Ditemukan 1142 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-02-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN PALU Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pal Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 18
62 — 18
Yamin No.55 Palu, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Rachmat Kurniawan, Buang MohamadDamin, Mahendra Surya Perdana, Johny Haras, Alfrits Frangkly Manein,Yus Iriyanto Ilahude, Kepala KPKNL Palu serta Para Pelaksana padaKPKNL Palu, beralamat di Jalan Prof. Moh.
Register : 29-06-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg Tanggal 2 Nopember 2016 — Tisngun Nurrohim, dkk.; Melawan; PT. MAYORA INDAH Tbk. Cabang Cibitung;
148 — 56
148 — 56
(Bukti T3.1; T3.2; T33; T3.4;* T3.5; T3.6; T3.7; T3.8; T3.9; T3.10)Bahwa dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat mampumembayar sesuai usulan adalah keliru karena "KemampuanPerusahaan" tidak hanya dilihat dari kemampuan perusahaanmembayar upah namun dilihat juga Kemampuan perusahaan dalammenjual hasil produksi, mengingat persaingan bisnis sangat ketat danperusahaan haras bijaksana dalam menentukan harga untuk menjualhasil produksi.Bahwa dalam proses perundingan bipartite kenaikan upah
Putus : 22-09-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1418 K/Pdt/2015 Tanggal 22 September 2015 — NY. ZAHARA, Dkk vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT
76 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukan perbuatan melawan hukum tidak dicantumkandalam surat gugatan (khilap mencantumkan) asal hal tersebut sejalandengan pundamentum petendinya atau tidak bertentangan dengan dasargugatannya, maka dengan berpedoman pada Pasal 178 ayat (1) HIRseyogyanya Hakim beralasan untuk mencukupkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;Sehingga dengan demikian jelas Judex Facti telah salah penerapan hukumdalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dimohonkanKasasi ini dan karenanya haras
Putus : 12-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2620 K/Pdt/2017 Tanggal 12 Desember 2017 — SOFJAN ARSAD, DK VS GRAY ZAIN, DKK
164 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
2 BSD City Blok F Nomor 009);Rp264,266,672,00 (Mobil Toyota Fortuner)Rp200.000.000,00Rp71.813.328,00 +Jumlah Rp1.266.080.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluhenam juta delapan puluh ribu rupiah);Jumlah tersebut tidak konsisten dengan jumlah yang disebutklausal pada halaman 3 bukti P1 : Dengan demikian harga jualbeli sahamsaham Good Will dan pembagian Modal/LabaDitahan perseroan yang akan diterima oleh pihak pertama danpihak kedua adalah sebesar Rpo1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah);Mengapa haras
Register : 07-05-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA MUNGKID Nomor 923/Pdt.G/2018/PA.Mkd Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
302 — 181
302 — 181
No 923/Pdt.G/2018/PA.MkdMenimbang, bahwa eksepsi para Terguat selain yang sudahdipertimbangkan di atas adalah eksepsi yang menyangkut persoalanpembuktian dalam pokok perkara dan akan diperiksa bersamasama denganpokok perkara;Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat ternyatatidak menyangkut Kompetensi Absolut atau Relatif Badan Peradilan untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu Eksepsi yang diajukanoleh Tergugat haras ditolak untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARADALAM
Putus : 16-01-2008 — Upload : 26-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17PK/PID/2007 Tanggal 16 Januari 2008 — DAVID NUSA WIJAYA al. NG TJUEN WIE
377 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
377 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pinjaman yang diterima adalah fasilitas pinjaman yang diterimadari bank atau pihak lain termasuk dari Bank Indonesia baikdalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan haras dibayarbila telah jatuh waktu. Dalam pengertian pinjaman yang diterimatidak termasuk pinjaman subordinasi.15. Pinjaman yang diterima disajikan sebesar saldo pinjaman yangditerima bank pada tanggal laporan.16. Halhal tersebut di bawah ini wajib diungkapkan dalam catatanatas laporan keuangan:a.
Register : 22-03-2013 — Putus : 12-08-2010 — Upload : 05-04-2014
Putusan PA CIKARANG Nomor 291/Pdt.G/2010/PA. Ckr. Tanggal 12 Agustus 2010 — ELVA RUCITA Binti H. ANDI dan CANDRA SURBAKTI Bin P. SURBAKTI
90 — 24
90 — 24
Menetapkan hutang hutang Tergugat yang teiyadi didalam masa Perkawinanadaiah hutang bersama yang haras dibebankan pelunasannya kepada Penggugat danTergugat secara renteng yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 585.121.000, ( Limaratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh saturibu rupiah); 5.
Register : 15-09-2011 — Putus : 26-09-2012 — Upload : 23-12-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 444/Pdt.G/2011/PN Jkt.Tim Tanggal 26 September 2012 — Tn. SUWANTO SUHARDI
V.S.
