harusmendapat persetujuan dari rakyat melalui DPR selaku wakil rakyat;bukan ditentukan secara langsung oleh Lembaga Eksekutif yangmengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah (PP);Bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah persamaanrakyat dihadapan hukum (Equality before the law), maka sudahsemestinya dibentuk sistem perundangan dalam hal ini PeraturanPemerintah (PP) yang secara tegas dan merata mengatur batasusia pensiun bagi seluruh Pegawai Negeri, untuk menghindaritumpang tindih kewenangan dan polemik

Dicky, ( akandi lampirkan dalam memori);Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 129/PID/2020/PT.KPGBahwa apa yang telah di uraikan di atas,telah terlinat bahwa adanyadisparitas yang sangat nyata dalam penjatuhan Putusan terhadap Perkarayang sama, dan hal tersebut adalah tidak di benarkan oleh karena ituPengadilan Tinggi sebagai Judex Factie dan Judex Juri dalam perkara aquo, harus meluruskan putusan yang tidak bersesuaian ini agar janganmenjadi polemik di tengah masyarakat.Bahwa oleh karena Itu kami selaku

baliho selesai dicetak selanjutnya pada hariSenin tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 20.00 WIB dipasang di pertigaanjalan Damai Mudal Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Slemandimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan mudah dilihat olehsetiap orang;Bahwa selanjutnya tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 13.30 WIB, baliho milikterdakwa tersebut dicopot/diturunkan oleh Satuan Polisi Pamong Prajakabupaten Sleman dikarenakan dalam baliho itu terdapat beberapapernyataan yang dapat menimbulkan polemik

kenyataan; dan terdakwa dianggap tidaktepat untuk menafsirkan ayat al Quran;Bahwa terdakwa dianggap tidak tepat untuk menafsirkan ayat al Qurankarena tidak mempunyai kontek hanya membaca saja tanpa mencarisumber sumber ilmu yang lain sehingga menjadi salah arti;Bahwa semua orang boleh mempunyai pemikiran akan tetapi harusmencari Sumber sumber ilmu yang benar tidak diperbolehkan langsungmengambil kesimpulan sendiri tanpa berdiskusi dengan orang yangdianggap lebih tahu sehingga tidak menimbulkan polemik

untukpemasangan 2 (dua) baliho yang draft/file kalimatnya sebagai berikut:Waspadai pembodohan lewat hoaxhoax ini : Adam (dalam Al Quran) adalah seorang nabi;v Adam dan Hawa tercipta tanpa ayah dan ibu;Y Dosa Adam adalah memakan buah Khuldi; Nabi IsaAS tercipta tanpa ayahBahwa pada tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 13.30 wib, baliho milikterdakwa tersebut dicopot / diturunkan oleh petugas Satuan Polisi PamongPraja Kabupaten Sleman dikarenakan dalam baliho itu terdapat beberapapernyataan yang dapat menimbulkan polemik

Majelis Hakim menilai dalamperspektif sosiologi hukum keluarga disebut perilaku menyimpang (SoerjonoSoekanto, dalam bukunya Pengantar Sosiologi Keluarga, Rineka Cipta, Jakarta, him22) perilaku menyimpang yang dilakukan Penggugat kepada suaminya dan perilakusesat yang dilakukan Tergugat kepada istrinya, kedewasaan berpikir danbertindakmasih belum mampu dikendalikan oleh keduanya dan pada saat yang sama paraorangtua tidak mengambil jalan tengah sebagai mediator dan fasilitator dalammenyelesaikan polemik

(bukti P1);Bahwa sesudah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersamasebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 4(empat) tahun;Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke rumah panggungmilik Penggugat dan Tergugat dan sambil membangun rumah permanenyang sekarang ini sampai tahun 2010, karena Tergugat sudah kurang lebih2 (dua) tahun lamanya meninggalkan Penggugat;Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniaiketurunan/anak, hal ini memunculkan polemik

Misran bin Tandang hanya untuk tahun2003) bersamasama dengan anggota DPRD lainnya serta unsur Pimpinantelah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran sekretariat DPRDKabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, sehingga saat pembahasan anggaran bersama Tim AsistensiAnggaran Eksekutif terjadi polemik, namun Tim Panitia Anggaran tetapHal. 7 dari 81hal. Put. No. 2021 K/Pid.

