Ditemukan 1461 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substantif subiantie sustantin subtanail subtantini sutantio susbtantif subiantin sustantio
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 27-02-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 27 Februari 2012 —
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menguntungkan Diri Sendiriatau Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terbukti maka Terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan primair ;Bahwa, putusan Majelis Hakim Judex Facti yang pada pokoknya menjatuhkanpidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dandenda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan adalah Tidak Mencerminkan Keadilan dalam Masyarakat/Keadilan Subtantif
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Kepegawaian
Register : 18-07-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 9/G/2014/PTUN-BNA
Tanggal 4 Nopember 2014 — Ir. JUFRIZALSYAH Melawan WALIKOTA BANDA ACEH
111 — 48
  • Permendagri Nomor 2tahun 2007 juncto Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan DaerahAir Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (bukti PVI);Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUNBNAMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 16 dan17 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 (bukti T8) dan Pedoman TataKelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy KotaBanda Aceh (bukti PVI) dengan penafsiran bahwa esensi subtantif
Pengadilan PN RAHA
Register : 26-10-2017 — Putus : 16-03-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN RAHA Nomor - 178/Pid.B/2017/PN Rah
Tanggal 16 Maret 2018 —
133 — 106
  • Keadaan ini pun sekaligus menimbulkan dilemaapakah Majelis Hakim harus memenangkan keadilan prosedural semata ataumemilih agar keadilan subtantif menjadi hal yang mengemuka?
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 20-09-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/Pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 20 Februari 2019 — HUBEI YULI ABRASIVE BELTS GROUP CO., LTD >< PT. SUKSES BERSAMA AMPLASINDO, Cs
1004 — 673
  • memgecoh Majelis Hakim.Bahwa dengan demikian Kami berharap Majelis Hakimmempertimbangkan dalil Turut Tergugat dalam jawaban atas dalilPenggugat mengenai keterkenalan merek Penggugat dandikesampingkanTentang lItikad Tidak Baik 17.18.19.Bahwa tentang niat untuk membonceng/itikad tidak baik yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan,karenamerek SHARPNESS milik Tergugat telah terdaftar dalam DaftarUmum Merek dan telah melewati proses proses pemeriksaanFormalitas, Pemeriksaan Subtantif
    ,dan Pengumuman sebagaimanatelah diatur dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentangMerek,masih berlaku).Bahwa dalam pemeriksaan Subtantif yang dilakukan ataspermohonan pendaftaran merek SHARPNESS milik Tergugat,pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baikpermohonan juga menjadi pertimbangan, dengan demikianpendaftaran merek SHARPNESS milik Tergugat sudah sesuai denganproses hukum yang berlaku di bidang merek.Sehingga tidak beralasan bahwa merek SHARPNESS milik Tergugatyang
Pengadilan PN KENDAL Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-11-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN KENDAL Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Kdl
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
R. RANGGA APRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
Sofiyana Als. Poppy Binti Ponadi
107 — 7
  • bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 6 Desember 2018 yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan secaratertulis yang disampaikan oleh Terdakwa di depan persidangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonansecara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa, secara subtantif
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 10-02-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 27/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 27 Mei 2015 — Drs. MOCHTAR KAMAL, M.Si;MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
60 — 52
  • ;Bukti P42 : Keputusan Kepala Balai Diklat Keagamaan ManadoNomor : Bdl.09/KP. 02.2/765/2013 tanggal 03 Mei 2013 tentangPenetapan Peringkat/Ranking 5 (Lima) Besar Diklat PenggerakKerukunan Ummat Beragama dan prestasi Penggugat meraih Peringkat serta pemegang STTPL Nomor : 0430/KP.02.2/Bdl.09/2013 dalamPendidikan dan Pelatihan Teknis Subtantif Peningkatan KompetensiPenggerak Kerukunan Umat Beragama ; (Sesuai dengan aslli).
