Ditemukan 1090 data
1.TULUS SIANTURI
2.OKTO SAMUEL SILAEN, SH.
3.HEPPY KRISTINA SIBARANI, SH
4.ALVIN ZIAWA,SH
5.RACHMAT HIDAYAD,SH
6.SAI SINTONG PURBA, SH
Terdakwa:
ONI QITAL Alias ONI
134 — 47
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Oni Qital Alias Oni tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa Oni Qital Alias Oni dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Oni Qital Alias Oni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum
Prathomo Suryo Sumaryono, SH.MH
Terdakwa:
Machdar Hasan Assegaf Als Habib Machdar Bin Hasan Alm
98 — 0
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa MACHDAR HASAN ASSEGAF Als HABIB MACHDAR Bin (Alm) HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merintangi Atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR Atau SIPB Yang Dilakukan Secara Berlanjut ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda
MUHAMMAD SYAFA, SH
Terdakwa:
1.AMIRUDDIN R Alias ILLANG
2.SUKRI K., S.Hut.
3.NURMUQLADIN, S.Km Alias MU'LA
83 — 28
Alias MULA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan merintangi penyidikan dalam tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. AMIRUDDIN R Alias ILLANG, Terdakwa II. SUKRI K., S.Hut. dan Terdakwa III. NUR MUQLADIN, S.Kom.
82 — 25
Juli 2009, pada waktu antara bulanJanuari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam tahun 2012, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung atausetidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang untuk memeriksa danmemutus pekara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah AgungRl Nomor : 191/KMA/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang dengan sengajamencegah, merintangi
Bin SUDIBYA termasukdalam kategori perbuatan merintangi dimana secara nyata dan aktif terdakwa Drs. H.TOTO SUHARTO, M.Si. Bin SUDIBYA mengalangalangi dalam proses penyidikan,dimana selaku Ketua DPRD Kabupaten Bandung terdakwa menggunakan kekuasaandan kewenangannya untuk melanjutkan pembangunan pekerjaan lapangan parkir,lapangan upaca dan taman pada 25 SD penerima dana bantuan yang tidak dikerjakansebelumnya, kemudian karena menjadi atensi dalam proses penyidikan maka secaraaktif terdakwa Drs.
- Tentang : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Banyakpungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karenatumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangi arus barang danjasa antardaerah.Untuk daerah provinsi, jenis Pajak yang ditetapkan dalam UndangUndangtersebut telah memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD. Namun,karena tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif Pajak,provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya.
SIENARDIE
Tergugat:
1.ALEX LINGGAR
2.ROBBY HOSANO
Turut Tergugat:
1.NOTARIS PPAT I PUTU HAMIRTHA SH
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG
72 — 49
Majelis Hakim agar mengikuti alur ceritaaneh dari Penggugat Konvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut, padaakhirnya merintangi dan ingin menangguhkan bahkan membatalkanPelaksanaan Putusan Perkara lain yang sudah berkekuatan hukum tetapsebelumnya;13. Bahwa sengketa hukum antara Tergugat Konvensi denganTergugat Il Konvensi atas Tanah Objek Sengketa a quo, dapat diuraikansebagai berikut:a.
YONDRI VICTOR. KAPPUW, ST
Tergugat:
ABDUL KADIR NASELA
211 — 547
Dalam surat Keputusan ini jelastanpa ada Dusun Seitian.Bahwa perlu Tergugat Konpensi pertegas kembaliPutusan Pidana aquo yang diajukan oleh PenggugatKonpensi dalam Repliknya dengan tujuan untukmenghalanghalangi dan merintangi Tergugat Konpensidalam mempertahankan haknya; oleh karena ternyatapula hanyalan produk yang dirampastersebuthanyalah: kutipan Surat Keputusan Pemerintah Negeritanggal 7 Mei 1955, dirampas untuk dimusnakan.Hal 42 dari 69 hal Putusan No 182/Pdt.G/2018/PN.Amb.14.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Banyak ahli mengatakan, dalam perkara Cirus Sinaga,kalau advokat memberikan keterangan ternyata tidak proper, apakah bisadisebut turut membantu perbuatan pidana atau menghalanghalangi suatuproses penyidikan dalam perkara pidana korupsi karena menurut Pasal 21UndangUndang Korupsi Nomor 39 Tahun 1999, itu termasuk merintangi, tetapiapakah terhadap profesi advokat, profesi jaksa, profesi polisi di dalammemberikan pendapat harus dipidana?
89 — 19
Hal yang menjadikan adikan rumah atau bagianbagian rumah tidakbaik atau kurang baik didiami orang, hal yang merintangi oranginenggunakan rumahrumah sekolah atau ruanganruangan danbangunanbangunan untuk perawatan orang sakit atau melakukan12ibadat umum, yang letaknya dalam lingkungan dua ratus meterkelding bangunan atau ruangan tempat kerja itu, messingteasingmenitrut guna bangunan atau tempat kerja itu pada waktu permintaanitu dimasukkan ;2.
Pembanding/Penggugat VIII : HADIATUN
Terbanding/Tergugat : PT KIDECO JAYA AGUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : DIDIN DIDAYADI
Turut Terbanding/Penggugat III : NOR HIDAYAT, SE.,Msi.
Turut Terbanding/Penggugat IV : NOOR SUSILAWATI, S.St.
