Ditemukan 1403 data
IMRAN ARIMAS
Termohon:
KAPOLRI Cq POLDA Gorontalo Cq POLRES Gorontalo Cq Satuan Reserse Kriminal Polres Gorontalo
105 — 59
Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Sp.Sidik/101.b/V/2019/Reskrim, Tanggal 29 Mei 2019.23.Bahwa bersamaan dengan surat yang di sampaikan Oleh TERMOHONKepada PEMOHON dilampirkan surat Ketetapan NomorSP.Tap/124/V/2019 tentang Penghentian Penyidikan dan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : SP. Sidik/101.b/V/2019/Reskrim;24.Bahwa surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 tentangPenghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor : SP.
jelas merupakan bentuk kekeliruan yang dilakukan olehTERMOHON yang dapat menyebabkan proses penyidikan cacathukum sehingga penerbitan Penghentian Penyidikan denganproses yang cacat hukum tersebut dapat mengakibatkan TidakSah;Bahwaberdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepantasnyalahsurat ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 Tentang PenghentianPenyidikan yang dikeluarkan Oleh TERMOHON dinyatakan TidakSah;25.Bahwa terdapat keanehan dan kejanggalan atas surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik
Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/97/V/2019/Reskrim tanggal10 Mei 2019d. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor:B/101/V/2019/Reskrim, tanggal 10 Mei 2019e.
Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 101.b / V /2019 / Reskrim, tanggal 29 Mei 2019;c. Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 tanggal 29 Mei 2019tentang Penghentian Penyidikan;d. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorB/480/V/2019/Reskrim tanggal 29 Mei 2019 Kepada :1). Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara;2). Tersangka Sdri. WISHE PANGEMANAN;3). Pelapor an.
menurut hukum, sedangkan terhadap petitum Permohonan Pemohonselain dan selebinnya Hakim berpendapat petitum tersebut merupakan petitumHalaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Lboyang sifatnya assesoir terhadap petitum pokok ini, sehingga apabila petitumpokok ditolak maka petitum selain dan selebihnya harus pula ditolak begitu pulasebaliknya ;Menimbang bahwa dalam positanya, Pemohon mendalilkan terdapatkeanehan dan kejanggalan atas surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :SP.Sidik
WAWAN POU
Termohon:
Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Gorontalo
102 — 83
Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/108/V/2019/Reskrimtanggal 23 Mei 2019;b. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor:B/111/V/2019/Reskrim, tanggal 23 Mei 2019;c.
Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 111.b /V / 2019 / Reskrim tanggal 19 Juni 2019;2).
Menetapkan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :SP.Sidik/111.b/VI/2019/Reskrim tanggal 19 Juni 2019 yang dikeluarkanoleh TERMOHON adalah SAH menurut hukum;4.
untuk membuktikan dalildalil sangkalannyaTermohon telah mengajukan bukti Suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.Laporan Polisi Nomor : LP/176/V/2019/SPKTRES GTLO, Tanggal 23 Mei 2019,Pelapor Wawan Pou, diberi tanda T.1;Laporan Gelar Perkara Peningkatan Penyidikan Tanggal 23 Mei 2019, diberitanda T.2;Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NOMOR: B/111/V/2019/RESKRIM,tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda T.3;Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK
DAVI
Termohon:
PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR
30 — 11
Medan Timur, tanggal 24 Juli 2019 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/213/III/2019, tanggal 21 Maret 2019, haltersebut terlihat secara jelas dan nyata dalam Surat Perintah PenahananNomor : SP.Han/42/III.2019/Reskrim, tanggal 28 Maret 2019 dan SuratNomor : B/37/III/2019/Reskrim, tanggal 27 Maret 2019, PerihalPemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang diterbitkan danditandatangani Termohon;3.
Bahwa setelah Termohon menerima Laporan/Pengaduan dari Pelaporatas nama SINSIRIA tersebut selanjutnya Termohon menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/632/VII/2018/Reskrim tanggal 24Juli 2018 untuk melakukan penyidikan dan selanjutnya Termohonmelakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi yang berhubungandengan terjadinya peristiwa pidana yang dilaporkan oleh PelaporSINSIRIA tersebut..
Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/632/VII/2018/Reskrim, tanggal 24 Juli 2018, yang telahHalaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Pra/2019/PN Mdndinazegelen dan diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda Bukti T2.. Foto copy keadaan luka pada bagian tubuh korban, yang telahdinazegelen dan diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda Bukti T3..
Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/213/III/2019/Reskrim, tanggal 21 Maret 2019, yang telahdinazegelen dan diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda Bukti T18.19.Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.
permulaan atau pemulaan yang cukup adalah alat bukti yangtersebut dalam pasal 184 UndangUndang No.8 tahun 1981 tetnang KUHAP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan adanyalaporan polisi (bukti T.1) dan bukti T.2 tentang surat perintah penyidikan, buktipermintaan Visum et Repertum dan Visum et Repertum atas nama Sinsiria danNg Min Ing merupakan bukti bukti yang cukup sebagai dasar menetapkanpemohon sebagai Tersangka;Menimbang, bahwa bukti T.18 tentang Surat Printah PenyidikanNomor :SP.SIDIK
HENDREW SASTRA HUSNANDAR
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
45 — 55
TENTANG EKSEPSI :
- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima ;
TENTANG POKOK PERKARA ;
- Mengabulkan permohonan Praperadilan untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/825/X/RES.1.9./2023/Dittipideksus, tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan TERMOHON adalah tidak sah;
- Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/01/I/RES.1.9./2024/Dittipideksus tanggal 11 Januari 2024
113 — 31
Bahwa Termohon selanjutnya melaksanakan tindakan penyidikanSetelahberdasarkan Laporan polisi nomor : LP/A/168/V/2014/Jateng/Res.Bms tertanggal 6 Mei 2014 ; surat perintah tugas nomor :Sp.Gas/445.a/V/2014/Reskrim tertanggal 6 Mei 2014 dan Suratperintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/445.b/V/2014/Reskrimtanggal 6 Mei 2014.Bahwa pada saat dilakukan penyidikan, selanjutnya Termohondapat menyimpulkan / menetapkan bahwa pemohon sebagaitersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup berupaLaporan Polisi,
Menetapkan bahwa Penetapan Tersangka kepada Pemohonberdasarkan Surat Perintah penyidikan nomor : Sp.Sidik/445.b/V/2014/Reskrim tanggal 6 Mei 2014 adalah sah menurut hukum.3.
Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/445.b/V/2014/Reskrim tanggal 6 Mei 2014 (bukti T6).7. Foto copy Surat Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara keBPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor : B/519/IV/2014/Res. Bms, tanggal 7April 2014 (bukti T7).8. Foto copy Risalah Hasil Pemaparan Perkara dari BPKP Provinsi JawaTengah tanggal 21 April 2014 (bukti T8).9. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 6 Mei 2014 (bukti T9).10.
ini berdasarkan surat permintaanyang diterbitkan oleh Polres Banyumas pada tahap Penyidikan.Selanjutnya Termohon melaksanakan gelar perkara pada tanggal 6 Mei 2014dengan menyimpulkan bahwa perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahappenyidikan dan Termohon juga melaksanakan tindakan penyidikan berdasarkanLaporan polisi nomor : LP/A/168/V/2014/Jateng/Res.Bms tertanggal 6 Mei 2014 ;surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/445.a/V/2014/Reskrim tertanggal 6 Mei 2014dan Surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik
bukti permulaanyang cukup berupa Laporan Polisi, keterangan saksisaksi yang telah dituangkandalam BAP saksi, alat bukti petunjuk berupa persesuaian antara keterangan saksidan barang bukti, serta keterangan ahli dan lebih ditegaskan lagi dengan laporanHasil Audit yang dikeluarkan oleh BPKP Prov.Jawa Tengah, sehingga Termohonmemohon kepada Hakim untuk menyatakan menolak permohonan PraperadilanPemohon dan menetapkan bahwa Penetapan Tersangka kepada Pemohonberdasarkan Surat Perintah penyidikan nomor : Sp.Sidik
JOHNY BOENJAMIN
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
71 — 38
:SP.Lidik/802/III/2009/Reskrim tanggal 26 Maret 2009, melakukanpenyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/774/V/2011/Reskrim tanggal 27 Maret 2009, Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik/814/III/2009/Reskrim tanggal 28 Mei 2011, Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/2063/X/2014/Reskrim tanggal 20 Oktober 2014,Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/503/IV/2015/Reskrim tanggal 23April 2015, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1087/V1/2016/Reskrimtanggal 8 Juni 2016, Surat
Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/2054/IX/2016/Reskrim tanggal 7 September 2016, Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/2710/X1I/2016/Reskrim tanggal 9 Nopember 2016,dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/109/I/2017/Reskrim tanggal 11Januari 2017;3.
