;Menimbang, bahwa PT Bank Tamara Tbk telah masukkategori Bank dalam penyehatan sehingga sesuai ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 hakdan kewenangan dari Direksi, Komisaris, Pemegang sahamserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beralih kepadaBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tetapi meskipun demikian PT Bank Tamara Tbk sebagai badan hukumMasih ada dan belum dibubarkan (masih eksis), karenapembubaran Perseroan Terbatas harus dilakukan sesuaiketentuan yang diatur dalam

pasal 114 UndangUndangNo.1 th. 1995, sehingga menurut hukum PT Bank TamaraMasih mempunyai Direksi, Komisaris, Pemegang sahamserta RUPS;Bahwa oleh karena hak dan kewenangan yang diperoleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarketentuan 4 or ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun1999 adalah hak dan kewenangan Direksi, KomisarisPemegang Saham dan RUPS dari PT Bank Tamara Tbhk., makaBadan Penyehatan Perbankan Nasional dalam melaksanakanhak dan kewenangan tersebut seharusnya bertindak

atasnama Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS PTBank Tamara Tbk.

Salinan Akta PernyataanKeputusan RUPS PT.Pintatec Ceria No. 36tanggal 21 Oktober 2008Notaris NURBANI ALAM,SH. ;2. Fotocopy Minuta AktaPernyataan RUPS PT.Pintatec Ceria No. 36tanggal 21 Oktober 2008Notaris NURBANI ALAM,SH. ;Tetap terlampir dalam berkas perkara 34. Menetapkan agar Terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) ;IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerangtanggal 10 Agustus 2009, Nomor821/Pid.B/2009/PN.TNG, yang amarnya berbunyisebagai berikutI.

Fotocopy Minuta Akta PernyataanKeputusan RUPS PT. Pintatec CeriaNo. 36 tanggal 21 Oktober 2008Notaris Nurbani Alam, SH.

Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Pintatec Ceria No. 36 tanggal 21 Oktober 2008Notaris Nurbani Alam, SH. ;V. Fotocopy Minuta Akta Pernyataan Keputusan RUPSPT. Pintatec Ceria No. 36 tanggal 21 Oktober 2008Notaris Nurbani Alam, SH. ;Tetap terlampir dalam berkas ;5.

Menetapkan barang buktiberupaSalinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Pintatec Ceria No. 36 tanggal 21 Oktober2008 Notaris Nurbani Alam, SH. ;Fotocopy Minuta Akta Pernyataan KeputusanRUPS PT. Pintatec Ceria No. 36 tanggal 21Oktober 2008 Notaris Nurbani Alam, SH.(Legalisir) ; Tetap terlampir dalam berkas20perkara ;7.

dalam akta Nomor 43 tanggal 22 Januari 2013 tentang beritaacara, RUPS yang dibuat oleh Notaris Sinwar Widjono Oei, SH.

saham di jual kepadaPenggugat; dan3 Pengangkatan Tuan Iwan Kurniawan sebagai KomisarisPerseroan;Selanjutnya selain merumuskan hasil RUPS Luar Biasa diatas Direksi dan Komisaris PTPinang Sejati Utama sepakat untuk mengangkat Tergugat II sebagai MarketingExecutive pada PT.

Denganadanya RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 113 makaPenggugat memiliki 100 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta) rupiah pada PT.

Tutisiani Wijono yang dilakukan dalam RUPS Luar Biasa dalam AktaNomor 43 (bukti P6 identik dengan bukti T.IIIIII7), dengan demikian Penggugattidak lagi memiliki saham di dalam PT.

Pinang Sejati Utama, maka dilakukanlah RUPS Luar Biasaoleh direksi dan komisaris untuk menunjuk Direktur Utama yang baru menggantikanposisi Penggugat, sebagaimana dalam Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemberhentian Direksi harusberdasarkan kepada keputusan RUPS yang diatur dalam AD dan ART perusahaan.Dimana pemberhentian Penggugat dari jabatan Direktur Utama di PT.

;

Bahwa tidak di panggil dalam RUPS bukan berarti tidak punya hak suara,dan apabila pemegang saham sudah di undang tetapi tidak hadir dan RUPStetap dijalankan dan sudah mencapai korum maka RUPS tersebut dianggapHalaman 32 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SELsah tetapi apabila RUPS sudah Korum dan ada salah satu pemegangsaham tidak diundang maka RUPS tidak sah.

Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemupada saat RUPS dan setelah penanda tangan RUPS Terdakwa baruHalaman 55 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SELbertemu dengan sdr FELIX BELANUSA PIETER sekitar bulan Oktober2018 di Hotel SENYIUR SAMARINDA yang mana Terdakwa diminta saksiAan Rustiawan untuk Menemui Sdr. FELIX BELANUSA PIETER; Bahwa benar Terdakwa mengenal sdr. IMANSYAH sekitar bulanDesember 2007 di Samarinda.

FELIX di kirim diundang atau tidak dandalam RUPS yang menjadi dasar dalam RUPS tersebut adalah Aktadengan nomor 16 tanggal 24 Februari 2016; Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait urusan jual menjual danTerdakwa tidak tahu nilainilai menjual dan Terdakwa hanyamempertahankan saham milik Terdakwa sebesar 5%; Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk Akta no 03 tanggal 07Januari 2014 di Notaris MEISSIE PHOLUAN.,S.H.

CHENNY selaku ahli waris serta tanpa adanya RUPS pemegangsaham PT. MULTI SARANA PERKAS;. Bahwa atas penjualan kepada sdr. FELIX Saksi tidak dilibatkandalam urusan keuangannya begitu juga dengan sdr.

Imansayah, dimana dalam RUPS tersebut yangdijadikan dasar pengurusan oleh saksi Aan Rustiawan dan Terdakwa denganAkta No. 1 tanggal 2 Januari 2009 yang menghasilkan perubahan susunanDirektur dan Komisaris, saksi Aan Rustiawan maupun Terdakwa mengetahuibahwa akta terakhir adalah Akta No. 3 tanggal 7 Januari 2014, denganberdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Januari 2009 tersebut kemudian, denganberdasarkan RUPS yang didasarkan pada Akta No. 1 tanggal 2 Januari tersebutterjadi perubahaan susuna Direksi dan

Bahwa (in casu Vijay Perapti) dalam hal ini disebut sebagaiPenggugat pada tanggal 22 Mei 2012 diminta oleh oleh NotarisAntonius Wahono Prawirodirjo untuk menandatangani hasil RUPS JualBeli Saham yang isinya pengambil alihnan saham bahwa PT TraditionAsia Pasific bersedia membeli PT Mitra Dana Utama sehinggakepengurusan beralin ke PT.Tradition Asia Pacific LTD dan kemudianberubah nama menjadi PT. TRADITION INDONESIA (Tergugat ) danPenggugat memegang jabatan sebagai Direktur.

Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT Tradition Indonesia sebagai anggota Direksi PTTradition Indonesia (Tergugat ) oleh karenanya Penggugatsepenuhnya tunduk pada pada Undangundang No.40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa Penggugat (in casu Vijay Perapti ) diberhentikan olehRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga tidak terbantahkanlagi Penggugat tunduk pada UU No.40 tahun 2007 tentang PeraturanPerusahaan dan sampai saat gugatan ini dimasukkan belummendapatka hakhaknya.D. KATEGORI WANPRESTASI BERDASARKAN PERATURANPERUNDANGUNDANGAN15.

pada UUNo. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Kedua, Jika Penggugat mendalilkan PHK oleh RUPS tunduk padaUndang undang Perseroan Terbatas, maka seharusnya jugamenggunakan mekanisme UU Perseroan Terbatas dalam keberatannya,yakni dalam proses/tahap RUPS itu sendiri.

Bukan diluar mekanismeRUPS.2) Berdasarkan hal tersebut, maka selain Penggugat salahmenggunakan dasar hukum gugatan aquo, Penggugat juga daluarsadalam mengajukan keberatan atau tuntutan atas PHK yang diputusakndalam RUPS.4.

Bahwa, selanjuinya Penggugat menyetujui penawaran dari Tergugat Ilterurai diatas, sebagai tindak lanjutnya tindakan pembelian sahamtersebut dilakukan dengan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)yang akta dan berita acaranya di lakukan di Notaris YOHANAMENGGALA SH sebagaimana terbukti dengan Akta Notaris Jual BeliSaham Nomor : 2861/L/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 danAkata Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Garmenindo Textile Industri Nomor : 70 tertanggal 30 September 2018.

