DIKBUD Moyo Hilir tetapi tergugattetap pada pendiriannya untuk Cerai ( Mengakhiri Rumah Tangga )5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugatterjadi sekitar awal Juni 2019 akibatnya antara penggugat dan tergugattelah pisah ranjang dan rumah selama kurang lebih 5 Bulan lamanyasampai dengan sekarang.6.

Muara Enim Nomor : 161/IVKPTS/DIKBUD/2014tanggal 3 September 2014 Tentang Penun jukan Panitia TimMonitoring Pelaksanaan Kegiatan Tik (Tehnologi = InformasiKomunikasi) Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan padaKegiatan APBN Kabupaten Muara Enim Tashun Anggaran 2014.6.2. 1 (satu) bundel Undangan peserta Kegiatan Sosialisasi PeningkatanMutu Pembelajaran TIK (ELearning) SD Nomor : 841/02/TU/2014tanggal 22 Mei 2014 beserta lampiran.6.3. 1 (satu) bundel Penyampaian Proposal Nomor : 420/451/l/Dikbud

/2014tanggal 24 Maret 20146.4. 1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor : 420/368/IV/Dikbud/2014 tanggal28 Mei 20146.5. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Bantuan Teknologi informasi danKonunikasi untuk ELearning Sekolah Dasar Tahun 2014.

Pig10.11.12.13.14.15.Kebudayaan pada Kegiatan APBN Kabupaten Muara Enim TashunAnggaran 2014.1 (satu) bundel Undangan peserta Kegiatan Sosialisasi Peningkatan MutuPembelajaran TIK (ELearning) SD Nomor : 841/02/TU/2014 tanggal 22 Mei2014 beserta lampiran.1 (satu) bundel Penyampaian Proposal Nomor : 420/451/V/Dikbud/2014tanggal 24 Maret 20141 (satu) bundel Surat Tugas Nomor : 420/368/l/Dikbud/2014 tanggal 28 Mei20141 (satu) bundel Rekapitulasi Bantuan Teknologi informasi dan Konunikasiuntuk ELearning

Muara Enim Nomor : 161/VKPTS/DIKBUD/2014tanggal 3 September 2014 Tentang Penun jukan Panitia TimMonitoring Pelaksanaan Kegiatan Tik (Tehnologi = InformasiKomunikasi) Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan padaKegiatan APBN Kabupaten Muara Enim Tashun Anggaran 2014.10.2.1 (satu) bundel Undangan peserta Kegiatan Sosialisasi PeningkatanMutu Pembelajaran TIK (ELearning) SD Nomor : 841/02/TU/2014tanggal 22 Mei 2014 beserta lampiran.10.3.1 (satu) bundel Penyampaian Proposal Nomor : 420/451/l/Dikbud

/2014tanggal 24 Maret 201410.4.1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor : 420/368/l/Dikbud/2014 tanggal28 Mei 201410.5.1 (satu) bundel Rekapitulasi Bantuan Teknologi informasi danKonunikasi untuk ELearning Sekolah Dasar Tahun 2014.

DIKBUD Moyo Hilir tetapi tergugattetap pada pendiriannya untuk Cerai ( Mengakhiri Rumah Tangga )5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugatterjadi sekitar awal Juni 2019 akibatnya antara penggugat dan tergugattelah pisah ranjang dan rumah selama kurang lebih 5 Bulan lamanyasampai dengan sekarang.6.

Surat Undangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 800.564.a/Dikbud-Bangkep/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang keterangan Black List Perusahaan CV. MOHHAT yang dilegalisir.30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7427/SP2D-LS/BL/XII/2013, tanggal 05 Desember 2013 untuk pembayaran belanja langsung guna pembayaran 100% kegiatan perencanaan fisik DAK pendidikan menengah, kegiatan rehab sedang/ berat ruang kelas sekolah pada Dinas Dikpora TW III TA 2013 beserta dokumen pendukung.31.

Surat Undangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420.1110.a/Dikbud-Bangkep/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Permohonan Pembangunan Lanjutan Gedung SMA Negeri 1 Tinangkung yang dilegalisir.32. Bukti Surat Setoran Pajak CV MOHHAT dengan No.