143 — 83
hak tanah Pelapor SHM No. 414 tanggal 2 Desember 1981, SHM No.864 tanggal 23 Mei 1997 dan SHM No. 1360 tanggal 30 Agustus 2005 ;Bahwa adapun SHM No. 1869 diduga palsu karena, dasar penerbitanSHM 1989 adalah Grant Sultan No. 699 yang menurut bagianPertanahan Kesultanan Deli menjelaskan tidak pernah menerbitkan GrantSultan No. 699 di lokasi tanah tersebut.Bahwa selanjutnya atas Laporan Polisi yang dibuat Pelapor tersebut,Termohon melakukan proses penyidikan dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik
/491/IX/2013/Ditreskrimum tanggal 17September 2013, dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor :SP.Sidik/491.a/X1V2013/Ditreskrimum tanggal 2 Desember 2013.Bahwa selanjutnya penyidikan laporan polisi Pelapor tersebut telahdiberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan suratNomor : K/302/VIIV2014/Ditreskrimum tanggal 12 Agustus 2014 untuktersangka GUNAWAN alias GUNAWAN, EDISON, SH, M.Hum ( BPNKota Medan ) dan H.
Bukti T 2 : Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/491/IX/2013/Ditreskrimum tanggal 17 September2013;3.
Sumatera Utara Nomor : B6071/N.2.4/Ep.1/09/2014 tanggal 29 September 2014Foto copy Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utarakepada Kapolda Sumatera Utara Nomor B331/N.2.4/Ep.1/01/2015 tanggal 21 Januari 2015Foto copy Notulen Gelar Perkara tanggal 16 Desember2015;Halaman 16 dari 21 Putusan No. 16/Pra.Pid/2016/PN.Mdn16.17.18.19.20.21.22.23.Bukti T 16Bukti T 17Bukti T 18Bukti T 19Bukti T 20Bukti T 21Bukti T22Bukti T23Menimbang,persidangan;Menimbang,Foto copy Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor : SP.Sidik
SARBJIT KAUR
Termohon:
KEPOLISIAN RESORT METROPOLITAN JAKARTA UTARA
116 — 80
Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum atas SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/497/IX/201/1X/2017/Reskrim tanggal September 2017 yang dikeluarkan olehTERMOHON;4. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan;Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 06/Pra.Per/2018/PN.Jkt.Utr.al/n.
TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON.Bahwa inti pokok permohonan adalah :1.DeMenerima permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;Menyatakan penetapan tersangka atas diri PEMOHON tidak sahsecara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP;Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum atas suratperintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/497/IX/201/IX/2017/Reskrimtanggal September 2017 yang dikeluarkan oleh TERMOHON;Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian : Materiil sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta
Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum atas suratperintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/497/1X/201/1X/2017/Reskrim tanggal September 2017 yang dikeluarkan olehTERMOHON;4. Menolak untuk membayar ganti kKerugian kepada PEMOHON : Materiil sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan; Kerugian Immateriil sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah) sehingga total kerugian seluruhnya sebesar RpHalaman 18 dari 30 Putusan Nomor 06/Pra.Per/2018/PN.Jkt.Utr.al/n.
Kepala Satuan Reserse Kriminal, Polres Metro Jakut, H.Pujiyarto, SH., MH., yang diberi tanda bukti T 3;Fotokopy Laporan Hasil Penyilidikan tentang Perkara KekerasanPsikis Dalam Rumah Tangga, tertanggal 8 September 2017, yangdiberi tanda bukti T 4;Fotokopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/5971/1X/2017/Reskrim., tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani KepalaSatuan Reserse Kriminal, Polres Metro Jakut. Nasriadi, SH., S.I.K.