Bahwa, Akta Notaris Jual Beli Saham Nomor : 2861/L/IX/2016tertanggal 30 September 2016 dan Akata Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Garmenindo Textile Industri Nomor :70 tertanggal 30 September 2018 yang dibuat dihadapan NotarisYOHANA MENGGALA SH, telah mendapat pengesahan olehKementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik IndonesiaDirektorat Jendral Administrasi Hukum Umum dengan Nomor : AHUAH.01.030090189 tertanggal 18 Oktober 2016. ( Bukti P.5).3.

Bahwa, oleh karena Tergugat dan Tergugat Il tidak ada niat beriktikadbaik untuk menyelesaikan kasus ini, dan selalu berbuat curang kepadaPenggugat maka sudah selayaknya Penggugat menyeret mereka kePengadilan Negeri Pekalongan, agar Penggugat memperoleh keadilan.Bahwa, oleh karena Penggugat berdasarkan Akta Notaris Jual Beli SahamNomor : 2861/L/1X/2016 tertanggal 30 September 2016 dan AkataBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

untukdihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka kami mohon Bapak KetuaPengadilan Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk memeriksa danmengadili perkara ini, dengan memberikan putusan sebagai hukum yaitusebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan sah dan menurut hukum, Akta Notaris Jual Beli Saham Nomor:2861/L/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 dan Akata Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Menuangkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalamsuatu Akta Notaris, dengan kata lain Notaris dalam hal ini tidak memilikiperan Aktif hanya mendengar dan turut menghadiri untuk menjaminkepastian tanggal, pihakpihak yang menghadiri RUPS, dan pihakpihakyang menandatangani Akta, sehingga dengan demikian Akta Notarisdapat dikatakan Otentik.Karenanya segala keteranganketerangan dan keputusan yangdihasilkan pada saat pelaksanaan RUPS tersebut merupakan hasilHalaman 16 Putusan No. 106/Pdt/2019/

Bahwa perbuatan dimaksud untuk mewakili Kedua anak tersebutuntuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.ADHISATYA PROPERTY dan PT.ADHISATYA ENERGY yang akandilaksanakan dalam waktu dekat;7.

Menetapkan menunjuk Para Pemohon (SUKA ADHISATYABin H.SUKAWI S, SH dan HAYFA Binti MUHAMAD AHMAD) untukmewakili anakanak PARA PEMOHON yang masih dibawah umur dalammelakukan Perbuatan Hukum, menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.ADHISATYA PROPERTY dan PT.ADHISATYAENERGY;4.

tahun dan Shyabelita AishyamalkiaAdhisatya, perempuan berumur 6 (enam) tahun, anakanak tersebut berada dibawah pengasuhan para Pemohon dan oleh karena anakanak tersebut masihdibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka paraPemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalianatas anakanak tersebut, knususnya untuk melakukan tindakan hukum berupapenandatangan Akta Akta yang diperlukan kaitannya dengan kepemilikansaham dan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

tersebut berada di bawahpengasuhan serta tinggal bersama dengan para Pemohon; Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebutdalam kondisi sehat dan terawat dengan baik; Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebutselama dalam pengasuhan para Pemohon; Bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan perwalianadalah untuk khususnya untuk melakukan tindakan hukum berupapenandatangan Akta Akta yang diperlukan kaitannya dengankepemilikan saham dan untuk menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Memberikan izin kepada para Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa dengan agenda rapat:Inventarisir mesinmesin dan alatalat pendukung produksi.Perubahan Pengurus dan susunan Direksi.Penetapan dan penunjukan Akuntan Publik.Menunjuk sendiri Notaris yang bertugas mencatat dan membuat berita acara hasil RUPS LB.

Guna Kadota Manunggal No.73 tanggal 26 April 1996;1 (Satu) berkas foto copy Akta Pembentulan No. 2 tanggal 2 Januari 1997;1 (Satu) berkas foto copy Pernyataan Keputusan rapat No. 33 tanggal 29 Agustus 2008;1 (satu) berkas foto copy akta berita acara RUPS PT. Guna Kadota Manunggal No. 264tanggal 28 Juni 2010;1 (satu) berkas foto copy Akta Berita Acara RUPS PT. Guna Kadota Manunggal No. 74tanggal 8 Desember 2010;1 (satu) berkas foto copy Akta Berita Acara RUPS PT.

GUNA KADOTA MANUNGGAL sampai dengan tahun 2013;Bahwa sesuai RUPS tanggal 21 Agustus 2013 yang kemudian dituangkan dalam Akta No.26 tanggal 04 Februari 2014 Pernyataan Keputusan Rapat, terhadap PEMOHONdiberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur karena tidak bagus dan jahat di PT. GUNAKADOTA MANUNGGAL;Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Sdri.

Bahwa PEMOHON pada saat dirinya menjadi Direktur di PT.GUNA KADOTA MANUNGGAL dari tahun 2010 sampaidengan tahun 2013 selalu mendapat gaji dan fasilitaslainnya, adapun dengan dirinya saat ini menderita kerugiankarena sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 tidakmenerima gaji hal tersebut berdasarkan RUPS, PEMOHONtelah diberhentikan menjadi salah satu Direktur di PT. GUNAKADOTA MANUNGGAL sehingga kewajiban tentangpenggajian dari PT. GUNA KADOTA MANUNGGAL kepadaPEMOHON menjadi tidak ada;3.

RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.74 tanggal 8 Desember 2010(copy dari copy);Akta Berita Acara RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.167 tanggal 21 Februari 2011(copy dari copy);Akta Berita Acara RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.64 tanggal 12 Juli 2011 (copy daricopy);: Akta Jual Beli Saham No.65 tanggal 12 Juli 2011 (copy daricopy);Akta Jual Beli Saham No. 168 tanggal 21 Februari 2011 (copydari copy);Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Kadota Textile Industries No.26 tanggal 4 Februari2014 (copy dari copy

Perlu diketahui bahwa salah satu kepentingan perlindunganpemegang saham minoritas, sehingga sesuai pasal 75 (3) UUNomor.40/2007 diatur setiap RUPS dalam mata acara lainlain tidakberhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadirdan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara 44.

Bahwa setelah diberhentikan untuk sementara maka sesuai dengan pasal 106 UUNo40/2007, Komisaris Perseroan telah'mengirimkan undangan kepadaPENGGUGAT dan istri PENGGUGAT dalam kapasitas sebagaBDirektur Utamadan Direktur yang diberhentikan sementara untuki melakukan pembelaan diri didepan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Selain ituKomisaris: juga telah menyampaikan undangan RUPS LB kepada PENGGUGATdan istri PENGGUGAT karena atas nama Press Tour (PT.

ataupun RUPS LB dan membuahkanaktaakta notaris yaitu..

All9a dan 9b)agar mereka datang pada RUPS LB yang akan diselenggarakan tanggal 3Nopember 2011, dengan agenda mendengarkan Pembelaan diri dari'v.. pereka yang diberhentikan sementara (Penggugat dan istrinya yaitu Ny. %, e Djuliana ganda masingmasing sebagai Direktur Utama dan DirekturSatral ./S Perseroan Primaa Wisatama berdasarkan Akte No. 4 Tanggal 18 Oktober Tahun 2011 ;Menimbang, bahwa RUPS LB Tanggal 3 Nopember 2011 tersebut dihadiri1.

Tuan Rudi Sutanto selaku Komisaris Ketua RUPS LBdan pemegang 600 saham atau 60% saham yang telah dikeluarkan olehPerseroan hingga2. Ny. Efi Supriati sebagai Undangan ; 3. Tuan Harinudin sebagai undangan ;4. Tuan Rendy Maulana, karyawan perseroan sedangkan RimbaSimanjuntak sebagai Direktur Utama dan Ny. Djuliana Suganda sebagaiDirektur tidak hadir dalam RUPS LB ; Menimbang, bahwa dalam rapat tanggal 3 Nopember 2011 tersebut pihakRimba Simanjuntak dan Ny.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan penyelenggaraan RUPS PT. Persatuan Perkasa untuk pengangkatan pengurus yang baru ;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini adalah sebesar Rp 431.000,- (empat tiga puluh satu ribu Rupiah);

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 2009.72)Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10tanggal 15 Agustus 2011.73)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24tanggal 20 Maret 2013.74)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42tanggal 25 April 201475)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14tanggal 8 Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9tanggal 15 Desember 200877)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972)Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10tanggal 15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24tanggal 20 Maret 201374)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42tanggal 25 April 201475)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14tanggal 8 Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9tanggal 15 Desember 200877)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka

Agus Edy Purwato, SE.Nomor 04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 2009Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor10 tanggal 15 Agustus 2011Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor24 tanggal 20 Maret 2013Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor42 tanggal 25 April 2014Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor14 tanggal 8 Mei 2015Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9tanggal 15 Desember 2008Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra

Bimoli (BML);bahwa menurut Terbanding Pemohon Banding keliru dalam menafsirkan penegasanyang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S465/PJ.42/2001dimana menurut Pemohon Banding tanggal efektif merger dan dimulainyapembukuan secara gabungan adalah pada saat persetujuan oleh para pihak yaitupada tanggal RUPS (16 Agustus 2006) padahal angka 12 huruf a Surat tersebutmenyatakan bahwa Yang dimaksud dengan tanggal efektif penggabungan usaha(merger) adalah tanggal penggabungan usaha yang disepakati

oleh para pihak yangbergabung sesuai ketentuan RUPS masingmasing pihak, dan sekaligus merupakantanggal dimulainya pembukuan gabungan.