Tanjung Jabung Timurtahun 2003 bersamasama dengan anggota DPRD lainnya serta unsurPimpinan telah merencanakan Anggaran bagi Pos Mata AnggaranSekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku, sehingga saat pembahasan Anggaranbersama Tim Asistensi Anggaran Eksekutif terjadi polemik, namun TimPanitia Anggaran tetap mempertahankan/memaksakan agar rencanaanggaran sekretariat DPRD dapat ditetapkan menjadi APBD untuk TA.2002 ;Bahwa di dalam PERDA Kabupaten Tanjung

Misran bin Tandang Hanya untuk tahun2003) bersamasama dengan anggota DPRD lainnya serta unsur Pimpinantelah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran sekretariat DPRDKabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, sehingga saat pembahasan Anggaran bersama Tim AsistensiAnggaran Eksekutif terjadi polemik, namun Tim Panitia Anggaran tetapmempertahankan/memaksakan agar rencana anggaran sekretariat DPRDdapat ditetapkan menjadi APBD untuk TA. 2002 ; Bahwa anggaran rutin

Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai denganketentuan yang berlaku, sehingga saat pembahasan anggaran bersama TimAsistensi Anggaran Eksekutif terjadi polemik, namun Tim Panitia Anggarantetap mempertahankan/memaksakan agar rencana anggaran sekretariatDPRD dapat ditetapbkan menjadi APBD untuk TA. 2002 ;Bahwa di dalam PERDA Kabupaten.

tahun1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sertadakwaan kedua melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Bahwa kedua dakwaan itu pada intinya telah menuduh Pemohonbanding/para Terdakwa telah membuat/merencanakan Anggaran bagi posmata anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yangtidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga saat pembahasananggaran bersama Tim Asistensi Eksekutif terjadi polemik

Bahwa dari uraianuraian di atas, Pemohonberkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah satusatunyajalan untuk mengakhiri semua polemik yang terjadi dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon;9.

huruf(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon danTermohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dariMajelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohonuntuk tetap bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga menyetujui dengankeputusan Pemohon, keadaan mana mengindikasikan bahwa polemik

setelah hidup berumah tangga; bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai nelayan danmemiliki penghasilan yang cukup untuk hidup berumah tangga; bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai priatidak ada larangan syari untuk melangsungkan pernikahan; Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) daripermohonan Pemohon yang memohon diberikan dispensasi untukmenikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dipertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa persoalan nikah di bawah umurmemunculkan polemik

diakuloleh TERGUGAT berdasarkan SURAT PERNYATAAN tertanggal 17 Juni2014 dan disahkan oleh NOTARIS PUTU CHANDRA, Notaris diDenpasar;Bahwa kebenaran mengenai jualbeli dan dibelinya kembali Atas sebidangtanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1376/Desa DanginpuriKlod, terletak di propinsi Bali, kota Denpasar, kecamatan Denpasar Timur,desa Danginpuri Klod, Surat Ukur No. 56/Denginpuri Klod/2000, tanggal 18Desember 2000 masih atas nama SUAMI PENGGUGATITUAN HAJISHAHABUDIN (ALMARHUM) telah melalui polemik

setiap bulannya untuk 3 (tiga) orang anaknyatersebut ;Menimbang, bahwa terhadap seluruh tuntutan/gugat balik Penggugattersebut di atas maka majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;1. mengenai gugatan Penggugat agar Hak Asuh terhadap 2 (dua)orang anak mereka yang bernama xxx, tempat tanggal lahir di Rengat,20 Oktober 2007 agar diserahkan kepada Penggugat, maka majelisberpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak merasa keberatandengan tuntutan Penggugat tersebut (artinya tidak menjadi polemik

Tedi Herdiana, SE. pro aktif hadir di perusahaan untukmenyelesaikan permasalahan tersebut secara internal, bukannya malah justrumenghindar;Bahwa dengan adanya pengaduan serta permohonan mediasi pada DISNAKERadalah atas kemauan Penggugat sendiri, maka untuk menghindari sikap yang salingtuduh menuduh dan polemik yang berkepanjangan, maka perusahaan mengambilsikap, masalah perkara pengaduan/pelaporan dari Tergugat, pada Disnaker,Penggugat/Perusahaan siap mengikuti apa yang menjadi Keputusan melalui

