Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 22-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/TUN/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JAWA TENGAH VS NY. PUANAH, DKK., DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG;
56 — 256 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Jawa Tengah;Agus Cahyono, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian SengketaHukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi JawaTengah;Kabul Sutriyono, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian HAMpada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi JawaTengah;Ilham Pribadi, S.H., jabatan Staf Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Jawa Tengah;Bana Bayu Wibowo, S.H., M.Kn., jabatan Staf Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;Ali
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 11-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 3/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 30 Mei 2017 — YAYASAN RIAU MADANI ; BUPATI PELALAWAN, dkk
77 — 60
  • (Kepala SubBagian Advokasi Hukum Perdata) ;MARIANA TUTY SIRAIT, S.H. (Kepala SubBagian Dokumentasi Hukum) ;HATONI, S.H., (Kepala Sub BagianPertimbangan dan Advokasi HukumHalaman 3 dari80 halaman Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUNJKTSetditien Pengelolaan WHutan ProduksiLestari);8. M. ZAENURI, S.H. (Staf Biro Hukum) ;9. AGUS WARSITO, S.H.,M.H. (Staf BagianHukum dan Kerjasama Teknik SetditjenPengelolaan Hutan Produksi Lestari);10. FRANSISCA BUDYANTI S, S.H.,M.H. (StafBiro Hukum) ;11.
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Pidana Umum
Register : 30-07-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pts
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.SIMON GINTING,SH
2.Muhamad Aprila Ramadhon, S.H
Terdakwa:
THERESIA TENA Als Bu TRES Anak Dari HERKULANUS TUNGKAP Alm
101 — 46
  • PtsNasional Kabupaten Kapuas Hulu tetapi pemintaan tersebut ditolak karenaada sengketa tumpang tindih di lokasi lahan yang dijadikan objek permintaanuntuk pembebasan lahan;Bahwa pernah diadakan Prona di wilayah Desa Sibau Hilir pada tahun 2008,2010;Bahwa syarat untuk mengajukan penerbitan sertifikat hak milik antara lainadalah Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah,Kartu Tanda Penduduk, dan Pajak Bumi dan Bangunan;Bahwa tugas Saksi pada tahun 2008 ialah menjabat sebagai Kepala SubBagian
    sertifikat hal milik melalui Prona dan permohonanperorangan ialah Prona dengan mengajukan permohonan melalui KepalaDesa, sedangkan perorangan langsung datang ke Badan PertahananNasional Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengajukan permohonan atassertifikat hak milik;Bahwa selama ini tidak pernah ada sertifikat hak milik ganda yang diterbitkanoleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu di wilayah DesaPala Pulau dan Desa Sibau Hilir;Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama Saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-09-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI., II. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII VS BUDI MUNAWAR KHUTOMI, S.Pdi., DKK;
232 — 590 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian dan SeksiHalaman 21 dari 29 halaman. Putusan Nomor 398 K/TUN/2016Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusandan Subseksi pada Kantor Pertanahan;j.
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Pidana Umum
Register : 30-07-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 60/Pid.B/2020/PN Pts
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.BAYU KUSUMA NUGROHO, S.H.
2.ADI SETIAWAN ,S.H
Terdakwa:
HENDRIKUS BALI
111 — 74
  • tersebut ditolak karenaada sengketa tumpang tindih di lokasi lahan yang dijadikan objek permintaanuntuk pembebasan lahan;Bahwa pernah diadakan Prona di wilayah Desa Sibau Hilir pada tahun 2008,2010;Bahwa syarat untuk mengajukan penerbitan sertifikat hak milik antara lainadalah Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah,Kartu Tanda Penduduk, dan Pajak Bumi dan Bangunan;Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN PtsBahwa tugas Saksi pada tahun 2008 ialah menjabat sebagai Kepala SubBagian
    sertifikat hal milik melalui Prona dan permohonanperorangan ialah Prona dengan mengajukan permohonan melalui KepalaDesa, sedangkan perorangan langsung datang ke Badan PertahananNasional Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengajukan permohonan atassertifikat hak milik;Bahwa selama ini tidak pernah ada sertifikat hak milik ganda yang diterbitkanoleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu di wilayah DesaPala Pulau dan Desa Sibau Hilir;Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama Saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Pidana Umum
Register : 30-07-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pts
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.SIMON GINTING,SH
2.Muhamad Aprila Ramadhon, S.H
Terdakwa:
YULIANA Alias YULI Anak dari SARIANG Alm
104 — 61
  • tersebut ditolak karenaHalaman 16 dari 61 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ptsada sengketa tumpang tindih di lokasi lahan yang dijadikan objek permintaanuntuk pembebasan lahan;Bahwa pernah diadakan Prona di wilayah Desa Sibau Hilir pada tahun 2008,2010;Bahwa syarat untuk mengajukan penerbitan sertifikat hak milik antara lainadalah Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah,Kartu Tanda Penduduk, dan Pajak Bumi dan Bangunan;Bahwa tugas Saksi pada tahun 2008 ialah menjabat sebagai Kepala SubBagian
    sertifikat hal milik melalui Prona dan permohonanperorangan ialah Prona dengan mengajukan permohonan melalui KepalaDesa, sedangkan perorangan langsung datang ke Badan PertahananNasional Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengajukan permohonan atassertifikat hak milik;Bahwa selama ini tidak pernah ada sertifikat hak milik ganda yang diterbitkanoleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu di wilayah DesaPala Pulau dan Desa Sibau Hilir;Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama Saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-01-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 01/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 19 April 2016 — - BENIGNO Melawan - PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PANARUKAN KECAMATAN DUSUN UTARA, KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2015 - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANARUKAN KECAMATAN DUSUN UTARA, KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
87 — 58
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Dan HAMSekretaris Daerah Kabupaten BaritoSelatan, Alamat Jalan Pelita Raya No.305 F Buntok ;2. RAHMAT NURYADIN, SH., MH, JabatanKepala Sub Bagian Produk HukumSekretaris Daerah Kabupaten BaritoSelatan, Alamat Jalan Pelita Raya No.305 F Buntok ;3. EVI KUSUMAWARDHANI, SSTP, Jabatan Kepala Sub.