Turut Terbanding/Penggugat V : NOR SUMIATI
Turut Terbanding/Penggugat VI : NURUL WAHIDAH
Turut Terbanding/Penggugat VII : LUSSY MARLIA SARI
Turut Terbanding/Penggugat IX : HAMPIUN
Turut Terbanding/Penggugat X : SYAMSUDIN MAULANA
Turut Terbanding/Penggugat XI : BADRIANSYAH
Turut Terbanding/Penggugat XII : PUSAIDI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SYAMSURI
Turut Terbanding/Penggugat XIV : ARIPINSYAH
Turut Terbanding/Penggugat XV : JUMIATI
158 — 92
digugat/diklaim Oleh Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi, sedangkan tindakan Para Tergugat Rekonvensi (PenggugatKonvensi) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan HukumPMH yang telah mengganggu kegiatan usaha pertambangan milikPenggugat Rekonvensi yang sah serta melanggar hak subyektifPenggugat Rekonvensi yang seharusnya dihormati oleh Para PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi;Perbuatan yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi dengan caramengganggu, menghalanghalangi bahkan merintangi
30 — 25
Minggutanggal sebelas bulan April tahun dua riobu sepuluhatau. setidak tidaknya dalam bulan April tahun duaribu) sepuluh atau setidak tidaknya dalam tahun duaribu. sepuluh di Desa Buket Pidie Kecamatan PayaBakung Kabupaten Aceh Utara atau setidak tidaknya disuatu. tempat yang termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Militer I01 Banda Aceh, telah melakukantindak pidana : Barang siapa dengan sengaja turutserta menghancurkan, membikin tak dapat dipakai ataumerusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintangi
1.TULUS SIANTURI
2.OKTO SAMUEL SILAEN, SH.
3.HEPPY KRISTINA SIBARANI, SH
4.ALVIN ZIAWA,SH
5.RACHMAT HIDAYAD,SH
6.SAI SINTONG PURBA, SH
Terdakwa:
SUHAIRI alias GOGON
139 — 53
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Suhairi Alias Gogon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa Suhairi Alias Gogon dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Suhairi Alias Gogon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan atau upacara
219 — 0
IBNU NOUVAL tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghalangi atau merintangi secara langsung maupun tidak langsung penyidikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum;
- Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT RAZAK
142 — 67
yangdiungkapkan oleh Ahli SAMSU RIJAL, ST selaku auditor dariinspektorat Daerah Kabupaten Wajo bahwa pekerjaanpembangunan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inaptahun 2016 tidak ada kerugian negara, hanya terdapatpembayaran yang tidak sahSehingga TERDAKWA bertanyatanyaapa dasar hakim menyimpulkan adanya kerugian negarasementara tidak ada keterangan ataupun bukti terungkap dalampersidangan yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugianNegaraBahwa selain itu, majelis hakim tingkat pertama secara nyatajuga merintangi
2098 — 3390
Deputi Bidang Pengolahan Informasi dan Data dalambidang Pengolahan Informasi dan Data yang mendukung pelaksanaankegiatan pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindakpidana korupsi ; Bahwa saksi, selaku Direktur PINDA sesuai kKewenangan yang dimilikiberdasarkan UndangUndang KPK, dapat melakukan penyadapan(Tapping) suara (Voice) atau SMS, terhadap seseorang yang diduga92melakukan tindak pidana Korupsi atau yang terkait dengan itu, jugaterhadap seseorang yang dengan sengaja mencegah, merintangi
143 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2368 K/Pid.Sus/2015Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangberwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkansecara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaandi sidang pengadilan terhadap tersangka dan Terdakwa ataupun
;Terdakwa mempengaruhi Masyito, Romi Herton, Srino, lwan Sutaryadi,Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti dengan tujuan untuk merintangi prosespenyidikan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsidan tindak pidana pencucian uang atas nama M.
119 — 21
waktu bulan September Nopember 2011 yang telah menganggukegiatasn pekerjaan Penggugat Rekonpensi/ TergugatKonpensi sehingga mengalami kerugian yang tidak sedikit.Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah mengajukan laporansecara pidana atas adanya dugaan tindakan pidana yangdilangsungkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi , antaralain berdasarkan ketentuan Pasal 162 UndangUndang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaradinyatakan sebagai berikut :Setiaop orang yang merintangi
LAODE SINARWAN ODA, SE
Termohon:
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
111 — 69
Sehingga sikap seperti inilah yang membuat para pembuatundangundang akhirnya menerbitkan aturan sebagaimana diatur dalam Pasal21 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yakni :"Setiao orang yang dengan sengaja mencegah,merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsungpenyidikan, penuntut dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadaptersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan
176 — 116
merupakanpelanggaran terhadap hakhak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehinggatindak pidana Korupsi perlu. digolongkan sebagai kejahatan yangpemberantasannya dilakukan secara luar biasa ;Halaman 85 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018 /PN.Jkt.SelMenimbang, bahwa sebegitu luar biasanya pemberantasan terhadaptindak pidana korupsi tersebut sehingga bukan hanya terhadap pelaku tindakpidana korupsi yang diancam dengan pidana yang berat, tetapi juga terhadapsetiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi
97 — 173
ketika tidak jauh dari Pasar Lamahora, tibatiba dari arah belakangdatang mobil merah mendahului sepeda motor korban dan Saksi dan disusulpula oleh sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh PITANG ;67Bahwa sebelum masuk Bandara, Saksi melihat mobil merah parkir di dekatpos jaga dan kemudian korban membelokkan motornya ke kanan masuk kejalan tanah menuju arah hutan bakau ; Bahwa sewaktu Saksi bersama dengan korban menuju hutan bakau melaluijalan tanah, ada sebatang pohon kelapa yang baru ditebang merintangi