Bahwa terhadap permasalahan tidak diberikannya nafkah wajib tersebutsering kali menjadi polemik pertengkaran antara Penggugat denganTergugat, karena penghasilan yang Tergugat terima dari Pekerjannyasebagi Karyawan xxxxxx tidak pernah diberikan kepada Penggugat;8.

dan sejaksaat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan disampingitu berdasarkan keterangan keluarga Penggugat, permasalahan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaannamun tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, dan Pemberi Keteranganyang merupakan kakak ipar Penggugat, yang biasanya sangat menginginkan rumahtangganya tetap harmonis, telah pula mengemukakan pendapatnya setelahmemperhatikan secara seksama kualitas polemik

Bahwa pihak keluarga Penggugat berupaya untuk merukunkan danmembicarakan polemik persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugatnamun upaya tersebut tidak berhasil;Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 1576/Padt.G/2020/PA.Sdn6.

Bahwa meskipun putusan serta merta telah diatur didalam Pasal 180 Ayat1 HIR, akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah, olehkarena itu Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3Tahun 2000 agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta, karenaakan menimbulkan polemik terhadap putusan tersebut, oleh karena ituputusan serta merta haruslah ditolak atau tidak dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat

Selaindaripada itu untuk tidak menjadi polemik yang mengganggu kinerjaTermohon;Bahwa untuk menjalankan amanat UndangUndang Nomor. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan dan Untuk memenuhi amanat Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka demi adanya Kepastian Hukumguna menyelesaikan permasalahan sebagaimana tindakan Termohon yangjuga dibenarkan oleh UUAP Nomor. 30 Tahun 2014 Termohon juga melaluiKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq.

Ketua Majelis Hakimyang memeriksa Permohonan aquo, maka dengan ini Termohon denganpertimbangan untuk tidak menjadi polemik seperti antara Termohon denganDPRD Kabupaten Bima, Termohon juga memohonkan kiranya PutusanHalaman 23Penetapan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menyatakansebagai berikut:1.2.1.7Menerima Jawaban/Tanggapan Termohon seluruhnya;Menyatakan Menetapkan/Tindakan Termohon terhadap adanya ObyekPermohonanll dan Obyek Permohonan Ill adalah sah menurutPeraturan Perundang Undangan

Tana Toraja yang ditujukan kepada Kapolres TanaToraja, No.570/304/53.09/2008, tanggal 12 Mei 2008, Perihal LaporanHasil Penelitian);Bahwa dalam jawab menjawab baik ditingkat Pengadilan NegeriMakale, Pengadilan Tinggi Makassar, Mahkamah Agung permasalahanGelar Tanah objek sengketa menjadi polemik hukum, sehingga jikaMajelis Hakim PK tidak menegaskan Gelar Tanah Objek sengketaapakah sesuai dalil gugatan adalah bergelar TOKERAN ULU atauHal 9 dari 16 hal Put.Nomor :308/PDT/2019/PT.MKS12.13.sesuai dalil

menjalani ikatan perkawinan.Bahwa terhadap permasalahan yang dialami penggugat dan tergugatsaat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat darimajelis hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernahada upaya damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubahpendirian penggugat untuk tetap bercerai dengan tergugat, terlebihkeluarga kedua belah pihak dipersidangan menyatakan sudah tidaksanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat, keadaan manamengindikasikan bahwa polemik

agar bendera dan lambang daerah Aceh disesuaikan dengan berbagai entitas budaya, keberagaman daerah dankeislaman, dan telah terjadi berbagai gerakan penolakan terhadap Qanuntersebut di Aceh karena tidak sesuai dengan kehendak mayoritasmasyarakat Aceh yang Para Pemohon juga termasuk di dalam orang yangdi rugikan atas pemberlakuan Qanun tersebut dengan di abaikannyaaspirasi dari Para Pemohon, yang materinya serupa dengan yang di mohonkan dalam Permohonan ini;Bahwa qanun tersebut juga telah menjadi polemik

Bahwa dali dan argumentasi pemohon yang menyebutkan bahwaQanun Aceh No.3 Tahun 2013 a quo telah menjadi polemik politikantara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat terkait materi Qanuna quo supaya disesuaikan dengan entitas budaya sejarah dan nilai nilaiIslam yang dianut di Aceh, alasan tersebut menurut hemat Termohon IIadalah persepsi dan penafsiran dan sudut pandang yang berbeda dalammelihat realitas budaya dan keinginan masyarakat Aceh, dimana secararesmi dan representatatif keinginan a quo