Selaku KepalaDinas Pendidikan Dan Kebudayaan (DIKBUD) Kabupaten Banggai Kepulauanberdasarkan SK (Surat Keputusan) Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 821.2.22/ 175 / BKD / 2012, tanggal 13 Februari 2012, baik bertindak secara sendirisendiri atau bersama sama dengan Ir.

Bangkep Tahun anggaran 2013 Pada ProgramPendidikan Menengah, Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat RuangKelas sekolah tersebut untuk Kegiatan Rehab Berat SMA Negeri 1Tinangkung dengan Pagu anggaran Rp. 1.500.000.000 (satu milyar limaratus juta rupiah) tidak ada biaya Pengawasannya (tidak terdapat biayaJasa Konsultan Pengawasnya) namun dalam pelaksanaannya KepalaDinas Dikpora/Dikbud Kab. Bangkep telah menunjuk sdr. IHSAN sebagaikonsultan pengawas.

Bangkep melalui Dinas Pendidikan danKebuyadaan (DIKBUD) sebesar Rp, 888.824.000,00 (delapan ratusdelapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.2.

Tampomas 15;Bahwa sebelum mendapatkan paket pekerjaan perencanaan saksi seringbertemu dengan Terdakwa di kantor Terdakwa di dinaspora (sekarangDinas Dikbud) Kab. Bangkep;Bahwa awalnya setelah terjadi beberapa kali pertemuan antara sayadengan Drs. SUDARLIM THIRAYO, MM, Pada sekitar bulan Juli 2013bertempat di Kantor Dinas Dikpora Kab bangkep, Drs.

Bangkep yang dulubernama Dinas Pendikan, Pemuda dan Olah Rga (Dikpora) dan sebagaiKepala Dinas berdasarkan SK (Surat Keputusan) Bupati BanggaiKepulauan Nomor : 821.2.22 / 175 / BKD / 2012, tanggal 13 Februari2012;Bahwa pada Tahun 2013 di Dinas Dikbud Kab.

21 Oktober 2016 ;Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 824.4/463/BKDDIKLAT/2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah YangMenduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan DiLingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 30Nopember 2016 ;Surat Keputusan Kepala SMAN Alas tentang Pembagian Tugas Guru;Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016, Tahun 2017,Tahun 2018 dan Tahun 2019 :Sertifikat Program Induksi Guru Pemula (PIGP) Nomor: 424/249.PK/ Dikbud

Jugadalam Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NusaTenggara Barat Nomor: 822.3/1628.UM/Dikbud, tanggal 20 Maret 2017, HalKenaikan Gaji Berkala an. Kaharuddin Di, masa kerjanya tercantum 20tahun dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.349.800, per 01 April 2017 dalamgolongan Ill/a. Dan Kenaikan Gaji Berkala terakhir per 1 April 2019berdasarkan Surat Kepala UPT.

KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asili) ;Sertifikat Program Induksi Guru Pemula (PIGP), Nomor424/249.PK/Dikbud, tertanggal 15 Januari 2018, yang dikeluarkanoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, an.KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;Berkas dan lampiran Keputusan Kepala Sekolah SMAN Alastentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Belajar MengajarHalaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr12.13.14.15.16.17.18.19.20.Bukti P12:Bukti P13:Bukti P14:Bukti P15

KAHARUDDIN DI(fotokopi sesuai dengan asii) ;Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 an.KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa TenggaraBarat No. 822.3/1628.UM/Dikbud, tertanggal 20 Maret 2017, tentangKenaikan Gaji Berkala an.

KAHARUDDIN DI (fotokopi dari fotolopi) ;:Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTBNomor : 800/171.UM/Dikbud, tertanggal 9 Januari 2020, perhalTindak Lanjut Terhadap Usul Penetapan Pensiun BUP an.KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;: Surat yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Regional X DenpasarBadan Kepegawaian Negara Nomor : 20/SKADV/KAI/II/2020,tertanggal 5 Februari 2020, perinal Permohonan Peninjauan KembaliSurat No : 431/KR.X.K/XII/ 2019. an.

Yamin No. 65, KecamatanSelong, Kabupaten Lombok Timur, dalam perkara ini berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 181.1/2288/DIKBUD/2018, tanggal 31 Oktober2018 diwakili oleh: HASANUDIN, S.Ap., Drs. HAMDILLAH, dan H.ZUHDI, S.H., para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya Semula disebutsebagai: TERGUGAT II, sekarang disebut PEMBANDING II;Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 111/PDT/2019/PT.MTR.3.

