Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung R>I Nomor 20 PO /HUM /.2012 tanggal 12 Pebruari 2013yang pada pokoknya menyatakan,bahwa pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tidakbertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya ( Undang8 Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011 )( vide : Bukti T4 sesuai dengan aslinya ); 2.

Bahwa menurut Pemohon Keberatan Peraturan Daerah KabupatenSidoarjo Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruangdan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun20192039, ketentuan a quo bertentangan dengan sejumlah UndangUndang yang lebih tinggi tingkatannya.

Putusan Nomor 53 P/HUM/202013.14.Undangundang Nomor 12 Tahun 2019, tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan;Bahwa menurut Pemohon Keberatan Peraturan Daerah KabupatenSidoarjo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruangdan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Candi Tahun 20192039, ketentuan a quo bertentangan dengan sejumlah UndangUndang yang lebih tinggi tingkatannya.

Putusan Nomor 53 P/HUM/202014.Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Detail Tata Ruangdan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Prambon Tahun20192039, ketentuan a quo bertentangan dengan sejumlah UndangUndang yang lebih tinggi tingkatannya.

Wilayan Perkotaan BalongbendoTahun 20192039, ketentuan a quo bertentangan dengan sejumlahUndangUndang yang lebih tinggi tingkatannya.

Putusan Nomor 53 P/HUM/202014.Undang yang lebih tinggi tingkatannya.

Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakniPeraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentangRetribusi Jasa Usaha yang diterapkan dalam perpanjangan Hak GunaBangunan (HGB) adalah termasuk dalam jenis kategori peraturanperundangundangan yang tingkatannya di bawah undangundang,maka berdasarkan apa yang telah Para Pemohon uraikan di atas(UUD NRI 1945, UndangUndang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Mahkamah Agung, UndangUndang

Setoran Retribusi daerah Nomor Bukti: 17169/ST/SSRDP/2018, tanggal 31 Juli 2018; (vide bukti P30);Bahwa dalam membuat suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kotaharusnya tunduk pada asas hierarki perundangundangansebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, yang artinya dalam merumuskan suatu materi muatanayat, pasal, dan/atau bagian dari Peraturan Daerah tidak bolehbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebihtinggi tingkatannya

, untuk itu pembuatan perda harus didasarkan padaPancasila sebagai Sumber dari segala sumber hukum Negara danpula pembuatan perda tidak boleh menyimpang atau keluar darikoridor ketentuan yang termuat dalam peraturan perundangundanganyang lebih tinggi tingkatannya dari Perda dimaksud dengan kata lainpembentukan suatu perda merupakan peraturan pelaksanaan dariperaturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya,sehingga kKewenangan yang termuat di dalam suatu perda tidak bolehmelebihi dari muatan

seksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterimatanggal 17 Februari 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusanini terdapat adanya soal sama dengan obyek yang sama tekah diputus slingbertentangan oleh pengadilan yang sama tingkatannya

Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai soal yang sama atausama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 386 PK/Pdt/2017f. Apabila dalam putusan terdapat suatu kehilapan hakim atau suatukekeliruan yang nyata;4. Bahwa alasan Peninjauan Kembali poin a f di atas bukanlah bersifatkumulatif, akan tetapi bilamana Pemohon PK menemukan salah satu alasandari norma tersebut di atas maka Permohonan PK dapat dikabulkan;5.

dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yangbertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik besertaanggotanya.Pasal 48(1) Partai politik yang telah memiliki badan hukum melanggar ketentuan Pasal 40ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan olehpengadilan negeri.(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Pate BS Rte ane16bersangkutan sesuai dengan tingkatannya

dana yang diterimanya.(5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus Partai Politik yangbersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama (satu) tahun dandenda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.(6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4)dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan PartaiPolitik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya

Terlepas putusan No.28/Pdt.G/2018/PN Bau setelah berkekuatan hukum tetap ternyata gugatanPenggugat (Termohon Eksekusi) tidak dapat diterima oleh pengadilanyang lebih tinggi tingkatannya dari Pengadilan Negeri Baubau hal tersebuttidak berarti menghalalkan uang diambil La Ede (Pemohon Eksekusi)hapus dengan sendirinya dan/atau hal ini dapat dimaknai bahwaPermohonan Eksekusi La Ede adalah tidak tepat lagi dilaksanakanberhubung La Ede telah mengeksekusi lebih awal permohonan eksekusiyang dimohonkannya

Terlepas putusan No. 28/Pdt.G/2018/PN Bau setelahberkekuatan hukum tetap ternyata gugatan Penggugat (Termohon Eksekusi)tidak dapat diterima oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya dariPengadilan Negeri Baubau hal tersebut tidak berarti menghalalkan uangdiambil La Ede (Pemohon Eksekusi) hapus dengan sendirinya dan/atau halini dapat dimaknai bahwa Permohonan Eksekusi La Ede adalah tidak tepatlagi dilaksanakan berhubung La Ede telah mengeksekusi lebih awalpermohonan eksekusi yang dimohonkannya

Bahwa berdasarkan hal itu maka objek permohonan keberatan dalamperkara ini adalah termasuk dalam jenis kategori peraturanperundangundangan yang tingkatannya di bawah undangundang;.

dan huruf d:(1) Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh bertujuaan memberikan perlindungan,pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkankesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya;(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:b. sebagai wakil pekerja/ourun dalam lembaga kerja samadibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya

Organisasi Serikat Pekerja ;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 21 Pasal 22 dan Pasal 23tentang Pemberitahuan dan Pencatatan Keanggotaan Organisasi harusdibuktikan dengan adanya kartu anggota, dimana Penggugat menyatakanKaryawan Tergugat tidak pernah menunjukkan bukti kKeanggotaan organisasibaik Serikat Pekerja maupun Serikat Buruh kepada Perusahaan Tergugat ;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 21 Pasal 22 dan Pasal 23setiap organisasi harus dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawabberdasarkan tingkatannya

Organisasi Serikat Pekerja.Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 21 Pasal 22 dan Pasal23 tentang Pemberitahuan dan Pencatatan Keanggotaan Organisasiharus dibuktikan dengan adanya kartu anggota, dimana Penggugatmenyatakan Karyawan Tergugat tidak pernah menunjukkanbuktikeanggotaan organisasi baik Serikat Pekerja maupun Serikat Buruhkepada Perusahaan Tergugat.Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 21 Pasal 22 dan Pasal23 setiap organisasi harus dicatatkan kepada instansi yangbertanggung jawab berdasarkan tingkatannya

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkatpertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itu tidakdipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarisecara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal 08 Oktober 2020yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo padatanggal 16 Oktober 2020 dengan nomor: 50/SKKH/2020/PA.Lbj, yang

yaitu berjarak selama 23 tahun,sehingga kedua pewaris tersebut pada saat meninggal dunia sudah pastimemiliki ahli waris yang bisa saja berbeda untuk masingmasing pewaristersebut, sementara itu dalam gugatan a quo Penggugat hanya memposisikan kedua pewaris dalam satu tingkatan yang sama;Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus kewarisan ini terdiri daribeberapa tingkatan pewaris dan ahli waris, maka sudah semestinya dalammemformulasikan gugatan kewarisan dirumuskan secara tegas dan jelastentang tingkatannya

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, danoleh karena adanya norma yang sama berarti terjadi suatu ketidak sinkronanatau terjadi pertentangan aturan atau konflik norma antara norma Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan norma Pasal 40 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013sebagai peraturan yang lebih tinggi maka Majelis berpedoman adanya suatuasas hukum lex superior derogat legi inferior atau peraturan yangtingkatannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang tingkatannya

Sehinggaberdasarkan hal tersebut oleh karena UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan tingkatannya lebih tinggi dari pada PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka secara otomatis ketentuan Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menurut Majelis tidak berlaku lagi ;Menimbang, bahwa oleh karena norma Pasal 35 Peraturan PemerintahNomor 35 Tahun 1975 tersebut tidak berlaku maka tidak ada lagi kewajibanpanitera

