.01.104.1045.07.20.1610 tanggal 1 Juli 2020, diberi tanda T10;Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Juli 2020, diberi tanda T11;Laporan Hasil Perkara Dugaan Tindak Pidana Pelaku Usaha Pangan Yangdengan sengaja tidak memiliki Izin Edar terhadap setiap olahan yang dibuatdi dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan, tanggal 02 Juli 2020,diberi tanda T12;LAPORAN POLISI Nomor: LP/A/53/V1I/2020/Jateng/Res Grob tanggal 3 Juli2020, diberi tanda T13;Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik
    /35/VII/2020/Reskrim tanggal 03Juli 2020, diberi tanda T14;Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/35.A/VIII/2020/Reskrim tanggal19 Agustus 2020, diberi tanda T15;Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/35.B/IX/2020/Reskrim tanggal 9September 2020, diberi tanda T16;Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/35.C/X/2020/Reskrim tanggal 15Oktober 2020, diberi tanda T17;Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:B/41/VIIVRES.2.1./2020/Reskrim tanggal 7 Juli 2020, diberi tanda T18;Surat Perintah
    gelar perkara tersebut selanjutnyaberdasarkan bukti T13 diketahui bahwa Termohon menerbitkan Laporan PolisiNomor: LP/A/53/VII/2020/Jateng/Res Grob tanggal 3 Juli 2020 tentang dugaantindak pidana pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijinedar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yangdiimpor untuk diperdagangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T14 sampai dengan bukti T17diketahui bahwa Termohon telah menerbitkan antara lain Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik
    /35/VII/2020/Reskrim tanggal 03 Juli 2020, SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/35.A/VIII/2020/Reskrim tanggal 19Agustus 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/35.B/IX/2020/Reskrim tanggal 9 September 2020, Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik/35.C/X/2020/Reskrim tanggal 15 Oktober 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T18 diketahui bahwa Termohontelah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaKepala Kejaksaan Negeri Grobogan Nomor: B/41/VII/RES.2.1./2020
Register : 25-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 09-04-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Lbo
Tanggal 10 Juli 2019 — Pemohon:
WAWAN POU
Termohon:
Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Gorontalo
10081
  • Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/108/V/2019/Reskrimtanggal 23 Mei 2019;b. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor:B/111/V/2019/Reskrim, tanggal 23 Mei 2019;c.
    Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 111.b /V / 2019 / Reskrim tanggal 19 Juni 2019;2).
    Menetapkan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :SP.Sidik/111.b/VI/2019/Reskrim tanggal 19 Juni 2019 yang dikeluarkanoleh TERMOHON adalah SAH menurut hukum;4.
    untuk membuktikan dalildalil sangkalannyaTermohon telah mengajukan bukti Suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.Laporan Polisi Nomor : LP/176/V/2019/SPKTRES GTLO, Tanggal 23 Mei 2019,Pelapor Wawan Pou, diberi tanda T.1;Laporan Gelar Perkara Peningkatan Penyidikan Tanggal 23 Mei 2019, diberitanda T.2;Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NOMOR: B/111/V/2019/RESKRIM,tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda T.3;Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK