., M.H, Kepala SubbagianBantuan Hukum IIIA pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 99/PDT/2016/PT PTK DEWI SRI, S.H, Kepala Subbagian BantuanHukum IIIB pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan; DWI SUSIANTO GUNTORO, S.H, KepalaSubbagian Bantuan Hukum IIIC pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan; KINGSOSPOL SIREGAR, S.H., M.H, KepalaSubbagian Bantuan Hukum IIID pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan; GUNAWAN HARTANTO, Kepala Seksi Hukumdan Bidang Hukum

Pimpinan terhadap tenaga fungsional angka kredit dan Nonangka kredit dilaksanakan sesuai perundangundangan yangberlaku.Pasal24 1 === nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn n nnn inne nn nnn nena e eeTugas dan fungsi masingmasing Kepala Dinas, sekretaris,Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala UPTD,dan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan PeraturanBupati.Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2014Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis DaerahKabupaten Mimika.

Organisasi dan Tata Kerja SekretariatDaerah Kabupaten Mimika dan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah kabupaten Mimika, (fotokopisesuai dengan aslinya); 174.T174 :Peraturan Bupati Mimika Nomor 8 Tahun 2015 TentangTugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris DPRD, Kepala Bagian,dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, (fotokopisesuai dengan aslinya); 175.T175 : Peraturan Bupati Mimika Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 68 Tugas dan Fungsi Kepala Distrik, Sekretaris, Kepala SubBagian

melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanHalaman 18 dari 90 Putusan Nomor 22/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaitugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Subbagian

menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaitugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Subbagian

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala SubBagian Umum Kantor Camat KABUPATEN PASAMAN dan untuk mengajukanpermohonan cerai ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Pemohon telahHal. 2.

LL.M, dan kawankawan, KepalaSubdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan Il,Kepala Seksi Bantuan Hukum Il, Ill, NM, Direktorat PeraturanPerpajakan Il, Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan PelaporanKanwil DJP Banten, Kepala Seksi Penagihan KPP PratamaTigaraksa, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum Direktorat PeraturanPerpajakan Il, Juru Sita Seksi Penagihan KPP Pratama Tigaraksa,Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan KanwilDJP Banten, berkantor di Jalan Permata Raya C1, No. 100,

Bahwa ditetapbkan Penggugat sebagai Tersangka dalam kasus tindakpidana korupsi tersebut pada saat itu menjabat sebagai Kepala SubBagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Sumber Daya Air MineralPemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan melakukan penyalahgunaanSurat perintah perjanalan dinas fiktif tahun anggaran 2011 yang didugatelah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 536.000.000, (lima ratustiga puluh enam juta rupiah));Halaman 15 dari 32 halaman Perkara Nomor 70/G/2019/PTUN.BDGb.

JabatanKepala Bagian HukumSekretariat Daerah KabupatenKapuas, warganegaraIndonesia, bertempattinggal di jalan Pemuda Km.5.5 No. 1 Kuala Kapuas,berdasarkan surat kuasakhusus No. 181/1265/HUKUMtanggal 11 Juli 2008 ;NANANG TAUFIK ADI PRAMUDYA,SH, MHum, Jabatan KepalaSub Bagian Bantuan HukumSekretariat Daerah KabupatenKapuas, bertempat tinggal dijalan Pemuda Km. 5.5 No. 1Kuala Kapuas, berdasarkansurat kuasa khusus No.181/1265/HUKUM tanggal 11Juli 2008 ;FITRAYANTO SURIADINATA, SH,MHum, Jabatan Kepala SubBagian

Telaahan staf tersebut bersama dengan suratpermohonan pembayaran kavling tanah matang dari PT DAVINDO JAYAMANDIRI dan Korpri perihal yang sama, disampaikan kepada Bendahararutin Sekretariat Kota Samarinda untuk dibuatkan surat perintah pembayaranyang ditandatangani/diketahui oleh Kabag Umum untuk diserahkan ke BagianKeuangan ;3 Setelah di Bagian Keuangan surat perintah pembayaran tersebut divertifikasioleh Subbagian Anggaran, kemudian diterbitkan SPPD (surat perintahpencairan dana) yang ditandatangani