Bagir Manan, SH, MCL dalam buku DasarDasar Perundangundangan Indonesia penerbit INDHILLCO Jakarta 1992 halaman 15menyatakan keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi dengan rujukan dasar yuridis sebagaimana SoerjonoSoekantoPurnadi Purbacaraka mencatat beberapa pendapat:1) Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harusberdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya;2) W.Zevenbergen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harusmemenuhi syaratsyarat pembentukannya

muatan PERDA sebagaimana yang diuraikandalam posita angka 3, 4, 5, 6 dan 7di atas";Sebab, peraturan perundangundangan yang menjadi objek permohonankeberatan a quo pada prinsipnya telah dibentuk dan ditetapkan sesuaidengan mekanisme hukum yang diatur dalam peraturan perundangundangan, telah memenuhi asasasas umumpenyelenggaraanpemerintahan dan secara materiil telah memuat pengaturan mengenaimateri muatan peraturan daerah sebagaimana yang diamanatkan olehperaturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya

"Hak Uji Material diIndonesia" Edisi ke2, Cetakan ke1, Alumni, Bandung, 1997,halaman 1516 (Bukti PK15) yang dalam pembahasannyamengenai bermacam cara dan lembaga yang melakukanpengujian menyatakan:"Di Indonesia, sepanjang mengenai peraturan perundangundangan yang tingkatannya lebih rendah dari undangundang,pengujiannya dilakukan oleh badan peradilan umum, badanperadilan agama, badan peradilan Militer dan Mahkamah Agung."

Jikatidak demikian, maka pembuat undangundang (dalam artiperaturan perundangundangan) yang tingkatannya lebih rendahakan dengan mudah mengabaikan atau = menghindarkanberlakunya undangundang yang tingkatannya lebih tinggi secaraefektif dengan cara membuat undangundang (peraturanperundangundangan) yang bertentangan dengannya. Asashukum "lex superior derogat legi inferiori juga sesuai dengantujuaan hukum yang sangat mendasar, antara lain, kepastianhukum, ketertiban dan keadilan.

B.Arief Sidharta, S.H., dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum:Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya IlmuHukum", Buku I, Alumni, Bandung, 2000, halaman 63,menyatakan (Bukti PK16):"Hirarki perundangundangan tersebut di atas yangdidasarkan atas asas bahwa suatu ketentuan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuanperundangan yang lebih tinggi tingkatannya sangat pentingHal 45 dari 74 hal. Put. No. 9/B/PK/PJK/2008untuk kepastian hukum.

Bahwa dari uraianuraian di atas, terbukti secara jelas bahkanPasal 1460 KUH Perdata, yang tingkatannya sama denganundangundang, dapat dinyatakan tidak berlaku oleh pengadilansesuai dengan anjuran Mahkamah Agung, jika memang adaalasan untuk itu. Perkara a quo hanya berkenaan dengan Pasal 1Keputusan Direktur Jenderal No.

Oleh karena ituadalah layak menjadi alasan gugat cerai yang dijukan oleh Penggugat.Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugatmempunyai keturunan 4 orang anak sebagaimana dimaksud pada dalilketiga diatas, 3 orang diantara anakanak tersebut masih butuh biaya,baik biaya berupa biaya pendidikan maupun biaya hidup rumah tangga .Bahwa adapun mengenai perincian biaya pendidikan dan biaya hidupanak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa atau sampaipendidikannya selesai pada tingkatannya masingmasing