Kantor Satuan ReserseKriminal Polres Jakarta Utara;Menimbang, bahwa tidak ada satu ketentuan dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yangmenyatakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harus lebihdahulu diperiksa sebagai saksi lebih dahulu;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P2 = T6 SuratPemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor B/134/III/2018/Reskrimtanggal 14 Maret 2018 kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,sedangkan Surat Perintahn Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
SUGIHAN SOELIANDJO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT. RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL
27 — 5
LPB/364/VI/2016/SPKT tanggal 29 Juni 2016 Jo. surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/360/III/2017/Ditreskrimum Tanggal 30 Maret 2017 Jo. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nommor A.3/40/IV/2017/Ditreskrimum tanggal 4 April 2017;-
- Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima ribu rupiah);-
ZAKI MUHAMMAD
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Karawang Cq.Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Karawang
76 — 0
MENGADILI
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 385 dan atau 372 KUHPidana Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dalam Surat Penetapan Nomor : S.Tap / 52 / II / 2024 / Reskrim tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/483/ IV/2023/Reskrim, tanggal 12 April 2023 adalah tidak sah menurut hukum sehingga
H. HASBIANSARI
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALIMANTAN SELATAN
32 — 39
., atas Laporan Polisi Nomor LP/92/2018/Bareskrim tanggal 19 Januari 2018 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 48.a-1.2/IV//2021/Ditreskrimum tanggal 7 April 2021 dengan alasan tidak terdapat bukti cukup adalah sah dan berdasar hukum;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;
74 — 37
SP.Sidik/21.a/II/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 ;Bahwa Penghentian Penyidikan tersebut dilakukan dengan alasan sebagaiberikut :a. Penyidik.........a. Penyidik dalam penyidikan mendapatkan fakta bahwa selainSertifikat Merek No. IDM 000199185 tanggal 1 April 2009 yangtelah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. : 595 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 17 Oklober 2011 jo. Putusan PengadilanNiaga Jakarta Pusat No. : 10/Merek/2011/PNNiagaJkt.Pst,tanggal 6 Juli 2011, akan tetapi PT.
SP.Sidik/21.a/III/2013/Ditrekrimsus tanggal 19 Maret 2013 dan Surat Ketetapan PenghentianPenyidikan No.
:LP.1312/I1/2012ISPKT "II", tanggal 19 Maret 2012 atas nama PelaporERRY SYARIEF AFFANDI S., sesuai dengan surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SP.Sidik/21.A/III/2013/Ditreskrimsus, tanggal 19Maret 2013 dan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/21.B/IM/ 2013/Ditreskrimsus, tanggal 19 Maret 2013, adalah sah demi hukum danharuslah dipertahankan.e Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pra.Pid/ 2013/PN.Mdn. tanggal 15 Mei 2013 ; Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Terbanding semulaPemohon > Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/21.A/III/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 dan Surat KetetapanNo.SP.Tap/21.B/ I/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 adalah Sah ; Memulihkan hak PT.
Tindakan sewenangwenang kepada pihak pihak yang diduga melakukanperbuatan pidana ; Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Pembanding I danI semula Termohon I dan II Pra Peradilan tersebut pada Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SP.Sidik/21.A/III/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 adalah29sah menurut Hukum.
ARSYADI.,SH
Termohon:
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi II Wilayah Sumatera Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
61 — 20
tersebut Termohon harus menyerahkan Surat Perintah dimulainyapenyidikan kepada penuntut umum, paling lambat 7 hari setelahditerbitkannya surat perintah penyidikan yaitu paling lambat 26 februari2018, dan akibat hukum Termohon tidak memberitahukan surat perintahdimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum dalam waktu 7 harisetelah diterbitkannya surat perintah penyidikan yaitu paling lama tanggal26 februari 2018, maka penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkanSurat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik
Mesin :251340, tahun pembuatan 2009, warna Orange, milik Pemohon yangdilakukan Termohon;Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon meminta yang mulia Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk menentukan hari sidangdan memanggil pihak dalam perkara A Quo, serta memberikan putusan yangamar nya sebagai berikut:1.2.Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;Menyatakan penyidikan dan seluruh tindakan dalam proses penyidikan yangdilakukan oleh Termohon, dengan surat perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik
LANRES HASUGIAN Anak dari SIMON HASUGIAN adalahBerdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik.03/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018 tanggal 19 Februari 2018.2. Bahwa TERMOHON dalam melakukan tindakan hukum berupa penyitaantelah sesuai dengan kewenangannya yang telah ditentukan olehPeraturan Perundangundangan.3.