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pilkada
Register : 10-02-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PTUN MANADO Nomor 09/G/2016/PTUN.Mdo
Tanggal 14 Juni 2016 — Penggugat : NOLDY AWUY Tergugat : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MINAHASA UTARA Tergugat II Intv. : VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, Ir. JOPPIE LENGKONG
244 — 147
  • keputusan tata usaha Negara yangHalaman 55 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor: 09/G/2016/PTUN.Mdodisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi atau rehabilitasi ; Menimbang, bahwa UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor : 51 Tahun2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 30/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
5.SARIATI
6.SUPRIZAL
7.HAMZAH
8.ADNAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
1.ASNI JUSMAN
2.TUMINI
3.JAAFAR
4.SAMAD Alias ACENG
5.TUTI
6.SUSANA
7.TONI GUNAWAN
8.DIANA NITAMI
9.JAAFAR
10.SURYANI
123 — 45
  • mempertimbangkaneksepsi Tergugat tersebut diatas, apakah Para Penggugat mempunyaikepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa aquo,Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu. kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi;Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.PbrMenimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 07-01-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2011
Tanggal 7 Januari 2014 — PT. HARANGGANJANG vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, dkk
107 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Bahwa mengenai adanya rekayasa dimaksud, sudah dipertimbangkandalam putusan perkara perdata Peninjuan Kembali Mahkamah Agung R. tanggal5 Desember 2008 No. 169 PK/Pdt/2008 (vide Ad Informandum )Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Peradilan Tata Usaha Negara tidakboleh membiarkan aturanaturan keadilan procedural justice (orocedural)memasung dan mengesampingkan keadilan substantive justice (subtantif) karenafaktafakta hukum sebagaimana telah di uraikan diatas, tidak boleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-12-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1914 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 11 Desember 2013 — FIKTOR ALEMOKA, A.Md
95 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena proses pemeriksaandi persidangan, yaitu untuk mendapatkan bukti materiil sehinggatergapainya aspek keadilan sebagai hal yang paling subtantif dalamperadaban manusia.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-12-2018 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 64/Pdt.Sus - Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 27 Juni 2019 — PT. ANEKA BOGA CITRA >< 1. UD. CIPTA MANDIRI ABADI ; 2. SUNARTO
191 — 51
  • nomor IDM000578443 terdaftar tanggal 17Oktober 2017 mempunyai hak eksklusif selama 10 Tahun untuk digunakanatas kegiatan perdangangan barang, dan dapat diperpanjang masapelindungan hak eksklusifnya.Tentang Itikad Tidak BaikBahwa tentang niat untuk membonceng/itikad tidak baik yang didalilkanoleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek JAHEMERAH SUPER AMANAH milik Tergugat 3 telah terdaftar dalam DaftarUmum Merek dan telah melawati prosesproses pemeriksaan Formalitas,Pemeriksaan Subtantif
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 14-09-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 30-12-2021
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2037/Pdt.G/2021/PA.Mks
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
489 — 260
  • Dan materiPerjanjian Fasilitas Musyarakah Mutanaqgisah (Ketentuan Khusus)No.KK/86102 170706/N/MOR tanggal 7 Agustus 2017, harusdibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada angka 3, adalah dalil yangmempertegas bahwa antara Tergugat dengan Turut Tergugatmemiliki kapasitas hukum yang secara subtantif jelas berbeda.Tergugat memiliki hubungan langsung dengan Penggugat,sedangkan Turut Tergugat hanya dapat melaksanakan perbuatanhukum jika mendapatkan amanah dari pihak pemohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 PK/Pdt/2016
Tanggal 21 September 2016 — 1. I WAYAN SAMA, DKK. VS 1. KETUT KARMA WIJAYA, DK. DAN 1. FRANGKI TJAHJADIKARTA, DKK.
81 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan Perda Provinsi Bali tersebutadalah tidak benar dan keliru dalam menerapkan hukum baik darisegi formil maupun subtantif, di mana Majelis Agung dalammemeriksa dan memutuskan perkara a quo telah bertindak beratsebelah, yaitu telah memberi nilai lebih dan memihak kepada ParaTermohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/ParaTermohon Kasasi), sehingga terjadi kesalahan/kekeliruan dalammenerapkan hukum (i.c.