Golongan Karya Nomor: KEP146/DPP/GOLKAR/XII/2011;2 Bahwa menurut Pasal 16 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,anggota partai politik diberhentikan apabila: a. meninggal dunia, b.mengundurkan diri secara tertulis;, c. menjadi anggota partai politik lain; atau d.Melanggar AD dan ART dan melalui caracara yang selanjutnya diatur dalamAD dan ART partai yang bersangkutan dalam hal ini Partai GOLKAR;3 Bahwa Partai GOLKAR sesuai dengan tingkatannya

telah melakukan pelanggaranterhadap mekanisme sanksi organisasi (BAB III tentang Sanksi Organisasi, Pasal13 Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR tentangdisiplin dan sanksi organisasi) yaitu dengan didahului dengan peringatan tertulisyang diberikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya, sementaraPenggugat tidak pernah mendapat teguran dan atau peringatan tertulis oleh DPDPartai GOLKAR Kabupaten Batang Hari;4 Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang

berwenangmengadili sengketa Pergantian Antar Waktu anggota DPRD KabupatenBatanghari, karena hal tersebut adalah wewenang Pengadilan TataUsaha Negara Jambi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Bahwa berdasarkan Peraturan organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai GolonganKarya Nomor: PO09/DPP/GOLKAR/VII/2010 seharusnya Penggugat terlebihdahulu mengajukan keberatan atas kebijakan pemberhentian Penggugat sebagaianggota Partai Golongan Karya kepada pihakpihak internal Partai GolonganKarya sesuai dengan tingkatannya

HakimPengadilan Negeri Muara Bulian yang telah memeriksa dan mengadiliperkara ini mengambil keputusan yang menyatakan bahwa Pemberhentianatas Diri Termohon Kasasi yang tanpa teguran terlebih dahulu adalahperbuatan melawan hukum.Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf e dan Pasal 15 Peraturan OrganisasiPartai Golongan Karya Nomor: PO07/DPP/GOLKAR/VII/2010 telahsecara tegas dan jelas dinyatakan bahwa diberhentikan sebagai Anggotadiberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan PimpinanPartai sesuai tingkatannya

./2010 tanggal20 April 2011.Bahwa putusanputusan pengadilan tersebut penting dan perlu dilampirkansebagai bukti pendukung dalam permohonan peninjauan kembali sebabputusan tersebut memuat putusan yang saling bertentangan antara putusansatu dengan putusan lainnya padahal menyangkut pihakpihak yang sama ,mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, dan olehpengadilan yang sama atau sama tingkatannya.8.

).Bahwa dengan adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan terhadapobjek sengketa yang sama, di Pengadilan Negeri yang sama danmenyangkut subjek hukum utama yang sama pula, maka hal tersebut telahmemenuhi rumusan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 tahun 1982 sebagai dasar alasan dalampermohonan peninjauan kembali a quo, yang menyebuikan : Apabila antarapihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yangsama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya

Nomor 2614 K/Pdt/2010tanggal 20 April 2011 tidak bertindak cermat dan teliti, bahkan telah terjadikelalaian dalam putusannya, sehingga telah menimbulkan adanya 2 (dua)putusan yang berbeda dan saling bertentangan amar putusannya.Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan yang diawali denganadanya suatu fakta hukum berupa putusan antara pihakpihak yang samamengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilanyang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang satudengan lainnya

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkatpertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat kKomulatif dan apabila salah satu syarat itu tidakdipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarisecara seksama Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 21 September 2020yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo padatanggal 24 September 2020 dengan nomor: 45/SKKH/2020/PA.Lbj, yangHal

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 22Juni 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama LabuanBajo pada tanggal 6 Juli 2020 dengan nomor: 26/SKKH/2020/PA.Lbj,Hal.7 dari 9 hal

Tergugat/Termohon Kasasi benarberwenang memutasikaryawannya/buruhnya akantetapi juga berkewajiban untukmemberi bekal pelatihan/trainingterahadap buruh/karyawan yangdimutasi;Seorang Hakim yang SDM nya memadaipun tentu tidak akan dapatbekerja dengan baik bila dimutasi kebagian Keuangan atau jadi PaniteraPengganti tanpa adanya training/pelatihan terlebin dulu dan meskipunjabatan baru yang diembannya lebih rendah tingkatannya dari jabatanHakim.