Menyatakan sah Penyidikan dan seluruh tindakan dalam prosesPenyidikan yang dilakukan TERMOHON dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik.03/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018tanggal 19 Februari 2018, bukan Surat Perintah Penyidikan No:SP.Sidik.02/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018 tanggal 19 Februari2018;3.
Menyatakan sah Penyidikan dan seluruh tindakan dalam proses Penyidikanyang dilakukan TERMOHON dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik.03/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018 tanggal 19 Februari 2018,bukan Surat Perintah Penyidikan No: SP.Sidik.02/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018 tanggal 19 Februari 2018;Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Plw2.
159 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena ternyata dan terbukti bahwa bukti Surat(Sertifikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur) yangdipergunakan Penyidikan untuk Penyidikan perkara ini adalahcacat hukum yang dibuat palsu, kemudian penyidikannyamenetapkan para Pemohon menjadi Tersangka, sedangkanPenyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor Sp.Sidik/ 735/V1.2013/Reskrim tanggalHal. 8 dari 94 hal. Put.
/735/V1/2013/Reskrim tanggal 27Juni 2013 ;Oleh karena itu, maka Surat Perintah Penyidik Sp.Sidik/735/VI/2013/Reskrim tanggal 27 Juni 2013 haruslah dinyatakan tidaksah dan dibatalkan :Bahwa penjelasan tersebut angka Nomor 2A dan Nomor 2B diatas yang telah terbukti bahwa Penyidik tersebut LaporanPengaduan Sdr.
Bahwa Penetapan Para PEMOHON SEBAGAI Tersangkaberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 735 / VI /Hal. 34 dari 94 hal. Put.
PREMISE KESATU :Bahwa telah terang benderang para pemohon Pemohon Il danPemohon Ill dijadikan sebagai Tersangka oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/735/V1/2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013 dan Laporan PolisiNomor Lp/1478/K/VII/2013/PMJ/Resju, tanggal 7 Juni 2013yang oleh Pemohon dibuktikan dengan bukti P4.b berupaPenetapan Nomor 594/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Ut berhubunganHal. 66 dari 94 hal. Put.
PREMISE KEDUA:Bahwa telah terang benderang bahwa Para Pemohon telahdijadikan Tersangka oleh Termohon berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/735/VI/2013/Reskrim,tanggal 27 Juni 2013 atas laporan Polisi Nomor Lp/1478/K/VII/2013/PMJ/Resju, tanggal 7 Juni 2013.