Ny. AGNES SUKASNI
135 — 195
135 — 195
Namun hutang Tergugat yang ditandatangani oleh Penggugat danTergugat merupakan tanggung jawab bersama yang berupa pinjaman baik diBank Jabar maupun Bank DKI setelah dirinci berikut bunga bank yang harusdibayar berjumlah Rp. 265.739.901, yang haras dibagi dua, kemudian hartabergerak dan tidak bergerak yang dikuasai oleh Penggugat berupa mobil +motor + laptop berjumlah Rp. 75 jt yang harus dibagi dua.
Putus : 18-09-2014 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.BB Tanggal 18 September 2014 —
68 — 20
68 — 20
., yang secara jelasdan tegas menyatakan bahwa tuntutan/gugatan haras dimasukan kepada25Ketua Pengadilan Negeri yang dalam pegangannya terletak tempat diamorang yang digugat, atau jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat iasebetulnya tinggal;5. bahwa, oleh karena Tergugat I beralamat kantor di Kota Bandung padajalan Bima No: 1 dan Tergugat II beralamat kantor di Kota Bandungpada jalan Dasarata Nomor : 14, dan bukan atau tidak mempunyai tempatkediaman atau beralamat kantor di Kabupaten Bandung,
Putus : 10-11-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/PID.SUS/2015 Tanggal 10 Nopember 2015 — KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN
55 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
penyewa kapal maupun keterangan saksi Muktarselaku bendaharawan di DKP (dalam berkas terpisah) yang mana sisa sewa kapalyang belum dilakukan pembayar oleh Dinas telah dipergunakan untuk oleh KadisUntuk kepentingan Pribadi dan kepentinga Kantor DKP ;Bahwa sesuai dengan keterangan Nahkoda yaitu saksi Sunarto dimana kapalmelakukan pengerukan di dua lokasi yaitu Samalanga dan Peudada lebih dari2000 Jam, hal itu dilakukan atas permintaan masyarakat nelayan dan menurutmasyarakat kapal milik Pemerintah dan haras
keliruanyang nyata dalam melakukan perhitungan pekerjaaan karena Pekerjaan yangtelah dikerjakan telah mencapai 1.226,5 jam yang terdiri dari Samalangan 676Jam dan untuk Peudada 550,5 Jam, sedangkan yang dibayarkan kepada PDPadalah sebesar 800 jam (sebagaimana pertimbangan Judex Facti tingkatpertama halaman 101, strep pertama);Artinya bila kita kalikan sebagaimana isi perjanjian pasal 2 ayat (1) yaitu : 800jam X Rp. 1.175.000/jam = Rp.940.000.000,(SemMlan ratus empat puluh jutarupicth) , dan sisa yang haras
Register : 04-03-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA GRESIK Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Gs Tanggal 19 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 3
32 — 3
Hutang Bank BRI dan Primkopol sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratusdelapan puluh juta rupiah) dengan angsuran selama 11 (Sebelas)tahun yang hingga saat ini baru beijalan 19 (Sembilan belas) kaliangsuranYang haras dibagi 2 masingmasing setengah bagian untuk penggugatrekonpensi dan setengah bagian untuk tergugat rekonpesi3.
Putus : 20-12-2013 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TTD Tanggal 20 Desember 2013 — JIMMY RIANTO SITORUS
LAWAN;
NANI RIRIS RISMAWATY NAINGGOLAN
26 — 10
26 — 10
Berawal dari selesainya pemberkatanpernikahan tanggal 6 Maret 2010, Penggugat haras menunaikan tugassebagai Polisi di Resot Deli Serdang Provinsi Surnatera Utara, dimanaTergugat tidak bersedia mengikuti suami (Penggugat) untuk tinggal bersamadi Kota Lubuk Pakam tersebut ;Bahwa semula keinginan Tergugat dipenuhi Penggugat dimanaPenggugat selalu bertugas/dinas sebagai Polisi dan hidup sendiri di KotaLubuk Pakam, namun didesak keinginan untuk hidup bersama sebagai suamiistri yang sah, Penggugat berusaha
Register : 06-07-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PA LIMBOTO Nomor 264/Pdt.G/2015/PA.Lbt Tanggal 3 Februari 2016 — -ARDAS MALIK bin ABDULLAH N. MALIKI DKK MELAWAN
-SIANE MALIK binti BIALANGI N. MALIKI
105 — 53
105 — 53
AN.Maliki (orang tua Para Penggugat) sebagaimana dalamdalil jawabannya sendiri; Bahwa pula alasan Para Tergugat beserta ahli waris lain yang mengusulkanuntuk mendata semua harta warisan dan perlu dibagi kembali adalah alasanyang tidak benar dan haras dikesampingkan, karena pada waktumusyawarah pembagian harta warisan Aim. Nilaga Maliki, dimana seluruhanak anak dari Aim.