Telaahan staf tersebut bersama dengan suratpermohonan pembayaran kavling tanah matang dari PT DAVINDO JAYAMANDIRI dan Korpri perihal yang sama, disampaikan kepada BendaharaRutin Sekretariat Kota Samarinda untuk dibuatkan surat perintah pembayaranyang ditandatangani/diketahui oleh Kabag Umum untuk diserahkan ke BagianKeuangan ;Setelah di Bagian Keuangan surat perintah pembayaran tersebut divertifikasioleh Subbagian Anggaran, kemudian diterbitkan SPPD (surat perintahpencairan dana) yang ditandatangani

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Pengkajian HAM padaBagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Pengkajian HAMBiro Hukum SETDA Provinsi Papua;5. JUADI AR, S.H.,M.Hum, Jabatan Kepala Sub BagianPerumusan Kontrak dan Perjanjian Kerjasama padaBagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian HAM BiroHukum SETDA Provinsi Papua;Hal. 2 dari 105 Hal. Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR6. ELSIUS F. ARAGAE, S.H.

., Jabatan Kepala SubBagian Telaahan Hukum pada Bagian PelayananBantuan Hukum dan Kajian HAM Biro Hukum SETDAProvinsi Papua;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Berdomisili Hukum pada KantorGubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok Il, Kota Jayapura,Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/2342/SET tertanggal 27 Februari 2020, domisilielektronik: bantuanhukumbirohukum@gmail.com;Selanjutnya disebut TERGUGAT;2. PT.

Kepala SubBagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat, 4. DEDI ROHADI, SH.CN. Kepala SubBagian Non Litigasi pada Biro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Jawa Barat, 5. DEWI MARTININGSIH, SH.MH.Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Jawa Barat, 6. H. POPO MUSTOFA, SH.Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat, 7. ANDINA RAHAYU, SH.

., selaku Kepala SubBagian Perencanaan dan Perlengkapan' SekretariatDewan Kab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selakuPembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006;e) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An.H. LISAWANTO, SE., dkk, Anggota DPRD Kab. Barsel keHalaman 105 dari 312 hal Put No.21/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK.Pangkalan Bun Via Banjarmasin sebesar Rp. 10.500.000,(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan SPPDNomor : 170/14/DPRD/2006, yang ditandatangani olehDrs.

Barsel ke Banjarmasinsebesar Rp. 10.080.000, (Sepuluh juta delapan puluh riburupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/17/DPRD/2006,yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala SubBagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat DewanKab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku PembuatDaftar, tertanggal .... Pebruari 2006;d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Drs.MOH. AKHYAR, dkk., Anggota DPRD Kab.

Barsel ke Palangka Rayasebesar Rp. 13.080.000, (tiga belas juta delapan puluh riburupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/10/ DPRD/2006,yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala SubBagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat DPRDKabupaten Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selakuPembuat Daftar, tertanggal .... Pebruari 2006.Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 7 (tujuh)orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. IKHWANSYAH,dkk, ke Wilayah Kec. Dusun Selatan, Kab.

Barsel ke Palangka Rayasebesar Rp. 12.600.000, (dua belas juta enam ratus riburupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/15/DPRD/2006,yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala SubBagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat DewanKab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku PembuatDaftar, tertanggal .... Pebruari 2006.Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas 2 (dua)orang Anggota DPRD Kab. Barito Selatan An. Hj.