Bahwa gugatan para Penggugat error in persona, karena para Penggugattelah salah menarik Tergugat 3 sebagai pihak dalam perkara a quo, sebabTergugat 3 hanyalah orang yang ditugaskan oleh Tergugat 1 sebagai KepalaUPTD Dikbud Kecamatan Keruak yang tidak memiliki kKewenangan untukmenguasai/memiliki apalagi memindahtangankan tanah sengeketa kepadapihak lain; Bahwa tanah sengketa meupakan aset Pemerintah KabupatenLombok Timur yang dikuasai oleh Tergugat 12 dengan segalakewenangannya.

Sedangkan Tergugat 3 hanyalah orang yang ditugaskansecara kedinasan oleh Tergugat 1 sebagai Kepala UPTD Dikbud KecamatanKeruak sejak tanggal 24 Desember tahun 2016. Oleh karena itu gugatan paraHalaman 17 dari 38 Putusan Nomor 111/PDT/2019/PT.MTR.penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima;.

Sehingga penugasanTergugat 3 sebagai Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Keruak tidak dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yangdidalilkan oleh para Penggugat;.

Quratul Ain pegawai Dikbud Sangkapura Bawean Gresik danmasalah keributan rumah tangga Terdakwa tersebut sudah dilaporkan ke Kodim0817 Gresik maupun ke Korem 084/BU tetapi tidak ada penyelesaian.d.Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 22.45 WibTerdakwa pulang kerumahnya di Perum Wisma Sidojangkung Indah Blok P No. 4Rt. 25 Rw. 7 Kel. Sdojangkung Kec. Menganti Kab.

Quratul Ain pegawai Dikbud Sangkapura BaweanGresik dan masalah keributan rumah tangga Terdakwa tersebut15sudah dilaporkan ke Kodim 0817 Gresik maupun ke Korem 084/BJtetapi tidak ada penyelesaian.4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 September 2012sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa pulang kerumahnya di Perum.Wisma Sidojangkung Indah Blok P No. 4 Rt. 25 Rw. 7 Kel.Sidojangkung Kee. Menganti Kab.

Siti JUwariyahseorang WTS di lokalisasi Monoseneng Surabaya dan Sdri.Quratul Ain pegawai Dikbud Sangkapura Bawean Gresik danmasalah keributan rumah tangga Terdakwa tersebut sudahdilaporkan ke Kodim 0817 Gresik maupun ke Korem 084/BJtetapi tidak ada penyelesaian.2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 September 2012sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa pulang kerumahnya di Perum.Wisma Sidojangkung Indah Blok P No. 4 Rt. 25 Rw. 7 Kel.Sidojangkung Kee. Menganti Kab.

Siti Juwariyahseorang WTS di lokalisasi Monoseneng Surabaya dan Sdri.Quratul Ain pegawai Dikbud Sangkapura Bawean Gresik danmasalah keributan rumah tangga Terdakwa tersebut sudahdilaporkan ke Kodim 0817 Gresik maupun ke Korem 084/BJtetapi tidak ada penyelesaian.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurketiga Dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas merupakanpembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakimberpendapat bahwa terdapat

sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan,meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmidan patut melalui mass media Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugatbukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatanperceraian, di persidangan Penggugat telah menyerahkan surat izin berupa:Surat keputusan Nomor: 067/294/DIKBUD

tidak hadir dan tidak mengutusorang lain sebagai wakil atau kKuasanya yang sah;Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yangsah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkaraini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;Menimbag, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukangugatan perceraian, di persidangan Penggugat telah menyerahkan surat izinberupa: Surat keputusan Nomor: 067/294/DIKBUD

./09UPT dikbud/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkanoleh Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kaduhejo,Kabupaten Pandeglang;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti tertulis berupa:Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor :053/Pdt.G/2017/PA.Pdlg1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 360.1210.9036.90001,atas namaPEMOHON, yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocokdengan aslinya (Bukti P.1);2.

dalamperkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbuktimempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinanyang sah, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yangberkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara(legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan UPT DinasPendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglangtentang izin perceraian dari atasannya Nomor: 800/09UPT dikbud

Baharuddin (Pensiunan Pegawai DinasKesehatan Kabupaten Mamuju) dan sebelah Barat kebun Saudara Ruddin(Pensiunan Pegawai Dikbud Kabupaten Mamuju, adalah tanah milikTerdakwa yang diperoleh/dimiliki/dikuasai sejak tahun 2001 melalui warisanorang tua Terdakwa atas nama Pue Salim dan Baragasi Uwe Bulu, dan suratpernyataan tersebut diketahui oleh Lurah Mamuju atas nama Muh. AliRachman, S.E. padahal tanah dengan batasbatas tersebut adalah tanah miliksaksi korban H.

Baharuddin (Pensiunan Pegawai DinasKesehatan Kabupaten Mamuju) dan sebelah Barat Kebun Saudara Ruddin(Pensiunan Pegawai Dikbud Kabupaten Mamuju, adalah tanah milikTerdakwa yang diperoleh/dimiliki/dikuasai sejak tahun 2001 melalui warisanorang tua Terdakwa atas nama Pue Salim dan Baragasi Uwe Bulu, dan suratpernyataan tersebut diketahui oleh Lurah Mamuju atas nama Muh. AliRachman, S.E. padahal tanah dengan batasbatas tersebut adalah tanah miliksaksi korban H.

kKuasanya, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dengan dipanggil dua kali berturutturut melaluibantuan panggilan Jurusita Pengadilan Agama Cikarang dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengajukan SuratKeterangan dari Atasannya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kota Bitung dengan Nomor 800/C.I/DIKBUD

tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mana terikat denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat KeteranganNomor 800/C.I/DIKBUD

tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telahterikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa atas permohonan ijin cerai talak dari Pemohon, Termohon telah mengajukanjawaban sebagaimana diuraikan tersebut diatas;Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon bahwa diantaraPemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara lainkarena Termohon sejak bekerja sebagai tenaga honorer Dikbud

Muara Enim Nomor : 161/II/KPTS/DIKBUD/2014 tanggal 3 September 2014 Tentang Penun jukan Panitia Tim Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tik (Tehnologi Informasi Komunikasi) Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Kegiatan APBN Kabupaten Muara Enim Tashun Anggaran 2014.2) 1 (satu) bundel Undangan peserta Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Nomor : 841/02/TU/2014 tanggal 22 Mei 2014 beserta lampiran.3) 1 (satu) bundel Penyampaian Proposal Nomor : 420/451/I

/Dikbud/2014 tanggal 24 Maret 20144) 1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor : 420/368/II/Dikbud/2014 tanggal 28 Mei 20145) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Bantuan Teknologi informasi dan Konunikasi untuk E-Learning Sekolah Dasar Tahun 2014.

Tanggal; 27 Februari 2014.6) 1 (satu) bundel Usulan Banuan Teknologi dan komunikasi untuk E Learning tanggal 27 Februari 2014.7) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Nomor : 420/941/II/Dikbud/2014 tanggal 28 Mei 20148) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Peserta menerima bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk E-Learning Sekolah Dasar Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2014 tanggal Maret 20149) Kwitansi Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah dasar Tahun 2014

Nomor : 420/45 1/I/Dikbud/2014 tanggal24 Maret 20141 (satu) bundel Surat Tugas Nomor : 420/368/I/Dikbud/2014 tanggal 28 Mei20141 (satu) bundel Rekapitulasi Bantuan Teknologi informasi dan Konunikasiuntuk ELearning Sekolah Dasar Tahun 2014.

Kegiatan Tik (TehnologiInformasi Komunikasi) Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan padaKegiatan APBN Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2014.l(satu)bundel Undanganpeserta Kegiatan Sosialisasi Peningkatan MutuPembelajaran TIK (ELearning) SD Nomor : 841/02/TU/2014 tanggal 22 Mei 2014beserta lampiran.1 (satu) bundel Penyampaian Proposal Nomor : 420/451/I/Dikbud/2014 tanggal 24Maret 20141 (satu) bundel Surat Tugas Nomor : 420/368/II/Dikbud/2014 tanggal 28 Mei 20141 (satu) bundel Rekapitulasi

24 Maret 2014l(satu) bundel Surat Tugas Nomor :420/368/II/Dikbud/2014 tanggal28 Mei 20141 (satu) bundel Rekapitulasi Bantuan Teknologi informasi danKonunikasi untuk ELearning Sekolah Dasar Tahun 2014.

Muara Enim Nomor : 161//KPTS/DIKBUD/2014tanggal 3 September 2014 Tentang Penun jukan Panitia TimMonitoring Pelaksanaan Kegiatan Tik (Tehnologi InformasiKomunikasi) Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan padaKegiatan APBN Kabupaten Muara Enim Tashun Anggaran 2014.2 1 (satu) bundel Undangan peserta Kegiatan Sosialisasi PeningkatanMutu Pembelajaran TIK (ELearning) SD Nomor : 841/02/TU/2014tanggal 22 Mei 2014 beserta lampiran.3 1 (satu) bundel Penyampaian Proposal Nomor : 420/451/I/Dikbud/2014

tanggal 24 Maret 20144 1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor : 420/368/II/Dikbud/2014 tanggal28 Mei 2014Nn101112131 (satu) bundel Rekapitulasi Bantuan Teknologi informasi danKonunikasi untuk ELearning Sekolah Dasar Tahun 2014.

Fotokopi ljazah Paket C Nomor 15PC050040 tanggal 20 Oktober 2006atas nama Pemohon (ISTIQAMAH binti RAHMADI) yang dikeluarkan3oleh Kepala Dinas DIKBUD Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukupdan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tandaP.5;Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapunlagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkanpenetapan terhadap perkaranya;Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatatdalam

bercerai dengan Tergugat; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 tahun Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran walaupun pada saatPenggugat datang dari Arab Saudi yang pertama Penggugat dan Tergugat masih satu rumahakan tetapi pada saat Penggugat berangkat kerja yang kedua Tergugat kawin lagi denganwanita lain dan sekarang Penggugat juga sudah kawin lagi dengan orang lain dari ArabSaudi;Saksi II : umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan DIKBUD

HasilPrint out Rekening koran atas nama pemilik rekening SDN 2 Bayan yaitu nomor rekening 008.22.18620.010 periode 26 -09-2018 sampai dengan 30-08-2019;

, Nomor : 421 / 354 / 02 / Dikpora / 2017, tanggal 11 April 2017;

2 Oktober 2017;

/ Kota Nomor : 415.4/2092.PTP/DIKBUD, Nomor : 421/662/02/DIKPORA/2018.

SYAKIB, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dikbud,bertempat tinggal di Dusun Nangsri Lor RT.01 RW. 04 Desa Nangsri, KecamatanKebakkramat, Kabupaten Karanganyar ; nn en ne ence nnnnnce cence Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena mengaku sebagaitetangga dekat dan tidak ada hubungan keluarga/famili dengan keduanya ; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah nikah sudah pernahtinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak

., umur 37 tahun, agamaIslam, pendidikan S1 (Ekonomi), pekerjaan PegawaiNegeri Sipil di Kantor DIKBUD DIKPORA, tempattinggal di Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah,Kabupaten Banggai Laut, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohondi persidangan;DUDUK PERKARABahwaPemohon dengan suratpermohonannya tertanggal 09 Maret2018yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan AgamaBanggaitanggal09 Maret 2018,dalam register

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telan melampirkanSurat Izin Untuk Bercerai dari Kepala UPTD Dikbud, Kecamatan Majasari,Nomor 800/08UPTD/2017;Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat agar

Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan PERMA Nomor 1 tahun 2016,tentang Mediasi, tetapi upayaupaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telahmelampirkan Surat Izin Untuk Bercerai dari Kepala UPTD Dikbud, KecamatanMajasari, Nomor 800/08UPTD/2017, hal mana telah sesuai dengan maksudPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

bercerai dengan Tergugatakan tetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patuttidak hadir, maka upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapatdilaksanakan;Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksuddan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil Penggugat menyatakanmendapat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian dan menyerahkankepada Majelis Hakim Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor067/ 515/DIKBUD

hadir, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016, perkara ini termasukperkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasisehingga pemeriksaan tetap harus dilanjutkan;Menimbang, bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil Penggugatmenyatakan mendapat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian danmenyerahkan kepada Majelis Hakim Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian nomor 067/ 515/DIKBUD