Ditemukan 1781 data
Terbanding/Penggugat : RUDY JANSEN TAKALAMINGAN. dkk
17 — 0
Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROP.SULUT cq WALIKOTA MANADO
Terbanding/Penggugat : RUDY JANSEN TAKALAMINGAN. dkk
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI cq. MENTERI KESEHATAN RI cq. BADANLAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR M JAMIL PADANG vs dr. NOVERIAL, SP. OT,
71 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANDI MUFRIDA FEBRIYANTI BASO LEWA, DKKVSPEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN R.I. cq.BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT (BPKP PUSAT), DKK
PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN Rll. cq.BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PUSAT (BPKP PUSAT), berkedudukan diJalan Pramuka, Nomor 33, Jakarta Timur, diwakili oleh Prof.Mardiasmo, Ak. M.B.A., Ph.D. selaku Kepala BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalamHalaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 3165 K/Pdt/2017hal ini memberi kKuasa kepada Triyono Haryanto, S.H., M.H.
Andi Mulyana,maka dibuatlah Surat Keterangan Satu Nama yang ditanda tangani olehLurah Gusung tertanggal 24 Januari 2012 dengan Nomor surat474/008/KGS/I/2012:Bahwa dilibatkannya Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq.
Terbanding/Penggugat : Dr. Mieke Sumira
Turut Terbanding/Tergugat : dr. Ibrahim Ginting, Sp., Jp.
93 — 15
Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI
Terbanding/Penggugat : Dr. Mieke Sumira
Turut Terbanding/Tergugat : dr. Ibrahim Ginting, Sp., Jp.
Yulinar Fatima Butir
Tergugat:
1.Habibullah
2.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR Cq. KEPALA DESA RANAH BARU
3.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR
73 — 29
Penggugat:
Yulinar Fatima Butir
Tergugat:
1.Habibullah
2.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR Cq. KEPALA DESA RANAH BARU
3.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR
108 — 56
Galileo Manalu Lawan Pemerintah RI cq Menteri KLHK RI cq PT RESTORASI EKOSISTIM INDONESIA PUSAT Cq PT RESTORASI EKOSISTIM INDONESIA CABANG JAMBI CQ JAMBI
63 — 21
.- Terbanding : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara, Cq Bupati Kolaka, Cq. Panitia Pemilihan Kepala Desa Petudua,dkk.
Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur SulawesiTenggara, Cq Bupati Kolaka, Cq. Panitia PemilihanKepala Desa Petudua, yang beralamat di DesaPetudua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka,sebagai Terbanding semula Tergugat ;2.
Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur SulawesiTenggara, Cq. Bupati Kolaka, Cq.
79 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH RI Cq MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Cq PT NUSANTARA II Cq PT TEMBAKAU DELI MEDIKA Cq RSU BANGKATAN tersebut;
PEMERINTAH RI Cq MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Cq PT NUSANTARA II Cq PT TEMBAKAU DELI MEDIKA Cq RSU BANGKATAN VS ADE GUSTINA, Amk
membayar hakhak Para Penggugat uang pesangon sebesar 2x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: Pemerintah
RI Cq Menteri Badan Usaha Milik Negara Cq PTNusantara Il Cq PT Tembakau Deli Medika Cq RSU Bangkatan tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalamtingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PELIPUS LANKARI ; YOSAFAT MAARANG ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq.BUPATI KEPALA DAERAH ALOR DI KALABAHI, dkk
PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA BADANPERTANAHAN NUSA TENGGARA TIMUR, Cq.
149 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq, GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ; LARASATI TRIPOMO ; Dkk vs. PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
PIET FAR-FARMelawanPEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA cq. GUBERNUR PROPINSI MALUKU DI AMBON cq. BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
47 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
GIRI JALADHI WANA ; PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN CQ. WALIKOTA BANJARMASIN (DAHULU WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJARMASIN
YANA NABA
Termohon:
1.Kepolisian Resor Bolaang Mongondow
2.Kejaksaan Negeri Kotamobagu
3.Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan
181 — 49
Pemohon:
YANA NABA
Termohon:
1.Kepolisian Resor Bolaang Mongondow
2.Kejaksaan Negeri Kotamobagu
3.Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan
135 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) ; PEMERINTAH RI. cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA ; PT. CITRA MARGA NUSAPALA PERSADA Tbk. ; TIM PENGELOLA SEMENTARA (TPS) BANK YAMA- BBKU
72 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR MALUKU, dan kawan-kawandanJACOB WAAS, dan kawan-kawan
PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI CqGUBERNUR MALUKU, berkedudukan di Jalan Pattimura No.1dalam hal ini memberi kuasa kepada Ny. Maritje Lopulalan, S.H.
MESAK MOIFILIT
Tergugat:
Pemerintah RI Cq Menteri ESDM RI Cq PT Pertamina Cq PT Pertamina EP Asset empat Sorong Papua
111 — 64
Penggugat:
MESAK MOIFILIT
Tergugat:
Pemerintah RI Cq Menteri ESDM RI Cq PT Pertamina Cq PT Pertamina EP Asset empat Sorong Papua
116 — 30
PEMERINTAH RI CQ MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL CQ KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI GORONTALO CQ KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO, DKK
320 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH RI Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI Cq. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI, tersebut;
PEMERINTAH RI Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI Cq. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI VS TIM KURATOR PT. BANJAR INTAN MANDIRI (DALAM PAILIT):
Tergugat:
1.PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI PIDIE cq KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PIDIE
2.PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAN NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI KABUPATEN PIDIE
98 — 20
ALENG JAYA
Tergugat:
1.PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI PIDIE cq KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PIDIE
2.PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAN NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI KABUPATEN PIDIE
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yayasan Pendidikan Cendana; Nyonya Halimah; Tuan Heldi; Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur KDH TK.I Riau cq. Walikotamadya KDH. Cq. Camat Rumbai