Barsel ke Banjarmasinsebesar Rp. 10.080.000, (Sepuluh juta delapan puluh riburupiah), berdasarkan SPPD Nomor : 170/17/DPRD/2006,yang ditandatangani oleh SIEL, S.IP., selaku Kepala SubBagian Perencanaan dan Perlengkapan Sekretariat DewanKab. Barito Selatan, dan HELLO TUTONI selaku PembuatDaftar, tertanggal .... Pebruari 2006;Halaman 224 dari 312 hal Put No.21/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK.106.107.d) Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An.Drs. MOH. AKHYAR, dkk., Anggota DPRD Kab.

MM Binti IBRAHIM selaku Kepala SubBagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utaraberdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.23/27/II/31 LU/2012 tanggal 27 Maret 2012, bersama sama dengan Drs. Hi.

MM Binti IBRAHIM selaku Kepala SubBagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung UtaraHalaman 22 dari 79 Putusan Nomor:03/Pid.SUS/TPK/2014/PT.TJK.23berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.23/27/II/31 LU/2012 tanggal 27 Maret 2012, bersama sama dengan Drs. Hi.

LITA QADARINA HARDIAN;

GUNAWAN SETIONO, S.E. yang telah dilegalisir Kepala Subbagian Umum Kepala KPPN Jakarta VI a.n. AGUS WALFAIZIN;

(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, kesepakatantersebut dua kali dibuat secara tertulis dan ditanda tangani bersamaoleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan masingmasing suratpertama ditandatangani pada Januari 2017 dan juga ditandatanganioleh atasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi KEPALA SUBBAGIAN RENMIN DITLANTAS dan Staf Polda Kalteng, sebagaimengetahui dan saksi, surat yang kedua ditandatangani padatanggal 9 Mei 2017, dan juga ditandatangani

Gusti Ayu Putu Weni Andayani, SE , sebagai Pelaksana SubBagian Advokasi , Pelaporan Dan Kepatuhan Internal , KanwilDJP Bali ;6.Ni Putu Rossica Sari,SH , sebagai Pelaksana Sub BagianAdvokasi , Pelaporan Dan Kepatuhan Internal , Kanwil DJPBali;7.Fahriza Yusro Hadiyaksa,SH sebagai Pelaksana Sub BagianAdvokasi , Pelaporan Dan Kepatuhan Internal , Kanwil DJPBali, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak

,sebagai Arbiter;Bahwa setelah putusan BANI No. 989/XI/ARBBANI/2017 dibacakanpada tanggal 02 November 2018, Para Pemohon menemukan buktidari website ABNRCounsellors at Law (www.abnrlaw.com), padabagian Profil, subbagian Of Counsel, tercantum nama Bapak M.Husseyn Umar. Dari website ABNRCounsellors at Law(www.abnrlaw.com) tersebut diketahui bahwa Bapak M. HusseynUmar pernah bekerja dan menjabat sebagai DIREKTUR UTAMA diPerusahaan Sewa Guna Perkapalan PT.

Sebagai arbiterBahwa setelah putusan BANI No. 989/XI/ARBBANI/2007 dibacakanpada tanggal 02 November 2018, Para Pemohon menemukan bukti dariwebsite ABNRCounsellors at Law (www.abnrlaw.com), pada bagianprofil, subbagian of Counsel, tercantum nama Bapak M. Husseyn Umar.Dari website ABNRCounsellors at Law (www.abnrlaw.com) tersebutdiketahui bahwa Bapak M.

Dr.Mohammad Saleh, S.H., M.H., sebagai Arbiter;Bahwa setelah putusan BANI No. 989/XI/ARBBANI/2017 dibacakan padatanggal 02 November 2018, Para Pemohon menemukan bukti dari websiteABNRCounsellors at Law (www.abnrlaw.com), pada bagian Profil, subbagian Of Counsel, tercantum nama Bapak M. Husseyn Umar. Dari websiteABNRCounsellors at Law (www.abnrlaw.com) tersebut diketahui bahwaBapak M. Husseyn Umar pernah bekerja dan menjabat sebagai DIREKTURUTAMA di Perusahaan Sewa Guna Perkapalan PT.

Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.Menimbang, bahwa rumusan bagian inti delik (delictsbestanddelen) ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu subbagian inti delik yang bila telah terbukti, maka yang lainnya tidak perludibuktikan lagi dan keseluruhan bagian inti delik dalam pasal ini dapatdinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.Menimbang, pengertian persetubuhan adalah peraduan antarakemaluan lakilaki dan perempuan yang biasa dijalankan untukmendapatkan

dengan Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP pers Pasal tanggal 17 Mei 2004 yang dibuat oleh Bendahara Proyek,salah satu pasal yang direncanakan adalah Pembebasan Tanah untuk LokasiCold Storage sebesar Rp1.063.615.000,00;Selanjutnya SPP tersebut disetujui hingga jumlah sebesar Rp1.787.643.163,00dan diketahui/disahkan oleh Kepala Bagian Keuangan pada tanggal 18 Mei2004 dengan Nomor 37/PS/SPP/Keu.2003, selanjutnya berdasarkan SPMUNomor 98/PS/2004 tanggal 18 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kepala SubBagian

dengan Daftar Perincian RencanaPenggunaan UUDP per Pasal tanggal 17 Mei 2004 yang dibuat olehBendahara Proyek, salah satu pasal yang direncanakan adalah PembebasanTanah untuk Lokasi Cold Storage sebesar Rp1.063.615.000,00; Selanjutnya SPP tersebut disetujui hingga jumlah sebesar Rp1.787.643.163,00dan diketahui/disahkan oleh Kepala Bagian Keuangan pada tanggal 18 Mei2004 dengan Nomor 37/PS/SPP/Keu.2003, selanjutnya berdasarkan SPMUNomor 98/PS/2004 tanggal 18 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kepala SubBagian

Masingmasing asisten membawahi bagian dan bagian membawahi subbagian yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kriteria sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yaitu Jumlahpenduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, keputusan Bupati Madiun No.260 tahun2004 berlaku asas kepastian hukum ( keputusan itu berlaku selama belumdibatalkan atau dicabut ) dan asas contrarius actus ( kewenangan pencabutankeputusan terletak pada si penerbit keputusan ).

Daerah ;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 maupun di dalamPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Asisten tidak termasuk dalamsatuan kerja perangkat daerah ;Hal. 78 PUTUSAN Nomor: 195/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.Bahwa kedudukan Asisten diatur dalam Pasal 28 ayat ( 1 ) PeraturanPemerintah Nomor 41 Tahun 2007, berbunyi : Sekretariat daerah terdiri dari asisten, masingmasing asisten terdiri daripaling banyak 4 ( empat ) bagian, dan masingmasing bagian terdiri daripaling banyak 3 ( tiga ) subbagian

;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor41 Tahun 2007 tersebut, Asisten merupakan : Bagiandari Sekretariat Daerah ; Kedudukan asisten berada di bawah Sekretaris Daerah ; Asisten berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewajibanSekretariat Daera ; Masingmasing asisten membawahi bagian dan bagian membawahi subbagian yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kriteria, jumlahpenduduk, luas wilayah dan jumlah APBD ;Bahwa untuk Pemerintah Daerah Kabupaten

Masingmasing asisten membawahi bagian dan bagian membawahi subbagian yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kriteria sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yaitu Jumlah penduduk, luaswilayah dan jumlah APBD, keputusan Bupati Madiun No. 260 tahun 2004 berlakuasas kepastian hukum ( keputusan itu berlaku selama belum dibatalkan ataudicabut ) dan asas contrarius actus ( kewenangan pencabutan keputusan terletakpada si penerbit keputusan ).

., keterangan Ahli dalam Berita AcaraPemeriksaan Ahli di penyidik di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan sebagai Kepala SubBagian Pertimbangan Hukum, dan saat ini sebagai Perancang PeraturanPerundangundangan Ahli Muda, Sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara,Kementerian ESDM; Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan kepada Penyidik adalah :a.