Putus : 30-11-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1589 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 — Drs. ZAENAL ARIFIN
148 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat pemyataan terlampir.KETERANGAN SAKSI KUNI MASROKATI :Saksi yang pertama kali haras diperiksa bukan saksi Siti Cholilah. saksi SitiCholilah bukan sebagai saksi korban yang dirugikan secara langsung dan yangmengalami sendiri, melihat sendiri, menyaksikan sendiri sebagai bukti yangnyata, yang dimaksud adalah saksi korban yang dirugikan adalah orang yangyang pertama kali memberikan keterangan dipengadilan seperti yang dimaksudpasal 160 ayat lb KUHAP.Pasal 160 ayat lb KUHAP menyatakan:Hal. 34 dari
Register : 29-12-2016 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN BANYUMAS Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Bms Tanggal 2 Mei 2017 — Penggugat : HJ. MARSINEM CHASANAH >< Tergugat I : PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. MUR KCP Sumpiuh ; Tergugat II : Sri Eko Indahati, SH ; Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ,KPKNL Purwokerto ; Tergugat IV : Purwito, S. Pd ; Tergugat V : Badan Pertanahan Kabupataen Cilacap
121 — 40
121 — 40
00239/Karangtawang tanggal 08Agustus 2007, luas 921 m atas nama Hajjah Marsiem Chasanah terletak di DesaKarangtawang, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;Bahwa sebagai pembeli lelang yang beritikad baik secara hukum Tergugat IVberhak mendapatkan suatu perlindungan hukum (Vide Yurisprudensi MahkamahAgung Nomer : 821k/sip/1974 tanggal 28 agustus 1974 yang menyatakan "pembeli yang membeli suatu benda melalui pelelangan umum oleh Kantor LelangNegara adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan haras
Putus : 11-03-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 689 PK/Pdt/2014 Tanggal 11 Maret 2015 —
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena tiada satu bukti pun perobuatan melawan hukumdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka sudah sepatutnyapertimbangan hukum Majelis Hakim, dalam putusan verstek, pada halaman(9) alinea ke tujuh dan halaman (10) alinea ke satu haras ditolak dandikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat suatukehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan
Register : 07-01-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar. Tanggal 17 Juni 2015 — 1.Jon Sen 2.Johanes 3.Noviana Brawijaya; 1.TJE LIE HA 2.SILVIA DEWIYANTI 3.ARGARITA 4.PT. BPR ARTHA BERSAMA
5.PT. BPR INDOMITRA ADIL JAYA 6.PT. BPR INDOMITRA MANDIRI CIPUTAT 7.MENA TRISNI 8.HUSWATUL HASNAH
9.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III 10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA
60 — 10
60 — 10
diharuskan olehperaturan perundang undangan dan /atau yang dikehendaki olehyang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itusepanjang pembuatan akta akta itu tidak juga ditugaskan ataudikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkanoleh undang undang.Bahwa menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 194K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 mensyaratkan bahwa gugatan haras
Register : 16-02-2016 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 122/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 9 Mei 2016 —
91 — 37
91 — 37
+Jumlah Rp. 1.266.080.000,Jumlah tersebut tidak konsisten dengan jumlah yang disebut klausalpada halaman 3 Bukti P1 : Dengan demikian harga jual beli sahamsaham Good Will dan pembagian Modal/Laba Ditahan perseroan yangakan diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA adalahsebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah);Mengapa haras ada selisih jumlah sebesar Rp 266.080.000, (dua ratusenam puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut?
Putus : 21-06-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/Pdt/2011 Tanggal 21 Juni 2011 — Henry RM Situmorang, S.H, DKK VS. Pdt. LUNDU H.M SIMANJUNTAK. S Th,
140 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meskipun pada sidang tanggal 6 November 2008 ada perbaikan, surat kuasa, perbaikan itu tidak ada gunanya, sebab dasar pengajuan gugatan adalah surat kuasa, padahal gugatan tersebut telahmasuk ke Pengadilan tanpa didasari surat kuasa yang benar, dengandemikian surat kuasa tersebut adalah cacat hukum sehingga akibatyang timbul berdasarkan surat kuasa tersebut otomatis cacat pula,karena itu gugatan Penggugat haras ditolak, setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Tanda tangan di surat kuasa
Register : 02-12-2008 — Putus : 30-12-2009 — Upload : 24-06-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1484/PdtG/2008/PN.JktSeI Tanggal 30 Desember 2009 — 1. ADNAN BAHASOEAN
2. NABIEL BAHASOEAN,ME,.A;
3. CHAIRIYAH BAHASOENAN ;
Lawan
1. Yayasan Kartika Eka Paksi,
2. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia,
120 — 58
120 — 58
No. 1484/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Scl.yang ditujukan kepada Tergugat Il cq Direktur Jenderal AnggaranDepartemen Keuangan RI, isinya mohon bantuan pertimbangan danlangkahlangkah yang haras dilaksanakan guna penyelesaian masalahdimaksud (oeminjaman untuk pemecahan sertfikat No. 248/Kebon Jeruk) (BuktiTI33).k.