Banding dengan nilai ekspor sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang sebesarRp.11.979.907.058,00 tersebut adalah penjualan lokal yang harus dikenakan PPN 10%, namunTerbanding tidak dapat membuktikan bahwa penjualan tersebut dilakukan kepada siapa;MenimbangMengingatMemutuskanbahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 16 Tahun 2000 dalam Penjelasannya disebutkan :Pendapat dan simpulan

berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang selama initinggal di rumah orang tua Tergugat; bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat tidak ada masalah; bahwa selama ini Penggugat kerja ke Sumatera sejak sekitar 6 tahunyang lalu, saksi kadang bertemu Penggugat saat lebaran; bahwa sekarang Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat; bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun lagi denganTergugat, namun tidak berhasil;Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan

yang intinysa tetappada gugatan, Tergugat juga menyampaikan simpulan yang intinya keberatanatas gugatan Penggugat karena selama ini tidak ada masalah, dan pihakpihakberperkara mohon putusan;Him. 6 dari 12 hlm.

Putusan No. 1655/Pdt.G/2017/PA.Pas. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalahPenggugat cemburu karena Tergugat mempunyai hubungan denganwanita lain, tetapi saksi tidak tahu siapa nama perempuan tersebut; bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun lagi denganTergugat, namun tidak berhasil;Bahwa Tergugat tidak menyatakan keberatan atas keterangan saksisaksi tersebut dan mencukupkan dengan bukti Penggugat tersebut;Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan yang intinya tetappada

gugatan, dan Tergugat telah menyampaikan simpulan yang intinya tidakkeberatan atas gugatan Penggugat tersebut;Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimanatelah diuraikan tersebut;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat danTergugat datang menghadap sidang, Majelis Hakim

Akhirnya, pergugat pulang ke rumahnenek penggugat sejak awal Juli 2018 hingga sekarang sudah 9 bulanlamanya, dan selama itu, antara penggugat dan tergugat sudah tidakpernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;Bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut, penggugat dantergugat telah membenarkannya, dan selanjutnya penggugat menyatakansudah mencukupkan buktibuktinya;Bahwa terakhir, penggugat telah mengajukan simpulan yang padapokoknya adalah penggugat tetap berkeinginan untuk

bercerai dari tergugat,demikian pula, tergugat telah mengajukan simpulan yang pada pokoknya adalahtergugat tidak keberatan untuk bercerai dari penggugat.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PT SMG" BB2440/2020/NNF berupa 1 (Satu) buah tube plastik berisi urinesebanyak 43 ml.Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut makadiperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :7 BB2439/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan POSITIFMETAMFETAMINA;7 BB2440/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan POSITIFMETAMFETAMINA.Sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu)dengan nomor

oleh WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si selaku KepalaBidang Laboratorium Forensik Semarang dalam sumpah jabatan yangmenerangkan:7 BB2439/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yangdiisolasi warna hitam dan dilakban warna kuning didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip berisi Serbuk kristal dengan berat bersihserbuk kristal 0,31122 gram;" BB2440/2020/NNF berupa 1 (Satu) buah tube plastik berisi urinesebanyak 43 ml.Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut makadiperoleh simpulan

ekspor yang dilaporkan olehPemohon Banding dengan nilai ekspor sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang sebesarRp.6.553.352.440,00 tersebut adalah penjualan lokal yang harus dikenakan PPN 10%,namun Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa penjualan tersebut dilakukan kepadasiapa;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 dalam Penjelasannya disebutkan :Pendapat dan simpulan

dia yang harusmembuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, Barang siapa, yang mengatakan iamempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknyaitu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan,Pendapat dan Simpulan

oranganak; bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya; bahwa pertengkaran tersebut terjadi sejak 6 bulan yang lalu; bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurangselama 2 bulan;Bahwa Tergugat tidak menyatakan keberatan atas keterangan saksisaksi tersebut;Bahwa Tergugat tidak mengajukan buktibukti, meskipun telah diberikesempatan untuk mengajukan buktibukti di persidangan;Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan

yang intinya tetappada gugatan, dan Tergugat telah menyampaikan simpulan yang intinyakeberatan atas gugatan Penggugat dan menginginkan rumah tangga rukun lagi;Him. 5 dari 11 hlm.

Menyimpulkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara danmelakukan ekspose atas hasil penghitungan kerugian keuangan negaradengan Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang ;Kemudian dihadapkan dengan faktual dan kebenaran materil yang akandicapai dalam hukum pidana dalam perkara yang diaudit Tergugat tersebut,maka terbaca jelas simpulan audit yang dilakukan Tergugat adalah kelirudan hal ini akan dibuktikan dalam uraian selanjutnya;5.

Penggugat yang dibuat Penyidik), tanpa menguraikan secara rinci kapankedudukan/jabatan tersebut diperoleh dan bagaimana tanggung jawabsebelum dan/atau sesudah kedudukan/jabatan tersebut didapat, sehinggadalam konteks ini simpulan Tergugat dalam obyek sengketa adalah keliru,sebab semua tanggung jawab sebelum jabatan tersebut diperolehPenggugat disimpulkan pula menjadi tanggung jawab Penggugat, jelasnyasebagaimana terurai dalam uraian selanjutnya ;2.