Berdasarkan penegasan tersebut diatas, maka tanggalefektif merger dan tanggal dimulainya pembukuan gabungan adalah yang telahdisepakati oleh RUPS yaitu tanggal 1 Juni 2006 dan bukan tanggal RUPS dilakukan(16 Agustus 2006) sehingga sejak tanggal efektif merger yaitu 1 Juni 2006 seluruhpenyerahan yang terutang PPN wajib dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagaiSurviving Company;bahwa setelah mendengarkan keterangan dari Pihak Terbanding dan PemohonBanding serta memeriksa dokumen pendukung yang disampaikan

Dalam surat tersebut dijelaskan :Angka 12 huruf a : Yang dimaksud dengan tanggal efektif penggabungan usaha(merger) adalah tanggal penggabungan usaha yang disepakati oleh para pihak yangbergabung sesuai dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)masingmasing pihak, dan sekaligus merupakan tanggal dimulainya pembukuangabungan sebagaimana tercantum pada neraca awal gabungan yang dibuat olehpihak yang menerima pengalihan harta (Surviving Company);bahwa berdasarkan Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah

Terbanding, total DPP PPN Pemohon Banding selama Masa Januaris.d Desember 2006 adalah sebesar Rp.3.489.082.444.436,00 dengan rincian : Peredaran usaha cfm PPh Badan Rp 3.456.466Pendapatan lainlain (royalty) Rp 4.173.927Pendapatan lainlain (sewa tanah dan bangunan) Rp 8.619.662Pendapatan lainlain (sewa) Rp 4.274.400Pendapatan lainlain (lainlain) Rp 14.532.94Pemakaian sendiri Rp 1.011.532Jumlah penyerahan Rp 3.489.082 bahwa menurut Terbanding, sejak tanggal efektif merger sebagaimana disepakatidalam RUPS

Bahwa Tergugat Il pada tanggal 17 Juli 2017 telah menghadap kepadaTergugat IV berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Indah Jaya Wood untuk membahas mengenai Pembubaran PerseroanTerbatas(Tergugat I) dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang dibuat oleh Tergugat IV seolah diputuskan dengan suarabulat peserta RUPS menyetujui dan mengesahkan pembubaran PerseroanTerbatas Indah Jaya Woodyang didalammnya tercantum nama Penggugat,padahal sejak 30 November 2016 Penggugat sudah mengundurkan

Bahwa berdasarkan Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaHalaman 3 Putusan Nomor 674/PDT/2021/PT SBYpara Pemegang Saham tanggal 17 Juli 2017, nama Penggugat masihmasuk dalam Akta RUPS sedangkan kenyataannya Penggugat sudahmengundurkan diri 8 bulan sebelum RUPS dilakukan, sehingga Penggugatsudah tidak mungkin hadir dalam RUPSLB tersebut, oleh karena itu Sudahsepatutnya segala hak dan kewajiban Perseroan dengan terbitnya AktaBerita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham tanggal 17Juli

MARULAM SIMANGUNSONG meninggalbelum dilakukan RUPS sampai dengan sekarang ; Bahwa, benar saksi melaporkan terdakwa kepolisi dikarenakan terdakwa tidakpernah melaporkan perkembangan jalannya perusahaan kepada saksi secaratrasparan, sepeninggal Alm.

Ut.Bahwa, benar sementara unsure melawan hukum terpenuhi karenapengggunaan kekayaan perusahaan tidak sesuai dengan RUPS ; Keterangan saksi XIII SEKAR RAHAYU/ saksi ADE CHARGE, dibawahsumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersediamemberikan keterangan dengan sebenarnya ; Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa ; Bahwa, benar saksi mengenal terdakwa dan Alm.

TUNAS GANDA MASIMAbelum pernah diadakan RUPS, dengan alasan bahwa perusahaan PT. TUNASGANDA MASIMA perusahaan keluarga ; Bahwa, benar hubungan terdakwa dengan MARIALAM PANJAITAN adalahsaudara kandung dan Alm. MARULAM SIMANGUNSONG mempunyaiisteri 2 (dua) orang, MARIALAM PANJAITAN isteri pertama, sedangkanterdakwa sebagai isteri kedua almarhum ; Bahwa, benar Alm.

DJOHAN SIMANGUNSONG ;e Bahwa, benar sejak perusahaan berdiri sampai dengan sekarang tidak pernahdilakukan RUPS dan audit ; Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupasuratsurat bersangkutan dengan perkara ini yaitu :e 1 (satu) bendel akta pernyataan Rapat Perubahan AnggaranDasar PT. TGM ;e 1 (satu) bendel akta pernyataan Keputusan pemegang sahamADRT PT.

MARULAM HALOMOAN SIMANGUNSONG sampaimeninggal dunia, PT TUNAS GANDA MASIMA tidak pernahmelakukan RUPS;Bahwa selama terdakwa HOTRIA PANJAITAN menjalankanperusahaan, ada beberapa asset perusahaan yang dijual oleh terdakwaHOTRIA PANJAITAN ;Bahwa Asset perusahaan yang telah dijual oleh Terdakwa yaitu:e Pada tanggal 9 Peberuari 2011 dijual kepada ALEXANDERpemilik PT.

Sarana Integrasi Primademi hukum bellum beralin kepada TERGUGAT 1 meskipunPENGGUGAT 1 telah menandatangani Akta RUPS PT.

SaranaIntegrasi Prima dikembalikan selurunnya kepada PARA PENGGUGATsebelum terjadi kesepakatan jual belli atau sebelum ditandatanganinyaAkta Berita Acara RUPS PT. SARANA INTEGRASI PRIMA No. 26 tanggal30 Maret 2020 dan Akta RUPS PT. Sarana Integrasi Prima tanggal 4 Me!2020.Bahwa sebagai akibat dibatalkannya kesepakatan untuk jual beli 100%saham PT.

Sarana Integrasi Prima demihukum seharusnya belum dapat beralih kepada Terbanding 1meskipun Pembanding 1 telah menandatangani Akta RUPS PT.

Sarana Integrasi Prima demihukum belum beralin kepada Terbanding 1 meskipun Pembanding 1telah menandatangani Akta RUPS PT.

Menyatakan BATAL DEMI HUKUM kesepaktan jual beli 100% saham PT.Sarana Integrasi Prima antara Para Pembanding dengan Terbanding 1 ;Halaman 86 dari 118 putusan Nomor 393/PDT/2021/PT BDG10.11.12.13.14.Menyatakan BATAL DEMI HUKUM Akta Berita Acara RUPS PT. SaranaIntegrasi Prima No. 26 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat olehTerbanding 2 atau setidaknya menyatakantidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat ;Menyatakan BATAL DEMI HUKUM akta Berita Acara RUPS PT.

EnergindoMineral " Nomor 04 tertanggal 11 Pebruari 2008 yang dibuat dihadapanDjasmin, SH, MH Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU36364.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 27 Juni 2008 ; 2 Bahwa pada bulan Januari 2010, Penggugat mendapat relaas panggilan sidang diPengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara 512/PDT.G/2009/PN.JKT.PSTkarena digugat oleh Tergugat I yang bertindak sebagai Direktur PT.Puteri Meadengan dasar adanya hasil RUPS

amar putusan sebagai berikut :DALAM KONPENS I : 7 222 n nnn nnn nen cence ccs ceceDALAM EKSEPSI : 222 nnn nnn nnn n een cence ne ncn Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VII ; DALAM POKOK PERKARA : 2 22 nine nnn nnn nen neces1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2 Menyatakan sah dan berharga bukti P1 sampai dengan P.30 dan buktiP32 sampai dengan P.53 ; 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat Vdan Tergugat V membuat Pernyataan Keputusan RUPS

sebagaimanatertuang didalam Akta yang dibuat oleh Tergugat VII No.123 tanggal 17Oktober 2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum danmerugikan Penggugat ; 4 Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Puteri Mea yangtertuang didalam Akta No.82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat olehTergugat VI dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Puteri Mea yangtertuang didalam Akta No. 123 tertanggal 17 Oktober 2009 yang dibuatoleh Tergugat VII adalah tidak sah dan batal demi hukum ; 5 Menyatakan Tergugat II

Bahwa oleh karena putusan dalam perkara TUN tersebut telah berkekuatan hukumtetap dan seluruh produk RUPS yang dilakukan oleh para Tergugat telah puladinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka kloplah sudah gugatan yangdiajukan oleh Tergugat I ic.

banding atau kasasi ; Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalamperkara ini ; 3 Menyatakan perbuatan TergugatI menggugat Penggugat dan Bupati BaritoTimur dalam perkara No. 512/PDT.G/2009/PNJKT.PST dengan dasar AktaNo.82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI dan Akta PernyataanKeputusan RUPS

Bahwa Pelawan merupakan Direktur pada PT.KartiniMandiri Group berdasarkan akta pendiri nomor 04 tertanggal 03Februari 2018 bahkan pemilik saham dalam PT.Kartini Mandiri Group ;5,2 Bahwa dengan kesepakatan dalam akta pendiri perusahaansegala bentuk penyelesaiyan perusahaan harus diselesaikan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS) baik dalam segi keuanganperusahaan maupun tindakan tindakan hukum yang timbul dalamperusahaan bahkan melakukan kontrak dengan perusahaan lainHal 2.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sonseharusnya harus ada persetujuan dari rapat unum pemengang saham(RUPS);5.3. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh terlawan danTerlawan Il dalam bentuk pelaksanaan eksekusi dalam putusanpengadilan negeri sorong Nomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal16 Juli 2019 jo. Putusan banding pengadilan tinggi jayapura nomor :81/PDT./2019/PT.JAP tertanggal 05 Desember 2019 tersebut sangatmerugikan pelawan;5.4.

Bahwa dalam Akta Pendiri Perusahaan segala bentuk penyelesaianPerusahaan harus diselesaikan dalam RUPS (Point 5.2)Hal 4. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son3. Bahwa Tindakan hukum yang dilakukan oleh TERLAWAN danTERLAWAN II dalam bentuk Eksekusi (Putusan PN atas Perkara Perdata No.14/Pdt.G/2019 Jo. Putusan PT. Jayapura atas Perkara Nomor 81/Pdt/2019 PT.JAP sangat merugikan Pelawan (Point 5.3)4.

terhadap Point 5.2 gugatan Pelawan.Bahwa terkait dengan pointpoint kesepakatan yang ada dalam AKTAPENDIRIAN PERUSAHAAN (keuangan, kontrakkontrak dll) harus diselesaikanmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menurut Saya merupakanRANAH (Hak dan Tanggung Jawab) Pendiri, Pemilik atau Pesero Perusahaan.sementara Posisi saya adalah sebagai MITRA KERJASAMA Ibu GraciellaMarsiana Caecillia Adisusanto yang dalam Surat Perjanjian Kemitraan tersebutselaku Direktur PT.

) baik dalam segi keuangan perusahaan maupun tindakan tindakan hukum yang timbul dalam perusahaan bahkan melakukan kontrakdengan perusahaan lain seharusnya harus ada persetujuan dari rapat umumpemengang saham (RUPS); Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh terlawan dan Terlawan Ildalam bentuk pelaksanaan eksekusi dalam putusan pengadilan negeri sorongNomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal 16 Juli 2019 jo.

Sumber Pangan Nusantara sangat dirugikankarena tidak bisa mendapatkan informasi dari hasil RUPS baik yangmenyangkut keberadaan deviden, keuntungan perseroan dimanfaatkanuntuk apa, berapa besar hutang piutang perseroan PT.

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yangdidahului dengan pemanggilan RUPS;Bahwa, diharapkan dari hasil RUPS bisa dihasilkan Laporan Tahunan yangdidalamnya terdapat Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Perseroan.Namun kenyataan yang terjadi adalah sampai diajukannya gugatan dalamperkara a quo tidak ada Laporan Tahunan PT.

Sumber Pangan Nusantara yang sudah menjadiHalaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY11.12.fakta natour yang harus diserahkan kepada Tergugat III selaku Kreditur,tapi faktanya laporan keuangan tersebut bukan dari hasil RUPS PT.Sumber Pangan Nusantara, karena PT.

Sumber Pangan Nusantara tidakpernah mengadakan RUPS yang menghasilkan Laporan Tahunan PT.Sumber Pangan Nusantara untuk tahun buku 2016, 2017, 2018;Bahwa, oleh karenanya selama tiga periode kepengurusan Tergugat dan Tergugat II dalam 3 tahun buku tersebut, Penggugat tidak pernah tahufasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat Ill dipakai dan dimanfaatkanuntuk apa saja oleh Tergugat dan Tergugat II selaku Direktur Utama danKomisaris PT.