FL AHONG A. Alias FLORENSIUS ANTONIKI Bin ARITONIUS ATOT
Termohon:
Kapolri Cq.Kapolda Provinsi Kalimantann Barat Cq Bapak Kapolres Sanggau Cq Kapolsek Sanggau Cq Kanit Reserse sektor Kapuas
59 — 25
Pra 4).2.Pemohon Praperadilan menilai lagi bahwa TermohonPraperadilan melakukan kesalahan besar secara Hukum Pidana(KUHP) atau hukum KUHAP tidak melihat ada perbedaan3.Nomor Laporan Poliso No : Pol : LPB/176/Res I.II/V11/2020/Kalbar/Res.Sgu/Sek Kapuas tanggal 27 Juli 20204.Surat Perontah Penyidikan No : SP.Sidik/g.a/VII.2020 Reskrim,tanggal 27 Juli 2020 lihat bukti Pemohon Praperadilan ini lebihkuat dan benar maka Termohon Praperadilan harus mengikutinyakesalanan dan kekeliruan pemohon' praperadilan
Posita 5 yangmenyatakan atau mengkalim bahwa Termohon Praperadilan tidaklahmemperhatikan hubungan baik Pemohon Praperadilan terhadap siPelapor hubungan baik dan belum terjadinya Pidana TermohonPraperadilan membuat surat lain pada Kejaksaan Negeri Sanggaudengan surat Termohon Praperadilan Nomor : B/ 84/ VIII/ 2020/ Reskrimtanggal 24 Agustus 2020 dengan mendasari Laporan Polisi Nomor: LP.B/188/ VIII/ Res.I.1I/ 2020/Kalbar/Res Sgu/Sek.Kapuas tanggal 17 Agustus2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik
Penyidikan Nomor:SPDP/13/VIII/2020/Reskrim tanggal 23 Agustus 2020.Halaman 15 dari 22 halaman, putusan praperadilan nomor 1/Pid.Pra/2020/PN SagBahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon tanggapibahwa penyidik dalam melakukan proses penyidikan atas Laporan PolisiNomor: LP.B/ 188/ VIII/ Res.I.II/ 2020/ Kalbar/ Res.Sgu/ Sek.Kapuastanggal 17 Agustus 2020 didasari dengan Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/ 12/ VIII/ 2020/ Reskrim tanggal 17 Agustus 2020 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik
praperadilan nomor 1/Pid.Pra/2020/PN SagBahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, dengan ini Termohontanggapi bahwa penyidik setelah menerima laporan adanya TindakPidana, kemudian melakukan proses penyidikan dengan membuatLaporan Polisi Nomor: LP.B/ 188/ VIII/ Res.I.II/ 2020/ Kalbar/ Res.Sgu/Sek.Kapuas tanggal 17 Agustus 2020, Kemudian melakukan prosespenyidikan Termohon berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/ 12/ VIII/ 2020/ Reskrim tanggal 17 Agustus 2020 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik
INDRA SYAFRIZAL
Termohon:
KAPOLSEK TEBING TINGGI
35 — 12
Bahwa Pemohon merasa diperlakukan tidak adil olehTermohon karena ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkansurat Perintahn Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O7 /VII/Reskrim,tanggal O04 Juli 2019 kemudian dilakukan penangkapan/penahanan dan hingga gugatan praperadilan ini diajukan diPengadilan Negeri Bengkalis, padahal Pemohon mendatang!
Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka sesuai suratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O7 /VII/Reskrim, tanggal 04 Juli2019 oleh Termohon sesuai adalah tidak sah memerintahkan Termohonmencabut status Tersangka terhadap Pemohon.3.
Menyatakan tindakan Termohon menangkap dan menahanPemohon berdasar surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O7/Vil/Reskrim, tanggal 04 Juli 2019 adalah tidak sah dan memerintahkanTermohon membebaskan Pemohon dari status tahanan Polsek TebingTinggi di selat Panjang.A. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon menetapkanPemohon sebagai Tersangka, menangkap dan menahan adalahperbuatan melawan hukum karena tidak dilaksanakan secara patut.5.
Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka sesuai suratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O7 /VII/Reskrim, tanggal 04 Juli2019 oleh Termohon sesuai adalah tidak sah memerintahkanTermohon mencabut status Tersangka terhadap Pemohon.3.
Menyatakan surat Perintahn Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O7/Vil/Reskrim, tanggal 04 Juli 2019 tidak sah dan batal demi hukum.6. Menyatakan tidak sah segala ketetapan yang dikeluarkan lebihlanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangkaterhadap diri Pemohon oleh Termohon.7.
152 — 68
Pol : Sp.Sidik/188/VV2016/Dit Reskrimsus tanggal 08 Juni 2016 tersebut;c.
Pol : Sp.Sidik/188/VV2016/Dit Reskrimsustertanggal 08 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh TERMOHON terkait tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a,o dan c UUNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubahmenjadi Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 KUHP adalahTidak Sah dan Tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya PenetapanPEMOHON sebagai Tersangka tidak mempunyai kekuatan mengikat;3.