Pengadilan PN BULUKUMBA Pidana Khusus Anak
Register : 22-01-2015 — Putus : 06-02-2015 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK
Tanggal 6 Februari 2015 — Terdakwa Anak, JPU : Ahmad Ashar, SH., MH.
82 — 22
  • suatu aturan tidak lagi sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakatpencari keadilan, sebagaimana amanat dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan Hakim danHakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa sebagai wujud pengembangan hukum progresif dimana Hakimbukan hanya menjadi corong UndangUndang tetapi juga harus mengedepan nilainilaikeadilan subtantif
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 17-04-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 26/G/2018/PTUN.MTR
Tanggal 13 September 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
2.KETUA BPD DESA GERENENG TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GERENENG TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
68 — 43
  • tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa UndangUndang tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Putusan Nomor 26/G/2018/PTUN.MTRHalaman 59Undang Nomor 51 Tahun 2009, tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-04-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 02-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 2 Agustus 2012 — Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Ir. Rendi Lamadjido, MBA,DKK
62 — 27
  • Pasal 39 UU Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek dan Pasal 17 PPNomor 23 Tahun 1993, Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek sehinggasecara hukum tidak ada alasan hukum kepada Tergugat untuk tidak melaksanakan pencatatan perubahan alamat tersebut;Tergugat berkeberatan dengan dalildalil hukum Penggugat pada angka 3, yaknibahwa dalam melaksanakan pencatatan Perubahan alamat tersebut, Tergugat tergesadan tidak didahului prosesproses hukum sebagaimana diatur dalam UU Merek antaralain Pemeriksaan Subtantif
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 14-08-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PTUN MANADO Nomor 32/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
SITI ZAITUN RASJIDI, ST. DKK
Tergugat:
BUPATI MINAHASA SELATAN
152 — 58
  • Hal mana menunjukkanketidakpatuhan Tergugat terhadap peraturan perundangundangan danketidaktertiban Tergugat terkait administrasi di bidang kepegawaian,akan tetapi disisi lain ketidaktaatan Tergugat terkait pemenuhanformalitas waktu pengambilan keputusan yang merupakan aspekprosedur tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan subtantif dalamperkara a quo;Halaman 72 dari 78 Hal.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 16-02-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 17 Mei 2021 — PT MANGGALA PUTRA PERKASA >< PT PRIMAJAYA PANTES GARMENT ; Direktorat Merek
626 — 284
  • Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai Merek Tergugatbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan merupakan halHal 30 dari 64 hal.Put.No.15/Pdt.SusMerek/2021/PN.Jkt.Pstyang keliru, Karena pada saat pemeriksaan subtantif, merek POLO milikTergugat telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku di bidang merek sehingga merek POLO milik Tergugat layakterdaftar.19.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 19-09-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 125/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
1.Moh. Nashih, S.Pd.
2.Dra. Ita Sadrini
Tergugat:
Ketua Tim Seleksi Jawa tengah Empat Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dan Kota
127 — 42
  • Tahun 2018 TentangPerubahan atas Peraturan Komisi Pemilihnan Umum Pepublik Indonesia Nomor7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi danKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diharapkan dapat menjawabpermasalahan hukum terkait eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan, tentangsiapakah yang berkualitas untuk didudukan sebagai Tergugat dalam sengketa a quo,Menimbang, bahwa maka dengan starting point tersebut melalui judicialactivism dapat memperluas makna tidak hanya pada keadilan subtantif
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 30-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 236/Pid.B/2018/PN Ksp
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
HELFANDRA BUSRIAN, SH
Terdakwa:
1.HASAN BIN ALM DAUD
2.RUSLAN BIN IBRAHIM
91 — 10
  • Ahli YONATHAN AGUNG PAHLEVI, telah disumpah yang menerangkan padapokoknya :Bahwa Ahli mengerti Ahli diperiksa sebagai Ahli sehubungan dalam perkaratindak pidana kepabeanan di bidang impor sebagaimana dimaksud dalampasal 102 huruf a Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006;Bahwa Ahli bersedia disumpah dan Ahli telah mengucap sumpah;Bahwa dalam memberi keterangan Ahli telah mengikuti pendidikan keahlianseperti Diklat Teknis Subtantif