Bahwa, dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tindakanTerbanding dan II bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalampasal 66 jo pasal 78 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,tentang kewajiban Direksi untuk mengadakan RUPS Tahunan dan tidakada alasan lain untuk menangguhkan RUPS Tahunan kecuali adaperintah UndangUndang dan pelanggaran serta penyalahgunaanpenyelenggaraan kepengurusan PT.

(Perseroan Terbatas) gugatan baru dapat diajukan ke Pengadilansetelah diadakan RUPS yaitu :a)b)RUPS pertama dapat dilangsungkan jika dalam rapat lebih dari 1/2(Seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili kecuali UndangUndang dan / atau anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Apabila syarat kuorumdalam pemanggilan RUPS tidak tercapai, pemanggilan kedua bisadilakukan;RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSpaling sedikit 1/3 (Satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili kecuali anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Bila kuorum RUPSkedua tidak tercapai maka perseroan dapat memohon kepada KetuaPengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS (MulhadiS.H,M.Hum.) dalam bukunya Hukum Perusahaan, Bentuk bentukBadan Usaha di Indonesia;Menurut Pasal 78 ayat 4 Undang Undang Perseroan TerbatasNomor 40 tahun 2007 RUPS Lainnya dapat diadakan setiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Prinsip ini sejajar dan sejalan dengan ketentuan Pasal 97ayat 1 Bahwa yang mengangkant anggota Direksi adalah RUPS. Olehkarena itu RUPS dapat memberhentikan. Sedangkan dalam dalil gugatanpara Penggugat sama sekali belum pernah diadakan RUPS. Oleh karena itudalildalil gugatan para Penggugat harus ditolak;Bahwa dalil gugatan para Penggugat poin 22 s/d 29 Tergugat menolakdengan tegas dengan alasan hukum karena dalildalil tersebut tidak adahubungannya dengan perkara aquo dan itu.

dilakukan dengan mengajukanpermohonan kepada Pengadilan Negeri, sedangkan para Pemohon belummengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya kepadaPengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan RUPS LB;2.

Gofur, yang kemudianberdasarkan surat kuasa tersebut dilaksanakan RUPS tanggal 17Desember 2008 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat No. 21oleh Turut Tergugat, yang pada pokoknya menyetujui penghibahan sahamProf. dr. Kemala Motik A. Gofur kepada TERGUGAT ;Bahwa TURUT TERGUGAT adalah pihak yang jelas berkaitan ataubersinggungan dengan perkara perdata a quo.

Menghadiri dan mewakili Pemberi Kuasa dalam RUPS AVdi hadapan Notaris;ii. Dapat mengambil segala sikap, tindakantindakan yang dianggappenting, perlu serta berguna sepanjang menyangkut kuasa;ili. Pada pokoknya mempertahankan segala hak dan kepentinganhukum pemberi kuasa dalam sifat dan bentuk bagaimanapun juga;Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 TERGUGAT IV (Drs. YanuarRamadhan) mendapatkan Surat Kuasa dari Prof. Dr.

Untuk mengindahkan seluruh peraturan yang berlaku dari pihakyang berwajib, mewakili dan bertindak untuk dan atas namapemberi kuasa, untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa dalammenghadap' Pejabat/Notaris untuk menghadiri RUPS danmenandatangani Akta Perubahan Anggaran Dasar AV;ii.

DKIDireksi wajib memberitahukan keputusan RUPS untuk penguranganmodalPerseroan kepada semua kreditor dengan mengumumkandalam1(satu)ataulebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS (Pasal 44 ayat2, vide Bukti P4);Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Sahamdan Daftar Khusus Pemegang Saham untuk disediakan di tempatkedudukan Perseroan(Pasal 50, vide Bukti P4);Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal danhari

Direksi membuat dan memelihara risalahrisalah RUPS dan risalahrisalah Rapat Direksi.Berdasarkan buktibukti tersebut diatas terlinat jelas dan terbuktikelalaian dan kesalahan TERGUGAT dan II dalam kapasitasnya sebagaiDireksi Perseroan dalam melakukan pengurusan Perseroan yakni telahlalai dalam melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai pengurusPerseroan berdasarkan ketentuan UUPT (vide Bukti P4).