Pol : SP.Sidik/188/VV2016/Dit Reskrimsus dan Surat PerintahPenyidikan No. Pol : SP.Sidik/557/VIV2016 yang berisi perintahkepada Tim Penyidik Direktorat Kriminal Polda Sulawesi Tenggarauntuk melaksanakan proses penyidikan;Bahwa atas dasar Surat Perintah Penyidikan pada butir 2.2.6.
Pol. : SP.Sidik/ 318 / V / 2016/DitReskrimum tanggal 10 Mei 2016, selanjutnya diberitanda T3;Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik / 188 / VI/ 2016 /DitReskrimsus tanggal 8 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T4;Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No.
. : SP.Sidik / 557 / Vil / 2016 /DitReskrimsus tanggal 11 Juli 2016, selanjutnya diberitanda T5;Fotokopi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.
SURYA TEJA WIJAYA
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
108 — 36
BitSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/645/V1/2016/Ditreskrimumtanggal 6 Juni 2016;6. Bahwa setelah sekian lama menunggu kepastian proses penyidikanalangkah terkejutnya Pemohon ketika beberapa waktu yang alumendapatkan informasi bahwa Perkara yang ia Laporkan telah dihentikanPenyidikannya.
Bahwa dengan terbitnyadua Surat Perintah Penyidikan, yaitu: SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/949/X1/2014/Ditreskrimum tanggal24 Nopember 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/645/V1/2016/Ditreskrimum tanggal 6 Juni 2016, TERMOHONsudah mengambil kesimpulan bahwa perkara yang dilaporkan PEMOHONadalah sebuah peristiwa pidana sehingga proses penyidikan seharusnyadimaksimalkan sebagai upaya untuk menentukan siapa Tersangkanya,namun anehnya Berdasarkan hasil Gelar perkara tanggal 30
Bit10.membuat laporan polisi kepada Termohon dengan Laporan PolisiNomor : LPB/1357/X1/2014/UM/JATIM tanggal 11 Nopember 2014tentang tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud Pasal 263KUHP;Atas laporan tersebut maka dilakukan proses penyidikan dengandasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/949/X1/2014/Ditreskrimum tanggal 24 Nopember 2014 kemudian terdapatperubahan penyidik sehingga diterbitkan kembali Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/645/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 6Juni 2016
Bitdilakukan proses penyidikan dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/949/X1/2014/ Ditreskrimum tanggal 24 Nopember 2014 kemudianterdapat perubahan penyidik sehingga diterbitkan kembali Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/645/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 6 Juni 2016.Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap 11 (Sebelas) saksi termasukpelapor dan pemohon, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016dilakukan gelar perkara dengan hasil agar dilakukan penghentian penyidikanperkara
/949/X1/2014/Ditreskrimum tanggal 24 Nopember 2014, T3 tentangSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/645/V1I/2016/Ditreskrimum tanggal06 Juni 2016, T4 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/692/X1/2014/Ditreskrimum, tanggal 24 Nopember 2014, T5 tentang BeritaAcara Pemeriksaan tanggal 27 Nopember 2014 a.n.
dr. HUSNY EDY TAUFIK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
33 — 12
tanggal 28 Agustus 2019, Pemohonsampai saat ini juga belum pernah menerima SPDPterhadap SP.Sidik/78.a/RES.1.9./2019/Ditreskrimumtanggal 14 Mei 2019 yang baru.Bahwa di dalam Surat Panggilan NomorS.Pgl/590/Ditreskrimum tanggal 28 Agustus 2019tersebut status Pemohon juga berubah menjadiTersangka yang sebelumnya sebagai saksi dalamperkara dugaan tindak pidana melanggar Pasal 266KUHPidana atau Pasal 263 KUHPidana.Bahwa berdasarkan faktafakta di atas telah Nampakbahwa adanya ketidak jelasan dan tidak
Dilihat darilaporannya R.O Martin sebagai pelapor telah melaporkanPemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/Bhalaman 24 dari 68 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Jmb92/III/2017/Jambi/SPKT tanggal 20 Maret 2017, dan ataslaporan tersebut Termohon mengeluarkan Surat PerintahPenyidikan yang pertama Nomor: SP.Sidik/262.a/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 22 September 2017.