Putusan No. 1413/Pdt.G/2017/PA Pas. bahwa saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan denganperempuan lain bernama Mus, perempuan yang sudah bersuami,berasal dari Dusun Sambing, Desa Sedarum; bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun lagi denganTergugat, namun tidak berhasil;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil bantahan, Tergugat telah diberikesempatan untuk mengajukan buktibukti, akan tetapi Tergugat menyatakantidak mengajukan buktibukti di persidangan;Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan

yang intinya tetappada gugatan, dan Tergugat telah menyampaikan simpulan yang intinyakeberatan atas gugatan Penggugat tersebut;Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimanatelah diuraikan tersebut;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat danTergugat datang menghadap sidang

juga mengetahui pernah terjadi perselisinan danpertengkaran masalah uang sekolah anak dan anak Penggugat danTergugat yang kelas 3 SMP tidak boleh sekolah; bahwa Penggugat bekerja sendiri sebagai pembantu rumahtangga; bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat danTergugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa Tergugat tidak mengajukan buktibukti untuk meneguhkan dalildalil bantahannya, meskipun telah diberi Kesempatan oleh Majelis Hakim;Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan

yang intinya tetappada gugatan;Bahwa Tergugat telah menyampaikan simpulan yang intinya tetapkeberatan atas gugatan perceraian Penggugat;Him. 5 dari 12 hlm.

Pasal 163 RIB/HIR, Barang siapa, yang mengatakania mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkanMemperhatikanMengingatMemutuskanhaknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harusmembuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannyadisebutkan, Pendapat dan Simpulan

equalisasi dengan koreksi Peredaran Usaha sebesar USD9,671.49 di PPhBadan Tahun Pajak 2010 (periode pembukuan 1 Agustus 2009 sampai dengan 31 Juli 2010);bahwa atas koreksi Peredaran Usaha sebesar USD9,671.49, Pemohon Banding telah mengajukan banding kePengadilan Pajak dan telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor:Put.52306/PP/M.1A/15/2014 yang telah diucapkan tanggal 5 Mei 2014, dengan amar putusan "Mengabulkanseluruhnya permohonan banding Pemohon Banding" dengan simpulan

olehPemohon Banding dengan nilai ekspor sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang sebesarRp.4.247.341.257,00 tersebut adalah penjualan lokal yang harus dikenakan PPN 10%, namunMenimbangMengingatMemutuskanTerbanding tidak dapat membuktikan bahwa penjualan tersebut dilakukan kepada siapa;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 16 Tahun 2000 dalam Penjelasannya disebutkan :Pendapat dan simpulan

. : 958/NNF/IV/2015,tanggal 23 April 2015, dengan ke simpulan sebagai berikut : Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putihtransparan berdasarkan hasil pengujian Jlaboratorium mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 LampiranUndangUndang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika) ; Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba An. terdakwa 1. Tri SandiPutra Diansyah Al.

Makassar, Nomor Lab. : 958/NNF/IV/2015,tanggal 23 April 2015, dengan ke simpulan sebagai berikut : Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putihtransparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 LampiranUndangUndang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika) ; Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba An. terdakwa 1. Tri SandiPutra Diansyah Al.

Makassar, Nomor Lab. : 958/NNF/IV/2015,tanggal 23 April 2015, dengan ke simpulan sebagai berikut : Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putihtransparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN.Pal. Halaman 6 dari 25 Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 LampiranUndangUndang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika) ;Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba An. terdakwa 1.

Makassar, Nomor Lab. : 958/NNF/IV/2015, tanggal 23 April 2015, denganke simpulan sebagai berikut : Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putihtransparan berdasarkan hasil pengujian Jlaboratorium mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 LampiranUndangUndang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika) ; Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba An. terdakwa 1. Tri SandiPutra Diansyah Al.

Makassar, Nomor Lab. : 958/NNF/IV/2015, tanggal 23 April 2015, denganke simpulan sebagai berikut : Sampel tersebut diatas berdasarkan hasil uji bahwa serbuk Kristal putihtransparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandungMetamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urt. 61 LampiranUndangUndang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika) ; Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba An. terdakwa 1. Tri SandiPutra Diansyah Al.

dia yang harusmembuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, Barang siapa, yang mengatakania mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkanhaknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harusmembuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannyadisebutkan, Pendapat dan Simpulan

dia yang harusmembuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, Barang siapa, yang mengatakania mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkanhaknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harusmembuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannyadisebutkan, Pendapat dan Simpulan

ekspor yangdilaporkan oleh Pemohon Banding dengan nilai ekspor sesuaiPemberitahuan Ekspor Barang sebesar Rp.2.263.889.790,00 tersebutadalah penjualan lokal yang harus dikenakan PPN 10%, namunTerbanding tidak dapat membuktikan bahwa penjualan tersebutdilakukan kepada siapa.bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undangundang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun2000 dalam Penjelasannya disebutkan :Pendapat dan simpulan

pemungutan PPh Pasal 22;bahwa namun demikian, karena Terbanding yang mendalilkan bahwa suplier PemolBanding adalah sebagai pedagang pengumpul, maka Terbandinglah yang hamembuktikan.bahwa sampai dengan sidang ini dicukupkan, Terbanding tidak dapat membuktikan baksuplier Pemohon Banding adalah pedagang pengumpul.menimbangmenimbangmenimbangmengingatbahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UndangUndang no 16 Tah1983 tentang KUP sttd UndangUndang no.28 tahun 2007 dalpenjelasannya disebutkan;Pendapat dan Simpulan

menetapkan terdapat kelebihanpembayaran pajak PPN Masa Pajak April 2009 sebesar (Rp1.886.780.758,00);bahwa Majelis berpendapat adanya kekeliruan yang dilakukan Tergugat tersebutmengakibatkan Penggugat terlambat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajakuntuk PPN Masa Pajak April 2009, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007;bahwa terkait dengan simpulan