Pengadilan PN PEMALANG Perdata
Register : 07-11-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN PEMALANG Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Pml
Tanggal 28 Maret 2018 — Penggugat:
RASMADI
Tergugat:
1.BANK RAKYAT INDONESIA
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL
90 — 4
  • ., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB Biro BantuanHukum, Kementerian Keuangan;5. AGUS WIDAYAT, S.E., Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Tegal,Kementerian Keuangan;6. ADIMAS ARYO NKP, S.H., Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan;7. RORY ALAMSYAH, S.H., Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan;8. NIRMALA AZIZAH, S.H., Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan;9. HARDITO KUNANDARI, Pelaksana pada KPKNL Tegal, KementerianKeuangan;10.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 299/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 18 Agustus 2017 — AL HISYAM melawan I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA; Cq. KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA; dkk
43 — 14
  • :Pelaksana pada SubBagian Bantuan Hukum Il A pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan.RACHMAT SAZALI, S.H. : Pelaksana pada Sub BagianBantuan Hukum Il A pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan.RACHMAN, S.H. : Pelaksana pada Sub Bagian BantuanHukum Il A pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan.FINNA, S.H. : Pelaksana pada Sub Bagian Bantuan Hukumll A pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan.FITRIHANA SEPRINA, S.H. : Pelaksana pada Sub BagianBantuan Hukum Il A pada Biro Bantuan Hukum
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 12-05-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Blk
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
1.USDAR
2.SURIANI
3.MUH. ALAM
4.SAYED KHAIDIR, S.Pd
Tergugat:
1.TAWIL
2.ROSMA
42 — 38
  • Menimbang, bahwa terhadap dalildalil pokok gugatan Penggugat tersebut,Para Tergugat mengajukan bantahan dengan alasan yang pada pokoknya :Dalam Eksepsi :Bahwa gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem karena terhadap objek sengketayang terletak dahulu disebut Dusun Hulo Desa Balangtaroang KecamatanBulukumpa Kabupaten Dati Il Bulukumba sekarang disebut Dusun BatutompoDesa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba karena adanyapemekaran desa merupakan bagian dari salah satu sub bagian dari tiga subbagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 21-08-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 PK/TUN/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — SRI RAHAYU LATIEF SUMADI, DKK VS I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH., II. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH., III. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA;
68 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal KantorWilayah DJP Jawa Tengah ;Kesemuanya beralamat di Kantor Wilayah DJP JawaTengah yang beralamat di Gedung Keuangan NegaraSemarang II Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU002/WPJ.10/2017, tanggal 19 Juni 2017;lllL.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Imam BonjolNomor 1 D Semarang;Selanjutnya memberi Kuasa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 29-12-2014 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 274/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 14 Juli 2015 — PT. SINAR PUTRA MURNI;MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
168 — 110
  • (Kepala Subbagian Tata Usaha PusatHukum dan Hubungan Masyarakat).. Farida Widyartati, S.H., M.Si. (Kepala Seksi Perkara Tata UsahaNegara Wilayah Il).. Lucky Ariansa, S.H., M.H. (Analis Hukum Pertanahan DirektoratPerkara Pertanahan).. Pandu Adi Purnomo, S.H. (Analis Hukum Pertanahan DirektoratPerkara Pertanahan).. Agha Setia Putra Ekasaptadi, S.H.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 06-03-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 12/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
Prof. Dr. dr. Grace Debbie Kandou, M.Kes
Tergugat:
Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi
211 — 129
  • Jenderal Sudirman, PintuSatu Senayan, Jakarta PusatRobertus Ulu Wardana, SH,LLM;Kewarganegaraan: IndonesiaJabatan :Kepala Subbagian AdvokasiHukum Il, KemenristekdiktiAlamat : Jl. Jenderal Sudirman, PintuSatu Senayan, Jakarta Pusat6. Nama : Fadhy Setiadi, SH, MH;Kewarganegaraan: IndonesiaJabatan : Fasilitator Bantuan HukumKemenristekdiktiAlamat : Jl. Jenderal Sudirman, PintuSatu Senayan, Jakarta Pusat7.
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-11-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 20 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD YOFHAN WIBIANTO, SH
Terdakwa:
NOORDIANSYAH Alias NONOR Bin M. HATTA Alm
97 — 34
  • UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telahditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau peralatan yangdigunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatakandirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yangmenyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-01-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 606/Pdt.G/2013/PN.Sby.
Tanggal 20 Januari 2014 — H. TISNA SUBAGIO S melawan MAT SIKIN dkk
36 — 12
  • Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabayaberdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/5008/436.1.2/2013 tanggal ,22 Agustus 2013 ; Menimbang, bahwa pada permulaan sidang, Majelis Hakim telahberusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui jalur mediasi berdasarkanPERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi berdasarkan SuratLaporan Mediasi dari sdr.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 16-09-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 126/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 6 Februari 2020 — Penggugat:
SUGENG
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA WIROTAMAN
2.PLT BUPATI MALANG
172 — 87
  • Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Malang ; BARUNA FIRMANSYAH, SH. Jabatan Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenMalang ; ERWIN HARI NUGRAHA, SH. Jabatan KepalaSub Bagian Publikasi dan Dokumentasi HukumHalamanidari89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBYTelah membaca :pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Malang ; 5. TOMY HERNANTO, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 10 Juli 2014 — H. OPEN SUPRIADI, S.E., M.Sc., M.M
78 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., meminta Kepala SubBagian (Kasubag) Verifikasi PDAMTirta Tarum Kabupaten Karawang yaitu saksi Mawardhi untuk membuatkanVoucher (V) guna pembayaran Genset 500 Kva, lalu saksi Mawardhi ataspermintaan dari saksi Tatang Asmar, S.E., membuat 3 (tiga) buah Voucher (V)secara bertahap tanpa dilengkapi dengan syaratsyarat kelengkapanadministrasi pembuatan Voucher untuk pembayaran, kKemudian Terdakwa H.Open Supriadi, SE, MM menyetujui dan menandatangani Voucher (V) gunapembayaran Genset 500 Kva tanpa dilengkapi
    Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., saksiTatang Asmar, S.E., meminta Kepala SubBagian (Kasubag) Verifikasi PDAMTirta Tarum Kabupaten Karawang yaitu saksi Mawardhi untuk membuatkanVoucher (V) guna pembayaran Genset 500 Kva, lalu saksi Mawardhi ataspermintaan dari saksi Tatang Asmar, S.E., membuat 3 (tiga) buah Voucher (V)secara bertahap tanpa dilengkapi dengan syaratsyarat kelengkapanadministrasi pembuatan Voucher untuk pembayaran, kKemudian Terdakwa H.Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., menyetujui dan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 18-07-2012 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 08-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor Nomor : 46/G/2012/PTUN.Smg.
Tanggal 20 Nopember 2012 — TARYONO, S.IP Melawan
85 — 33
  • TARYONO, S.IP Kepala SubBagian Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) dr. H. SOEWONDO Kabupaten Kendal(Fotocopy sesuai dengan aslinya); 3. T3 : Surat Perintah Penahanan Kepolisian Resor KendalNo. Pol. : SP.Han/29/I/2011/Reskrim tanggal 24Januari 2011 perihal penahanan terhadap Sadr.TARYONO, S.IP (Fotocopy dari fotocopy); 4. T4 : Salinan Putusan Perkara Korupsi No. 15/Pid.Sus/2011/Pn.TIPIKOR. Smg. Tanggal 8 Juni 2011(Fotocopy dari fotocopy) ; 5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-11-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2373 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Nopember 2016 — PT ABETAMA SEMPURNA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT DK
98 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan kawankawan Kepala Biro Hukumdan HAM, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada BiroHukum dan HAM, Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukumdan HAM, Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala SubBagian HAM pada Biro Hukum dan HAM, Kepala Sub BagianPenggunaan dan Pemanfaatan Barang Daerah pada BiroPengelolaan Barang Daerah, dan Para Pelaksana pada BiroHukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 27-03-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200 K/TUN/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — MOHAMAD AFFANDI VS I. BUPATI CIREBON., II. DODI;
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Cirebon;3. ISNAENI JAZILAH, S.H., jabatan Kepala Sub BagianInformasi dan Dokumentasi Hukum pada BagianHukum Setda Kabupaten Cirebon;4. DETI SRI APRIANTI, S.H., jabatan Pelaksana padaBagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;5. GALIH YUANA DARMANTO UTOMO, S.H., jabatanPelaksana pada Bagian Hukum Setda KabupatenCirebon;6. ABDUL CHOLIK, S.H., jabatan Pelaksana pada BagianHukum Setda Kabupaten Cirebon;Halaman 1 dari 31 halaman.