Menyatakan Surat Perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/262.a/IX/2019/Ditreskrimum, tanggal 22 September 2017 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/78.a/V/2019/Ditreskrimum, tanggal 14 Mei2019 adalah sah;4. Menyatakan segala perbuatan dan upayaupaya Hukum yang telahdilakukan oleh Termohon termasuk di dalamnya berkaitan denganPenetapan Pemohon Sebagai Tersangka adalah sah;5.
Gas / 262 / IX / 2017 /Ditreskrimum Tanggal 22 September 2017, copy dari asli yangselanjutnya diberi tanda T16;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 262.a / IX / 2017 /Ditreskrimum Tanggal 22 September 2017, copy dari asli yangselanjutnya diberi tanda T17;Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP /109 / IX /2017 / Ditreskrimum Tanggal 26 September 2017, copy dari asliyang selanjutnya diberi tanda T18;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an.
Dan dengan 2 (dua) alat buktitersebut ditetapkan seorang tersebut sebagai pelaku tindak tindak pidana;Menimbang, bahwa didalam Permohonannya Pemohon menyatakanbahwa Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor: SP.Sidik/262.a/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 22 September 2017 dan SuratPerintah Penyidikan nomor: SP.SIDIK/78.a/V/RES.1.9/2019/Ditreskrimumtanggal 14 Mei 2019 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumdan Penetapan tersangka sebagaimana tercantum dalam surat panggilanNomor: S.
86 — 15
. : SP.Sidik/549a/IX/2013/Reskrimdan Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan No. : S/TAP/23/1X/2013/Reskrim ;Bahwa setelah SP3 diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 16September 2013, maka Pemohon telah menerima 2 (dua) lembar SP2HPsekitar bulan Oktober 2013, yaitu sehubungan dengan perkara yangdilaporkan Pemohon tidak dapat dilanjutkan lagi, adapun surat tersebutantara lain :1. SP2HP No. Pol. : B/476d/IX/2013/Reskrim, tanggal 17 September2013 (A4) ;2. SP2HP No.
SP.Sidik/549a/IX/ 2013/Reskrim tanggal16 September 2013 dan mengeluarkan Surat Ketetapan No : S.TAP/23/IX/2013/Reskrim tentang penghentian penyidikan tanggal 16September 2013 ;Bahwa Termohon tentu menyadari sejak diperiksanya perkara pidanayang dilaporkan Pemohon, perkara tersebut memang memiliki unsurpidana, akan tetapi dalam perjalanan kasus ini Termohon menjadi ragudan ditambah lagi mendapat tekanan (intimidasi) dan intervensi, sehinggaTermohon tidak fokus sebab alasan apa sebenarnya perkara pidana
SP.Sidik/549a/IX/2013/Reskrim tanggal 16 September 2013 dan Surat Ketetapan No :S.TAP/ 23/IX/2013/Reskrim tentang penghentian penyidikantanggal 16 September 2013 ataukah ;2. Perkara ini dihentikan karena alasan perkara tersebut tidakmerupakan tindak pidana (perdata)> Dapat dilihat di dalamSP2HP No. Pol. : B/476d/IX/2013/ Reskrim, tanggal 17 September2013 dan SP2HP No.
SP.Sidik/549a/IX/ 2013/Reskrim, tanggal 16 September 2013 danSurat Ketetapan No : S.TAP/ 23/IX/2013/Reskrim tentang PenghentianPenyidikan, tanggal 16 September 2013 adalah tindakan yang bersifat SUMIR.2. TENTANG SURAT PERINTAH PENGHENTIAN' PENYIDIKAN(DISINGKAT DENGAN SP3) DAN SURAT KETETAPAN TENTANGPENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DITERBITKAN OLEHTERMOHON (IC.
Menyatakan tindakan Termohon yang menerbitkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan No. : SP.Sidik/549a/IX/2013/ Reskrim,tanggal 16 September 2013 dan Surat Ketetapan No. : S.TAP/23/1X/2013/ Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 16September 2013 untuk menghentikan perkara pidana yang dilaporkanPemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : STPL/476/III/2013,tanggal 29 Maret 2013 adalah tindakan melawan hukum ;.